Trump Undang Hampir 60 Negara ke 'Dewan Perdamaian', Mensyaratkan $1 Miliar bagi Perpanjangan Keanggotaan

 18 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 21:57 (Waktu Mekah)

Sebuah draf piagam yang diterbitkan oleh media Barat mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengundang hampir 60 negara untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" untuk Gaza, dengan menetapkan pembayaran tunai sebesar $1 miliar bagi perpanjangan keanggotaan untuk masa lebih dari tiga tahun.

Menurut dokumen tersebut, keanggotaan suatu negara dalam dewan tersebut tidak akan melebihi tiga tahun sejak tanggal piagam tersebut berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan presiden AS.

Namun, batas waktu ini tidak berlaku untuk negara-negara yang menyumbang lebih dari $1 miliar selama tahun pertama berlakunya pakta tersebut.

Dalam konteks ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad bahwa Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah menerima undangan resmi dari Presiden Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Islamabad "akan melanjutkan keterlibatannya dalam upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Gaza, yang mengarah pada solusi abadi untuk masalah Palestina sesuai dengan resolusi PBB."

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, menanggapi undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, mengatakan bahwa negaranya "akan melakukan segala daya upaya untuk mengatasi penderitaan di Jalur Gaza."

Carney menekankan bahwa detail Dewan Perdamaian, termasuk pengaturan keuangan dan mekanisme operasionalnya, masih dalam pertimbangan.

Kekhawatiran tentang Melemahkan PBB

Dalam konteks ini, beberapa pemerintah menyatakan kehati-hatian pada hari Minggu mengenai undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, di tengah peringatan bahwa hal itu dapat melemahkan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seorang diplomat mengatakan inisiatif tersebut menyerupai Perserikatan Bangsa-Bangsa ala Trump yang mengabaikan dasar-dasar Piagam PBB.

Tiga diplomat Barat lainnya memperingatkan bahwa dewan tersebut, jika diluncurkan dalam bentuknya saat ini, dapat merusak tatanan internasional yang ada.

Undangan dikirimkan kepada para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Hongaria, Australia, dan Kanada, serta Komisi Eropa dan negara-negara Timur Tengah utama.

Hongaria adalah satu-satunya negara yang secara eksplisit menerima inisiatif tersebut. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán, sekutu dekat Trump, menulis di platform X, "Kami tentu saja menerima undangan terhormat ini."

Namun, pemerintah lain menahan diri untuk tidak membuat pernyataan publik, sementara para pejabat secara pribadi menyatakan kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut dapat berdampak negatif pada peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden Seumur Hidup

Draf piagam tersebut menetapkan bahwa Presiden Trump akan menjabat sebagai presiden pertama dewan tersebut dan akan memegang keputusan final dalam memberikan undangan untuk bergabung dan menyetujui berbagai keputusannya, meskipun dokumen tersebut menunjukkan bahwa resolusi ini diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara.

Draf tersebut juga memberikan wewenang kepada presiden AS untuk menyetujui stempel resmi dewan tersebut.

Draf piagam tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa Trump akan memimpin Dewan Perdamaian seumur hidup, dan bahwa dewan tersebut akan memulai pekerjaannya dengan perang di Gaza sebelum memperluas cakupannya untuk mencakup konflik lain.

“Saya pikir ini akan dimulai dengan Gaza, dan kemudian meluas ke konflik lain yang muncul,” kata Trump dalam sebuah wawancara pers.

Dokumen tersebut menggambarkan dewan tersebut sebagai “organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang baik dan sah, dan memastikan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik,” dan akan menjadi entitas formal setelah tiga negara meratifikasi piagam tersebut.

Gedung Putih mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” pada Jumat malam, bertepatan dengan persetujuan komposisi “Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza,” sebagai bagian dari fase kedua rencana komprehensif yang diajukan oleh presiden AS untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Kemudian, pemerintahan AS mengumumkan komposisi dewan dan penunjukan perwakilan senior di Gaza, bertepatan dengan dimulainya pekerjaan komite teknokrat Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath untuk mengelola urusan Jalur Gaza.

Sumber: Al Jazeera + kantor-kantor berita.

—----

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “ترامب يدعو نحو 60 دولة إلى "مجلس السلام" ويشترط مليار دولار لتمديد العضوية”  terbit 18 Januari 2026 diakses 19 Januari 2026 08:54 WIB https://www.aljazeera.net/news/2026/1/18/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

Read More

Trump Akui Menurunnya Pengaruh Negara Zionis di Amerika dan Serukan Perang Melawan "Terorisme Islam Radikal"

17 Desember 2025 - Terakhir diperbarui: 09:22 (Waktu Mekah)

Presiden AS Donald Trump menegaskan komitmennya yang teguh untuk mendukung warga Yahudi Amerika, menekankan bahwa dirinya telah berkontribusi secara signifikan kepada negara Zionis. Ia juga menyerukan perang internasional melawan apa yang disebutnya "terorisme Islam radikal."

Trump menyatakan bahwa pengaruh politik pro-negara Zionis di Washington, yang merupakan yang terkuat di antara kelompok-kelompok lobi lebih dari satu dekade lalu, kini tidak lagi demikian.

Trump memperingatkan tentang apa yang ia gambarkan sebagai meningkatnya anti-Semitisme di arena politik Amerika, khususnya di Kongres.

Pada awal September, Trump menegaskan—saat membahas dampak perang Gaza terhadap negara Zionis—bahwa Tel Aviv telah "kehilangan" pengaruhnya dan kemampuan sebelumnya untuk memberikan tekanan pada kalangan politik di Washington karena pertempuran yang terus berlanjut di Jalur Gaza yang terkepung.

Dalam sebuah wawancara dengan situs web Amerika "Daily Caller" pada saat itu, Trump mengatakan bahwa perang di Gaza merugikan negara Zionis, dan bahwa meskipun negara Zionis "mungkin memenangkan perang, mereka tidak mendapatkan pengaruh di dunia hubungan publik, dan itu merugikan mereka."

Ia menyatakan bahwa "negara Zionis memiliki lobi paling kuat yang pernah saya lihat 15 tahun yang lalu, dan mereka memiliki kendali penuh atas Kongres, dan sekarang mereka telah kehilangan itu," seperti yang ia katakan.

Ia juga mengatakan bahwa "tidak ada seorang pun yang berbuat lebih banyak untuk negara Zionis daripada dirinya," termasuk serangan yang menargetkan situs nuklir Iran selama perang 12 hari antara Teheran dan Tel Aviv.

Perang Internasional Melawan Ekstremisme

Dalam hal lain, Trump pada hari Selasa menyerukan perang internasional melawan apa yang ia sebut sebagai "terorisme Islam radikal," beberapa hari setelah 15 orang tewas dalam penembakan di festival Hanukkah di Sydney.

"Semua negara harus bersatu melawan kekuatan jahat yang diwakili oleh terorisme Islam radikal, dan kita sedang melakukannya," kata Trump pada perayaan Hanukkah di Gedung Putih.

Kami mengirimkan pesan cinta dan doa kepada warga Australia, khususnya mereka yang terdampak oleh serangan teroris anti-Semit yang mengerikan di Sydney.

Sumber: Al Jazeera dan Agen-agen Berita

Diterjemahkan dari Al Jazeera Net, “ترامب يقرّ بتراجع نفوذ إسرائيل بأميركا ويدعو لحرب ضد "التطرف الإسلامي"” terbit 17/12/2025 diakses 17/12/2025 16:07 https://www.aljazeera.net/news/2025/12/17/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0

Read More

Thomas Friedman: Keruntuhan Besar Amerika Sedang Terjadi

Aljazeera - Terakhir diperbarui: 12/3/2025 12:39 AM (Waktu Mekkah)

Dalam artikel pekanan-nya di The New York Times, penulis Amerika terkemuka Thomas Friedman memperingatkan bahwa masa jabatan kedua Presiden Donald Trump tidak akan berjalan mulus selama empat tahun ke depan.

Tulisan opini yang berjudul: "Keruntuhan Besar Sedang Terjadi," secara kritis mengkaji Amerika Serikat, menekankan akan tabiatnya yang kacau dan keegoisannya.

Friedman berpendapat bahwa kebijakan Trump kurang koheren dan didorong oleh keluhan pribadi, keinginan membalas dendam, dan mentalitas loyalitas yang menjilat di antara anggota pemerintahannya.

Dalam artikelnya, yang penuh dengan kritik pedas terhadap Trump, Friedman berpendapat bahwa hanya Trump, dan tidak ada orang lain, yang bertanggung jawab atas kesalahan pemerintahannya di berbagai bidang, mulai dari menangani Ukraina, tarif, microchip, dan bidang lainnya.

Alasan di balik semua kegagalan ini, menurut Friedman, adalah karena Trump tidak memiliki visi yang koheren mengenai keadaan dunia saat ini dan bagaimana Amerika dapat menyesuaikan diri sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran yang diinginkan di abad ini.

Penulis menambahkan bahwa Trump kembali ke Gedung Putih dengan membawa kekhawatiran dan keluhan yang sama mengenai isu-isu ini, dan ia memperkuat pemerintahannya dengan sejumlah besar ideolog pinggiran yang memenuhi satu standar dasar: kesetiaan yang tak tergoyahkan kepadanya dan keinginannya mengenai Konstitusi, nilai-nilai tradisional kebijakan luar negeri Amerika, atau hukum-hukum dasar ekonomi.

Hasilnya, menurut artikel tersebut, adalah apa yang dunia saksikan saat ini: campuran aneh dari tarif yang diberlakukan, kemudian dicabut, kemudian diberlakukan kembali, bantuan untuk Ukraina dihentikan dan kemudian dilanjutkan, dan departemen-departemen pemerintah serta program-program dalam dan luar negeri dipotong, kemudian dibatalkan, kemudian dipotong kembali melalui protokol-protokol yang saling bertentangan, semua itu dilakukan oleh para menteri dan pegawai pemerintah yang dipersatukan oleh rasa takut terhadap cuitan yang diposting di sana-sini oleh sekutunya yang miliarder, Elon Musk, atau presiden sendiri di media sosial tentang mereka jika mereka menyimpang dari garis kebijakan yang ditetapkannya bagi mereka.

Friedman melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu di dunia yang memerintah suatu negara, atau menjadi sekutu Amerika, memimpin perusahaan, atau menjadi mitra dagang jangka panjang jika presiden AS mengancam Ukraina, mengancam Rusia dan kemudian menarik ancamannya, mengancam tarif besar-besaran terhadap Meksiko dan Kanada dan kemudian menundanya, dan menggandakan tarif terhadap China dan mengancam Eropa dan Kanada dengan lebih banyak lagi.

Menurut artikel tersebut, kebohongan terbesar Trump adalah klaimnya bahwa ia mewarisi ekonomi yang rusak, yang mendorongnya melakukan semua hal ini. Ini omong kosong belaka, menurut penulis, yang mengklaim bahwa ekonomi berjalan sangat baik menjelang akhir masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, terlepas dari kesalahan yang terjadi di masa-masa awalnya.

Sementara Friedman yakin Trump benar dalam mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dengan China, ia yakin presiden AS dapat melakukannya dengan meningkatkan tarif yang ditargetkan pada Beijing, dengan berkoordinasi dengan sekutu AS yang seharusnya melakukan hal yang sama. Ia yakin ini adalah cara untuk membuat China bertindak.

Artikel tersebut menunjukkan bahwa mantan Presiden AS John F. Kennedy telah merangkum peran negaranya terhadap dunia dalam dua paragraf dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Januari 1961.

Dalam pidatonya, Kennedy berkata, "Biarlah setiap bangsa tahu, entah mereka menginginkan kita baik atau buruk, bahwa kita akan membayar berapapun harganya, menanggung beban apa pun, menghadapi kesulitan apa pun, mendukung teman mana pun, dan menentang musuh mana pun untuk menjamin terwujudnya kebebasan dan keberhasilannya."

Namun Friedman mengatakan bahwa Trump dan wakil presidennya, J.D. Vance, telah membalikkan seruan Kennedy, dengan mengatakan: "Biarlah setiap negara, baik yang menginginkan kita baik atau buruk, tahu bahwa hari ini Amerika tidak akan membayar harga, tidak akan menanggung beban, tidak akan menanggung kesulitan, dia akan meninggalkan persahabatan apapun, dan akan merayu musuh manapun demi untuk memastikan kelangsungan politik Pemerintahan Trump, bahkan jika itu berarti menyerahkan kebebasan di mana pun jika itu menguntungkan atau sesuai bagi kita."

Penulis menyimpulkan dengan mengatakan bahwa jika Trump ingin membuat perubahan mendasar ke arah yang berlawanan, ia berhutang pada negara untuk memiliki rencana yang koheren, berdasarkan ekonomi yang sehat dan tim yang mewakili yang orang-orang terbaik dan tercerdas, bukan kaum ekstrimis sayap kanan yang paling menjilat.(KHO)

------

Sumber:

https://www.aljazeera.net/politics/2025/3/12/%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b8%d9%8a%d9%85

Read More

Mengkaji Ulang Strategi AS di Timur Tengah: Kebangkitan Iran dan Bayang-bayang Ancaman Tiongkok

Oleh Hamid Bahrami

Dalam kompleksitas geopolitik global, serangan rudal baru-baru ini oleh Iran terhadap sasaran Israel menandai perubahan penting dalam paradigma keamanan Timur Tengah. Peristiwa ini, bukannya sebagai tindakan pencegahan, namun justru menandakan adanya keseimbangan keamanan baru di kawasan, yang sangat condong ke arah Iran. Pergeseran ini memerlukan penilaian ulang yang mendalam terhadap kebijakan luar negeri AS, khususnya mengingat tantangan strategis yang lebih luas yang ditimbulkan oleh meningkatnya kekuatan Tiongkok.

Serangan rudal Iran pada tanggal 14 April bukan sekadar serangan episodik di kawasan tersebut. Dia mewakili demonstrasi yang diperhitungkan atas peningkatan kemampuan militer Iran dan kesediaannya untuk secara langsung menghadapi kepentingan Israel. Tindakan ini secara efektif telah membatalkan kelayakan strategis koridor IMEC, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membangun zona ekonomi dan keamanan yang dapat melawan pengaruh Iran di samping ambisi regional Rusia dan Tiongkok. Dengan kegagalan koridor tersebut, Amerika berada di persimpangan jalan dan memerlukan pendekatan baru terhadap stabilitas regional dan prioritas strategis globalnya.

Teori politik internasional realis John Mearsheimer menawarkan sebuah lensa untuk melihat perkembangan ini. Menurut Mearsheimer, negara-negara pada dasarnya termotivasi oleh upaya mengejar kekuasaan di dunia yang anarkis, di mana negara-negara besar mau tidak mau bersaing untuk menjadi kekuatan yang dominan. AS, dalam pandangan Mearsheimer, harus fokus secara strategis untuk melawan pengaruh Tiongkok, pesaing AS yang paling tangguh di panggung global. Namun, keterlibatan Amerika di Timur Tengah, khususnya dukungan membabi buta terhadap aksi Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu, menunjukkan kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya dan fokus strategis secara signifikan.

Veto pemerintahan Biden baru-baru ini terhadap resolusi PBB yang mengakui status kenegaraan Palestina semakin menggambarkan kesalahan langkah ini. Tindakan ini, meskipun dimaksudkan untuk mendukung sekutunya, secara paradoks telah memperkuat posisi Iran di dunia Arab dan mengikis posisi AS di antara sekutu-sekutu tradisional Arabnya. Dengan terlihat memihak Israel tanpa syarat, AS melemahkan kredibilitas dan pengaruhnya di kawasan, dan secara tidak sengaja juga menguntungkan Rusia dan Tiongkok.

Sementara itu, Tiongkok telah memanfaatkan gangguan ini untuk memperkuat posisi ekonomi dan militernya secara global. Investasi strategisnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta perannya dalam menengahi pembicaraan antara Arab Saudi dan Iran, menunjukkan visi jangka panjang yang bertujuan untuk memposisikan diri sebagai kekuatan penstabil dan alternatif yang layak terhadap hegemoni AS. Saat AS melebarkan tenaganya ke dalam permasalahan di Timur Tengah, Tiongkok secara diam-diam meningkatkan pengaruh globalnya, khususnya di kawasan yang penting bagi kepentingan strategis AS, seperti Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik.

Mengingat realitas baru di lapangan, AS harus mengubah strateginya tidak hanya untuk mengatasi dampak langsung dari meningkatnya kekuatan Iran tetapi juga untuk memfokuskan kembali pada kawasan Indo-Pasifik, di mana tantangan nyata terhadap supremasi AS dari Tiongkok semakin besar. Pembentukan negara Palestina yang merdeka muncul sebagai komponen penting dari strategi ini. Langkah tersebut akan memiliki beberapa fungsi strategis: menenangkan sekutu AS di dunia Arab, melemahkan landasan ideologis kelompok seperti Hamas, dan mengurangi pengaruh Iran terhadap proksi regionalnya.

Selain itu, mengadvokasi kedaulatan Palestina sejalan dengan norma-norma internasional yang lebih luas dan dapat membantu memulihkan kredibilitas AS dalam hal hak asasi manusia dan resolusi konflik. Hal ini juga akan memberikan sinyal kepada sekutu dan musuh bahwa AS mampu mengadaptasi strateginya dalam menanggapi perubahan dinamika geopolitik, sehingga memperkuat posisinya dalam menegosiasikan perjanjian internasional lainnya, khususnya dalam kaitannya untuk membendung ambisi Tiongkok.

Oleh karena itu, AS harus mengkalibrasi ulang kebijakan luar negerinya agar tidak hanya mampu menavigasi kompleksitas di Timur Tengah namun juga mampu mengatasi tantangan sistemik yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Hal ini mencakup penarikan diri dari komitmen militer yang berlebihan dan, sebaliknya, memanfaatkan alat diplomatik dan ekonomi untuk menstabilkan wilayah-wilayah yang bergejolak. Pada saat yang sama, AS perlu memperkuat aliansi dan kemitraan di Indo-Pasifik, berinvestasi pada teknologi baru, dan meningkatkan kemampuan militernya untuk secara langsung melawan ekspansionisme Tiongkok.

Mengingat sikap kebijakan luar negeri Iran yang masih ambivalen, Amerika Serikat memiliki peluang penting untuk melibatkan Teheran dengan cara-cara yang berpotensi menyelaraskan kembali afiliasi regional dan aliansi globalnya. Menyadari perbedaan dan potensi fleksibilitas dalam hubungan luar negeri Iran, AS harus menjajaki semua jalur diplomatik untuk membujuk Iran agar menjauh dari pengaruh Tiongkok dan Rusia. Hal ini akan melibatkan pemanfaatan kebutuhan ekonomi Iran, masalah keamanan dan kebanggaan historis Iran terhadap kedaulatan dan pengaruh regionalnya, menghadirkan alternatif-alternatif yang lebih selaras dengan kepentingan strategis jangka panjang Iran dibandingkan yang mungkin ditawarkan oleh kemitraannya saat ini dengan Beijing dan Moskow.

Amerika berada pada momen penting di mana mereka harus memilih antara melanjutkan keterlibatannya yang memakan banyak biaya di medan pertempuran yang sia-sia seperti Timur Tengah dan Ukraina atau mengalihkan fokusnya untuk melawan manuver strategis Tiongkok. Pilihan ini tidak hanya akan menentukan hasil regional, namun juga kontur dinamika kekuatan global di masa depan. Jalan ke depan memerlukan pengakuan yang jernih terhadap realitas geopolitik baru dan kemauan yang berani untuk mengupayakan stabilitas strategis jangka panjang dibandingkan keuntungan taktis jangka pendek.

Namun demikian, AS tampaknya memilih untuk terus melakukan upaya yang memakan banyak biaya, sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap paket bantuan sebesar $95 miliar. Pendanaan ini terutama mendukung Ukraina dan Israel, dibandingkan mengadopsi strategi untuk membendung Tiongkok.

(Diterbitkan Middle East Monitor tanggal 22 April 2024, jam 16:00, referensi:

https://www.middleeastmonitor.com/20240422-reassessing-us-strategy-in-the-middle-east-the-rise-of-iran-and-the-overshadowed-threat-of-china/ , diterjemahkan menggunakan google translator dan di-proofreading oleh #Khalidmu)

Read More