Bagaimana Cara Kita Hentikan Kelaparan di Gaza?

Kebijakan Kelaparan: Alat Utama dalam Proyek Genosida

Kelaparan yang diderita warga Gaza saat ini dalam genosida yang diterapkan kepada mereka bukanlah suatu kebetulan. Melainkan, ini merupakan bagian dari kebijakan genosida yang bertujuan untuk menundukkan dan membuka jalan bagi pengusiran warga Gaza dari tanah air mereka, demikian pendapat Sari Urabi, seorang penulis Palestina di Al Jazeera 22 Juli 2025 jam 00:36 (waktu Makkah). 

Dalam rapat kabinet politik dan keamanan negara Zionis, saat diskusi mengenai rencana negara Zionis untuk memajukan perang genosida menuju hasil yang menentukan dan mencapai tujuan strategisnya, di saat gagasan seperti penjajahan penuh, atau apa yang mereka sebut koridor kemanusiaan, menjadi subjek perselisihan antara tingkat politik dan militer, Netanyahu mengusulkan untuk memperketat blokade di Jalur Gaza, dengan bertaruh, berdasarkan sejarah profesional dan politiknya, bahwa hal ini saja yang akan menundukkan Ham4s.

Pernyataan Netanyahu, dalam konteks diskusi dalam negeri tentang pengetatan blokade, tampak mengejutkan. Blokade sudah berlaku di Jalur Gaza, yang berarti yang ia maksud adalah larangan mutlak atas pasokan makanan yang terbatas dan dijatah bagi warga Gaza selama berbulan-bulan perang.

Sekarang dapat dikatakan bahwa kelaparan, yang telah menjadi senjata genosida sejak hari pertama, berkembang secara komprehensif dan holistik—sampai-sampai warga Gaza bahkan tidak lagi memiliki pakan ternak untuk digiling dan dipanggang, seperti yang mereka lakukan pada bulan-bulan sebelumnya selama kebijakan kelaparan—untuk mendorong genosida ke arah keputusan yang menentukan, dalam perjalanan untuk menyempurnakan tujuannya.

Selain kebijakan pengusiran, pembunuhan, dan pengeboman yang terus berlanjut, genosida bersenjata secara bersamaan merayap semakin dalam ke wilayah tengah, menciptakan zona penyangga baru yang mengisolasi Deir al-Balah dari wilayah Mawasi. Hal ini terjadi di saat para negosiator negara Zionis bermanuver dengan peta penarikan, untuk memastikan bahwa dalam semua kasus, lahan tetap terbuka bagi pembentukan apa yang disebut zona transit kemanusiaan, yaitu kamp konsentrasi Nazi yang menjadi kunci pemindahan paksa (yang mereka sebut sukarela). Zona-zona ini berupaya mengisolasi warga Palestina berdasarkan afiliasi politik, dengan tujuan mengisolasi individu yang tergabung atau mendukung faksi-faksi perlawanan dan keluarga mereka, meskipun mereka tidak aktif di sayap militer faksi-faksi tersebut.

Sementara itu, pusat-pusat distribusi bantuan, di bawah naungan Yayasan Kemanusiaan Gaza, terus menerapkan kebijakan isolasi sosial terhadap warga Gaza, mencelupkan makanan ke dalam darah, menjadikan warga Gaza yang mencari bantuan sebagai mangsa pembantaian. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lebih banyak teror dan kepanikan, memperkuat motivasi untuk meninggalkan Gaza pada waktu yang tepat, dan meningkatkan kebencian sosial terhadap perlawanan.

Yang tak kalah pentingnya, tujuan organisasi ini adalah menyediakan propaganda dan perlindungan hukum bagi kelanjutan perang dan kelaparan, dengan dalih diperbolehkannya bantuan bisa sampai melalui organisasi tersebut. Kebijakan ini tak terpisahkan dari mempersenjatai milisi lokal yang memiliki hubungan dengan agenda penjajah, yang militer penjajah menyediakan tempat berlindung yang aman kepadanya. Melalui milisi-milisi ini, tentara penjajah berupaya untuk semakin memecah belah masyarakat Gaza, mengepung perlawanan, dan mendiversifikasi pilihan strategi kolonial negara Zionis terhadap Jalur Gaza.

Kebijakan kelaparan beroperasi dalam kondisi objektif yang memungkinkannya untuk diwujudkan, dipertahankan, diperluas, dan diperpanjang. Hal ini terutama disebabkan oleh partisipasi publik Amerika Serikat dalam kebijakan ini melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza, yang dimulai dengan pengumuman AS tentang pembentukan sistem baru untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza melalui perusahaan-perusahaan swasta pada awal Mei tahun ini. Yayasan ini kemudian dipimpin oleh Johnnie Moore, seorang pendeta Kristen evangelis Amerika yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat evangelis di Gedung Putih selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump.

Amerika Serikat dengan demikian secara langsung berkontribusi terhadap kebijakan kelaparan, yang menyerukan untuk melampaui propaganda perselisihan dan pertentangan antara Gedung Putih dan pemerintahan Benjamin Netanyahu mengenai kebijakan genosida di Jalur Gaza.

Eropa terus-menerus memberikan dalih bagi kebijakan kelaparan, baik melalui langkah-langkah yang ragu-ragu untuk menghukum negara Zionis maupun melalui propaganda yang memberi peluang bagi kebijakan kelaparan tersebut untuk berkembang.

Pada 10 Juli, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaya Kallas, mengumumkan bahwa Uni Eropa telah mencapai kesepakatan dengan negara Zionis "untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, termasuk menambah jumlah truk bantuan, membuka gerbang perbatasan, dan membuka kembali rute bantuan." Namun, yang terjadi selanjutnya justru sebaliknya: kebijakan kelaparan diperkuat, yang menyebabkan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengakibatkan kematian mendadak.

Sementara itu, pernyataan Barat tidak berpengaruh dalam mengubah kebijakan negara Zionis, termasuk pernyataan terbaru yang dikeluarkan pada 21 Juli oleh 25 negara, termasuk Inggris, Australia, Prancis, Italia, Jepang, Kanada, dan beberapa negara Eropa lainnya, yang menyerukan diakhirinya perang di Gaza.

Ia mengatakan, "Model pengiriman bantuan yang dilakukan pemerintah negara Zionis berbahaya, memicu ketidakstabilan, dan merampas martabat manusia rakyat Gaza." Ia menambahkan, "Penolakan pemerintah negara Zionis untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang dasar kepada penduduk sipil tidak dapat diterima."

Pernyataan dari sejumlah negara Eropa terus berlanjut dengan nada serupa selama berbulan-bulan perang. Dampaknya tidak berbeda ketika Inggris, bersama Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, mengumumkan pada 10 Juni bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi kepada Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich atas pernyataan "ekstremis dan tidak manusiawi" terkait situasi di Jalur Gaza, menurut pernyataan bersama para menteri luar negeri kedua negara tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan kelaparan merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Benjamin Netanyahu dan diawasi oleh militer penjajah negara Zionis. Hal ini menjadikan pernyataan dan keputusan semacam ini lebih seperti pernyataan moral untuk tujuan propaganda dan politik, yang pada akhirnya mengarah pada kelanjutan kebijakan kelaparan dalam kerangka genosida komprehensif.

Dalam konteks yang sama, perlu dicatat bahwa kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional, yang menuduh negara Zionis melakukan genosida, dan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ini tidak memiliki efek apapun dalam praktik genosida negara Zionis, yang pada gilirannya tetap tidak tergoyahkan oleh hukuman. Hal ini menunjukkan kegagalan seluruh sistem internasional, termasuk aspek hukum dan peradilannya, yang karenanya rakyat Gaza membayar harga yang sangat mahal saat ini, sebagaimana yang selalu dibayar oleh rakyat Palestina.

Kondisi objektif terpenting bagi kecenderungan genosida menuju kelaparan langsung dan nyata adalah kurangnya kemauan regional, baik di kawasan negara-negara Arab maupun Islam, untuk melawan hegemoni absolut negara Zionis, yang meluas melampaui Jalur Gaza hingga agresi langsung terhadap Lebanon dan Suriah, di samping penguatan kebijakan yang mengalihkan Tepi Barat menjadi lingkungan yang mengusir penduduknya.

Ini berarti bahwa membiarkan negara Zionis memperpanjang genosida terhadap warga Palestina di Gaza selama periode yang panjang ini telah memungkinkannya mengubah Jalur Gaza menjadi basis untuk secara praktis mendeklarasikan dirinya sebagai kekuatan kuasi-imperial di kawasan tersebut. Namun, genosida yang berlangsung lebih dari 21 bulan tersebut tidak mendorong kekuatan-kekuatan regional, khususnya negara-negara Arab di sekitar Palestina, negara-negara Teluk, dan Turki, untuk mengambil tindakan, dan transisi mengerikan menuju kelaparan yang mengerikan ini juga tidak menunjukkan kesediaan mereka untuk bertindak. Perluasan gangguan  negara Zionis ke luar batas-batas Palestina yang dijajah seperti ke Lebanon dan Suriah juga tidak mendorong mereka untuk bertindak berdasarkan kebijakan komprehensif yang memandang ancaman negara Zionis melampaui visi sempit dan terbatas negara-negara dan rezim regional.

Bagaimana kelaparan dapat dihentikan?

Ketika membahas negara-negara Arab dan Islam, penting untuk mengingat keputusan KTT Arab dan gabungan negara Islam di Riyadh, yang pernyataan akhirnya, pada 11 November 2023, menyerukan "pengiriman bantuan yang segera, berkelanjutan, dan memadai ke Jalur Gaza." KTT berikutnya, juga di Riyadh, menegaskan kembali keputusan para pendahulunya. Hal ini menuntut semua negara Arab dan Islam untuk bertanggung jawab atas kegagalan mereka dalam mengimplementasikan keputusan yang mereka umumkan bersama di KTT OKI tersebut.

Apakah negara-negara Arab dan Islam mengumumkan keputusan yang tidak dapat mereka implementasikan? Atau apakah mereka, pada gilirannya, hanya berpura-pura untuk menunjukkan posisi retoris yang tidak memiliki dampak secara praktikal?

Tak perlu dikatakan lagi, faktor terpenting yang menopang kebijakan genosida dan kelaparan adalah sikap negatif Arab. Hal ini terlepas dari alasan negatifnya, dan terlepas dari semua yang dapat dikatakan tentang kurangnya dampak genosida yang sedang berlangsung terhadap hubungan normal dan perjanjian damai, penyebaran propaganda yang memusuhi perlawanan Palestina, dan penutupan ruang publik bagi massa dan rakyat Arab untuk melakukan apa pun yang akan menekan mereka, atau setidaknya memperkuat bias moral mereka yang berpihak kepada Palestina yang sedang menghadapi genosida.

Dalam hal ini, perlu dikatakan bahwa masalahnya bukanlah pemberian bantuan. Jika ranah Arab dan Islam dibuka untuk sumbangan; bangsa-bangsa Arab termiskin akan memotong makanan dari mulut anak-anak mereka dan mengirimkannya kepada warga Gaza. Namun, masalahnya terletak, pertama, dalam mendatangkan bantuan ini, kedua, dalam upaya menghentikan genosida, dan ketiga, dalam memberikan dukungan bagi perlawanan Palestina, yang menderita akibat blokade, pengabaian, distorsi, dan pemaparan. Terlepas dari sikap terhadap perlawanan ini, baik berdasarkan perangkat perjuangan, fondasi intelektual, maupun proyek politiknya, membiarkan genosida warga Gaza telah berubah menjadi genosida simbolis dan politis terhadap seluruh dunia Arab, akibat penegasan hegemoni negara Zionis yang berlebihan atas wilayah ini.

Solusinya, dalam hal ini, adalah solusi dari negara-negara Arab, terutama dengan menumpuknya bantuan di sisi perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza. Solusi ini melibatkan penerapan solusi Arab untuk melaksanakan keputusan yang diambil oleh negara-negara Arab dan Islam. Tentu saja, negara Zionis tidak akan mempertaruhkan hubungannya dengan beberapa negara Arab, juga tidak akan menyatakan perang terhadap aliansi Arab dan Islam yang menyatakan dirinya akan memaksa masuknya bantuan.

Pemerintah Arab juga dapat bermanuver kepada rakyatnya dan membuka ruang publik bagi mereka untuk mengekspresikan kemarahan mereka terhadap kebijakan genosida dan kelaparan, serta simpati mereka terhadap Palestina. Hal ini dapat membantu pemerintah-pemerintah tersebut memperluas cakupan tindakan mereka dan meyakinkan Amerika Serikat tentang perlunya mengakhiri kondisi kelaparan saat ini (Aljazeera/Kho).

Read More

Pusat Al-Zaytouna Terbitkan Buku Baru Berjudul: “Memori Tembok Gelap: Biografi Pribadi dan Kolektif Tahanan di Penjara Penjajah Israel Selama Pertempuran Badai Al-Aqsa”, Dapat Diunduh Gratis.

 Pusat Al-Zaytouna Terbitkan Buku Baru 

Berjudul: “Memori Tembok Gelap: Biografi Pribadi dan Kolektif Tahanan di Penjara Penjajah Israel Selama Pertempuran Badai Al-Aqsa”, Dapat Diunduh Gratis.

Pusat Studi dan Konsultasi Al-Zaytouna, 17 Maret 2025

Pusat Studi dan Konsultasi Al-Zaytouna telah menerbitkan buku baru berjudul "Memory of Dark Walls: A Personal and Collective Biography of Prisoners in Israeli Occupation Jails During the Battle of Al-Aqsa Flood," karya Dr. Farouk Issa Ashour, dan tersedia untuk diunduh gratis.

Buku ini, yang panjangnya 112 halaman dan berukuran sedang, merupakan koleksi berkualitas yang meneliti pengalaman nyata kemanusiaan yang terjadi terhadap para tahanan di penjara penjajah Israel.

Buku ini menyajikan biografi pribadi dan kolektif, yang mendokumentasikan kejahatan Israel terhadap tahanan Palestina. Pada saat yang sama, buku ini merupakan pesan kemanusiaan yang mencerminkan penderitaan para tahanan dan menggambarkan realitas menyakitkan mereka.

Untuk mengunduh buku ini utuh dalam versi pdf, silahkan klik link berikut:

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/BooksZ/Book_MemoryDarkWalls-Full.pdf

Informasi publikasi:

Judul: 

Memori Tembok Gelap: Biografi Pribadi dan Kolektif Tahanan di Penjara Penjajah Israel Selama Pertempuran Badai Al-Aqsa

Disusun oleh                    : Dr. Farouk Issa Ashour

Tanggal publikasi             : 2025

Jumlah halaman              : 112 halaman

Harga Versi Cetak Kertas: $5 dolar AS

Harga Versi Elektronik     : $2,49 dolar AS

ISBN                                : 978-614-494-059-4

Penerbit                           : Pusat Studi dan Konsultasi 

                                          Al-Zaytouna - Beirut

Buku ini memberikan wawasan yang terperinci dan realistis tentang penjara-penjara Israel dan transformasi-transformasi besar yang telah terjadi sejak 7 Oktober 2023, dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Transformasi yang paling penting adalah apa yang menargetkan kemauan dan kondisi psikologis para tahanan, serta upaya-upaya untuk mempermalukan dan menyebarkan perselisihan di antara mereka. Buku ini juga menyoroti ketangguhan para tahanan, meskipun mereka menghadapi penderitaan dan pembatasan atau belenggu yang sangat besar.

Buku ini bukan sekadar wacana politik atau dokumen hukum. Melainkan, buku ini adalah kesaksian sejarah, pengadilan bagi hati nurani manusia, bukti kemerosotan moral penjajah Israel, dan penolakan serta kutukan atas kejahatannya di hadapan dunia yang tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap rakyat Palestina dan mengakhiri penjajahan.

Buku ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan sehari-hari yang dihadapi para tahanan, metode represif dan opresif yang digunakan oleh administrasi penjara Israel, dan metode psikologis kejam yang digunakan untuk menghancurkan moral para tahanan. Kami berharap ini akan digunakan oleh peneliti hak asasi manusia dan organisasi kemanusiaan sebagai bukti di hadapan pengadilan internasional atas kejahatan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara penjajah Israel.(KHO)

—

Sumber:

https://www.alzaytouna.net/2025/03/17/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%a9-%d9%8a%d9%8f%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%b9%d9%86-6/

Read More

Dampak Perang Gaza Bagi Palestina: Perlawanan, Penyelesaian, dan Nasib Otoritas

 Dampak Perang Gaza Bagi Palestina: Perlawanan, Penyelesaian, dan Nasib Otoritas

Oleh: Syafiq Syakir, diterjemahkan Idham Cholid

Pendahuluan

Meskipun telah dilakukan berbagai mediasi dan inisiatif nasional dan regional, namun Palestina belum mampu menyatukan barisan dan mengatasi perpecahan yang terjadi pada tahun 2007 dan hampir menyebabkan terpecahnya medan perjuangan Palestina. Keadaan khusus masing-masing arena telah menentukan prioritasnya sendiri, jauh dari prioritas dan kepentingan arena lainnya. Perlawanan di Gaza mencoba menyatukan kembali medan pertempuran selama pertempuran “Saif Al Quds” pada tahun 2021 dengan mengumpulkan berbagai komponen spektrum Palestina pada tujuan yang sama, terutama Masjid Al-Aqsa dan kasus tahanan. Kemudian, operasi “Tofan Al-Aqsa” pun dilancarkan untuk membentuk mata rantai lanjutan di jalur ini, terutama dengan semakin cepatnya laju Yahudisasi di Al Quds, meningkatnya serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dan menurunnya perhatian internasional terhadap isu tawanan.

Tulisan ini berfokus pada dampak “Tofan Al-Aqsa” dan perang Israel di Gaza terhadap situasi Palestina, dan menyoroti transformasi yang disaksikan oleh perlawanan, jalur penyelesaian dan kebuntuan yang dicapainya, serta mengkaji masa depan Otoritas dan lembaganya serta apa yang dapat dihasilkan oleh pengaturan pascaperang.

 Perlawanan dan tantangan lingkungan Palestina dan regional

Operasi “Banjir Al-Aqsa” pada 7 Oktober 2023, mengembalikan isu Palestina ke garis depan peristiwa dan ke jalur alamiahnya. Operasi ini juga mengembalikan “perlawanan” ke inti proyek Palestina setelah hampir hancur menjadi “proses perdamaian” yang telah gagal setelah tiga puluh tahun memulihkan hak minimum Palestina. Akan tetapi, berlanjutnya perpecahan Palestina yang belum juga berakhir, dan kompleksitas situasi Arab dan regional, dapat mendorong dampak Operasi “Tofan Al Aq” ke konteks lain, karena proyek “perlawanan” saat ini tidak lazim bagi Otoritas Palestina, PLO, atau gerakan Fatah, dan lingkungan Arab, Islam, dan internasional yang memiliki prioritas dan penilaian yang berbeda-beda, tampaknya tidak mendukung proyek ini.

Dalam konteks Palestina, meskipun ada persatuan faksi perlawanan di Gaza, Hamas masih menghadapi pertentangan dari Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, yang secara bersamaan memimpin gerakan Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina. Lembaga-lembaga ini secara kolektif tidak mengadopsi pendekatan perlawanan militer dan tidak melihatnya sebagai cara untuk membebaskan tanah dan mendirikan negara. Ia juga khawatir perang di Gaza akan memicu pemberontakan lain di Tepi Barat. Oleh karena itu, Otoritas Palestina tidak mengadopsi “Tofan Al Aqsa” atau memberikan perlindungan politik bagi perlawanan di Gaza, atau membangun wacana nasional yang komprehensif bagi seluruh warga Palestina. Sebaliknya, ia telah menjauhkan diri dari Hamas dan perlawanan secara umum, dan tampaknya tidak melihat perang ini sebagai kesempatan untuk mengatasi perpecahan. Di sisi lain, senjata perlawanan merupakan titik pertikaian mendasar dan kemungkinan akan tetap menjadi hambatan dalam bergerak maju menuju rekonsiliasi nasional sejati.

Meskipun terdapat simpati masyarakat yang luas terhadap perlawanan ini, perlawanan tidak memperoleh dukungan resmi Arab karena alasan politik dan ideologis. Sekalipun telah dimengerti oleh beberapa negara Arab, negara-negara lain menganggapnya sebagai musuh dan model yang mengancam stabilitas mereka, terutama setelah peristiwa Arab Spring. Hamas, yang memimpin perlawanan di Gaza, adalah bagian dari aliran politik Islam dan gerakannya yang memainkan peran mendasar selama Arab Spring. Karenanya, setiap kemenangan Hamas, sekecil apa pun, akan tercermin dalam kebangkitan lain dalam situasi Islam.

Bertentangan dengan posisi resmi (negara-negara) Arab, perlawanan Palestina, khususnya Hamas dan Jihad Islam, menerima dukungan material dan politik dari Iran dan dukungan militer dari “poros perlawanan” yang dipimpinnya. Ada perselisihan yang belum terselesaikan antara kedua belah pihak diantaranya, tentang posisi revolusi Suriah tanpa menghentikan dukungan ini. Meskipun Teheran telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui sebelumnya mengenai operasi 7 Oktober tersebut, sebagaimana Hizbullah di Libanon juga terkejut, front-front “poros” bergerak untuk mendukung perlawanan di Gaza. Solidaritas dalam kerja perlawanan ini telah membuka kembali diskusi tentang konsep “kesatuan arena” yang menghubungkan arena Palestina dengan arena lainnya di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman.

Di antara kegagalan resmi (negara-negara) Arab dan beragamnya dukungan yang diberikan oleh berbagai front, beban perlawanan di Palestina hampir seluruhnya berada di pundak warga Palestina sendiri. Namun, arena Palestina sendiri masih bergerak secara terpisah satu sama lain, terlepas dari jumlah korban, tingkat kerusakan, dan tragedi kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza. Situasinya mungkin berkembang di masa mendatang bagi meningkatnya koordinasi antar-arena dan menyatukan upaya mereka, terutama karena semuanya kini cenderung mengandalkan cara militer dan mengembangkan kemampuan mereka dalam hal ini, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya peristiwa di Tepi Barat. Jelaslah bahwa dampak atau implikasi perang Israel di Gaza akan memaksa perlawanan, dengan semua faksinya, untuk mendefinisikan ulang dirinya dan memperbarui metodenya dalam menangani situasi Palestina secara komprehensif. 

Apa yang terjadi di Tepi Barat tidak jauh dari perubahan ini; Kelompok perlawanan lokal kecil muncul, seperti Batalyon Jenin, Batalyon Balata, dan lain-lain, sebagai alternatif terhadap kerja para “faksionalis,” setelah Otoritas Palestina membatasi aktivitas faksi-faksi perlawanan tradisional dan membubarkan struktur organisasi dan sayap militer mereka dari setiap hal yang tidak sejalan dengan orientasi Otoritas Palestina.

Karenanya perang Israel di Gaza, yang kemudian digambarkan sebagai Nakba kedua, mengubah perlawanan di Gaza menjadi kondisi pembebasan nasional yang melampaui jati dirinya sebagai  pemerintahan, otoritas, atau partai dengan ideologi tertentu. Dalam hal ini, akan sulit di masa depan bagi politisi mana pun untuk menolak prinsip perlawanan atau metodenya dalam menghadapi penjajahan, baik di Gaza, Tepi Barat, atau arena lainnya.

Otoritas Palestina dan yang Tersisa dari Jalur Penyelesaian 

Meskipun kebuntuan yang diakibatkan oleh Perjanjian Oslo dan proses perdamaian yang dibangun diatasnya, Otoritas Palestina masih bergerak dalam kerangka kerjanya dan menerapkan persyaratannya secara sepihak, terutama dengan perlindungan internasional pada tingkat koordinasi keamanan dengan Israel. Oleh karena itu, lembaga ini masih menikmati relatif dukungan dari negara-negara Arab secara finansial, dan politik sebagai wakil sah rakyat Palestina, di bawah bayang-bayang penurunan nyata dalam minat terhadap perjuangan Palestina secara umum.

Di tingkat Arab, prioritas dalam negeri lebih diutamakan daripada masalah Palestina, terutama dengan peristiwa Arab Spring yang telah menyita banyak negara dengan masalah internal mereka. Di tingkat global, konflik Arab-Israel kehilangan kepentingannya setelah memasuki jalur negosiasi menuju “penyelesaian damai.” Namun jalan ini, alih-alih berakhir dengan solusi dua negara dan memberikan solusi masalah Al Quds, pemukiman, dan pengungsi, justru menciptakan fakta baru di lapangan yang melemahkan pihak Palestina dan semakin merampas hak-hak warga Palestina. Kemudian muncullah “Kesepakatan Abad Ini” pada tahun 2020 untuk memberikan “legitimasi” pada fakta-fakta ini dan mendorong sejumlah negara Arab lainnya menuju normalisasi dengan Israel di bawah judul “Perjanjian Abraham,” dengan mengabaikan sepenuhnya Otoritas Palestina dan apa yang tersisa dari jalur Oslo. Kesepakatan Abad Ini, pada dasarnya bertujuan untuk mengkonsolidasikan keuntungan Israel dari proses perdamaian, dan untuk mengatasi kekhawatiran rezim negara-negara Arab mengenai dampak revolusi Arab Spring dan perubahan lingkungan geostrategis di sekitarnya. Judul paling menonjol dalam kesepakatan ini adalah menormalisasi hubungan dengan Israel dan membentuk aliansi dengannya untuk menghadapi ancaman pengaruh Iran di kawasan.

Dalam konteks ini, operasi 7 Oktober 2023 datang untuk membuka kembali diskusi tentang cakrawala politik masalah Palestina dan nasib Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, yang menganut Oslo di satu sisi dan berhati-hati terhadap Kesepakatan Abad ini di sisi lain. Sistem Arab, dan masyarakat internasional di belakangnya, masih mengakui Otoritas Palestina yang ada, kepemimpinannya, dan kelembagaannya, tetapi mereka berharap untuk melakukan reformasi atau membangunnya kembali berdasarkan perkembangan terkini. Adapun Israel, yang telah bergerak lebih jauh ke kanan, mereka mengklaim bahwa mereka tidak lagi memiliki mitra Palestina dalam proses perdamaian, dan tidak menyembunyikan keinginan mereka untuk menyingkirkan Abbas dan mengatur kembali urusan Otoritas Palestina menurut standar-standar baru yang melayani kepentingan mereka dan lebih siap untuk terlibat dalam kesepakatan abad ini. 

Pemerintahan Netanyahu, yang paling ekstremis dalam sejarah Israel, tidak lagi menyembunyikan penolakannya terhadap solusi dua negara dan penghindarannya terhadap persyaratan perdamaian dan segala sesuatu yang ditentukan oleh Kesepakatan Oslo. Seluruh wilayah Otoritas Palestina telah berada di bawah penjajahan langsung hingga Israel mulai bersaing dengan pemerintahan Abbas dalam menjalankan urusan sehari-hari warga Palestina dan ikut campur dalam urusan tersebut kapan pun Israel mau. Perang di Gaza tidak mengubah posisi Israel terhadap Otoritas Palestina. Netanyahu menolak prinsip kembalinya pemerintahan di Gaza, bertentangan dengan usulan Amerika, tetapi pada saat yang sama, ia menuntut merombak dan restrukturisasinya untuk menghadapi situasi baru yang muncul akibat perang.

Dampak Perang ini Bagi Gaza

Skala kehancuran yang ditimbulkan di Jalur Gaza selama perang ini, menurut semua standar, belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah syuhada dan yang terluka, khususnya wanita dan anak-anak, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang yang pernah terjadi, dari segi cakupan operasi dan jumlah populasinya. Penjajah Israel menggunakan berbagai jenis senjata paling biadab dalam perang ini, termasuk pengeboman, pembunuhan, kelaparan, pengepungan, pemindahan paksa, dan mematikan semua kondisi kehidupan dalam upaya yang gila-gilaan untuk memusnahkan penduduk Jalur Gaza. Warga Gaza yang tersisa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk kembali ke kehidupan normal.

Pada tingkat tujuan politik dan militer, penjajah telah gagal mencapai satu pun dari tujuan tersebut setelah enam bulan perang. Pemerintahan Netanyahu telah menempatkan pelenyapan Hamas, pembongkaran struktur militernya, politik, dan administratifnya, serta pemulangan tawanan melalui operasi militer di urutan teratas tujuannya. Tetapi hal itu tidak terjadi, dan apa yang tercapai dalam hal pembebasan tawanan adalah melalui negosiasi dengan pihak perlawanan. Adapun tentang melenyapkan Hamas, semua penilaian, termasuk dari Amerika, mengonfirmasi bahwa itu adalah tujuan yang tidak dapat dicapai, setidaknya selama perang ini.

Namun, Israel akan terus mengepung perlawanan dengan cara  menyerang basis populernya di Gaza dan mengisolasinya dari lingkungan Palestina dan Arab. Pengaturan pascaperang akan difokuskan pada penghapusan Hamas dari persamaan, terutama karena Amerika Serikat tidak berbeda dengan Israel dalam tujuan ini, yang juga disetujui oleh beberapa negara Arab. Hal itu terdapat pada level ide dan keinginan, tetapi data di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan Gaza pada hari setelah perang tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya peran Hamas yang berpengaruh. Otoritas Palestina, dalam bentuknya saat ini, tidak mampu mengelola Tepi Barat dan akan lebih tidak mampu lagi mengelola Gaza sebelum memperkenalkan reformasi mendasar pada struktur dan kepemimpinannya. Tampaknya perwalian atas wilayah Jalur Gaza yang diusulkan oleh beberapa pihak tidak akan menjadi solusi atas masalah ini mengingat penjajah menolak mengganti perwalian eksternal dari penjajah. Israel tidak akan dapat bertahan lama di Gaza setelah perang, sebab pengalaman historisnya membuat upaya kembalinya untuk mengelola langsung urusan Jalur Gaza membutuhkan biaya besar dan Israel tidak dapat menanggung konsekuensi ini.

Kesimpulan

Bersama dengan Operasi “Tofan Al Aqsa” dan apa yang terjadi setelahnya, Isu Palestina memasuki babak baru, baik dari segi Perlawanan dan kemampuannya, otoritas dan kelembagaannya, maupun solusi politik dan inisiatif terkaitnya. Perlawanan telah menjadi angka yang sulit diseimbangkan dalam konflik dengan Israel, dan tidak ada penyelesaian yang dapat melampauinya, baik di tingkat Palestina, Arab, maupun internasional. Adapun mengenai Otoritas Palestina, sudah jelas bahwa mereka tidak mampu mengikuti perkembangan ini dan memainkan peran yang berpengaruh dalam menghadapi penjajahan. Menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mereformasi dan merestrukturisasi PLO untuk menjadi kerangka kerja komprehensif yang mewakili seluruh spektrum Palestina. Sambil menunggu pengaturan yang akan dihasilkan pasca perang saat ini, puncak penyelesaian yang diusulkan dan diterima secara internasional tetap berupa solusi dua negara, dengan terus berkelanjutannya sejumlah mekanisme “realistis” yang telah didedikasikan oleh beberapa “Kesepakatan Abad ini”. Dalam konteks ini beberapa negara telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengakui negara Palestina secara sepihak bahkan jika Israel menolaknya.

Di sisi lain, masalah Palestina bukan lagi masalah Arab dan Islam saja; Perang ini telah mengubahnya menjadi isu global yang mendapat simpati, diadvokasi, dan dipromosikan oleh khalayak global yang terus bertambah yang belum pernah dimiliki Palestina sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, simpati dan gerakan protes global ini akan menciptakan dinamika politik dan kelembagaan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan menjadi aset atau kredit tambahan bagi perjuangan Palestina (KHO).

Read More