Kamis, 22 Januari 2026, 18:49 - Pusat Informasi Palestina
Gerakan Perlawanan Islam, Ham4s, hari ini menyatakan kecamannya terhadap keputusan untuk memasukkan Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu ke dalam apa yang disebut "Dewan Perdamaian," menganggap langkah ini sebagai indikator berbahaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Dalam sebuah pernyataan, gerakan tersebut mengatakan bahwa memasukkan Netanyahu, seorang "penjahat perang" dan "buronan Mahkamah Pidana Internasional," mencerminkan pengabaian yang jelas terhadap pelanggaran yang terus berlanjut yang dilakukan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Gerakan tersebut menegaskan bahwa Netanyahu terus menghalangi kesepakatan gencatan senjata di Gaza, melakukan pelanggaran yang meluas termasuk menargetkan warga sipil tak bersenjata, menghancurkan lingkungan perumahan dan fasilitas umum, serta menargetkan pusat-pusat pengungsian, meskipun lebih dari tiga bulan telah berlalu sejak gencatan senjata diumumkan.
Ham4s menegaskan bahwa penjajah Zionis adalah akar terorisme dan bahwa kelanjutannya merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional. Mereka menekankan bahwa langkah pertama menuju pencapaian stabilitas dimulai dengan menghentikan pelanggaran penjajah dan mengakhirinya secara permanen, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas genosida dan kebijakan pelaparan sistematis, terutama Benjamin Netanyahu, menurut pernyataan tersebut.
Penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian
Dalam perkembangan terkait, sejumlah pemimpin dan pejabat, dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, menandatangani piagam pada hari Kamis di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos untuk berpartisipasi dalam "Dewan Perdamaian" pertama untuk mengelola Jalur Gaza.
Trump, yang akan memimpin dewan tersebut, mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung, menyatakan bahwa dewan tersebut akan membahas tantangan global lainnya selain gencatan senjata yang rapuh di Gaza, sambil menekankan bahwa dewan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah meminta agar negara-negara yang ingin mendapatkan kursi tetap di "Dewan Perdamaian" baru tersebut menyumbang setidaknya $1 miliar.
Menurut draf piagam "Dewan Perdamaian," Presiden Trump akan memimpin dewan tersebut sebagai presiden pertamanya, dan dia akan memutuskan siapa yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut. Keputusan akan dibuat berdasarkan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota yang hadir memiliki satu suara, dan semua keputusan akan tunduk pada persetujuan presiden.
Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “حماس تستنكر ضم مجرم الحرب نتنياهو إلى مجلس السلام “ terbit 22 Januari 2026, diakses 23 Januari 2026 10:40 https://palinfo.com/news/2026/01/22/989999/