About

Selamat datang di Blog Analis Palestina yang mengkhususkan diri pada opini, penerjemahan informasi dan analisa terkini terkait perkembangan yang terjadi di Palestina dan sekitarnya. Email: sccholid@gmail.com

Senin, 19 Januari 2026

Abdullah Ma’ruf: Apa yang terjadi di Al-Quds adalah proyek Yahudisasi yang komprehensif, dan Perang di Gaza adalah faktor percepatan yang berbahaya

Senin, 19 Januari 2026, 09:11 - Pusat Informasi Palestina

Foto Pusat Informasi Palestina

Dr. Abdullah Marouf, seorang pakar bidang urusan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Al-Quds tidak dapat dikaitkan dengan perang genosida di Jalur Gaza sebagai penyebab langsung, karena penjajah telah memiliki proyek komprehensif untuk me-Yahudisasi kota dan Masjid Al-Aqsa sudah sejak bertahun-tahun.


Dalam sebuah wawancara dengan Pusat Informasi Palestina, Ma'ruf menjelaskan bahwa perang baru-baru ini merupakan faktor percepatan yang berbahaya, yang dieksploitasi oleh penjajah untuk memperdalam proyek Yahudisasi mereka, dengan memanfaatkan keadaan syok dan teror yang mencengkeram wilayah tersebut, khususnya Jalur Gaza.



Masjid Al-Aqsa Jadi Sasaran


Ma'ruf memperingatkan bahwa eskalasi kualitatif negara Zionis di Masjid Al-Aqsa selama dua tahun terakhir adalah bagian dari rencana yang jelas untuk memperkuat pembagian spasialnya secara menyeluruh, dan selanjutnya untuk memaksakan pembagian secara waktu.


Ma'ruf percaya bahwa perkembangan paling berbahaya yang sedang berlangsung saat ini adalah upaya untuk membangun "kuil dugaan" secara simbolis, sebagai pendahuluan untuk pembangunan fisiknya di halaman Masjid Al-Aqsa.



Proyek E1: Ancaman bagi kota Al-Quds dan Persatuan Tepi Barat


Ma'ruf menggambarkan proyek pemukiman E1 sebagai yang paling berbahaya di Al-Quds karena tidak hanya menargetkan kota suci tersebut, tetapi juga merusak persatuan Tepi Barat dengan memecahnya menjadi utara dan selatan.


Proyek ini merupakan bagian dari jaringan pemukiman terintegrasi yang bertujuan untuk mengisolasi kota Al-Quds dari wilayah Palestina di Tepi Barat.


Selain proyek E1, proyek pemukiman di Silwan dilengkapi dengan pemisahan Bandara Al-Quds dari daerah sekitarnya di Qalandiya. Hal ini secara efektif mengisolasi Masjid Al-Aqsa dari Al-Quds utara dan selatan, mengubah kota tersebut menjadi serangkaian kantong terisolasi yang lebih mudah dikendalikan baik secara militer maupun demografis, menurut Ma'ruf.



Undang-undang Negara Zionis: Alat untuk Melegitimasi Penjajahan


Ma'ruf menekankan bahwa sistem perundang-undangan negara Zionis merupakan bagian integral dari alat-alat penjajahan, karena hukum digunakan untuk mengkonsolidasikan kendali atas tanah dan warga, dan untuk mengurangi eksistensi Palestina, khususnya di Al-Quds, dengan dalih keamanan dan memerangi perlawanan.


Ma'ruf menolak mensifatkan sikap Amerika sebagai "lampu hijau diam-diam," sambil menegaskan bahwa dukungan Amerika telah amat jelas sejak pemerintahan Trump mengakui kota Al-Quds sebagai ibu kota penjajahan pada tahun 2017.


Ia percaya bahwa pemerintahan Amerika selanjutnya, termasuk pemerintahan Biden, secara efektif terlibat dalam proyek penguasaan atas kota Al-Quds dengan menolak untuk mundur dari kebijakan-kebijakan tersebut.


Ma'ruf menjelaskan bahwa rakyat Palestina di Al-Quds mengalami guncangan mendalam akibat kebrutalan penjajah di Gaza, Al-Quds, dan Masjid Al-Aqsa. Namun, ia percaya fase ini bersifat sementara, dan rakyat Palestina akan mengatasinya cepat atau lambat dengan beralih ke fase aksi dan respons.



Skenario Paling Berbahaya


Ma'ruf memperingatkan bahwa skenario paling berbahaya adalah keberhasilan penjajah dalam memisahkan Al-Quds sepenuhnya dari lingkungan Palestina dan memaksakan eksistensi de facto kuil dugaan di dalam Masjid Al-Aqsa. Ia menganggap apa yang terjadi sebagai berlomba dengan waktu antara penjajah dan rakyat Palestina.



Al-Quds: “Kotak Hitam”


Terlepas dari gambaran suram tersebut, Ma'ruf percaya bahwa penjajah masih memperlakukan Al-Quds sebagai "kotak hitam" yang mampu meledakkan seluruh kawasan, takut akan tindakan nyata Palestina, betapapun mereka berusaha menampilkan kemampuannya dalam menguasai.


Maruf menyimpulkan dengan menekankan bahwa rakyat Palestina, setelah mereka mengatasi guncangan intimidasi dan mendapatkan kembali kesadaran kolektif mereka, mampu mengubah keadaan, karena penjajah, terlepas dari kekuatannya yang terlihat, hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap Al-Quds dan momentum ledakannya.


—---

Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “عبد الله معروف: ما يجري في القدس مشروع تهويدي متكامل والحرب بغزة عامل تسريع خطير” terbit 19 Januari 2026, diakses 19 Januari 2026 16:26 WIB  https://palinfo.com/news/2026/01/19/989618/


Share:

Trump Undang Hampir 60 Negara ke 'Dewan Perdamaian', Mensyaratkan $1 Miliar bagi Perpanjangan Keanggotaan

 18 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 21:57 (Waktu Mekah)

Sebuah draf piagam yang diterbitkan oleh media Barat mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengundang hampir 60 negara untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" untuk Gaza, dengan menetapkan pembayaran tunai sebesar $1 miliar bagi perpanjangan keanggotaan untuk masa lebih dari tiga tahun.

Menurut dokumen tersebut, keanggotaan suatu negara dalam dewan tersebut tidak akan melebihi tiga tahun sejak tanggal piagam tersebut berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan presiden AS.

Namun, batas waktu ini tidak berlaku untuk negara-negara yang menyumbang lebih dari $1 miliar selama tahun pertama berlakunya pakta tersebut.

Dalam konteks ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad bahwa Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah menerima undangan resmi dari Presiden Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Islamabad "akan melanjutkan keterlibatannya dalam upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Gaza, yang mengarah pada solusi abadi untuk masalah Palestina sesuai dengan resolusi PBB."

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, menanggapi undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, mengatakan bahwa negaranya "akan melakukan segala daya upaya untuk mengatasi penderitaan di Jalur Gaza."

Carney menekankan bahwa detail Dewan Perdamaian, termasuk pengaturan keuangan dan mekanisme operasionalnya, masih dalam pertimbangan.


Kekhawatiran tentang Melemahkan PBB

Dalam konteks ini, beberapa pemerintah menyatakan kehati-hatian pada hari Minggu mengenai undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, di tengah peringatan bahwa hal itu dapat melemahkan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seorang diplomat mengatakan inisiatif tersebut menyerupai Perserikatan Bangsa-Bangsa ala Trump yang mengabaikan dasar-dasar Piagam PBB.

Tiga diplomat Barat lainnya memperingatkan bahwa dewan tersebut, jika diluncurkan dalam bentuknya saat ini, dapat merusak tatanan internasional yang ada.

Undangan dikirimkan kepada para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Hongaria, Australia, dan Kanada, serta Komisi Eropa dan negara-negara Timur Tengah utama.

Hongaria adalah satu-satunya negara yang secara eksplisit menerima inisiatif tersebut. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán, sekutu dekat Trump, menulis di platform X, "Kami tentu saja menerima undangan terhormat ini."

Namun, pemerintah lain menahan diri untuk tidak membuat pernyataan publik, sementara para pejabat secara pribadi menyatakan kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut dapat berdampak negatif pada peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Presiden Seumur Hidup

Draf piagam tersebut menetapkan bahwa Presiden Trump akan menjabat sebagai presiden pertama dewan tersebut dan akan memegang keputusan final dalam memberikan undangan untuk bergabung dan menyetujui berbagai keputusannya, meskipun dokumen tersebut menunjukkan bahwa resolusi ini diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara.

Draf tersebut juga memberikan wewenang kepada presiden AS untuk menyetujui stempel resmi dewan tersebut.

Draf piagam tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa Trump akan memimpin Dewan Perdamaian seumur hidup, dan bahwa dewan tersebut akan memulai pekerjaannya dengan perang di Gaza sebelum memperluas cakupannya untuk mencakup konflik lain.

“Saya pikir ini akan dimulai dengan Gaza, dan kemudian meluas ke konflik lain yang muncul,” kata Trump dalam sebuah wawancara pers.

Dokumen tersebut menggambarkan dewan tersebut sebagai “organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang baik dan sah, dan memastikan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik,” dan akan menjadi entitas formal setelah tiga negara meratifikasi piagam tersebut.

Gedung Putih mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” pada Jumat malam, bertepatan dengan persetujuan komposisi “Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza,” sebagai bagian dari fase kedua rencana komprehensif yang diajukan oleh presiden AS untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Kemudian, pemerintahan AS mengumumkan komposisi dewan dan penunjukan perwakilan senior di Gaza, bertepatan dengan dimulainya pekerjaan komite teknokrat Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath untuk mengelola urusan Jalur Gaza.

Sumber: Al Jazeera + kantor-kantor berita.

—----

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “ترامب يدعو نحو 60 دولة إلى "مجلس السلام" ويشترط مليار دولار لتمديد العضوية”  terbit 18 Januari 2026 diakses 19 Januari 2026 08:54 WIB https://www.aljazeera.net/news/2026/1/18/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


Share: