Kompleks Perumahan di bawah Mandat: Proyek yang didanai Emirat di Rafah Menimbulkan Ketakutan

Pusat Informasi Palestina - Rabu, 11 Februari 2026, 13:19

Di jantung Gaza yang hancur, dimana warga masyarakat terus menderita kedinginan dan kelaparan di tengah reruntuhan lingkungan mereka, sebuah proyek pembangunan kompleks perumahan sementara di Jalur Gaza selatan, dekat Rafah, yang didanai oleh UEA, telah memicu gelombang kontroversi politik dan kemanusiaan.

Proyek tersebut, yang terletak di luar "garis kuning" yang dikuasai negara Zionis, dipandang oleh beberapa diplomat dan analis sebagai langkah kompleks antara pemberian bantuan dan pemisahan, yang berpotensi mengubah peta kendali di Gaza dan menghadirkan pilihan sulit bagi warga sipil Palestina: tetap tinggal di daerah mereka yang hancur atau pindah ke daerah di bawah kendali negara Zionis.

Proyek ini mencerminkan konvergensi kepentingan regional dan internasional, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakan dan legitimasi kemanusiaannya, serta nasib perlawanan dan persatuan Jalur Gaza.

Rencana Emirat di Jantung Rafah yang Hancur

Reuters mengungkapkan rencana yang berhasil mereka dapatkan, bersama dengan pernyataan dari para diplomat Barat, yang menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab telah menyusun rencana untuk membangun kompleks perumahan sementara di Jalur Gaza selatan, di daerah di luar apa yang disebut "Garis Kuning," yang berada di bawah kendali militer negara Zionis, dekat kota Rafah yang hancur.

Proyek tersebut, yang disebut "Kompleks Perumahan Sementara Emirat," sedang dibangun di daerah yang belum berkembang sebelum perang, di pinggiran Rafah, yang dulunya memiliki populasi hampir seperempat juta jiwa sebelum lingkungannya diratakan dengan tanah oleh serangan negara Zionis dan hampir sepenuhnya dikosongkan dari penduduknya.

Keraguan Politik dan Keragu-raguan Internasional

Para diplomat yang mengetahui detail rencana tersebut menyatakan keraguan serius tentang kelayakannya secara politik dan kemanusiaannya, mencatat bahwa mayoritas warga Palestina kemungkinan akan menolak untuk tinggal di daerah-daerah yang berada di bawah kendali langsung negara Zionis, terutama mengingat sekitar dua juta warga Palestina sudah tinggal di daerah-daerah yang masih dikuasai Ham4s, di tengah kehancuran yang meluas dan kekurangan tempat tinggal serta layanan yang parah.

Reuters mengutip sumber-sumber diplomatik yang mengatakan bahwa para donor internasional ragu-ragu untuk mendanai proyek tersebut, karena khawatir bahwa ketidaksepakatan terkait tuntutan pelucutan senjata Ham4s dapat menyebabkan runtuhnya gencatan senjata dan kembalinya perang, atau bahwa proyek tersebut dapat diubah menjadi alat politik dan keamanan daripada upaya kemanusiaan semata.

Bersinggungan dengan Visi Amerika Lama-Baru

Informasi menunjukkan bahwa rencana Uni Emirat Arab bersinggungan dengan proposal Amerika sebelumnya, yang dipromosikan selama pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menyerukan pembentukan apa yang saat itu disebut "Komunitas-komunitas alternatif yang  aman " untuk warga Palestina di wilayah Gaza yang dikuasai negara Zionis, sebelum diubah namanya menjadi "Komunitas Terencana."

Menurut empat diplomat, pejabat Uni Emirat Arab membagikan detail proyek tersebut selama diskusi yang melibatkan Washington, "Dewan Perdamaian," dan Komite Manajemen Gaza, mengusulkan misi multinasional yang dipimpin AS yang berbasis di negara Zionis selatan untuk mengkoordinasikan aspek keamanan dan pelayanan. Penjajah yang mempersiapkan  tanahnya..

Penjajah Mempersiapkan Lahan

Salah satu diplomat menyatakan bahwa tentara negara Zionis membersihkan jalur tanah yang luas membentang dari pantai Mediterania hingga Rafah, yang ditujukan untuk proyek perumahan sementara yang serupa dengan yang direncanakan oleh UEA.

Rencana tersebut menunjukkan bahwa kompleks yang akan dibangun terletak di dekat "garis kuning" yang ditarik berdasarkan kesepakatan gencatan senjata pada bulan Oktober, yang berfungsi sebagai garis pemisah antara wilayah yang dikuasai negara Zionis dan wilayah yang dikuasai Ham4s.

Menurut perkiraan diplomatik, tentara negara Zionis saat ini menguasai sekitar 53% Jalur Gaza, termasuk hampir seluruh wilayah selatannya. Seluruh warga Jalur Gaza tinggal di daerah yang padat penduduk, di tengah reruntuhan dan tanpa infrastruktur.

Antara Bantuan dan Pemisahan

Pakar keamanan dan militer Rami Abu Zubaida percaya bahwa kompleks Emirat yang diusulkan di Rafah “bukanlah proyek kemanusiaan yang terisolasi, melainkan bagian dari rencana keamanan negara Zionis yang lebih luas untuk merekayasa ulang Gaza secara politik dan geografis.”

Dalam sebuah wawancara dengan koresponden kami, Abu Zubaida menegaskan bahwa proyek tersebut mewakili “penerapan praktis dari konsep komunitas terencana yang diadvokasi oleh Trump dan Kushner.” Proyek ini didasarkan pada penciptaan kantong-kantong perumahan bagi pengungsi dalam bentuk “kanton-kanton terisolasi,” yang berada di bawah kendali keamanan langsung negara Zionis, sementara layanan dikelola melalui pihak Arab dan internasional.

Ia menambahkan bahwa rencana tersebut bertujuan untuk menghancurkan persatuan Jalur Gaza dengan menciptakan "Gaza A" di bawah kendali keamanan negara Zionis dan "Gaza B" jauh di dalam Jalur Gaza, tanpa rekonstruksi atau prospek pembangunan apa pun. Pembagian berbahaya ini bertujuan untuk membungkam perlawanan dan mengisolasinya dari basis rakyatnya.

Bertaruh di atas Kelaparan

Abu Zubaida percaya bahwa peluang keberhasilan rencana tersebut, dari perspektif para arsiteknya, bergantung pada eksploitasi taktik tekanan ekstrem: kelaparan, kedinginan, tinggal di tenda, dan kurangnya infrastruktur. Ini dimaksudkan untuk memaksa orang-orang menerima kenyataan pahit dan pindah ke daerah yang dipasarkan sebagai lebih "makmur" dan lebih aman.

Namun, ia menekankan bahwa faktor-faktor kegagalan jauh lebih besar, mengingat penolakan publik Palestina yang jelas terhadap setiap perpindahan ke daerah-daerah di bawah kendali penjajah. Penolakan ini berasal dari risiko penangkapan, kematian, dan hidup di bawah ancaman kekerasan. Ia menganggap ini sebagai "bunuh diri kolektif," sesuatu yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Palestina.

Ia memperingatkan bahwa pemukiman-pemukiman ini akan dipandang oleh warga Palestina – baik masyarakat umum maupun kelompok perlawanan – sebagai “pemukiman mandat,” dan bahwa para donatur sendiri menyadari bahwa pemukiman-pemukiman tersebut dapat menjadi pusat protes dan kerusuhan di masa depan, alih-alih menjadi daerah yang stabil.

Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “مجمعات تحت الوصاية.. مخطط بتمويل إماراتي في رفح يثير المخاوف” diterbitkan 11 Februari 2026 diakses 12 Februari 2026 13:20 WIB https://palinfo.com/news/2026/02/11/992373/

Read More

Kepulangan Warga Palestina ke Gaza terus berlanjut dan Negara Zionis Bangun Pangkalan Militer di Sana

 6 Februari 2026 - Terakhir diperbarui: 04:27 (Waktu Mekah)

Gelombang keempat musafir yang pulang telah tiba di Jalur Gaza melalui gerbang perbatasan Rafah, sementara citra satelit mengungkap berdirinya situs militer negara Zionis dan pangkalan baru di Khan Younis dan Gaza utara.

Dua puluh satu warga Palestina yang terdampar di Mesir menyeberang ke Jalur Gaza melalui gerbang perbatasan darat Rafah. Perjalanan mereka dari kota El Arish di Mesir ke Gaza memakan waktu berjam-jam karena pembatasan dan hambatan negara Zionis di pgerbang perbatasan Rafah.

Pihak berwenang negara Zionis memutuskan untuk membuka kembali gerbang perbatasan Rafah pada awal bulan ini untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun untuk memungkinkan puluhan warga Palestina melakukan perjalanan ke kedua arah.

Lokasi Militer Baru

Meskipun fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza telah diterapkan, citra satelit telah mengungkap berdirinya lokasi-lokasi militer negara Zionis yang baru di bagian selatan dan utara Jalur Gaza.

Citra satelit yang diperoleh Al Jazeera sebelum 2 Desember tahun lalu menunjukkan lahan terbuka di Khan Younis dekat Garis Hijau, tanpa instalasi militer, benteng tanah tanah, atau kendaraan militer yang ditempatkan di sana.

Namun, citra satelit yang diambil setelah 1 Februari tahun ini menunjukkan lokasi yang sama dengan pangkalan militer negara Zionis yang telah didirikan, lengkap dengan kendaraan militer dan fasilitas lapangan untuk tentara.

Tentara negara Zionis telah mengelilingi pangkalan tersebut dengan tanggul tanah yang jelas menunjukkan kehadiran militer permanen.

Citra satelit terbaru juga mengungkapkan dimulainya pembangunan pangkalan militer lain yang sangat dekat dengan pangkalan pertama, dalam jangkauan dekat garis kuning, yang menunjukkan kehadiran militer di daerah tersebut.

Di Gaza utara, citra menunjukkan pos militer, dan jika dibandingkan dengan citra terbaru yang diambil pada 2 Februari, pergerakan kendaraan dan peralatan logistik di lokasi tersebut terlihat jelas.

Tekanan AS Terkait Gerbang Perbatasan Rafah

Sementara itu, surat kabar negara Zionis Haaretz mengutip sumber yang berpengetahuan luas yang mengatakan bahwa Amerika Serikat menekan negara Zionis untuk memperluas operasi gerbang perbatasan tersebut agar mencakup masuknya barang dan bantuan.

Sumber tersebut menambahkan kepada surat kabar it bahwa perlintasan barang-barang dan bantuan hanya melintasi Kerem Shalom saja menghambat proses rekonstruksi di Jalur Gaza.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa perluasan operasi penyeberangan Rafah untuk perlintasan barang dan bantuan akan sangat penting, dan tidak diketahui berapa lama Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu akan mampu menolak hal ini.

Sumber: Al Jazeera

—

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net, “الفلسطينيون يواصلون العودة للقطاع وإسرائيل تبني قواعد عسكرية فيه” terbit 6 Februari 2026 diakses 6 Februari 2026 11”18 WIB  https://www.aljazeera.net/news/2026/2/6/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9

Read More

Siapa yang Keluar, Masuk, dan yang Mengelola? Pertanyaan-pertanyaan di Hari Pertama Pembukaan Kembali Gerbang Perbatasan Rafah

Ghazi Kashmeem

Diterbitkan pada 2/2/2026 - Terakhir diperbarui: 09:34 (Waktu Mekah)

Pergerakan orang melalui gerbang perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir dilanjutkan hari  Senin, di kedua arah, dengan jumlah terbatas dan pembatasan ketat, setelah tentara negara Zionis mengumumkan selesainya koridor untuk memeriksa mereka yang memasuki Jalur Gaza.

Laporan ini menyoroti detail terpenting yang muncul mengenai prosedur yang berlaku di gerbang perbatasan tersebut.

Siapa yang Diizinkan Keluar?

Menurut Lembaga Penyiaran negara Zionis, hanya warga Gaza yang diizinkan masuk dan keluar pada tahap ini, dengan kapasitas awal sekitar 200 orang per hari. Perkiraan menunjukkan bahwa jumlah orang yang meninggalkan Jalur Gaza akan melebihi jumlah orang yang masuk, menurut perusahaan tersebut. negara Zionis akan menyetujui terlebih dahulu daftar orang-orang yang meninggalkan Gaza.

Pihak berwenang menjelaskan bahwa 150 warga Gaza akan meninggalkan Jalur Gaza setiap hari, dan misi Eropa - yang akan mengoperasikan gerbang perbatasan tersebut - akan mengirimkan daftar nama 150 warga Gaza yang ingin meninggalkan Jalur Gaza ke Mesir, termasuk tujuan akhir mereka, dan pihak Mesir berhak untuk menyetujui atau menolak permintaan tersebut.

Siapa yang diizinkan masuk?

Sementara itu, otoritas Mesir akan mengirimkan daftar harian berisi 50 warga Gaza yang ingin memasuki Jalur Gaza. Setelah pemeriksaan keamanan, mereka akan diizinkan masuk pada hari berikutnya.

Mereka yang meninggalkan Gaza selama perang akan dapat kembali setelah berkoordinasi dengan Mesir dan mendapat persetujuan keamanan negara Zionis. Misi Eropa akan melakukan penyaringan awal terhadap mereka yang akan melakukan perjalanan, diikuti oleh prosedur lebih lanjut di perbatasan yang dikendalikan militer.

Prosedur negara Zionis, setelah mendapat persetujuan sebelumnya, termasuk mengangkut yang melakukan perjalanan yang tiba dengan bus ke pos pemeriksaan negara Zionis. Di sana, akan dilakukan pemeriksaan keamanan, termasuk pengenalan wajah dan pemeriksaan fisik, untuk memastikan bahwa tidak ada peralatan atau material yang tidak sah yang dibawa masuk ke Jalur Gaza.

Wartawan asing tidak akan diizinkan masuk ke Gaza pada tahap ini.

Siapa yang akan mengelola penyeberangan tersebut?

Tentara negara Zionis mengumumkan bahwa gerbang perbatasan tersebut akan diberi nama "Regavim" dan akan dikelola oleh pasukan keamanan negara Zionis. Pasukan keamanan akan memeriksa identitas mereka yang datang dengan membandingkannya dengan daftar yang disetujui oleh dinas keamanan negara Zionis. Penyeberangan tersebut akan dioperasikan oleh staf Palestina di bawah pengawasan Eropa.

Komite teknokrat, yang dikenal sebagai Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, diperkirakan akan memasuki Jalur Gaza melalui penyeberangan tersebut dalam beberapa hari mendatang.

Tentara negara Zionis menyatakan bahwa gerbang perbatasan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kontrol keamanan di wilayah tersebut. Sementara itu, sumber-sumber negara Zionis mengatakan bahwa komite teknokrat akan memasuki Jalur Gaza melalui Rafah dalam beberapa hari.

Apa saja kritik utamanya?

Prosedur negara Zionis telah mengubah impian lebih dari 22.000 orang yang sakit dan terluka untuk meninggalkan Jalur Gaza menjadi mimpi buruk birokrasi dan keamanan yang diciptakan oleh penjajah.

Terdapat kesenjangan yang lebar antara kebutuhan medis mendesak para pasien dan korban luka di Gaza dan pembatasan keamanan yang diberlakukan negara Zionis dalam kerangka pembukaan kembali perbatasan.

Perkiraan negara Zionis membatasi pergerakan harian awal individu yang meninggalkan Gaza melalui perbatasan hanya sekitar 150 orang, sementara Ismail al-Thawabta, direktur Kantor Media Pemerintah di Gaza, menyatakan bahwa sekitar 22.000 pasien dan korban luka di Jalur Gaza sangat membutuhkan perawatan di luar negeri dan memiliki rujukan medis lengkap.

Mengingat situasi ini, dibutuhkan waktu 147 hari, atau sekitar lima bulan, bagi semua pasien dan korban luka tersebut untuk meninggalkan Gaza.

Lebih lanjut, pembukaan kembali perbatasan berfokus pada pergerakan individu tanpa mengatasi kebutuhan mendesak warga Jalur Gaza, yang menurut perkiraan, membutuhkan setidaknya 600 truk berisi bantuan setiap hari.

Juru bicara Ham4s, Hazem Qassem, menyatakan bahwa setiap halangan atau prasyarat negara Zionis terkait gerbang perbatasan Rafah akan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata, dan menyerukan kepada para mediator dan negara-negara penjamin untuk memantau perilaku penjajah negara Zionis di gerbang perbatasan Rafah.

Sumber: Al Jazeera + Kantor-kantor Berita.

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “من يغادر ومن يدخل ومن يدير؟ أسئلة اليوم الأول لفتح معبر رفح” terbit 2 Februari 2026 diakses 3 Februari 2026 08:24  https://www.aljazeera.net/news/2026/2/2/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84

Read More

Penyeberangan Rafah Dibuka: Apa yang Kita Ketahui Tentang Mekanisme Operasional dan Pemeriksaan Keamanannya?

1 Februari 2026 - Terakhir diperbarui: 10:09 AM (Waktu Mekah)

Media negara Zionis mengumumkan pembukaan penyeberangan Rafah secara terbatas untuk uji coba, dengan kehadiran perwakilan dari Uni Eropa dan Mesir. Lalu lintas penumpang aktif dijadwalkan akan dimulai di perbatasan tersebut besok, Senin.

Channel 12 mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa beberapa orang mungkin diizinkan untuk menyeberang dari Rafah ke Mesir hari ini – untuk pertama kalinya sejak tentara negara Zionis mengambil alih kendali pada Mei 2024 – tetapi jumlahnya tidak akan melebihi 150 orang.

Sebelumnya, Channel 15 mengutip seorang pejabat keamanan yang mengatakan bahwa "Mesir telah memberikan daftar pelancong pertama kepada pihak negara Zionis untuk menerapkan pemeriksaan keamanan," yang mengkonfirmasi bahwa 150 orang dijadwalkan meninggalkan Jalur Gaza pada hari Senin, sementara 50 orang lainnya akan masuk setiap hari.

Penyeberangan Rafah adalah satu-satunya penyeberangan darat yang menghubungkan Gaza ke dunia luar tanpa melewati negara Zionis. Penyeberangan ini terletak di wilayah yang masih dikuasai negara Zionis sejak Mei 2014, dan sempat dibuka kembali pada awal 2015.

Sumber-sumber di perbatasan mengatakan kepada AFP bahwa hari Ahad akan terutama didedikasikan untuk persiapan dan masalah logistik, khususnya kedatangan delegasi Otoritas Palestina. Mereka menambahkan bahwa, "sebagai uji coba," perlintasan warga Palestina yang terluka juga akan diizinkan, menurut tiga sumber lain di perbatasan tersebut.

Sumber-sumber ini menyatakan bahwa "belum ada kesepakatan yang tercapai mengenai jumlah warga Palestina yang diizinkan masuk dan keluar," menjelaskan bahwa Mesir bermaksud untuk mengizinkan masuknya "semua warga Palestina yang diizinkan negara Zionis untuk keluar."

Sementara itu, Perusahaan Penyiaran negara Zionis (IBC) mengkonfirmasi bahwa negara Zionis akan mengizinkan anggota komite teknokrat untuk memasuki Gaza dalam beberapa hari mendatang melalui gerbang perbatasan Rafah, sebuah langkah yang digambarkan sebagai "isyarat niat baik terhadap Presiden AS Donald Trump."

Pemeriksaan Keamanan

Saat harapan ribuan warga Palestina yang terluka dalam perang genosida untuk bepergian ke luar negeri guna mendapatkan perawatan, dan puluhan ribu orang di luar Gaza yang mendambakan kepulangan, harapan ini pupus oleh pembatasan, komplikasi, dan syarat tambahan yang diberlakukan oleh Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu.

Menurut Otoritas Kesehatan Gaza, sekitar 20.000 warga Palestina yang sakit saat ini menunggu untuk meninggalkan Jalur Gaza untuk mendapatkan perawatan di Mesir. Di antara mereka terdapat 440 kasus kritis yang nyawanya terancam. Ada juga sekitar 4.000 pasien kanker dan 4.500 anak-anak dalam daftar tunggu darurat.

Netanyahu bersikeras untuk mengubah perlintasan tersebut dari fasilitas kemanusiaan menjadi "platform pemeriksaan keamanan." Siapa pun yang ingin masuk atau keluar dari Jalur Gaza akan diwajibkan untuk mendapatkan izin Mesir, dan Kairo akan mengirimkan nama-nama tersebut ke Badan Keamanan negara Zionis (Shin Bet) untuk pemeriksaan keamanan, menurut Radio Angkatan Darat negara Zionis.

Menurut Radio Angkatan Darat negara Zionis, "Mereka yang meninggalkan Gaza tidak akan dikenai pemeriksaan keamanan negara Zionis, tetapi hanya akan diperiksa oleh anggota misi Uni Eropa dan warga Gaza yang bekerja atas nama Otoritas Palestina."

Laporan tersebut melanjutkan, "negara Zionis mengawasi proses tersebut dari jarak jauh, dengan seorang petugas keamanan di pos pemeriksaan memantau pergerakan mereka yang berangkat ke Mesir menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan bahwa mereka yang pergi memang memiliki izin."

Ditambahkan, "Dengan menggunakan tombol kendali jarak jauh, gerbang dapat dibuka dan ditutup. Jika terjadi upaya penyelundupan individu yang tidak berwenang, keluarnya mereka akan dicegah."

Masuk ke Gaza akan lebih ketat, tunduk pada mekanisme inspeksi negara Zionis. "Setiap orang yang masuk melalui perbatasan selanjutnya akan menuju pos pemeriksaan tentara negara Zionis," lapor stasiun radio tersebut.

Radio tersebut menjelaskan bahwa pada titik ini, "orang akan menjalani pemeriksaan menyeluruh menggunakan detektor logam dan pengenalan wajah, dan tidak akan diizinkan untuk melewati garis kuning—yaitu, wilayah yang dikendalikan oleh Ham4s—sampai ia melewati titik ini."

Pembatasan Negara Zionis

Pembukaan penyeberangan hanya akan memungkinkan lewatnya individu, meskipun Jalur Gaza masih sangat membutuhkan bantuan, yang menurut organisasi kemanusiaan telah terhambat oleh pembatasan negara Zionis.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengatakan pada hari Rabu bahwa "PBB ingin penyeberangan dibuka untuk pengiriman bantuan kemanusiaan dan sektor swasta, yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi Gaza."

Ramez Alakbarov, Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa para pekerja bantuan menghadapi "penundaan dan penolakan negara Zionis untuk memasukkan truk-truk bantuan ke gerbag perbatasan, dan akses terbatas ke rute-rute untuk mengirimkan pasokan di dalam Gaza."

Sementara itu, Presiden Komite Internasional Palang Merah, Mirjana Spoljarić, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, "Banyak orang di Gaza masih hidup di bawah reruntuhan tanpa layanan dasar, berjuang untuk menghangatkan diri dalam kondisi musim dingin yang keras."

Ia menyerukan pelonggaran pembatasan pada barang-barang "yang berfungsi ganda" seperti pipa air dan generator, "yang sangat penting untuk memulihkan infrastruktur dasar yang diandalkan masyarakat."

Pada pertengahan Januari 2026, Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza. Fase ini mencakup penarikan lebih lanjut militer penjajah negara Zionis dari Jalur Gaza dan dimulainya upaya rekonstruksi, yang diperkirakan oleh PBB menelan biaya sekitar $70 miliar.

Sejak perjanjian tersebut berlaku, tentara negara Zionis telah melakukan 1.450 pelanggaran, mengakibatkan 524 Palestina syahid dan sekitar 1.360 luka-luka, menurut angka terbaru dari Kantor Media Pemerintah di Gaza.

Perjanjian tersebut mengakhiri perang genosida yang dilancarkan oleh negara Zionis pada 8 Oktober 2023, yang berlangsung selama dua tahun dan menyebabkan lebih dari 71.000 warga Palestina syahid dan 171.000 luka-luka, selain kerusakan luas yang mempengaruhi 90% infrastruktur.

Sumber: Al Jazeera + kantor-kantor berita.

diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net, “معبر رفح يفتح أبوابه.. ماذا نعرف عن آليات تشغيله وإجراءات الفحص الأمني؟” terbit 1 Februari 2026 diakses 1 Februari 2026 14:28  https://www.aljazeera.net/news/2026/2/1/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81

Read More

Perselisihan Mesir-negara Zionis Tentang Jumlah Orang yang Masuk dan Keluar Gaza Melalui Gerbang Perbatasan Rafah

29 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 09:17 (Waktu Mekah)

Lembaga Penyiaran negara Zionis mengungkap adanya perbedaan pendapat antara Tel Aviv dan Kairo mengenai jumlah orang yang masuk dan keluar Gaza melalui gerbang perbatasan Rafah, yang diperkirakan akan dibuka pada hari Ahad. Sementara itu, Gubernur Sinai Utara Khaled Maghawer mengumumkan kesiapan Mesir untuk mengizinkan bantuan masuk dan menerima korban luka dari Jalur Gaza melalui perbatasan tersebut.

Lembaga penyiaran tersebut menjelaskan pada hari Rabu bahwa negara Zionis menginginkan jumlah orang yang keluar melebihi jumlah orang yang masuk, menambahkan bahwa Mesir bersikeras pada rasio yang sama dan khawatir hal ini dapat mendorong emigrasi dari Gaza.

Dalam konteks yang sama, Gubernur Sinai Utara menyatakan dalam siaran televisi Mesir pada Rabu malam bahwa pemerintah provinsi, yang memiliki yurisdiksi atas sisi Mesir dari perbatasan, siap menghadapi semua kemungkinan skenario.

Ia menegaskan bahwa ruang manajemen krisis sedang mengembangkan skenario potensial sebagai persiapan untuk membuka perbatasan, termasuk masuknya bantuan ketika perkembangan memungkinkan.

"Ada momentum yang signifikan, dan semuanya berjalan sesuai harapan," katanya, menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sinai Utara "telah siap bukan hanya sekarang, tetapi sejak beberapa waktu lalu, untuk membuka perbatasan dan berkoordinasi dengan ruang manajemen krisis di Kairo, yang mencakup semua sektor dan lembaga negara dan telah menyiapkan semua skenario."

Pejabat Mesir itu menambahkan, "Kami 100% siap menerima bantuan dan korban luka dari Jalur Gaza."

Seruan untuk Membuka Gerbang Perbatasan

Pada hari Rabu, Radio Angkatan Darat negara Zionis melaporkan bahwa penyeberangan akan dibuka pada hari Kamis, sementara The Jerusalem Post melaporkan bahwa penyeberangan akan dibuka pada hari Kamis atau Ahad. Situs berita The Walla! dan Channel 12 menyarankan bahwa penyeberangan akan dibuka pada hari Ahad

Sembilan negara Eropa, bersama dengan Kanada dan Jepang, menyerukan kepada pemerintah negara Zionis pada hari Rabu untuk membuka semua penyeberangan ke Jalur Gaza dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sesuai dengan hukum internasional, serta untuk menghentikan semua operasi penghancuran di Tepi Barat.

Hal ini disampaikan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh para menteri luar negeri Belgia, Denmark, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Portugal, Spanyol, Inggris Raya, Jepang, dan Kanada, dan dipublikasikan di situs web pemerintah Inggris.

Menurut pernyataan tersebut, negara-negara yang disebutkan di atas mengutuk keras penghancuran gedung-gedung UNRWA di Al-Quds Timur oleh otoritas negara Zionis pada 20 Januari.

Sejak Mei 2024, negara Zionis telah menjajah sisi Palestina dari perbatasan tersebut, sebagai bagian dari perang genosida yang dilancarkannya di Gaza, dengan dukungan AS, pada Oktober 2023, yang berlangsung selama dua tahun. Serangan negara Zionis ini telah menyebabkan lebih dari 71.000 orang Palestina syahid dan lebih dari 171.000 luka-luka, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan.

Negara Zionis telah memblokade Jalur Gaza selama lebih dari 18 tahun. Sekitar 2,4 juta warga Palestina tinggal di sana, termasuk 1,5 juta pengungsi akibat perang genosida, dan semuanya menderita kondisi yang sangat buruk.

Sumber: Kantor-kantor Berita

—

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “خلاف مصري إسرائيلي حول عدد الداخلين والخارجين عبر معبر رفح” 29 Januari 2026 diakses 29 Januari 2026 16:04 https://www.aljazeera.net/news/2026/1/29/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%86

Read More

Rafah dan Serangan Terhadap Sistem Distribusi Bantuan Kemanusiaan

Oleh Mahmoud Al-Rantisi

Tidak ada yang menyangka bahwa pada akhir tahun 2023, Rafah akan menerima lebih dari 1.500.000 pengungsi dari kota-kota lain di Jalur Gaza. Akibat pemboman biadab yang dilakukan tentara penjajah Israel terhadap tempat tinggal, rumah sakit, dan infrastruktur di seluruh kota-kota Jalur Gaza.

Pada tahun 2003, saya mengikuti kuliah di Fakultas Teknik Universitas Islam Gaza tentang rekayasa jaringan air di Jalur Gaza. Tugas saya adalah memprediksi jumlah penduduk masa depan kota Rafah pasca 20 tahun, berdasarkan mana jaringan air virtual akan dirancang. Saat itu, populasi Rafah sekitar 150 ribu orang, dan meskipun terdapat perbedaan prediksi di kalangan mahasiswa tentang jumlah populasi di masa depan; Karena ada lebih dari satu metode, sehingga jumlahnya berkisar antara 200.000 dan 300.000. Meskipun perhitungan semacam ini memiliki beberapa catatan terhadap jumlah imigrasi dan pengungsian, selain tingkat pertambahan populasi alami. Skenario kehadiran satu juta 500 ribu warga Palestina di Rafah tidak pernah terfikir dalam benak siapapun.

Pada awal agresi, melalui pembantaian terhadap warga sipil dan mengizinkan hanya sedikit saja bantuan yang bisa lolos ke selatan Jalur Gaza dengan janji-janji palsu tentang adanya tempat-tempat yang aman, penjajah mencoba mendorong warga masyarakat menuju Rafah. Untuk kemudian melaksanakan rencana pengungsian, yang mengalami kegagalan karena berbagai alasan, yang terpenting dikarenakan penolakan rakyat Palestina untuk dicerabut dari akarnya, meskipun telah menyaksikan banyak kematian dan kelaparan. Oleh karena itu, penjajah, yang tampaknya bingung mengenai masa depan Gaza pasca agresi, terpaksa mengambil tindakan dengan menyasar seluruh eksistensi kedaulatan dan elemen-elemen eksistensi pemerintahan lokal di Jalur Gaza, khususnya di tempat yang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu provinsi Rafah.

Tekanan Demografis

Kota Rafah terletak di ujung selatan Jalur Gaza, berbatasan dengan Mesir, dan berjarak 35 kilometer dari pusat Kota Gaza. Luas Rafah sekitar 63 kilometer persegi, sekitar 20% dari luas Jalur Gaza.  Kepadatan populasi Rafah, sebelum agresi Israel baru-baru ini, dianggap salah satu yang tertinggi di dunia. Dulunya sekitar 5.000 orang per kilometer persegi, dan kini meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah warga Palestina di dalamnya mencapai satu setengah juta, sehingga menjadi 27 ribu orang per kilometer persegi.

Mengingat bahwa ada banyak lokasi yang berdekatan dengan perbatasan timur Rafah yang dikuasai Israel, dan adanya banyak lokasi di mana para pengungsi tidak boleh ada di sana,   maka populasi terkonsentrasi di dalam sekitar 30 kilometer persegi Rafah, dan dengan demikian hal ini meningkatkan kepadatan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 50 ribu orang per kilometer persegi, yang merupakan angka tertinggi di dunia, ditambah persentase yang mendekatinya, seperti persentase pengungsi Rohingya di kamp pengungsian di Bangladesh pada tahun 2017 yang mencapai 40 ribu orang per kilometer persegi, tapi mereka tidak berada dalam kondisi perang dan pengepungan, seperti yang terjadi di Rafah saat ini.

Jalur Gaza dianggap sebagai salah satu wilayah geografis yang paling padat penduduknya di dunia sebelum agresi, dan sekarang kepadatan ini meningkat sepuluh kali lipat, kita berbicara tentang situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan melumpuhkan kerja aparat administrasi atau pemerintahan, bahkan jika dalam keadaan tidak terjadi pengeboman dan situasi keamanan serius, disebabkan agresi, pengepungan dan kelaparan.

Berbagai kota di dunia telah menyaksikan kurangnya keamanan dan merebaknya kekerasan, seperti Kinshasa dan Rio de Janeiro. Kota-kota itu gagal menyediakan layanan karena peningkatan populasi, tanpa adanya perang genosida atau pengepungan. Jadi bagaimana jika faktor-faktor itu ditambahkan? Sebagai contoh, kami dapat menunjukkan di sini bahwa jumlah pegawai di kota Rafah hanya 200 orang, yang memberikan layanan kepada satu setengah juta pengungsi.

Namun, kelompok di Rafah juga menunjukkan ketabahan, kesabaran dan daya tahan yang belum pernah terjadi sebelumnya meskipun ada tekanan demografi. Banyak mekanisme juga diusulkan untuk mengendalikan situasi keamanan, kesehatan dan ekonomi, mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara adil, dan mengelola pusat-pusat penampungan serta tim emergency dan kebersihan. 

Sejak awal agresi, Pemerintah Kota Rafah telah melaksanakan ribuan tugas untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban luka, menguburkan para syuhada, membuka kembali jalan-jalan, membersihkan puing-puing, dan mengatur pusat-pusat pengungsian. Institusi keamanan dan ekonomi juga telah bekerja mengatur situasi, sebagaimana polisi  telah mengamankan truk-truk bantuan dan menghadapi kekacauan dan kejahatan.

Kekacauan Yang Diciptakan Terhadap Distribusi Bantuan

Telah diketahui bahwa pemerintah Israel telah menggunakan ancaman invasi darat ke Rafah. Untuk memberikan tekanan pada proses perundingan kesepakatan gencatan senjata yang komprehensif, setidaknya untuk saat ini, dan bahkan dengan mempertimbangkan skenario operasi darat, ada jalur paralel berbahaya yang akan dilakukan oleh Israel yang bergantung pada pembentukan kondisi kacau di Rafah dengan menyasar seluruh elemen stabilitas, ketertiban, dan semua eksistensi berdaulat. 

Awalnya, pemerintah Israel hanya mengizinkan truk makanan dan bahan bantuan dalam jumlah terbatas untuk masuk melalui gerbang perbatasan Rafah. Truk-truk ini bahkan tidak memenuhi kebutuhan minimum banyak orang yang berkumpul di kota Rafah. Menurut Wali Kota Rafah, jumlah bantuan yang masuk hanya mencukupi sekitar 10% warga masyarakat.

Oleh karena itu, melalui jumlah bantuan yang terbatas dan diperhitungkan ini, pemerintah Penjajah ingin menciptakan perpecahan antara masyarakat dan kelompok perlawanan dengan memberikan tekanan pada dukungan rakyat, sehubungan dengan kebutuhan dasar.

Selain itu, pendistribusian bantuan yang terbatas ini tidak akan menjangkau seluruh penduduk, dan penjajah mengandalkan ini untuk menimbulkan ketidakpuasan dan membuka jalan bagi kekacauan dan mengendalikan bantuan dengan kekerasan. Inilah yang terjadi dalam kondisi yang dibatasi, ditangani oleh polisi di Rafah, yang tetap melanjutkan pekerjaan mereka meskipun ada bahaya besar yang mengancamnya, dimana polisi bekerja melindungi barisan perlawanan, menjaga Front Dalam Negeri, menghadapi perselisihan keamanan dan ekonomi, memerangi kejahatan, mengejar tersangka, mengamankan truk bantuan, mengayomi proses distribusi dengan cara yang tepat, dan menetapkan harga jual.

Polisi dan Komite-komite Bantuan Dibidik

Untuk menyukseskan skenario kekacauan, kesemrawutan keamanan, dan gangguan keamanan dalam negeri, Penjajah Israel berupaya membidik polisi sipil di kota Rafah. Puluhan komandan dan anggota polisi pemerintah di Gaza telah gugur sebagai syuhada di kota  Rafah, dengan cara diserang mobil pribadi atau mobil dinasnya, saat sedang menjalankan misi mengamankan bantuan kemanusiaan.

Kehadiran polisi di Rafah merupakan semacam kontrol administratif pemerintahan Gaza, hal yang sangat membuat resah pemerintah Penjajah Israel, dan menunjukkan kegagalan rencananya terkait dengan tujuan perang atau yang disebut dengan “Hari Esok.”

Mengingat pentingnya menjaga situasi keamanan, muncul bentuk baru yang membantu muncul sehubungan dengan polisi yang dibidik secara sistematis, yaitu Komite Perlindungan Rakyat, yaitu komite terorganisir yang hadir di pasar, mengatur antrian panjang di depan toko roti, pertokoan, dan bank, serta mencegah pedagang memanfaatkan situasi dan meninggikan harga. Mungkin tujuan yang paling penting dan komprehensif adalah mencegah tercapainya tujuan Penjajah untuk menyebarkan kekacauan di antara populasi masyarakat yang besar ini.

Jelas sudah bahwa rencana Penjajah menyerang situasi keamanan dan kedaulatan di Gaza akan gagal, apalagi jika kita memperhitungkan bahwa setelah semua kehancuran di wilayah Jalur Gaza utara, situasi keamanan dan kepolisian kembali mengendalikan situasi pasca penarikan diri pasukan Penjajah. Mereka jelas telah sukses mengamankan bantuan di Jalur Gaza bagian utara beberapa hari yang lalu, dan karena alasan ini Penjajah kembali membidik sejumlah kader kepolisian dan keamanan  yang jelas menggambarkan kebijakan yang difollow up oleh Penjajah.

Pembunuhan Faiq Al- #Mabhouh – Direktur Polisi Gaza dan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan suku-suku dan UNRWA untuk mengamankan bantuan di Gaza – merupakan perpanjangan dari serangkaian langkah Israel untuk membidik elemen kedaulatan Hamas di Jalur Gaza.

Dalam dimensi lain, tindakan ini bertujuan untuk menghancurkan segala manifestasi kendali pemerintahan dan administratif. Selain polisi yang bertanggung jawab atas keamanan, penjajah terus membidik masyarakat dan lembaga-lembaga lokal yang bertanggung jawab mengatur situasi bantuan kemanusiaan dan urusan terkait bantuan. Bahkan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi (UNRWA) juga tidak luput dari serangan, bahkan menjadi incaran utama.  Karena tujuan penjajah melalui penyerangan ini adalah untuk melenyapkan struktur administratif terorganisir yang dapat mengatur situasi di Palestina dengan cara yang tidak sesuai dengan agendanya. Penjajah hingga kini telah menewaskan lebih dari 130 orang yang bekerja di bidang bantuan dan kemanusiaan.

Dalam konteks ini, pada 13 Maret 2024, pasukan penjajah telah menyerang pusat distribusi makanan PBB di kota Rafah, menewaskan 4 orang, termasuk dua pegawai UNRWA dan mereka yang bertanggung jawab atas komite darurat dan melayani masyarakat di kota Rafah.

Front Dalam Negeri

Negara Penjajah menyadari sulitnya melenyapkan aparat militer gerakan Hamas, dan oleh karena itu mereka melakukan balas dendam kepada pengayom rakyat yang mendukung perlawanan. Kemudian tidak cukup hanya membunuh lebih dari 31 ribu warga Palestina, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, namun mereka masih berupaya untuk membongkar segala bentuk kedaulatan, pemerintahan, dan stabilitas, serta struktur administratif apa pun yang berupaya menjaga keamanan dan mengelola kondisi bantuan kemanusiaan. Mereka berasumsi ini akan berhasil dalam membuka jalan bagi visi masa depannya bagi Jalur Gaza, itulah sebabnya mereka akan tetap fokus menyebarkan kekacauan di Rafah. Hal ini memerlukan perhatian penuh terhadap semua rencananya, dan fleksibilitas dalam mengembangkan cara-cara untuk menghadapinya.

Perilaku yang berupaya menghancurkan seluruh komponen pemerintahan dan administrasi di Gaza ini selalu merupakan bagian dari strategi Israel yang didasarkan pada tidak mengakui keberadaan rakyat Palestina, dan tidak mau mengakui keberadaan elemen eksistensi yang ada. 

Oleh karena itu, kecil kemungkinan negara penjajah akan mundur dari kebijakan menghancurkan komponen-komponen entitas Palestina, meskipun sejauh ini belum membuahkan hasil. Namun, pada tingkat yang sama, Palestina akan selalu mampu mengembangkan bentuk-bentuk baru yang dapat menjaga prioritas kebangsaan, dan mempertahankan bentuk administrasi nasional meskipun menghadapi jenis genosida yang paling buruk di zaman ini. 

(Diterbitkan Aljazeera 25 Maret 2024 update jam 08:41 Waktu Mekah, Referensi: https://bit.ly/3vxUbCD diterjemahkan oleh #Khalidmu)

Read More

Hanya Demi Pembantaian, Perang Netanyahu Di Rafah Bukan Untuk Kemenangan

Oleh Ramzy Baroud*

Kota #Rafah di Palestina tidak hanya lebih tua dari negara Penjajah-Z, namun juga setua peradaban itu sendiri. Rafah telah ada selama ribuan tahun. Orang Kanaan menyebutnya sebagai Rafia, dan Rafia hampir selalu ada di sana, menjaga perbatasan selatan Palestina, baik di zaman kuno maupun modern.

Sebagai pintu gerbang antara dua benua dan dua dunia, Rafah telah berada di garis depan dalam banyak perang dan invasi asing, mulai dari Mesir kuno hingga Romawi, hingga Napoleon dan pasukannya yang akhirnya dikalahkan. Kini giliran Benyamin Netanyahu.

Perdana Menteri Penjajah-Z telah menjadikan Rafah sebagai permata mahkota aibnya, pertempuran yang akan menentukan nasib perang genosida di Gaza; sebenarnya, adalah masa depan negaranya. “Mereka yang ingin mencegah kami melakukan operasi di Rafah pada dasarnya mengatakan kepada kami: ‘Kalah perang’,” katanya pada konferensi pers pada 17 Februari.

Saat ini terdapat 1,3 hingga 1,5 juta warga Palestina di Rafah, sebuah wilayah yang berpenduduk 200.000 orang sebelum perang dimulai. Meski begitu, tempat itu dianggap ramai. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana situasinya saat ini, dengan ratusan ribu orang tersebar di kamp-kamp pengungsi yang berlumpur, bertahan hidup di tenda-tenda darurat yang tidak mampu menahan cuaca musim dingin yang keras. Walikota Rafah mengatakan bahwa hanya 10 persen dari kebutuhan makanan dan air yang sampai ke masyarakat di kamp-kamp, dimana mereka menderita kelaparan ekstrem, jika bukan kelaparan total.

Mereka telah kehilangan orang-orang tercinta dan rumah, serta tidak mempunyai akses terhadap perawatan medis. Mereka terjebak di antara tembok tinggi, laut, dan tentara pembunuh.

Invasi Penjajah-Z ke Rafah tidak akan mengubah medan perang demi kepentingan tentara penjajah, namun itu akan berdampak buruk bagi pengungsi Palestina. Pembantaian ini akan melampaui apa pun dan segalanya yang telah kita lihat sejauh ini di mana pun di Gaza.

Kemana 1,5 juta orang akan pergi ketika tank Penjajah-Z datang ? Daerah terdekat yang dianggap aman adalah Al-Mawasi, yang sudah penuh sesak. Pengungsi yang mengungsi di sana juga menderita kelaparan akibat pemblokiran bantuan oleh Penjajah-Z dan pemboman terus-menerus terhadap konvoi kemanusiaan.

Lalu ada Gaza utara yang sebagian besar berbentuk puing reruntuhan. Negara ini tidak mempunyai makanan sehingga, di beberapa daerah, bahkan pakan ternak, yang sekarang jadi makanan manusia di sana, tidak lagi dapat diperoleh.

Jika komunitas internasional pada akhirnya tidak mempunyai keinginan untuk menghentikan Penjajah-Z, kejahatan mengerikan ini akan terbukti jauh lebih buruk daripada semua kejahatan yang telah dilakukan oleh pasukan penjajah. Diperkirakan lebih dari 100.000 warga Palestina yang akan terbunuh atau terluka hanya di Rafah saja.

Namun, invasi ke Rafah tidak menjanjikan kemenangan militer maupun kemenangan strategis bagi Penjajah-Z, melainkan hanya pembantaian. Netanyahu hanya ingin memuaskan  dahaga haus darahnya di seluruh negara jajahan. Meskipun angkatan bersenjata mereka telah membunuh 30.000 warga Palestina sejauh ini, dan melukai 70.000 lainnya, Penjajah-Z  masih menginginkan balas dendam yang lebih besar. “Saya pribadi bangga dengan puing reruntuhan Gaza,” kata Menteri Kesetaraan Sosial Penjajah-Z May Golan dalam sidang Knesset pada 21 Februari.

Pada awal perang, Penjajah-Z mengklaim bahwa Hamas sebagian besar terkonsentrasi di utara Gaza. Bagian utara telah dihancurkan, namun Perlawanan terus berlanjut. Kemudian Penajajah-Z mengklaim bahwa markas Perlawanan berada di bawah Rumah Sakit Syifa, yang dibom, digerebek dan dihancurkan. Kemudian mereka mengklaim bahwa Bureij, Maghazi dan Gaza tengah adalah hadiah utama perang tersebut. Kemudian, Khan Younis dinyatakan sebagai “ibu kota Hamas”. Dan hal ini terus berlanjut… Perlawanan masih belum terkalahkan, dan apa yang disebut sebagai “ibukota Hamas” telah berpindah dengan mudah dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu perkampungan ke perkampungan lainnya.

Kini, klaim konyol dan tuduhan tidak berdasar yang sama juga dilontarkan mengenai Rafah, tempat sebagian besar warga  Gaza diperintahkan untuk mereka datangi oleh Penjajah-Z, dalam keputusasaan total, jika mereka ingin selamat dari serangan gencar tersebut. Penjajah-Z berharap warga Palestina akan segera meninggalkan Gaza yang jumlahnya ratusan ribu  dan pergi ke Gurun Sinai. Mereka tidak melakukannya. Kemudian para pemimpin Penjajah-Z, seperti Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, menyebut “migrasi sukarela” sebagai “solusi kemanusiaan yang tepat”. Meski begitu, warga Palestina tetap bertahan. Kini,  Penjajah-Z telah menyetujui invasi ke Rafah; ini hanya masalah waktu, sebagai upaya terakhir untuk mengatur kembali Nakba Palestina.

Tapi Nakba lain lagi tidak akan terjadi. Rakyat Palestina tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

Pada akhirnya, kegilaan politik Netanyahu dan Penjajah-Z  harus diakhiri. Terlebih lagi, dunia tidak bisa terus menerus bersikap pengecut. Kehidupan jutaan warga Palestina bergantung pada dorongan kolektif kita untuk segera menghentikan genosida ini.

* Ramzy Baroud adalah seorang jurnalis dan Editor Palestine Chronicle. Dia adalah penulis lima buku. Karya terbarunya adalah ‘Rantai Ini Akan Diputus: Kisah Perjuangan dan Pembangkangan Orang Palestina di Penjara Penjajah-Z’. Baroud adalah Peneliti Senior non-residen di Center for Islam and Global Affairs (CIGA) dan juga di Afro-Middle East Center (AMEC).

(Diterjemahkan oleh Khalidmu - https://englisc-trans.blogspot.com/2024/03/hanya-demi-pembantaian-perang-netanyahu.html - Sumber: www.english.palinfo.com, terbit: Selasa 27-Februari-2024)

Read More