Jebakan "Garis Kuning": Bagaimana Penjajah Merebut Kembali Wilayah Gaza yang Tersisa

22 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 04:34 (Waktu Mekah)

Pakar militer Brigadir Jenderal Elias Hanna mengungkapkan perluasan signifikan wilayah yang dijajah oleh pasukan Penjajah negara Zionis, memperkuat hipotesis tentang upaya untuk memaksakan "realitas strategis" dalam jangka panjang.

Dalam analisis militernya untuk Al Jazeera, Brigadir Jenderal Hanna memperingatkan bahaya "pergeseran" Garis Kuning, dimana warga Palestina mendapati diri mereka menjadi sasaran sah penjajah segera setelah koordinat garis ini berubah secara tiba-tiba dan tanpa alasan.

Brigadir Jenderal Hanna berfokus pada perubahan berbahaya dalam koordinat "Garis Kuning" (garis demarkasi), menunjukkan bahwa yang terjadi adalah "perebutan" lebih lanjut atas wilayah pemukiman.

Hanna menggambarkan realitas militer di Gaza sebagai berikut: "Seorang warga Palestina tidur di suatu tempat dan bangun keesokan harinya mendapati garis kuning telah digeser lebih jauh ke Jalur Gaza." Ia menganggap dirinya berada di wilayah yang dikendalikan oleh Gerakan Perlawanan Islam (Ham4s), sementara peta baru menunjuknya sebagai "target yang sah" bagi tentara negara Zionis akibat pergeseran garis tersebut.

Menurut peta tersebut, kemajuan darat ini telah mengakibatkan pemindahan 205 blok perumahan dari zona penyangga ke zona yang dikendalikan IDF, dengan tambahan 920 meter penetrasi ke Jalur Gaza. Hal ini telah meningkatkan kendali Penjajah negara Zionis dari 53% menjadi 61% di Gaza, khususnya di Jabalia, desa Al-Tuffah, dan Beit Lahia.

Hanna juga menyoroti dampak dari tidak adanya "blok kuning" di daerah Rafah, yang memperumit situasi lapangan dan kemanusiaan di sana dan menyebabkan korban sipil karena keberadaan mereka di Zona Kuning.

Hal ini telah mengakibatkan gugur syahid 483 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sebagai akibat dari upaya untuk mendekati atau menerobos garis perbatasan yang terus berubah ini.

IDF tidak hanya puas dengan menguasai wilayah tersebut; mereka juga "meratakan" bangunan (hingga 95% di beberapa daerah) untuk menciptakan titik pengamatan terbuka dan mengamankan pos-pos militer beton mereka, yang secara efektif mengubah bagian utara dan timur Jalur Gaza menjadi zona yang dibatasi secara geografis.

Penghancuran Sistematis

Menurut laporan internasional yang diterbitkan oleh The New York Times, IDF telah menghancurkan lebih dari 2.500 bangunan dan struktur di "zona kuning," khususnya di Beit Lahia, Beit Hanoun, Shuja'iyya, Khuza'a, dan Khan Younis.

Meskipun ditemukannya 13 situs IDF baru yang terdiri dari struktur beton di Jalur Gaza, seperti yang dilaporkan oleh Haaretz, seorang ahli militer menolak anggapan bahwa kehadiran militer ini menimbulkan ancaman di daerah di mana kehadiran negara Zionis dianggap sementara.

Hanna menganggap apa yang terjadi sebagai "serangan pendahuluan terhadap solusi politik," karena Penjajah berusaha memaksakan realitas baru di lapangan sebelum pembentukan komite nasional atau internasional apa pun untuk menjaga stabilitas.

Sumber-sumber di rumah sakit Gaza melaporkan bahwa 11 orang syahid pada hari Rabu akibat eskalasi baru negara Zionis yang mencakup penggunaan amunisi tajam, peluru artileri, dan drone.

Serangan itu mengakibatkan syahidnya tiga jurnalis yang sedang bertugas mendokumentasikan "peresmian" kamp baru untuk pengungsi di dalam kendaraan milik Komite Bantuan Mesir di daerah Netzarim (al-Zahra), selatan Kota Gaza.

Sebuah sumber di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa mengatakan bahwa tiga warga Palestina, salah satunya anak-anak, syahid akibat penembakan artileri di sebelah timur Deir al-Balah.

Tiga warga Palestina dari keluarga yang sama juga syahid dalam serangan artileri di sebelah timur kamp pengungsi al-Bureij.

Sumber: Al Jazeera

—-

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net, “مصيدة "الخط الأصفر".. كيف يقضم الاحتلال المساحات الباقية من غزة؟” terbit 22 Januari 2026, diakses 22 Januari 2026 12:24 https://www.aljazeera.net/news/2026/1/22/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 

Read More

Masa Depan Gaza Antara Keinginan Amerika dan Ketidakmampuan Negara Zionis: Apakah Netanyahu Kehilangan Inisiatif?

Kuwait - Saifuddin Bakir - Quds Press - 18 Januari 2026 22:09

Di tengah meningkatnya perdebatan seputar pemerintahan Jalur Gaza di masa depan dan pengaturan pasca-perang, pembentukan "Dewan Eksekutif" telah muncul sebagai ujian politik baru, yang menyingkap perbedaan mendalam antara posisi Amerika dan negara Zionis serta keterbatasan kemampuan pemerintah penjajah untuk mempengaruhi keputusan-keputusan penting.

Para ahli percaya bahwa masuknya Qatar dan Turki ke dalam dewan tersebut telah memicu perselisihan terpendam di dalam insitusi politik negara Zionis dan menempatkan Benjamin Netanyahu dalam dilema dalam negeri yang semakin besar. Hal ini terjadi pada saat Washington terus mendorong pendekatannya untuk mengelola fase selanjutnya di Gaza, menimbulkan pertanyaan serius tentang sifat kekuasaan, keseimbangan pengambilan keputusan, dan siapa sebenarnya yang memegang kendali kekuasaan di Jalur Gaza dalam periode mendatang.

Keberatan untuk Konsumsi Dalam Negeri dan Ketidakmampuan Menghadapi Kehendak Amerika

Analis politik Adel Shadid menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara posisi negara Zionis dan Amerika mengenai pembentukan Dewan Eksekutif, khususnya mengenai keanggotaan Qatar dan Turki.

Dalam sebuah wawancara dengan Quds Press, Shadid menjelaskan bahwa terdapat hampir kesepakatan bulat di dalam negara Zionis, yang mencakup koalisi, oposisi, dan sebagian besar masyarakat Yahudi, untuk menolak peran Qatar atau Turki, karena mereka dianggap – menurut narasi negara Zionis – sebagai pendukung Hama4s dan perlawanan.

Shadid menunjukkan bahwa kehadiran Qatar dan Turki di Dewan Eksekutif telah menciptakan dilema politik bagi Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu di mata publik dalam negeri. Ia menyarankan bahwa keberatan publik Netanyahu terutama ditujukan untuk konsumsi dalam negeri, upaya untuk menghindari tanggung jawab dan meredam kemarahan publik di negara Zionis, dan bukan diarahkan kepada pemerintahan Amerika.

Ia menambahkan bahwa Netanyahu tidak terkejut dengan komposisi dewan atau keanggotaan Qatar dan Turki, tetapi ia gagal meyakinkan pemerintahan Amerika dan Presiden Donald Trump untuk mengecualikan mereka, karena pengecualian apa pun akan melemahkan legitimasi dewan dan merusak peluang untuk menerapkan apa yang dikenal sebagai "Rencana Trump."

Ia menekankan bahwa Washington percaya bahwa melanjutkan rencana tersebut tanpa partisipasi Qatar dan Turki adalah hal yang mustahil, sementara Netanyahu menganggap kehadiran mereka sebagai ancaman. Namun, ia tidak mampu mengubah posisi Amerika, memperburuk krisis dalam negerinya dan mendorongnya untuk mengambil sikap eskalasi setelah meningkatnya kritik dan protes terhadapnya. Ia dituduh lemah, tidak bertindak, dan menyia-nyiakan kesempatan yang menurut sebagian warga negara Zionis mungkin terjadi di Gaza tanpa kemitraan Qatar atau Turki..

Dewan adalah "fait accompli", dan negara Zionis tidak memiliki hak veto. 

Sementara itu, Ali Al-Awar, seorang profesor resolusi konflik dan pakar urusan negara Zionis, menyatakan bahwa pengumuman resmi pembentukan Dewan Eksekutif untuk administrasi Gaza, sebagai penghubung antara Dewan Perdamaian dan komite teknokrat Palestina, dan konfirmasi partisipasi Qatar dan Turki, mendorong kantor Perdana Menteri negara Zionis untuk mengeluarkan pernyataan di mana Netanyahu mengklaim bahwa ia tidak mengetahui pembentukan ini. Namun, tanggapan Amerika cepat dan tegas. Washington menegaskan bahwa negara Zionis sepenuhnya menyadari mekanisme pembentukan tersebut, nama-nama negara yang berpartisipasi, dan bahwa ada pihak-pihak di  kota Al-Quds yang telah diberi tahu tentang detail Dewan Eksekutif sejak awal.

Al-Awar menjelaskan kepada Quds Press bahwa posisi Amerika jelas dalam menegaskan hak negara Zionis untuk menyatakan pendapatnya, tetapi Amerika tidak memiliki kekuatan untuk mengubah realitas di lapangan, membubarkan Dewan Eksekutif, atau mengubah anggotanya. Ini berarti Dewan tersebut sekarang sudah menjadi fait accompli, dan Amerika Serikat sedang melanjutkan pelaksanaannya.

Ia menambahkan bahwa upaya Netanyahu untuk menyangkal pengetahuan sebelumnya tentang pembentukan tersebut termasuk dalam ranah propaganda politik yang ditujukan kepada media lokal, yang dimaksudkan untuk meredakan oposisi di dalam pemerintahannya, khususnya dari Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, dua mitra koalisi utamanya.

Ia menganggap apa yang digambarkan sebagai keberatan negara Zionis tidak lebih dari protes dalam negeri untuk konsumsi media, yang tidak akan mengubah realitas yang ada.

Al-Awar menjelaskan bahwa poin penting selanjutnya menyangkut sifat kekuasaan yang diberikan kepada Dewan Eksekutif: Akankah itu menjadi badan pembuat keputusan, atau akankah tetap terbatas pada memberikan rekomendasi? Ia menyarankan bahwa Dewan tersebut kemungkinan akan menjadi badan eksekutif de facto untuk mengelola Gaza dan masa depannya, mengingat pengumuman Ham4s tentang pelepasan kendali sepenuhnya atas Jalur Gaza dan penyerahan lembaga-lembaga pemerintah kepada komite teknokrat yang dipimpin oleh Ali Shaath.

Ia melanjutkan, mengatakan bahwa perselisihan ini mencerminkan puncak perbedaan antara pemerintahan AS dan Netanyahu. Namun, Netanyahu sangat menyadari bahwa keputusan sekarang sepenuhnya berada di tangan Amerika, dan bahwa ia tidak memiliki kekuasaan untuk menghalangi keputusan Presiden Donald Trump, khususnya mengenai Dewan Eksekutif dan partisipasi Qatar dan Turki.

Ia menambahkan bahwa negara Zionis mungkin mempertahankan ruang gerak terbatas dalam masalah keamanan dan perlucutan senjata, tetapi kehilangan kendali atas pemerintahan sipil, administrasi, rekonstruksi, dan pembukaan perbatasan. Ia menekankan bahwa fase selanjutnya di Gaza dikelola oleh keputusan langsung Amerika, dan bahwa Dewan Eksekutif akan memiliki wewenang penuh untuk mengelola Jalur Gaza dalam waktu dekat.

—-

Diterjemahkan dari situs Quds Press “مستقبل غزة بين الرغبة الأميركية والعجز "الإسرائيلي".. هل فقد نتنياهو زمام المبادرة؟”    18 Januari 2026, diakses 21 Januari 2026 10:19 WIB  https://qudspress.com/243589/

Read More