Semakin Banyak Front, Semakin Jauh dari Kemenangan

Oleh: Cholid

"Perang yang terus meluas sering kali bukan pertanda bahwa kemenangan semakin dekat. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi bukti bahwa tujuan awal belum berhasil dicapai."

Sejak perang Gaza meletus, Israel menunjukkan kemampuan militer yang sulit ditandingi di kawasan. Ribuan serangan udara dilancarkan, operasi darat dilakukan secara berkelanjutan, dan perang meluas dari Gaza ke Lebanon, Suriah, Yaman, hingga akhirnya melibatkan konfrontasi langsung dengan Iran.

Sekilas, ekspansi ini tampak sebagai demonstrasi kekuatan.

Namun, dalam ilmu strategi, perluasan medan perang justru dapat dibaca secara berbeda. Semakin banyak front yang harus dibuka, semakin besar kemungkinan bahwa tujuan politik yang hendak dicapai belum berhasil diwujudkan.

Di sinilah letak paradoks perang modern.

Clausewitz pernah menegaskan bahwa perang bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan politik. Artinya, keberhasilan perang tidak diukur dari berapa banyak bom dijatuhkan, berapa banyak wilayah diduduki, atau berapa banyak komandan musuh yang dieliminasi. Ukurannya adalah apakah operasi militer tersebut berhasil menghasilkan tatanan politik yang diinginkan.

Pertanyaan itulah yang layak diajukan hari ini.

Setelah berbulan-bulan perang, apakah Israel berhasil menghilangkan Hamas dari lanskap politik Palestina? 

Tidak.

Apakah Hizbullah berhasil dikeluarkan dari perhitungan strategis Israel di perbatasan utara? 

Tidak.

Apakah Iran kehilangan pengaruhnya di kawasan?

Juga tidak.

Apakah normalisasi hubungan Israel dengan dunia Arab semakin menguat?

Yang terjadi justru sebaliknya. Banyak negara Arab memilih lebih berhati-hati, sementara isu Palestina kembali menjadi pusat perhatian diplomasi internasional.

Artinya, perang terus berjalan, tetapi tujuan politiknya belum benar-benar tercapai.

Inilah yang dalam kajian strategi dikenal sebagai strategic overstretch—ketika sebuah negara harus memperluas operasi militernya ke semakin banyak medan karena sasaran awal belum menghasilkan efek yang diharapkan. Setiap front baru memang memberi ruang untuk menunjukkan kemampuan militer, tetapi pada saat yang sama juga membuka titik-titik tekanan baru: biaya perang meningkat, sumber daya tersebar, tekanan diplomatik bertambah, dan lawan memperoleh lebih banyak ruang untuk beradaptasi.

Ironisnya, setiap front baru juga menciptakan lawan baru.

Serangan ke Lebanon mengaktifkan dinamika Hizbullah. Operasi terhadap Houthi membuat Laut Merah menjadi arena konflik baru. Konfrontasi dengan Iran mengubah konflik yang semula bersifat lokal menjadi persoalan keamanan regional. Alih-alih menyempit, perang justru melebar ke berbagai arah.

Dalam perspektif strategi, kondisi semacam ini bukan selalu menunjukkan dominasi, melainkan dapat mencerminkan frustrasi strategis—situasi ketika instrumen militer terus digunakan karena tujuan politik belum juga tercapai.

Tentu saja, tidak berarti Israel telah kalah. Demikian pula, tidak berarti lawan-lawannya telah menang. Tetapi semakin panjang daftar front yang dibuka, semakin jelas bahwa tidak ada satu pun aktor yang mampu memaksakan kehendaknya secara mutlak kepada kawasan.

Timur Tengah hari ini tidak sedang bergerak menuju hegemoni tunggal. Sebaliknya, kawasan ini memasuki fase keseimbangan baru yang jauh lebih rumit, di mana setiap tindakan militer justru memunculkan reaksi baru, setiap kemenangan taktis melahirkan tantangan strategis berikutnya, dan setiap eskalasi membuka ruang konflik yang lebih luas.

Di sinilah pelajaran terbesar yang sering luput dari perhatian.

Kekuatan militer memang mampu memenangkan pertempuran. Namun sejarah berkali-kali mengajarkan bahwa perang tidak dimenangkan di medan tempur semata. Perang dimenangkan ketika tujuan politik berhasil dicapai.

Selama perang terus meluas, lawan terus bermunculan, dan tatanan politik yang diinginkan belum juga terwujud, maka yang sedang kita saksikan bukanlah kemenangan yang semakin dekat.

Yang kita saksikan justru sebuah paradoks: semakin luas medan perang, semakin jauh kemenangan strategis itu berada.

 

Read More

Dari Lebanon ke Gaza: Tantangan Diplomasi Perdamaian Indonesia (Bagian 1)

Oleh: Idham Cholid

Pemerhati Isu Palestina dan Timur Tengah

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan terbaru di Timur Tengah memperlihatkan sebuah paradoks besar dalam politik internasional: dunia semakin memiliki kemampuan untuk menghentikan eskalasi, tetapi semakin sulit menemukan formula untuk menyelesaikan akar konflik. Lebanon menjadi contoh paling jelas mengenai keterbatasan pendekatan keamanan internasional. Selama hampir lima dekade, misi UNIFIL Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik Lebanon-Israel berkembang menjadi perang terbuka yang lebih luas. Namun keberadaan pasukan perdamaian tidak pernah mampu menggantikan kebutuhan akan penyelesaian politik yang menyentuh persoalan mendasar.

Pengalaman Lebanon memberikan pelajaran penting ketika dunia memasuki perdebatan mengenai masa depan Gaza. Persoalan Gaza bukan hanya mengenai rekonstruksi wilayah yang hancur, tetapi mengenai masa depan politik Palestina, arsitektur keamanan Timur Tengah, dan perubahan keseimbangan kekuatan antara Amerika Serikat, Israel, Iran, serta negara-negara Teluk. Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai negara dengan tradisi diplomasi perdamaian dan posisi strategis di dunia Islam memiliki kepentingan untuk membaca dinamika Timur Tengah secara lebih mendalam, bukan hanya melalui solidaritas moral, tetapi melalui perspektif geopolitik yang matang.

Pendahuluan: Lebanon sebagai Cermin Keterbatasan Perdamaian Internasional

Ketika diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran mulai membuka ruang bagi kemungkinan penurunan eskalasi konflik regional, Lebanon kembali muncul sebagai pengingat bahwa Timur Tengah belum memasuki era perdamaian. Setiap peluang diplomasi di kawasan ini selalu membawa pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar penghentian tembakan: siapa yang akan menentukan konfigurasi keamanan baru, aktor mana yang memiliki legitimasi untuk mengatur masa depan wilayah konflik, dan apakah penyelesaian politik mampu mengejar kompleksitas persoalan yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

Lebanon Selatan menjadi salah satu contoh paling penting mengenai bagaimana konflik modern bekerja. Di wilayah tersebut, persoalan keamanan Israel bertemu dengan eksistensi Hizbullah sebagai aktor politik dan militer Lebanon, kepentingan strategis Iran di kawasan, serta kalkulasi Amerika Serikat dalam mempertahankan keseimbangan kekuatan Timur Tengah. Karena itu, setiap perkembangan di Lebanon tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menjadi bagian dari kompetisi regional yang lebih besar.

Dalam konteks inilah keberadaan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menjadi sangat penting untuk dipahami. UNIFIL bukan sekadar pasukan penjaga perdamaian biasa. Ia adalah simbol dari upaya komunitas internasional untuk mengelola sebuah konflik yang terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya melalui kekuatan militer, tetapi terlalu dalam untuk diselesaikan hanya melalui diplomasi formal.

Namun hampir lima dekade pengalaman UNIFIL juga menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar: apakah dunia sedang membangun perdamaian, atau hanya mengelola konflik agar tidak meledak?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa penghentian perang tidak selalu berarti terciptanya perdamaian. Gencatan senjata dapat menghentikan peluru, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan keamanan, identitas politik, klaim wilayah, maupun ketidakpercayaan antar aktor.

UNIFIL: Antara Keberhasilan Menahan Perang dan Kegagalan Menyelesaikan Konflik

Sejak dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1978, UNIFIL memiliki mandat utama untuk membantu menjaga stabilitas di Lebanon Selatan. Setelah perang Israel-Hizbullah tahun 2006, mandatnya diperkuat melalui Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB dengan tujuan menciptakan kondisi keamanan yang lebih stabil di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon-Israel.

Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, keterlibatan dalam UNIFIL merupakan bentuk nyata kontribusi terhadap perdamaian internasional. Pasukan Garuda Indonesia yang telah lama menjadi bagian dari misi tersebut membawa pesan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak hanya berbicara mengenai kepentingan nasional, tetapi juga mengenai tanggung jawab global sebagaimana tercermin dalam amanat konstitusi.

Namun pengalaman UNIFIL juga menunjukkan batas kemampuan pendekatan keamanan internasional. Kehadiran pasukan asing dapat menciptakan ruang bagi diplomasi, mengurangi kemungkinan benturan langsung, dan membangun mekanisme komunikasi antar pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, pasukan internasional tidak memiliki mandat untuk menyelesaikan pertanyaan politik yang menjadi akar konflik.

Di Lebanon Selatan, persoalan utama bukan hanya mengenai garis perbatasan atau pengawasan militer. Persoalannya adalah bagaimana mendefinisikan keamanan Israel, bagaimana posisi Hizbullah dalam negara Lebanon, bagaimana hubungan Iran dengan jaringan sekutunya di kawasan, serta bagaimana Amerika Serikat mempertahankan pengaruhnya dalam arsitektur keamanan Timur Tengah.

Dengan kata lain, UNIFIL menghadapi dilema klasik dalam hubungan internasional: keamanan dapat dipaksakan untuk sementara, tetapi legitimasi politik harus dibangun melalui kesepakatan.

(Bersambung ke Bagian II: Lebanon Selatan, Negara Teluk, dan Gaza: Perebutan Arsitektur Baru Timur Tengah)

Read More

Kesalahan Ben-Gurion yang Membawa Israel Menuju Krisis Eksistensial: Dari Benteng Al-Shaqif hingga Pertanyaan Masa Depan Zionisme

Kesalahan Ben-Gurion yang Membawa Israel Menuju Krisis Eksistensial: Dari Benteng Al-Shaqif hingga Pertanyaan Masa Depan Zionisme

Oleh: Kholid, pemerhati Isu Palestina dan Timur Tengah

Pembukaan

Ketika militer Israel kembali menguasai Benteng Al-Shaqif di Lebanon Selatan pada Mei 2026, dunia kembali menyaksikan sebuah lokasi yang selama berabad-abad menjadi saksi pergulatan kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Benteng yang dikenal sebagai Beaufort pada masa penjajahan Tentara Salib tersebut bukan hanya memiliki nilai geografis dan militer, tetapi juga menyimpan simbol sejarah tentang hubungan antara kekuatan yang datang untuk menguasai wilayah dan masyarakat lokal yang mempertahankan keberadaannya.

Namun, bagi Mazen Najjar dalam artikelnya *"خطأ بن غوريون الذي رسم نهاية إسرائيل"* (Kesalahan Ben-Gurion yang Menggambar Penghabisan Israel), peristiwa Benteng Al-Shaqif bukan sekadar operasi militer. Ia melihatnya sebagai pengulangan sebuah pola sejarah yang lebih panjang: sebuah proyek politik yang sejak awal sangat bergantung pada kekuatan militer, tetapi menghadapi persoalan mendasar yang tidak pernah terselesaikan secara politik.

Di sinilah sosok David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama Israel dan salah satu arsitek utama berdirinya negara Israel, menjadi pusat argumentasi Najjar. Menurutnya, kesalahan strategis Ben-Gurion bukan terletak pada keberhasilan mendirikan negara Israel, melainkan pada fondasi politik yang dibangun: sebuah negara yang mampu memenangkan peperangan, tetapi tidak mampu menyelesaikan persoalan keberadaan bangsa Palestina sebagai realitas politik dan sosial yang tidak dapat dihapuskan.

Benteng Al-Shaqif: Antara Kemenangan Taktis dan Kegagalan Strategis

Perebutan kembali Benteng Al-Shaqif oleh militer Israel memperlihatkan perbedaan penting antara kemenangan militer dan kemenangan strategis.

Dalam logika perang, menguasai sebuah benteng, bukit, atau wilayah strategis dapat memberikan keuntungan taktis. Namun sejarah menunjukkan bahwa penguasaan medan tidak selalu menghasilkan perubahan politik yang permanen.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: “Apakah sebuah negara dapat mencapai keamanan abadi hanya dengan menguasai lebih banyak wilayah?”

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan jika melihat pengalaman Israel di Lebanon Selatan.

Pada tahun 1982, ketika Israel melakukan invasi ke Lebanon, Benteng Al-Shaqif menjadi salah satu titik pertempuran paling berat. Benteng tersebut dipertahankan oleh pasukan Palestina-Lebanon dan menjadi simbol perlawanan terhadap pasukan Israel.

Pertempuran tersebut menunjukkan bahwa superioritas teknologi dan militer tidak selalu mampu menghapus motivasi politik sebuah kelompok yang merasa sedang mempertahankan keberadaannya.

Dari perspektif Najjar, Benteng Al-Shaqif memberikan sebuah pelajaran: “Militer dapat merebut sebuah lokasi, tetapi tidak selalu mampu mengakhiri konflik yang melahirkan perlawanan tersebut.”

Dari Benteng Al-Shaqif Menuju Kesalahan Ben-Gurion

Untuk memahami mengapa Benteng Al-Shaqif dianggap penting dalam argumentasi Najjar, pembaca perlu kembali kepada sejarah awal berdirinya Israel.

David Ben-Gurion memimpin proses pendirian negara Israel pada 1948. Dalam perspektif sejarah Israel, ia dikenal sebagai tokoh yang berhasil membangun institusi negara, menyatukan kekuatan politik Zionis, dan membentuk angkatan bersenjata yang mampu mempertahankan negara baru tersebut.

Namun Najjar melihat sisi lain dari warisan Ben-Gurion. Menurutnya, keberhasilan mendirikan negara tidak otomatis berarti menyelesaikan persoalan politik yang melatarbelakanginya. Persoalan yang tetap muncul adalah: keberadaan bangsa Palestina;  persoalan pengungsi Palestina; klaim nasional Palestina; konflik wilayah; pertanyaan tentang legitimasi dan identitas politik.

Dalam kerangka argumentasi Najjar, kesalahan Ben-Gurion adalah menganggap bahwa kemenangan militer dapat menggantikan kebutuhan akan penyelesaian politik.

Sebuah negara dapat lahir melalui perang, tetapi keberlangsungan jangka panjangnya membutuhkan legitimasi, stabilitas, dan kemampuan menyelesaikan konflik dasar.

Warisan Ben-Gurion: Negara yang Sangat Bergantung pada Kekuatan Militer

Salah satu tema utama tulisan Najjar adalah hubungan antara pendirian Israel dan doktrin keamanan yang berkembang setelahnya.

Menurutnya, sejak awal Israel membangun konsep keamanan berdasarkan beberapa prinsip: superioritas militer;  kemampuan menyerang lebih dahulu;  perang singkat;  keunggulan teknologi; kemampuan mempertahankan diri melalui kekuatan bersenjata.

Model tersebut efektif dalam beberapa konflik awal Israel. Namun tantangannya muncul ketika Israel menghadapi jenis konflik yang berbeda: perang gerilya;  konflik berkepanjangan; aktor non-negara;  perlawanan berbasis identitas.

Dalam konflik semacam ini, kemenangan militer tidak selalu menghasilkan kemenangan politik. Benteng Al-Shaqif menjadi simbol dari dilema tersebut. Israel dapat kembali menguasai benteng, tetapi pertanyaan strategis tetap muncul: “Apakah penguasaan benteng menyelesaikan konflik, atau hanya memperpanjang siklus konflik?”

 Lebanon Selatan: Cermin Batas Kekuatan Militer

Pengalaman Lebanon Selatan menjadi bagian penting dalam argumentasi Najjar. Setelah invasi 1982, Israel mempertahankan keberadaan militernya di Lebanon Selatan selama hampir dua dekade.

Namun selama periode tersebut: muncul perlawanan bersenjata; biaya militer meningkat; tekanan politik dalam negeri bertambah.

Pada tahun 2000, Israel akhirnya menarik pasukannya dari Lebanon Selatan.

Dalam pembacaan Najjar, penarikan tersebut menunjukkan bahwa penjajahan militer tidak selalu menghasilkan stabilitas permanen. Sebaliknya, penjajahan dapat menciptakan kondisi yang memperkuat perlawanan.

Dari Konflik Lokal Menuju Krisis Eksistensial

Bagi Najjar, persoalan Israel saat ini bukan hanya persoalan keamanan perbatasan. Ia melihat konflik tersebut sebagai persoalan yang lebih mendalam: “Bagaimana sebuah negara mempertahankan keberlangsungannya jika konflik yang menjadi dasar kelahirannya tidak pernah terselesaikan?” 

Dalam kerangka pemikirannya, konflik Israel-Palestina bukan hanya perang antara dua militer, tetapi pertemuan dua proyek nasional: Pertama, proyek Zionisme yang bertujuan membangun negara Yahudi. Kedua, proyek nasional Palestina yang mempertahankan keberadaan, identitas, dan hak politik masyarakat Palestina.

Karena itu, menurut Najjar, persoalan terbesar bukan sekadar kemampuan Israel memenangkan perang tertentu, tetapi kemampuan mengubah kemenangan militer menjadi solusi politik yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan Proyek Pemukiman Masa Lalu

Salah satu bagian paling kontroversial dalam argumentasi Najjar adalah perbandingan antara Zionisme modern dengan proyek-proyek pemukiman sebelumnya, termasuk kerajaan Tentara Salib di Timur Tengah.

Menurut kerangka analisisnya, terdapat pola sejarah yang berulang yaitu: datangnya kekuatan eksternal -> Pembentukan kekuasaan politik -> Ketergantungan pada militer -> Perlawanan masyarakat lokal -> Krisis keberlanjutan.

Menurut Najjar, sejarah berbagai proyek pemukiman menunjukkan bahwa dominasi militer memiliki batas ketika berhadapan dengan masyarakat yang mempertahankan identitas dan keberadaannya.

Krisis Internal Israel

Selain faktor eksternal, Najjar menyoroti tekanan dari dalam Israel sendiri.

# Pertama: kelelahan militer

Menurutnya, struktur militer Israel lebih cocok menghadapi perang singkat dibanding konflik berkepanjangan. Perang panjang menyebabkan:tekanan terhadap pasukan cadangan;  beban ekonomi; kelelahan sosial.

# Kedua: perpecahan politik

Najjar melihat meningkatnya pengaruh kelompok nasionalis-religius sebagai faktor yang memperdalam perdebatan internal mengenai arah masa depan Israel.

# Ketiga: perubahan geopolitik global

Israel selama puluhan tahun memiliki hubungan strategis yang kuat dengan kekuatan Barat. Namun perubahan dunia internasional membuat lingkungan strategis tersebut tidak lagi sama seperti sebelumnya.

Penutup: Benteng Al-Shaqif dan Pertanyaan Masa Depan

Benteng Al-Shaqif bukan sekadar lokasi militer di Lebanon Selatan. Dalam pembacaan Mazen Najjar, benteng tersebut menjadi simbol perjalanan panjang sebuah proyek politik: dari pendirian Israel oleh Ben-Gurion, melalui berbagai peperangan, hingga pertanyaan tentang keberlanjutan masa depannya.

Kesalahan Ben-Gurion, menurut argumentasi Najjar, adalah membangun sebuah negara yang memiliki kemampuan memenangkan perang, tetapi belum mampu menyelesaikan konflik yang menjadi dasar kelahirannya.

Karena itu, kembalinya Israel ke Benteng Al-Shaqif menghadirkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar kemenangan militer: “Apakah kekuatan militer benar-benar mampu menghasilkan keamanan permanen, atau justru hanya memperpanjang konflik ketika akar persoalan politik tetap tidak terselesaikan?”

Dalam perspektif Najjar, sejarah Benteng Al-Shaqif bukan hanya cerita tentang sebuah benteng yang diperebutkan, tetapi tentang batas kekuatan senjata ketika berhadapan dengan persoalan identitas, sejarah, dan legitimasi politik.

------

Sumber:

Mazen Najjar, *خطأ بن غوريون الذي رسم نهاية إسرائيل* (Kesalahan Ben-Gurion yang Menggambar Penghabisan Israel), Rubrik Opini Al Jazeera Net, 13 Juni 2026.

Read More

Inilah “Israel Raya” yang Diinginkan Netanyahu

 Inilah “Israel Raya” yang Diinginkan Netanyahu

Mazen Al-Najjar

Peneliti Sejarah dan Sosiologi*

Diterbitkan Al Jazeera Net pada 14/5/2026

Ketika sayap kanan Israel menggunakan istilah “Israel Raya,” seringkali dipahami sebagai konsep ekspansionis yang bertujuan untuk memperluas wilayah yang diklaim Israel sebagai miliknya. Ini tentu benar. Sejak awal berdirinya, Israel telah menjadi negara ekspansionis yang menargetkan pengusiran warga Palestina, sebuah proses yang kini dipercepatnya.

Tetapi apa sebenarnya arti proyek Israel Raya? Apa yang dimaksud Netanyahu dan sayap kanan Israel dengan “Israel Raya”? Dan apa dampak regional dan global dari proyek ini?

Israel Raya adalah proyek yang melampaui gagasan perluasan wilayah dan pemukiman, mengkristal menjadi proyek geopolitik luas hegemoni regional, mengubah kawasan tersebut menjadi arena konflik dan bentrokan berdarah dengan kekuatan regional, yang mengakibatkan kehancuran sejarah.

Hal ini telah menyebabkan Amerika Serikat harus terlibat dalam perang, bersamaan dengan upaya yang diperhitungkan untuk melemahkan negara-negara Teluk, yang keberhasilannya diragukan oleh banyak orang.

Dalam 30 bulan terakhir, Israel telah menghancurkan Jalur Gaza hingga rata dengan tanah dan mendudukinya kembali, membunuh dan melukai ratusan ribu orang, menghancurkan infrastruktur sipil, dan menghimpit warganya hanya 12 persen dari  tanah yang sudah sempit.

Di Tepi Barat, Israel melanjutkan kampanye penghancuran dan pengusiran yang menargetkan rakyat Palestina dan harta benda mereka, dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak perang 1967, memperluas kendali dan pemukimannya.

Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Israel merebut wilayah Suriah (di luar Dataran Tinggi Golan yang dijajah) dan sedang dalam proses menduduki kembali Lebanon selatan.

Para menteri dan anggota parlemen dari koalisi yang berkuasa secara terbuka mendukung kedaulatan Israel dan perluasan pemukiman di Gaza dan Lebanon. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan agar Israel "memperluas wilayahnya hingga Damaskus," dan Netanyahu sendiri mengklaim merasakan "hubungan erat" dengan visi regional Israel Raya ini.

Dalam sebuah artikel di The Guardian, Daniel Levy, mantan negosiator Israel, berpendapat bahwa gagasan "Israel Raya" adalah konsep geopolitik dan strategis sekaligus teritorial yang berkaitan dengan penjajahan dan kontrol. Itu adalah bagian yang jelas dan lugas. Tetapi ambisi Netanyahu jauh lebih ambisius dan kompleks daripada sekadar menduduki wilayah: ini adalah proyek hegemoni regional yang dibangun di atas aliansi baru dan didukung oleh kekuatan militer.

Melemahkan dan Menundukkan Negara-Negara Teluk

Pasca Tufan Al-Aqsa dan terungkapnya skala dan kebrutalan respons Israel di Gaza, upaya Israel menuju integrasi regional—khususnya, menormalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga Arabnya—telah goyah. Netanyahu menghadapi pilihan sulit: melanjutkan upaya normalisasi regional dengan persetujuan Palestina, atau tetap berpegang pada pendirian "zero-sum"-nya, menolak masa depan Palestina.

Dengan memilih yang terakhir, Netanyahu harus menyingkirkan Iran dari keseimbangan kekuatan regional, yang membutuhkan intervensi militer Amerika secara langsung dan luas bersama Israel.

Levi mencatat bahwa, beberapa hari sebelum perang, dua mantan pejabat keamanan Israel, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem, mengamati bahwa negara-negara Sunni utama di kawasan itu percaya bahwa menggulingkan atau melemahkan rezim Iran secara signifikan akan memperkuat posisi Israel sebagai kekuatan regional yang dominan.

Mencapai hal ini tidak hanya membutuhkan runtuhnya Iran tetapi juga pelemahan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), membuat mereka bergantung pada Israel untuk keamanan dan jalur ekspor energi. Dampak dari perang tersebut, termasuk penargetan negara-negara Teluk dengan drone dan rudal Iran, dapat dianggap sebagai strategi Israel yang disengaja, bukan sekadar efek samping.

Seperti yang diperkirakan, ketika Israel dan AS melancarkan perang ini, akses negara-negara Teluk ke pasar global melalui Selat Hormuz sangat terganggu. Ketika Israel meningkatkan serangannya dengan menargetkan infrastruktur energi Iran, Teheran melaksanakan ancamannya dan membom wilayah di negara-negara Teluk.

Netanyahu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerukan "jalur alternatif ke Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb," membayangkan "memperpanjang jalur pipa minyak dan gas ke arah barat melintasi Semenanjung Arab ke Israel, dan kemudian ke pelabuhan di Mediterania."

Aliansi Enam Pihak

Dalam pernyataan publiknya, Netanyahu menguraikan beberapa aspek proyeknya untuk membangun Israel Raya. Beberapa hari sebelum pecahnya perang, selama kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Israel, Netanyahu membagikan visinya untuk menciptakan "sistem terintegrasi, seperti aliansi enam pihak di sekitar atau di dalam Timur Tengah," yang terdiri dari "India, negara-negara Arab, negara-negara Afrika, negara-negara Mediterania (Yunani dan Siprus), dan negara-negara Asia." Israel akan menjadi poros utama aliansi ini.

Sebuah artikel berbahasa Ibrani yang baru-baru ini diterbitkan, yang ditulis oleh dua tokoh senior di Institut Studi Strategis resmi militer Israel, menguraikan beberapa aspek dari proyek ini. Mereka berpendapat bahwa tentara Israel tidak hanya akan menginvasi dan menduduki wilayah, tetapi juga akan mencapai "kendali operasional di daerah-daerah yang jauh dari Israel, tanpa kendali aktual atas tanah tersebut."

Hal ini akan memberi Israel "posisi superior sebagai raja hutan" (bagian Timur Tengah lainnya sering digambarkan sebagai "hutan" dalam wacana politik Israel), sehingga membangun "tatanan regional yang memajukan tujuan Israel."

Dalam pidato-pidatonya baru-baru ini, Netanyahu mulai menyebut Israel tidak hanya sebagai "kekuatan super regional," tetapi kadang-kadang bahkan sebagai "kekuatan super global." Israel berupaya memposisikan dirinya di jantung aliansi regional yang berkelanjutan seiring dengan melemahnya pengaruh Amerika.

Netanyahu berjanji akan mengerahkan aliansi enam partai melawan “poros Syiah radikal… dan poros Sunni radikal yang sedang muncul.” Israel dengan cepat menyebutkan target berikutnya: Turki.

Menurut Levy, pembicaraan tentang Israel Raya adalah hiperbola khas masa perang.

Namun kebijakan Israel baru-baru ini menunjukkan sebaliknya. Pola pikir militeristik yang terus-menerus tertanam kuat dalam kelas politik Israel: pemerintah dan oposisi, lembaga keamanan, sayap kanan baru, dan media. Tetapi pemikiran ini membawa risiko besar berupa perluasan yang berlebihan dan reaksi keras; hal ini berbahaya bagi Israel sendiri, dan kawasan regional tidak akan menerimanya.

Proyek Israel Raya Merugikan Amerika

“Saya berjanji kepada kallian bahwa kami akan mengubah wajah Timur Tengah.” Inilah yang dikatakan Netanyahu tujuh pekan setelah meluncurkan “Operasi Kemarahan Epik” bersama Donald Trump. Di tengah hiruk pikuk peristiwa, lenyaplah visi yang lebih luas dari perang terkini.

Perang ini memuncak pada upaya intensif Israel—dengan dukungan Amerika—untuk membentuk kembali Timur Tengah setelah serangan Tufan Al-Aqsa. Para pendukung mengklaim bahwa visi ini akan menghasilkan kawasan yang lebih damai dan stabil.

Namun John Hoffman, seorang cendekiawan Amerika di Cato Institute, percaya bahwa mereka salah. Seperti upaya sebelumnya untuk membentuk kembali Timur Tengah, visi "Israel Raya" didasarkan pada kesombongan karena meyakini bahwa Washington dan para mitranya dapat membentuk kembali kawasan itu hanya dengan kekuatan semata.

Selama tiga puluh bulan, Washington telah mendukung kampanye regional agresif Israel, yang menimbulkan biaya politik, ekonomi, dan strategis yang sangat besar dari operasi ini. Dukungan Amerika yang berkelanjutan untuk Israel menjamin konflik abadi dengan mengorbankan kepentingan Amerika.

Visi Ekspansionis Agresif

Visi Israel setelah 7 Oktober adalah visi yang terbuka, agresif, dan ekspansionis. Visi ini ditandai dengan tiga tujuan:

• Untuk mengkonsolidasikan hegemoni Israel atas wilayah Palestina dengan memaksakan "realitas pemukiman di lapangan" yang menghalangi solusi politik.

• Untuk membubarkan kelompok-kelompok poros perlawanan bersenjata.

• Untuk menetralisir Iran, pusat poros ini.

Untuk mencapai hal ini, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di berbagai front untuk membentuk kembali tatanan regional sesuai citranya sendiri.

Kampanye ini bergantung pada perlindungan Amerika terhadap Israel dari konsekuensi kebijakan-kebijakannya. Amerika Serikat telah melindungi Israel dari dampak diplomatik yang signifikan dan mendanai perang-perangnya. Bahkan, Amerika Serikat telah melakukan intervensi militer untuk melindungi Israel dan memerangi musuh-musuhnya.

Hoffman mengingat kembali upaya Amerika selama beberapa dekade untuk mengelola Timur Tengah dengan kekerasan, yang mengakibatkan biaya yang sangat besar demi manfaat semu, namun Washington menolak untuk mengubah arah. Upaya terbaru untuk membentuk kembali kawasan tersebut bekerja sama dengan Israel bukanlah pengecualian.

Dukungan Amerika untuk Israel telah memicu sentimen anti-Amerika yang meluas, melanggengkan penyebab keresahan dan konflik—hasil yang sangat merugikan kepentingan Amerika. Hasilnya adalah ketidakstabilan kronis dan intervensi Amerika yang tak berkesudahan.

Amerika Serikat tidak tertarik pada perang abadi di Timur Tengah. Visi Israel untuk era pasca-7 Oktober jelas tak berkesudahan dan menuntut harga yang mahal dari Amerika Serikat karena didorong oleh angan-angan dan hanya dapat diwujudkan jika Washington melindungi Israel dari konsekuensi agresinya.

Hoffman merekomendasikan agar pemerintahan Amerika menghentikan dukungan terhadap proyek Israel yang membawa malapetaka dan menyatakan berakhirnya dukungan Amerika untuk proyek tersebut.

Kematian dan kehancuran yang tak berkesudahan.

Andy Worthington, sejarawan, jurnalis, dan pembuat film dokumenter Inggris, menyoroti penolakan berbahaya Israel untuk menahan diri, dengan alasan bahwa hal itu harus dihentikan. Perilaku Israel telah menunjukkan, di atas segalanya, arogansi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penutupan Selat Hormuz telah memicu krisis energi global, yang besarnya sengaja diremehkan oleh politisi dan media Barat. Namun, krisis ini cukup signifikan bagi Barat untuk mengakui bahaya yang ditimbulkan Israel terhadap kehidupan dan ekonomi mereka sendiri.

Setiap perjanjian gencatan senjata harus mencakup Lebanon, tetapi Israel menolak untuk mematuhi batasan apapun, baik Amerika maupun Iran, karena mereka acuh tak acuh terhadap segala sesuatu kecuali agresi dan proyek ekspansionisnya.

Pada tanggal 8 April, dalam provokasi yang disengaja yang dimaksudkan untuk merusak gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, Israel melancarkan serangan paling dahsyatnya terhadap Lebanon, menargetkan lebih dari 100 lokasi dalam sepuluh menit dengan dalih menargetkan benteng perlawanan, tanpa bukti apa pun. Hal ini mengakibatkan kematian 357 warga sipil dan ribuan luka-luka.

Terlepas dari ancaman agresi Israel dan pelanggaran gencatan senjata besar-besaran, Israel terus menghancurkan Lebanon selatan, desa demi desa. Baru-baru ini, Israel juga menghadapi kecaman internasional yang luas atas pembunuhan jurnalis Lebanon Amal Khalil, yang dicap sebagai "teroris" setelah pembunuhannya.

Dengan meningkatnya kesombongan dan kecerobohan selama tiga puluh bulan terakhir, proyek Israel telah menjadi perang tanpa akhir di berbagai front, tidak hanya terhadap target militer, tetapi juga melalui penghancuran dan pemusnahan sistematis seluruh komunitas sipil yang dianggapnya, menurut model Gaza, "terkait" dengan perlawanan, atau berdasarkan dalih histeria.

Perang-perang Israel juga menunjukkan bahwa klaim agresifnya tentang "pembelaan diri" meluas jauh melampaui Timur Tengah, memanfaatkan pengaruhnya yang besar dengan pemerintah Barat yang patuh, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Negara-negara ini, selain menjadi pemasok senjata utama bagi Israel, juga telah melancarkan kampanye keras untuk menekan kebebasan berekspresi, protes, dan "aksi langsung" dalam membela Israel.

Israel akan tetap menjadi wadah fasisme Barat. Terlepas dari kekalahannya dalam Perang Dunia II, Israel tetap terpendam di Barat, dan Israel berfungsi sebagai laboratorium dan modelnya, yang pengalamannya dalam legislasi kekerasan dan rasisme, teknologi pengawasan, dan alat-alat penindasan dan pemusnahan dapat ditiru bila perlu. Ini hanya akan memburuk seiring dengan terus majunya proyek Israel Raya.

Bencana yang Sedang Terjadi

Worthington memperingatkan bahwa genosida di Gaza akan menjadi model bagi dunia tentang pembantaian tanpa batas, di bawah pengawasan dan kendali total, dan ini akan berlanjut selama Israel diizinkan untuk menjalankan kekuasaannya yang menyimpang. Oleh karena itu, ia menyerukan: “Demi kita semua, Israel dan para pendukungnya harus dibatasi dan dilucuti senjatanya di semua lingkup pengaruh mereka.”

Sejalan dengan itu, penulis dan dokter Amerika, Josh Bazell, mengatakan, hal ini membawa kita pada apa yang diupayakan Israel: ekspansi ke wilayah Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, Mesir, dan Irak. Ini akan mengakibatkan pengungsian jutaan warga sipil di Timur Tengah dan pembunuhan ratusan ribu orang tak berdosa.

Bahaya sebenarnya berada pada kenyataan bahwa Barat tidak akan melakukan apa pun untuk menghentikan ini; justru sebaliknya. Israel dan kepemimpinannya secara konsisten lolos dari hukuman atas kejahatan perang yang tak terhitung jumlahnya, sementara banyak negara Barat mendukung mereka dengan kesepakatan senjata dan keuntungan politik luar biasa yang tidak didapatkan negara lain.

Israel mempertahankan posisi kekuasaan ini melalui pengaruh yang sendirinya menimbulkan rasa putus asa, seperti melakukan pemerasan terhadap para politisi Amerika.

Bazell menyimpulkan bahwa proyek Israel Raya bukanlah ide teoretis, tetapi proyek yang sudah ada dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan peristiwa-peristiwa tersebut berlangsung secara bertahap. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal itu dapat menyebabkan salah satu bencana terbesar dan paling merusak di zaman kita.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini tidak selalu mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.

—-------

Mazen Al-Najjar

Dr. Mazen Al-Najjar adalah seorang akademisi yang berspesialisasi dalam manajemen industri dan sistem produksi. Beliau juga seorang penulis, peneliti, dan penerjemah di bidang pemikiran, sejarah, dan sosiologi, dengan minat khusus pada studi pemukiman, Perjanjian Lama, studi Amerika, dan studi Alkitab (Perjanjian Lama). Beliau telah menulis, menerjemahkan, dan menyunting karya-karya akademis dan jurnalistik dalam bahasa Arab dan Inggris sejak tahun 1980. Beliau telah ikut mendirikan dan memproduksi beberapa jurnal intelektual dan akademis serta telah bertindak sebagai peninjau dan evaluator untuk jurnal-jurnal lainnya. Ratusan artikel, studi, ulasan buku, dan laporan beliau telah diterbitkan di surat kabar, situs web, dan majalah setiap pekan atau setiap hari.

https://www.aljazeera.net/author/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1

Read More

Babak Baru Perang AS-Negara Zionis Bukan Semata Membidik Program Nuklir tapi Eksistensi Iran

Diterjemahkan dan disusun kembali dari riset Al Jazeera oleh Kholid, kontributor situs analispalestina.my.id 

—-

AS dan Negara Zionis meluncurkan babak baru perang melawan Iran, membunuh pimpinan tertinggi Ali Khamenei, dan titik-titik penting komando negara dan memprovokasi rakyat Iran agar mau menggulingkan rezim yang berkuasa. 

—-

Belum genap sembilan bulan sejak negara Zionis yang didukung AS menyerang Iran pada Juni tahun lalu, 28 Februari 2026 negara Zionis kembali melancarkan serangannya yang dilaporkan telah membunuh pimpinan tertinggi politik dan militer Ali Khamenei dan pimpinan Garda Revolusi Iran. 

Dalam hitungan jam pasukan AS yang berada di kawasan itu turut bergabung dalam serangan Zionis itu dan melebarkan jangkauan serangannya ke seluruh Iran.

Iran langsung membalas dengan menembakkan rudal jarak menengah dan mengerahkan drone membidik titik-titik serangannya ke negara Zionis, Yordania, dan situs militer AS di Irak dan di seluruh negara-negara Teluk. Oman diserang pada hari berikutnya. 

Tidak berhenti di sana, Iran meluaskan serangannya ke nadi perekonomian kawasan dimana sejak malam hari pertama, kapal-kapal komersial dilaporkan menerima peringatan dari Iran untuk tidak melintasi Selat Hormuz.

Iran, memang siap perang jika terpaksa, meskipun telah menyatakan bersiap dalam perundingan putaran ke-4 tingkat ahli dengan AS di Vienna di bawah badan nuklir IAEA. Oman -yang menjadi mediator perundingan- optimis dengan putaran ke-3 dan menggambarkannya sebagai positif dan tercapai kemajuan penting. 

Presiden AS Donald Trump memang telah memberi sinyal untuk menggunakan kekerasan. Pada 24 Februari, di hadapan Kongres menjelaskan bahwa Iran masih melanjutkan elemen program nuklirnya pasca diserang AS tahun lalu dan untuk pertama kalinya, menggambarkan rudal Iran sebagai ancaman. Iran menolak tuntutan Trump yang ingin menuntut rudal balistiknya menjadi materi tambahan negosiasi.

Sehingga Trump mengungkapkan ketidakpuasannya dengan jalur perundingan meskipun ada embel-embel akan menghindari penggunaan kekerasan. Di hari yang sama pernyataan sikap Trump itu, yaitu tepatnya 27 Februari,  IAEA melaporkan ketidakpastian tentang lokasi lebih dari 9.000 kilogram uranium yang diperkaya di berbagai tingkatan, diantaranya lebih dari 400 kilogram yang sudah dikayakan di atas 60 persen. Dan di saat yang sama AS melakukan mobilisasi pasukannya secara intensif di sekitar Iran.

Keselarasan Retorika Negara Zionis dengan AS

Dalam pidato saat mengumumkan serangan terhadap Iran, Trump memang sebatas memberikan perhatian pada isu nuklir. Sambil mengingat selama lima dekade antara AS-Iran, dia mengungkapkan bahwa pemerintahannya tidak bisa hidup berdampingan dengan rezim Iran saat ini dan mendorong rakyat Iran untuk “memberontak” melawan penguasa mereka. Maksud pencopotan rezim yang sejalan dengan keinginan negara Zionis. 

Target pembunuhan para petinggi Iran mengukuhkan bahwa ini bukan semata masalah nuklir tapi lebih kepada eksistensi, kendali dan masa depan Republik Iran itu sendiri. Karenanya kemungkinan jangka pendek perang ini bertujuan melemahkan Rezim Iran dan menciptakan chaos agar terbuka jalan bagi pemberontakan dan membuat Iran berlutut dalam negosiasi selanjutnya.

Perang Jangka Pendek- Panjang 

Perang jangka pendek akan berfokus untuk melemahkan pertahanan udara, lokasi peluncuran rudal, infrastruktur drone, pelabuhan, aset angkatan laut, sistem komando dan kendali, serta fasilitas nuklir yang masih tersisa, sambil terus membidik pejabat tinggi yang masih hidup.

Dalam jangka panjang dimana perang bisa berlangsung beberapa pekan atau lebih akan menyerang infrastruktur ekonomi, pusat pemerintahan, dan mungkin lembaga budaya dan media, dengan tujuan menghancurkan pilar struktural rezim dan membuatnya mudah runtuh di tengah kerusuhan yang meluas. Ini amat sesuai dengan pilihan yang diinginkan negara Zionis..

Di sisi lain, Iran  menyadari ketidakseimbangan kekuatannya dengan musuh dan akan bertumpu dengan menaikan biaya perang. Teheran terus melakukan serangan rudal dan drone untuk melumpuhkan ekonomi negara Zionis dan negara-negara Teluk, khususnya Bahrain dan Uni Emirat Arab. Gangguan di Selat Hormuz akan memiliki konsekuensi ekonomi global yang parah. Lebih jauh, Iran dapat mendorong aktor-aktor sekutu di Lebanon, Irak, dan Yaman untuk membuka front tambahan, termasuk jalur-jalur strategis maritim.

Cepat atau lambat, Iran diperkirakan akan keluar dari perang ini kehabisan tenaga. Tapi kejatuhannya tidak bisa dilakukan hanya melalui pemboman udara. Karena institusi negara Iran menyebar secara rata, dengan otoritas di berbagai badan pemerintahan dan pasukan keamanan, termasuk tentara reguler, Garda Revolusi, dinas keamanan internal, dan Basij. Sejak 2008, ketidakpuasan sosial telah meningkat, namun rezim mampu mempertahankan basis yang signifikan di berbagai wilayah dan komunitas. 

Karenanya, kerusakan parah lebih mungkin menghasilkan perselisihan dalam negeri daripada kehancuran rezim secara langsung. Tanpa invasi darat dan kontrol eksternal yang berkelanjutan, penggulingan rezim tetap tidak mungkin terjadi.

Program  nuklir dan rudal Iran juga tidak bisa dijamin dapat dihancurkan total. Stok uranium yang sudah dikayakan sudah menyebar dan tidak sepenuhnya tercatat, dan infrastruktur rudal Iran membentang di seluruh wilayah negara yang luas. Fondasi teknologi dari kedua program tersebut dikembangkan di dalam negeri dan tidak dapat dihapus hanya dengan serangan udara.

Namun demikian, konsekuensi perang akan sangat besar. Pengaruh regional Iran mungkin akan menyusut seiring rezim akan semakin menutup diri. Jika Iran mampu bertahan dengan solidaritas, mereka akan dihadapkan pada pilihan yang sulit: menyesuaikan diri dengan Washington yang melibatkan penyesuaian struktural dan regional, atau ketahanan dan rekonstruksi sambil mempertahankan kemerdekaan strategis, yang berpotensi mencakup upaya penangkal program nuklir. Dalam kedua kasus tersebut, target utama perang ini bukan hanya program nuklir Iran, tetapi Republik Iran itu sendiri.

Sumber:

Riset Al Jazeera 2 Maret 2026 “Targeting the Regime: The Second Round of the US–Israeli War on Iran” diakses 3 Maret 2026 08:56 WIB  https://studies.aljazeera.net/en/policy-briefs/targeting-regime-second-round-us%E2%80%93israeli-war-iran

Read More

Channel-13 TV Negara Zionis: Dinas Penjara Mulai Persiapan Eksekusi Tahanan Palestina

2/9/2026  - Terakhir diperbarui: 04:10 (Waktu Mekah)

Channel-13 TV negara Zionis mengungkapkan pada hari Ahad bahwa Dinas Penjara telah memulai persiapan khusus dalam beberapa hari terakhir untuk menerapkan undang-undang hukuman mati terhadap tahanan Palestina yang dituduh oleh negara Zionis melakukan atau merencanakan serangan. Undang-undang tersebut telah melewati pembacaan pertama di parlemen negara Zionis (Knesset).

Menurut channel tersebut, rencana itu mencakup pendirian fasilitas khusus untuk melakukan eksekusi, pengembangan prosedur yang diperlukan, pelatihan personel, dan mengambil pengalaman dari negara-negara yang menerapkan hukuman serupa.

Rencana tersebut, yang sedang diselesaikan di dalam Dinas Penjara, melibatkan pendirian fasilitas terpisah yang disebut dalam sistem sebagai "Koridor Hijau negara Zionis."

Menurut laporan tersebut, eksekusi akan dilakukan dengan cara digantung, dengan tiga penjaga penjara menekan tombol pemicu secara bersamaan. Telah diputuskan juga bahwa tim akan dibentuk sepenuhnya secara sukarela, dan bahwa para penjaga akan menjalani pelatihan khusus.

Channel tersebut mengutip sumber-sumber negara Zionis yang mengatakan bahwa hukuman mati akan dilaksanakan terhadap para tahanan dalam waktu 90 hari setelah putusan akhir.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa hukum tersebut pertama-tama akan diterapkan kepada anggota elit Ham4s yang berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober 2013, dan kemudian akan diperluas ke tahanan yang dihukum karena serangan serius di Tepi Barat.

Sebagai bagian dari persiapan ini, channel tersebut mengungkapkan bahwa delegasi dari Dinas Penjara negara Zionis diharapkan segera melakukan perjalanan ke sebuah negara di Asia Timur untuk mempelajari aspek hukum dan peraturan dalam penerapan hukuman tersebut.

Beberapa hari sebelumnya, 12 pakar PBB mendesak negara Zionis untuk menarik rancangan undang-undang yang memberlakukan hukuman mati untuk "tindakan teroris," dengan menegaskan bahwa hukum militer negara Zionis di wilayah jajahan melanggar hukum internasional.

Mereka menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut memberlakukan hukuman mati di Tepi Barat bagi perbuatan yang mengakibatkan kematian, bahkan secara tanpa disengaja, dan mencatat bahwa hal itu "merupakan pelanggaran hak untuk hidup dan mendiskriminasi warga Palestina."

Rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwa "setiap orang yang secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan kematian warga negara negara Zionis karena alasan yang berkaitan dengan rasisme atau permusuhan terhadap kelompok tertentu, dengan tujuan untuk merugikan negara Zionis dan orang-orang Yahudi di tanah mereka, akan dikenakan hukuman mati."

Berdasarkan ketentuan ini, negara Zionis dapat menerapkan hukuman mati kepada setiap warga Palestina yang membunuh warga negara Zionis, tetapi dalam keadaan apapun, hukuman mati tidak dapat diterapkan kepada warga negara Zionis yang membunuh warga Palestina.

Sumber: Al Jazeera

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net, “القناة 13 الإسرائيلية: مصلحة السجون بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين” terbit 9 Februari 2026 diakses 9 Februari 2026 09:00 https://www.aljazeera.net/news/2026/2/9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-13-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA

Read More

Bagaimana Netanyahu Mengelola Kekuasaan di Negara Zionis?

Abdullah Marouf

Penulis Palestina, Direktur Pusat Studi Al-Quds di Universitas Istanbul

Diterbitkan pada 29/1/2026 Terakhir diperbarui: 02:30 (Waktu Mekah)

Julukan "Raja negara Zionis Tanpa Mahkota," yang diberikan kepada Benjamin Netanyahu oleh sebagian orang, bukanlah tanpa alasan. Sebaliknya, julukan itu muncul dari fakta bahwa orang ini adalah politisi negara Zionis yang paling memahami sifat masyarakatnya dan kelas politik penguasanya.

Ia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk memanipulasi semua lawannya dan memaksakan dirinya di panggung dalam negeri dan internasional, meskipun tidak memprioritaskan kepentingan negara atau rakyatnya sebanyak ia bertindak demi kepentingan pribadinya sendiri, dan untuk memastikan ia tidak dipenjara jika persidangannya terus berjalan tanpa kekebalan yang diberikan kepada Perdana Menteri berdasarkan undang-undang  negara Zionis.

Ini mungkin salah satu alasan yang mendorong Presiden AS Donald Trump untuk secara terbuka meminta Presiden negara Zionis Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu, mungkin dengan demikian membebaskannya dari simpul yang telah menjadikannya —dan masih terus— bersikeras untuk tetap berada di pucuk pemerintahan negara Zionis dengan segala cara.

Saya katakan "mungkin" karena Trump sendiri dikelilingi oleh banyak masalah yang berasal dari skandal Epstein, yang juga ia coba tutupi dengan segala cara.

Terlepas dari motif Netanyahu untuk tetap berkuasa di negara Zionis, ia telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengatasi semua rintangan yang ditempatkan di jalannya, yang mana salah satunya saja sudah cukup untuk menjatuhkan para pemimpin sebelumnya, seperti yang terjadi pada Olmert, Peres, dan lainnya.

Dengan negara Zionis memasuki tahun pemilu, harapan partai-partai oposisi negara Zionis untuk menggulingkan Netanyahu tampaknya memudar, meskipun ada beberapa isu yang sangat sensitif di negara Zionis, yang mana salah satunya dapat membongkar dan menjatuhkan pemerintah, terutama undang-undang anggaran dan undang-undang wajib militer.

Undang-undang wajib militer merupakan salah satu hambatan paling serius yang mengancam kejatuhan Netanyahu; karena kemarahan yang meluas atas tuntutan partai-partai keagamaan di Knesset dan pemerintah untuk memperluas basis pengecualian bagi kaum Haredi dari wajib militer, dan guncangan yang ditimbulkannya mengancam akan memperlebar jurang antara partai-partai Haredi tradisional dan partai-partai Zionis religius yang bersikeras pada wajib militer.

Partai-partai ultra-Ortodoks, yang selalu meneriakkan bahwa "mati di tangan orang Arab lebih baik daripada bertugas dalam militer orang kafir," tampaknya telah dijinakkan oleh Netanyahu melalui kesepakatan keuangan yang ditawarkannya dalam undang-undang anggaran. Undang-undang ini, seandainya tidak disahkan, juga bisa menjatuhkan pemerintah. Partai-partai ultra-Ortodoks utama—terutama Shas—mengumumkan persetujuan mereka terhadap undang-undang anggaran setelah Netanyahu menawarkan mereka apa yang setara dengan suap dari anggaran negara bagi sekolah-sekolah agama dan lembaga-lembaga swasta mereka. Sebagai imbalannya, partai-partai ini melunakkan pendirian mereka terhadap undang-undang wajib militer.

Adapun partai yang paling menentang wajib militer, Agudat Yisrael, yang merupakan bagian dari daftar United Torah Judaism, tidak lagi menjadi ancaman bagi undang-undang tersebut setelah pengunduran diri salah satu anggotanya, Yisrael Eichler, dari Knesset. Jumlah mereka yang masih bersikeras menolak undang-undang tersebut kini telah berkurang, sementara jumlah pendukung dari semua partai negara Zionis di Knesset telah meningkat. Untuk pertama kalinya, Netanyahu mengamankan 61 suara yang menegaskan dukungannya terhadap undang-undang wajib militer, sehingga memastikan pengesahannya meskipun ditentang oleh partai-partai ultra-Ortodoks.

Dengan demikian, Netanyahu sedang dalam perjalanan untuk mengatasi rintangan paling berbahaya yang mengancam pemerintahannya dan dirinya sendiri, setelah ia belajar bagaimana menghadapi pemerasan kaum Haredim dan ambisi Zionisme religius, dan akhirnya berhasil menciptakan perpecahan yang luas di dalam oposisi negara Zionis, salah satu simbol terpentingnya, Benny Gantz, pemimpin daftar "Biru dan Putih", menjatuhkan bom baru di oposisi ketika ia mengumumkan bahwa ia tidak mengesampingkan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan bersama Benjamin Netanyahu, karena ia "tidak siap untuk menyerahkan negara Zionis kepada kaum ekstremis atau bergantung pada partai-partai Arab."

Beginilah cara Netanyahu memanipulasi baik lawan maupun pendukungnya. Ia dengan terampil menavigasi kontradiksi di dalam berbagai partai politik negara Zionis, membuat mereka sibuk dengan konflik internal dan memastikan kekuasaannya tetap berlanjut.

Oleh karena itu, peluang kejatuhan Netanyahu saat ini tipis, mengingat fragmentasi yang meluas di kelas politik negara Zionis di berbagai faksi. Sulit membayangkan pemilihan umum dini di negara Zionis sekarang, kecuali dalam satu skenario yang tidak sepenuhnya dikesampingkan: jika Netanyahu sendiri memutuskan untuk menyerukannya, jika ia merasa berada dalam posisi untuk memenangkan pemilihan umum dini dan tetap memimpin pemerintahan berikutnya.

Opsi ini tidak dapat dikesampingkan mengingat situasi saat ini, meskipun logika menunjukkan sebaliknya. Netanyahu, yang secara langsung bertanggung jawab atas kegagalan negara Zionis pada 7 Oktober 2013, berhasil menutup kasus ini bekerja sama dengan para menteri dari gerakan Zionis Religius. Ia berhasil mencegah penyelidikan yang sebenarnya karena kemauan politiknya untuk menutup kasus tersebut selaras dengan keinginan Smotrich dan Ben-Gvir dalam gerakan Zionis Religius untuk menggulingkan lembaga peradilan dan negara yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas. Hal ini terjadi meskipun terdapat perbedaan motif di antara mereka untuk melakukan penggulingan tersebut.

Netanyahu tidak menginginkan apa pun selain menyelamatkan dirinya dari jerat politik yang dipasang lawan-lawannya, yang akan menyebabkan ia dipenjara atas tuduhan korupsi. Smotrich dan Ben-Gvir, di sisi lain, ingin membangun negara bayangan baru yang akan selamanya mengubah realitas di negara Zionis demi ide dan visi gerakan Zionis Religius.

Mungkin kepercayaan diri Netanyahu yang begitu besar inilah alasan utama mengapa ia baru-baru ini memberikan pukulan telak kepada mitra koalisinya dengan mengumumkan persetujuannya untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut "Dewan Perdamaian" yang dibentuk oleh Presiden AS Trump untuk memasuki fase kedua perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.

Dengan demikian, Netanyahu menempatkan sekutunya dalam dilema. Mereka tidak lagi dapat mengancam untuk menjatuhkan pemerintah, mengingat negara Zionis telah memasuki tahap persiapan pemilihan umum berikutnya dalam sembilan bulan, dan mereka juga tidak dapat membujuknya untuk menentang kehendak Trump dan menentangnya pada saat yang sensitif ini.

Dengan melakukan hal itu, Netanyahu “membunuh dua burung dengan satu batu”: ia membungkam lawan politiknya di pihak oposisi dengan mengambil hati Trump melalui langkah ini, dan ia memojokkan sekutunya, membuat mereka tidak memiliki kekuatan nyata untuk menentangnya kecuali secara verbal.

Semua tindakan Benjamin Netanyahu ini tidak berarti dia adalah politisi terbaik di kawasan ini atau di negara Zionis. Bahkan, dia adalah politisi negara Zionis yang paling mirip bunglon, dan paling mahir dalam mengeksploitasi kontradiksi dalam masyarakat negara Zionis dan elit politiknya.

Dia adalah ahli dalam memainkan semua pihak untuk keuntungannya sendiri. Pengakuan kami atas fakta ini bukanlah dukungan terhadapnya atau permainan akrobat politiknya, melainkan upaya untuk memahami sifatnya dan sejauh mana bahaya yang ditimbulkannya bagi dunia saat ini. Ini juga merupakan seruan kepada para politisi di kawasan kita untuk tidak mempercayainya—bahkan sehelai rambut pun—atau terhadap janji-janjinya. Sosok seperti itu tidak memiliki kredibilitas sedikit pun atau bahkan integritas politik yang akan menjamin rasa hormat atau kepercayaan pada kata-katanya, betapapun fasih kata-kata terdengar.

Netanyahu bukanlah tipe orang yang peduli dengan citra, martabat, atau integritasnya. Dia adalah lambang politisi yang licik dan oportunis yang tidak akan berhenti sampai mencapai kepentingannya sendiri.

Setelah semua kejadian ini, beberapa hari yang lalu kita melihatnya berdiri di depan Knesset negara Zionis, berpidato seperti biasa, menerima hinaan, teriakan, dan kutukan dari sana-sini tanpa berkedip atau berubah wajah, bahkan tidak peduli untuk menanggapi lawan-lawannya, meskipun hanya dengan senyum sinis.

Ia tahu bahwa semua kebisingan yang ia dengar di sana-sini hanyalah suara-suara yang berlalu, dan bahwa Netanyahu pada akhirnya akan tetap kokoh dalam kekuasaannya.

Para politisi dunia Arab dan Muslim saat ini harus melihat wajah asli Netanyahu setelah puluhan tahun manipulasi ulungnya terhadap kawasan dan dunia. Janji-janjinya hanyalah kata-kata kosong, bahkan di matanya sendiri. Sama seperti ia memanipulasi lawan politik dan sekutunya di negaranya sendiri, ia tidak melihat alasan mengapa ia tidak dapat memanipulasi seluruh dunia untuk keuntungan pribadinya. Politisi seperti itu bahkan tidak layak untuk diajak berurusan. Tindakan yang paling tepat adalah mengarahkan semua upaya politik untuk menempatkannya di tempat yang seharusnya: Mahkamah Pidana Internasional.

Opini yang diungkapkan dalam artikel ini tidak selalu mencerminkan sikap editorial Jaringan Al Jazeera.

—--

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net كيف يدير نتنياهو لعبة السلطة في إسرائيل؟” terbit 29 Januari 2026 diakses 29 Januari 2026 16:30  https://www.aljazeera.net/opinions/2026/1/29/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A

Read More