Media Negara Zionis Ungkap Detail Penargetan Pemimpin Al-Qa55am, Raed Saad

14 Desember 2025 Terakhir diperbarui: 01:32 (Waktu Mekah)

Surat kabar negara Zionis Yediot Aharonot melaporkan bahwa negara Zionis memberitahu Amerika Serikat tentang pembunuhan pemimpin Brigade Al-Qa55am, Raed Saad, hanya 20 menit setelah dilakukan, sehingga berisiko menimbulkan kemarahan Amerika atas potensi dampaknya terhadap gencatan senjata Gaza.

Surat kabar tersebut mengutip sumber-sumber keamanan yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara pembunuhan tersebut dan dugaan pelanggaran gencatan senjata yang dikaitkan dengan Ham45 pada hari Sabtu. Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa ada perbedaan pendapat di dalam lembaga keamanan mengenai pelaksanaan operasi pembunuhannya.

Militer negara Zionis dan dinas keamanan Shin Bet mengumumkan dalam pernyataan bersama pada hari Sabtu bahwa mereka telah menargetkan Raed Saad dalam serangan udara di Jalur Gaza. Mereka menggambarkannya sebagai kepala unit manufaktur Ham45 dan salah satu arsitek serangan 7 Oktober 2013, keduanya mengklaim bahwa mereka telah berhasil melenyapkannya.

Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan negara Zionis Katz mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka telah memerintahkan pembunuhan Saad sebagai balasan atas diledakkannya bahan peledak yang menargetkan tentara, yang melukai dua tentara di daerah yang dikuasai militer Zionis di Jalur Gaza selatan.

Pernyataan Netanyahu-Katz menambahkan bahwa Saad sedang berupaya untuk mengatur ulang Ham45 dan merencanakan serangan.

Hamas Mengutuk

Sementara itu, Ham45 mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kejahatan berkelanjutan militer negara Zionis di Jalur Gaza, yang terbaru adalah penargetan kendaraan sipil di sebelah barat Kota Gaza, merupakan "pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata."

Pernyataan itu menambahkan bahwa kejahatan ini menegaskan kembali bahwa penjajah secara sengaja berupaya untuk melemahkan kesepakatan tersebut. Ham45 menganggap otoritas penjajah sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak kejahatannya terhadap rakyat Palestina.

Ham45 juga menyerukan kepada para mediator dan negara penjamin kesepakatan untuk memikul tanggung jawab mereka terkait pelanggaran ini dan untuk segera mengambil tindakan untuk menahan otoritas penjajah, yang berupaya melemahkan perjanjian gencatan senjata, menurut pernyataan tersebut.

Fase pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza dimulai pada 10 Oktober, setelah dua tahun agresi negara Zionis yang menyebabkan lebih dari 70.000 gugur syahid dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur sipil di wilayah Palestina.

Namun, negara Zionis terus melanggar perjanjian tersebut melalui serangan udara berulang-ulang di Jalur Gaza dan dengan mengubah titik-titik garis penarikan diri yang telah disepakati, yang dikenal sebagai Garis Kuning. Negara Zionis juga terus membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan penting kepada warga Gaza.

Sumber Al Jazeera dan media-media negara Zionis.

Diterjemahkan (IC) dari Aljazeera Net, 14/12/2024 “إعلام إسرائيلي يكشف ملابسات استهداف القيادي القسامي رائد سعد” diakses 14/12/2024 07:24 https://www.aljazeera.net/news/2025/12/14/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81

Read More

Bahaya yang Mengintai Masjid Al-Aqsa di Hari Raya Hanukkah?

 Jumat, 12 Desember 2025, 09:19 Pusat Informasi Palestina

Kelompok-kelompok pemukim bersiap untuk melakukan serangan besar-besaran ke kompleks Masjid Al-Aqsa pekan depan, bertepatan dengan hari raya Yahudi Hanukkah, meskipun hari pertamanya jatuh pada tanggal 15 Desember.

Pemerintah Provinsi Al-Quds menyatakan dalam siaran pers yang diterima oleh Pusat Informasi Palestina bahwa Masjid Al-Aqsa akan menyaksikan terjadinya agresi yang meningkat Ahad depan pada kesempatan yang disebut Festival Cahaya, Hanukkah, yang menutup musim serangan Yahudi ke Al-Aqsa tahun ini, di tengah peringatan akan berbagai eskalasi dan pelanggaran terhadap situs-situs suci milik umat Islam.

Perayaan hari raya ini berlangsung selama delapan hari, di mana orang Yahudi menyalakan lilin, berdasarkan narasi yang mengklaim kemenangan Hasmonean atas Yunani dan perubahan kekuasaan di Al-Quds pada abad ke-2 SM.

Narasi ini didasarkan pada legenda yang mengatakan bahwa sebuah wadah kecil berisi minyak menyalakan menorah selama delapan hari.

Setiap tahun, kelompok-kelompok ekstremis Al-Ma’bad berusaha menghubungkan hari raya ini dengan kompleks Masjid Al-Aqsa melalui serangan terorganisir dan upaya untuk membawa menorah ke dalam kompleks tersebut. Para penyusup juga secara konsisten menyalakan lilin di dalam masjid pada setiap kesempatan.

Di antara pelanggaran yang tercatat tahun lalu adalah pelaksanaan ritual Taurat dan pemakaian tefillin (sepasang kotak kulit hitam kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat Taurat yang dikenakan pria Yahudi saat doa pagi hari kerja sebagai simbol perjanjian dan pengingat akan perintah Tuhan - pent.) di dalam masjid, selain menyalakan lilin. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir termasuk di antara mereka yang menyerbu kompleks tersebut.

Menurut statistik dari Departemen Wakaf Islam di Al-Quds, 2.556 pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa selama liburan Hanukkah tahun lalu, dibandingkan dengan 1.332 pada tahun 2023 dan 1.800 pada tahun sebelumnya.

Sebagai persiapan untuk tahun ini, sebuah menorah besar didirikan pada tanggal 7 Desember di Lapangan Al-Buraq yang berdekatan dengan Tembok Barat masjid, untuk dinyalakan setiap hari saat matahari terbenam. Menorah lainnya juga ditempatkan di dekat gerbang masjid, khususnya Gerbang Mughrabi dan Gerbang Al-Asbath.

Memperkuat Eksistensi Yahudi di Al-Aqsa

Peneliti bidang Al-Quds, Fakhri Abu Diab, menyatakan keprihatinan mendalam atas apa yang ia gambarkan sebagai pelanggaran serius yang diperkirakan akan terjadi terhadap Masjid Al-Aqsa dalam beberapa hari mendatang, menjelang hari raya Yahudi yang disebut "Hanukkah", yang dimulai pada tanggal 25 Desember dan berlangsung selama delapan hari.

Dalam pernyataan pers, Abu Diab menjelaskan bahwa periode liburan kemungkinan akan menyaksikan peningkatan serangan oleh sejumlah besar pemukim ekstremis dan anggota kelompok Bukit Bait Suci, yang secara terbuka didukung oleh pemerintah negara Zionis sayap kanan, dalam upaya untuk memperkuat kehadiran Yahudi di dalam masjid dan memaksakan realitas Yahudi yang baru.

Ia menjelaskan bahwa para penyusup akan melakukan ritual Talmud di depan umum dan melakukan tarian provokatif di halaman masjid, dengan beberapa di antaranya kemungkinan mencoba menyalakan lilin Hanukkah di dalam kompleks Al-Aqsa, yang mencerminkan keyakinan mereka bahwa itu adalah "kuil Yahudi" dan bukan masjid Islam.

Fase Paling Berbahaya bagi Al-Aqsa

Abu Diab menjelaskan bahwa para menteri dan anggota Knesset penganut Zionis ekstremis akan secara langsung berpartisipasi dalam memimpin serangan-serangan ini, dalam upaya yang jelas untuk memaksakan apa yang disebut "kedaulatan Yahudi" atas Al-Aqsa, dan mungkin membuka jalan bagi langkah-langkah terkait pembagian wilayahnya, terutama di area timur yang menempel dengan area shalat Bab al-Rahma.

Ia menjelaskan bahwa pasukan penjajah akan memperketat pembatasan masuknya jamaah Palestina dan Muslim, serta melarang mereka yang berjaga di masjid dan mencegah pengunjung dari Tepi Barat dan Al-Dakhil yang dijajah, dengan tujuan mengosongkan masjid dan mempermudah pelaksanaan ritual Talmud tanpa hambatan.

Abu Diab menggambarkan hari-hari mendatang sebagai “salah satu fase paling berbahaya yang pernah dihadapi Masjid Al-Aqsa,” dengan memanfaatkan keadaan geopolitik saat ini yang mendorong penjajah dan kelompok-kelompok Al-Haikal untuk semakin meningkatkan aksi mereka.

Sebagai penutup, peneliti Al-Quds tersebut menyerukan kepada warga Palestina di Al-Quds, Tepi Barat, dan di dalam Garis Hijau untuk berjuang pergi menuju ke Al-Aqsa dan berdiam berjaga-jaga senantiasa selama liburan Idul Fitri, dan untuk meluncurkan kampanye kesadaran yang luas di kalangan msyarakat Palestina, Arab, dan Islam demi menolong Al-Quds dan tempat-tempat sucinya.

Mengapa Ambisius mengaitkan hari-hari raya ini dengan Al-Aqsa?

Dari perspektif politik dan agama, aktivis politik dan Islam Kamal Khatib berpendapat bahwa ambisi kelompok ekstremis untuk menghubungkan Hanukkah dengan Al-Aqsa mencerminkan proyek ideologis yang tidak terkait dengan agama, tetapi lebih merupakan perebutan atas tanah dan tempat. Ia menunjukkan bahwa ini mirip dengan hari raya Sejed kaum Yahudi Ethiopia, di mana kelompok-kelompok ini diserukan untuk menyerbu masjid.

Al-Khatib menjelaskan bahwa para pemukim menerapkan kebijakan selangkah demi selangkah, menguji reaksi setelah setiap serangan baru ke Masjid Al-Aqsa. Ia menjelaskan bahwa respons yang kurang antusias dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong mereka untuk memajukan proyek-proyek mereka, mulai dari menyalakan lilin hingga menuntut masuknya buku-buku dan ritual keagamaan, menurut Al Jazeera Net.

Ia menggambarkan fase saat ini sebagai fase ketidakaktifan bangsa Arab dan Islam dalam menghadapi peningkatan kebijakan negara Zionis terhadap Palestina di Tepi Barat dan Al-Quds, yang membuka jalan bagi pelanggaran lebih lanjut selama Hanukkah, dan mungkin selama Ramadan, Paskah, dan hari-hari raya selanjutnya..

Sebagai penutup, Al-Khatib menekankan bahwa pertanyaan "Apa yang harus dilakukan?" telah menjadi menyakitkan mengingat tidak adanya peran bangsa Arab dan Islam serta suara-suara yang terbungkam. Ia menegaskan bahwa harapan yang tersisa terletak pada keteguhan hati warga Al-Quds dan Palestina di dalam perbatasan tahun 1948, yang merupakan katup pengaman bagi Al-Aqsa melalui kehadiran dan hubungan mereka yang terus-menerus dengannya, "sampai tiba saatnya Umat ini merebut kembali perannya dan mematahkan belenggu pada Masjid Al-Aqsa yang diberkahi."

Sumber Pusat Informasi Palestina terbit 12/12/2025 “ماذا ينتظر الأقصى في عيد الحانوكاه اليهودي؟” diakses 13 Desember 2025 16:56 https://palinfo.com/news/2025/12/12/985143/

Read More

Agresi Negara Zionis terhadap Tubas: Upaya Merebut Kendali Gerbang Lembah Yordan

Pusat Informasi Palestina, terbit: Rabu, 26 November 2025, 13.59.

Kegubernuran Tubas di Tepi Barat utara dibangunkan pada Rabu pagi oleh salah satu operasi militer negara Zionis terbesar dalam beberapa bulan. Operasi tersebut membangkitkan kenangan akan serangan skala penuh yang melumpuhkan kota itu dan kota-kota sekitarnya di bawah jam malam yang ketat dan penggerebekan yang meluas.

Tiga Brigade Beraksi

Menurut surat kabar Yediot Aharonot, tiga brigade negara Zionis berpartisipasi dalam operasi tersebut: Menashe, Shomron, dan Komando. Para analis menilai operasi militer tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah “orang yang dicari" yang diklaim negara Zionis dalam pencarian mereka.

Pasukan negara Zionis menutup jalan-jalan utama, mengerahkan bala bantuan dan buldozer berat, sementara helikopter Apache terbang di atas Tubas, menembak ke udara. Unit-unit lain menyerbu kota-kota seperti Tammun, di mana satu keluarga dipaksa meninggalkan rumah mereka untuk dijadikan pos militer.

Pemerintah kota Tammun mengonfirmasi bahwa pasukan penjajah mengubah lebih dari 10 rumah menjadi pos militer tertutup, meratakan beberapa jalan utama dengan buldoser, memutus saluran air, dan menutup sepenuhnya pintu masuk kota, mengisolasinya satu sama lain.

Target Geografis

Gubernur Tubas, Ahmed al-Asaad, mengonfirmasi bahwa tentara Zionis telah memberitahu pihak-pihak Palestina bahwa operasi akan berlanjut selama "beberapa hari," meskipun wilayah tersebut – menurutnya – "kosong dari orang yang dicari."

Dalam sebuah pernyataan pers, al-Asaad meyakini bahwa penargetan Tubas terkait dengan lokasi strategis dan kedekatannya dengan Lembah Yordan utara, wilayah yang negara Zionis telah bertahun-tahun berusaha untuk mengokohkan kendali atasnya.

Ekspansi Serangan yang Paralel

Sejalan dengan operasi Tubas, serangan meluas ke kota-kota lain: kamp pengungsi al-Fawwar di selatan Hebron mengalami kampanye penangkapan dan penggerebekan yang intensif.

Penggerebekan juga meluas ke kota Halhul, yang menjadi sasaran tembakan granat kejut dan gas air mata, serta Telluza di timur laut Nablus dan kamp pengungsi al-Amari di selatan al-Bireh, yang mengalami serangkaian penangkapan dan penggerebekan.

Sejak Oktober 2023, serangan negara Zionis di Tepi Barat telah mengakibatkan kematian lebih dari 1.080 warga Palestina dan penangkapan lebih dari 20.000 orang, termasuk 1.600 anak-anak.

Agresi Sistematis

Ham45 menggambarkan operasi tersebut mengungkap luasnya kejahatan sistematis otoritas negara penjajah ekstremis, mengalihkan kota-kota Tepi Barat menjadi "wilayah yang terkepung dan terisolir" yang merupakan perpanjangan dari "rencana aneksasi dan penggusuran."

Al-Jihad Al-Islamy memandang operasi tersebut sebagai "upaya baru untuk mengosongkan Tepi Barat dari penduduknya" dan upaya untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum untuk menerapkan undang-undang yang membuka jalan bagi para pemukim untuk merebut wilayah yang lebih luas.

Penulis Yassin Izzuddin menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari kampanye berkelanjutan yang dilancarkan oleh militer negara Zionis di Tepi Barat untuk melemahkan perlawanan dan mencegah pertumbuhan serta perkembangannya.

Dalam wawancara dengan Pusat Informasi Palestina, Izzuddin menjelaskan bahwa penjajah biasanya menargetkan dan berfokus pada satu kota atau kamp, ​​tetapi operasi hari ini lebih besar, menargetkan empat kota dan satu kamp: Tubas, Tammoun, Tayasir, Aqaba, dan kamp pengungsi Al-Far'a.

Ia mencatat bahwa Provinsi Tubas telah menyaksikan operasi perlawanan yang menargetkan militer penjajah baru-baru ini. Meskipun mendapatkan gempuran terus-menerus, para pejuang perlawanan tetap efektif. Militer Zionis kini berupaya memperluas cakupan serangannya, dengan harapan dapat memberikan pukulan telak bagi perlawanan.

Menuju kendali penuh atas Tepi Barat

Penulis dan peneliti urusan negara Zionis, Suleiman Bisharat, meyakini bahwa apa yang terjadi di Tubas merupakan "perpanjangan alami dari Operasi Pagar Besi," yang dimulai di Jenin pada akhir tahun 2014 dan bertujuan – menurut perkiraannya – untuk menerapkan keamanan dan kendali politik yang komprehensif atas Tepi Barat utara.

Bisharat menambahkan bahwa pemilihan Tubas secara khusus terkait dengan posisinya sebagai "gerbang menuju Lembah Yordan," sebuah wilayah yang negara Zionis ingin tentukan nasibnya dalam setiap pengaturan di masa mendatang, demikian disampaikannya kepada Al Jazeera.

Realitas Baru

Dalam wawancara eksklusif dengan koresponden kami, analis dan penulis Muhammad Halsa memberikan perspektif tambahan tentang peristiwa tersebut, dengan mengatakan: “Operasi di Tubas bukanlah peristiwa sesaat, juga bukan sekadar pengejaran beberapa individu. Kita menghadapi upaya negara Zionis menciptakan realitas baru di Tepi Barat utara, sebuah realitas untuk mendahului negosiasi yg mungkin terjadi dan memperkuat logika: apa yang dikuasai militer hari ini akan dianeksasi besok. Apa yang terjadi adalah tekanan kompleks yang menyasar tatanan sosial untuk melemahkan ketahanannya dan membuka jalan bagi tahap di mana batas antara keamanan dan politik menjadi kabur.”

Halsa menegaskan bahwa "waktu operasi ini terkait dengan perlombaan di dalam institusi negara Zionis sendiri untuk menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan kendali dan menetapkan persamaan baru sebelum perubahan regional atau internasional di masa mendatang."

Tujuan yang Bertumpang Tindih

Sari Orabi, seorang penulis dan analis politik, menyatakan bahwa penjajah Zionis telah secara intensif menargetkan Tepi Barat utara jauh sebelum agresi terhadap Gaza. Bahkan faktanya, wilayah ini telah menjadi pusat peristiwa Palestina sebenarnya sejak 2021, sebelum fokus konfrontasi beralih ke Gaza setelah Operasi "Tufan Al-Aqsa".

Dengan demikian, Orabi menambahkan, penjajah tidak melupakan Tepi Barat utara, karena wilayah ini memiliki karakter kompleks yang selalu menempatkannya di garis depan perhitungan keamanan negara Zionis.

Dalam sebuah pernyataan kepada koresponden Pusat Informasi Palestina, Orabi menjelaskan bahwa Tepi Barat utara, pada tahap-tahap tertentu, berfungsi sebagai Model Inspiratif untuk operasi perlawanan, yang kemudian berubah selanjutnya menjadi model Penentang Langsung melawan penjajah. Hal ini menempatkan institusi keamanan negara Zionis senantiasa berlomba dengan waktu untuk membubarkan kelompok-kelompok bersenjata di sana.

Karena alasan ini, penjajah terpaksa menghancurkan sebagian besar kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, serta terus menekan komunitas yang mendukung mereka melalui kebijakan penggusuran yang masih terus berlaku hingga saat ini.

Ia menambahkan bahwa apa yang terjadi di kamp-kamp ini merupakan model pertama penggusuran massal internal sejak perang 1967, dengan jumlah warga Palestina yang mengungsi melebihi empat puluh ribu. Penjajah menganggap ini sebagai "model sukses" yang sedang dipertimbangkan untuk direplikasi, sehingga mengubah Tepi Barat menjadi lingkungan yang tidak ramah, sejalan dengan visi negara Zionis yang memandang Tepi Barat sebagai kedalaman strategis negara Yahudi dan jantung ideologis gerakan keagamaan ekstremis.

Arabi menekankan bahwa operasi militer negara Zionis di Tepi Barat bukanlah operasi keamanan tradisional, melainkan membawa tujuan strategis dan politik yang mendalam terkait rekayasa masyarakat dan penerapan realitas baru di lapangan. Ini termasuk membentuk kembali kamp-kamp, ​​mengintervensi gaya hidup, dan memaksakan kondisi politik dan sosial kepada warga Palestina.

Pada saat yang sama, operasi-operasi ini diperbarui setiap kali kekhawatiran keamanan dan militer penjajah mengalami pembaruan, dalam kerangka kebijakan yang didasarkan pada penggunaan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan realitas, dalam jalur terpadu untuk "membentuk kesadaran" dan membentuk kembali lingkungan sosial dengan cara yang melayani proyek pengendalian dan aneksasi.

Diterjemahkan (IC) dari situs Pusat Informasi Palestina, “عدوان الاحتلال على طوباس .. محاولة لفرض سيطرة على بوابة الأغوار” terbit tanggal 26 November 2025, diakses pada tanggal 27 November 2025 16:25, https://palinfo.com/news/2025/11/26/983231/

Read More

Ham4s: Penjajah Geser "Garis Kuning" di Gaza, Pelanggaran Terang-terangan terhadap Perjanjian

Gerakan Perlawanan Islam (Ham4s) menyatakan hari Kamis (20/11/2025), bahwa penjajah melakukan pelanggaran terang-terangan dengan terus menerus menggeser garis kuning ke arah barat setiap hari, yang mengakibatkan pengungsian massal warga Palestina.

Gerakan tersebut menambahkan, dalam sebuah pernyataan melalui Telegram, bahwa perubahan garis kuning ini bertentangan dengan peta yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata.

Ham4s meminta para mediator untuk menekan penjajah agar segera menghentikan pelanggaran ini.

Garis kuning adalah batas yang ditarik oleh pasukan penjajah Zionis sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober.

Pernyataan Ham4s muncul setelah gelombang baru serangan negara Zionis yang mengakibatkan syahidnya 35 warga Palestina dan puluhan lainnya luka-luka, dengan dalih adanya tembakan yang diarahkan ke pasukan Zionis di luar Garis Kuning, tuduhan yang dibantah oleh Ham4s.

Mengubah Penanda

Sementara itu, Kantor Media Pemerintah di Gaza menyatakan bahwa tentara penjajah Zionis telah mengubah lokasi penanda kuning dan memperluas wilayah kekuasaannya di sebelah timur Kota Gaza hingga 300 meter di desa Shuja'iyya dan Tuffah.

Mereka menambahkan bahwa mereka telah mendokumentasikan sekitar 400 pelanggaran negara Zionis yang mengakibatkan syahidnya dari 300 warga Palestina sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku.

Kantor Media Pemerintah mendesak para mediator dan penjamin perjanjian untuk mengambil tindakan serius guna menghentikan kejahatan penjajah dan memaksa mereka untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata dan protokol kemanusiaan.

Sebaliknya, tentara Israel menyatakan bahwa pasukan Brigade Kfir beroperasi di wilayah Garis Kuning di Jalur Gaza sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dan arahan pimpinan politik, melaksanakan misi pertahanan dan berupaya membersihkan wilayah tersebut.

Tentara penjajah menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan tersebut berupaya menghancurkan apa yang digambarkannya sebagai infrastruktur teroris yang digunakan oleh organisasi-organisasi untuk beroperasi melawan tentara di sana, dan mengklaim telah menemukan landasan peluncuran yang berisi 4 rudal yang ditujukan ke negara Zionis, serta peralatan tempur, alat peledak, senapan, granat tangan, dan seragam militer.

Diterjemahkan (Ch) dari situs Al Jazeera terbit pada 20/11/2025, terakhir diperbarui: 17:04 (Waktu Mekkah), diakses pada 21/11/2025: 08:31.

Read More

Washington Lepaskan Kedok "Pertahanan" dan Kembali ke Dunia Gunakan Jubah "Perang"

Oleh Moein Manna

Diterbitkan ِAl Jazeera pada 9/9/2025, 08:51 (waktu Mekah)

Pada 6 September 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi "Departemen Perang", yang memicu badai kontroversi karena merupakan kembalinya secara simbolis istilah yang lazim hingga setelah Perang Dunia II.

Nama baru ini, dalam arti eksplisit dan abstraknya, mencerminkan kembalinya logika kekuatan keras sebagai alat utama kebijakan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Washington tidak lagi puas dengan bahasa pencegahan atau pertahanan, melainkan berupaya menerapkan persamaan baru melalui kekuatan militer dan diplomasi yang tegas.

Laporan ini mengkaji simbolisme perubahan nama dari "Pertahanan" menjadi "Perang" serta konotasi historis dan politisnya. Juga menjawab pertanyaan: Apakah ini sekadar perubahan kosmetik, atau merupakan reposisi geopolitik? Apa implikasi doktrin baru ini terhadap konflik regional di Timur Tengah?

Simbolisme Perubahan Nama dari Pertahanan menjadi Serangan

Keputusan Trump untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi "Departemen Perang" mengandung konotasi historis dan politis yang mendalam. Nama asli ini pernah digunakan hingga tahun 1947, ketika diubah sebagai bagian dari restrukturisasi lembaga militer setelah Perang Dunia II.

Saat ini, Trump mengganti nama departemen tersebut di tengah meningkatnya ketegangan global, seolah-olah Washington mengumumkan kembalinya logika kekuatan keras (hard power) sebagai alat utama kebijakan luar negerinya.

Presiden AS mengatakan kepada para wartawan setelah menandatangani perintah eksekutif bahwa nama baru tersebut "lebih tepat mengingat kondisi dunia saat ini," dan menambahkan bahwa nama tersebut "mengirim pesan kemenangan" kepada dunia.

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan pergeseran dalam bahasa politik Amerika, dari bahasa pertahanan menjadi bahasa kemenangan, dan dari logika pencegahan menjadi logika inisiatif ofensif.

Trump tidak dapat secara resmi mengubah nama departemen tanpa persetujuan Kongres, tetapi perintah eksekutif mengizinkan penamaan baru tersebut digunakan sebagai nama kedua untuk Departemen Pertahanan.

Perintah eksekutif tersebut tidak hanya mengubah nama tetapi juga menetapkan gelar "Menteri Perang" di samping "Menteri Pertahanan."

Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang hadir pada penandatanganan perintah eksekutif dan ditugaskan oleh Trump untuk mengubah departemen secara radikal, mengatakan perubahan tersebut "bukan hanya tentang nama, tetapi tentang memulihkan semangat juang."

Hegseth, mantan pembawa acara Fox News, menyambut baik perubahan nama tersebut dan mengunggah video plakat "Menteri Perang" baru yang terpasang di pintu kantornya di Pentagon.

Pencantuman gelar-gelar ini dalam dokumen resmi memberikan legitimasi kelembagaan terhadap pergeseran doktrin militer dan membangun fase baru interaksi antara cabang eksekutif dan militer, di mana "perang" bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga sebuah identitas.

Dalam hal ini, penggantian nama ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pengumuman arah strategis baru yang mendefinisikan ulang hubungan antara Amerika Serikat dan dunia melalui lensa konflik, bukan pemahaman.

Implikasi Doktrin Baru bagi Timur Tengah

Dengan pengumuman Washington bahwa Departemen Pertahanan akan mengubah namanya menjadi "Departemen Perang", doktrin militer baru mulai terbentuk di lapangan, khususnya di Timur Tengah.

Pemerintah AS sebelumnya telah mengarahkan pengerahan "kemampuan tambahan" ke wilayah tanggung jawab Komando Pusat, sebuah langkah yang dipandang sebagai penguatan langsung kehadiran militer AS di kawasan tersebut, di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan negara Zionis serta meningkatnya ancaman transnasional.

Menteri Hegseth membenarkan pengerahan ini sebagai upaya untuk "memperkuat postur pertahanan kita di kawasan," tetapi pembenaran ini membawa pesan pencegahan yang jelas yang melampaui batasan pertahanan. Pernyataan ini mengungkap menguatnya gagasan pergeseran doktrin militer dari pertahanan pasif menjadi pencegahan ofensif.

Washington kini memandang kehadiran militer yang besar sebagai cara untuk menciptakan stabilitas melalui kekuatan, alih-alih melalui mediasi atau negosiasi. Strategi baru ini membentuk kembali keseimbangan kekuatan di kawasan dan memberikan tekanan militer langsung kepada kekuatan-kekuatan regional yang ingin memperluas pengaruhnya.

Efektivitas Perubahan

Realitas menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas doktrin baru ini, mengingat kompleksitas situasi regional dan tantangan pencegahan di dunia multipolar.

Dalam konteks eskalasi, Amerika Serikat telah melancarkan serangan militer yang menargetkan tiga fasilitas nuklir Iran dalam upaya mengganggu program nuklir Iran.

Langkah ini, yang termasuk dalam doktrin "perang pre-emptif", dimaksudkan untuk mengirimkan pesan pencegahan yang kuat kepada Teheran. Namun, penilaian awal intelijen AS menunjukkan bahwa serangan-serangan ini "tidak menghancurkan komponen inti program nuklir Iran, melainkan menundanya selama berbulan-bulan."

Penilaian ini menyoroti terbatasnya efektivitas kekuatan militer dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang.

Serangan terbatas, meskipun menunjukkan kesiapan untuk menggunakan kekuatan, mungkin tidak cukup untuk mengubah arah program nuklir yang telah mengakar kuat dan bahkan dapat menyebabkan eskalasi yang tidak terduga.

Perdamaian melalui Kekuatan: Doktrin Penangkalan Baru

Dalam penjelasan resmi atas keputusan untuk mengubah nama Departemen Pertahanan, Gedung Putih menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk "memaksakan perdamaian melalui kekuatan." Frasa ini, yang dimuat dalam pernyataan resmi, merangkum doktrin baru yang diadopsi oleh Washington di dunia dan, konsekuensinya, di Timur Tengah.

Amerika Serikat tidak lagi berupaya meredakan ketegangan melalui mediasi atau aliansi tradisional. Sebaliknya, Amerika Serikat mengandalkan penggunaan kekuatan militer sebagai sarana untuk menegaskan kembali prestise internasionalnya, terutama di kawasan di mana kekuatan regional dan internasional bersaing untuk mendapatkan pengaruh.

Inti dari transformasi ini adalah anggaran Departemen Pertahanan yang baru, yang telah melampaui $1 triliun, yang memicu kontroversi luas di dalam Kongres AS. Di antara mereka yang menganggapnya sebagai anggaran "perdamaian" yang bertujuan untuk pencegahan, dan mereka yang menganggapnya sebagai anggaran "perang" yang tidak dapat dibenarkan, muncul pertanyaan tentang kelayakan pengeluaran besar-besaran ini tanpa adanya perang yang komprehensif.

Kontroversi ini mencerminkan perpecahan internal dalam prioritas Washington, antara mereka yang mendorong dominasi militer dan mereka yang menuntut pemikiran ulang strategi. Pengeluaran besar-besaran ini juga menunjukkan bahwa perubahan nama merupakan bagian dari proyek mahal yang membutuhkan investasi besar-besaran dalam persenjataan, teknologi militer, dan penguatan kehadiran militer.

Perubahan nama ini bukan sekadar langkah simbolis; namun memiliki konsekuensi finansial yang sangat besar. Politico, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 6 September 2025, memperkirakan bahwa biaya amandemen peraturan, pencetakan dokumen resmi, dan pembaruan plat nomor pemerintah dapat mencapai miliaran dolar.

Biaya finansial langsung ini, di samping biaya geopolitik yang diwakili oleh risiko eskalasi, menegaskan bahwa perubahan bukan sekadar perubahan citra, melainkan keputusan strategis yang komprehensif dengan dimensi finansial dan politik yang mendalam.

Mengingat kompleksitas realitas regional, tantangan keseimbangan internasional, dan biaya hegemoni, beberapa pihak memandang strategi baru ini sebagai kembalinya logika kekuatan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pergeseran menuju militerisasi politik. Timur Tengah tetap menjadi ajang uji coba sejati bagi doktrin baru ini, yang dapat membentuk kembali kontur pengaruh Amerika selama beberapa dekade mendatang (Aljazeera/Kho)

https://www.aljazeera.net/politics/2025/9/9/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b9-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84

Read More