Dari Gaza Menuju Tata Dunia Baru: Pelajaran Timur Tengah bagi Diplomasi Indonesia dan Dunia Islam (Bagian 3)

Kunjungi versi ebook

Oleh: Idham Cholid

Pemerhati Isu Palestina dan Timur Tengah

Timur Tengah dan Perubahan Tatanan Global

Krisis yang berlangsung dari Lebanon hingga Gaza sesungguhnya memperlihatkan perubahan yang lebih besar daripada sekadar konflik antar aktor regional. Ia menunjukkan bahwa Timur Tengah sedang berada dalam fase transisi geopolitik, ketika struktur kekuasaan lama mengalami tekanan dan berbagai kekuatan baru berusaha menentukan arah masa depan kawasan.

Selama beberapa dekade, Amerika Serikat menjadi aktor eksternal paling dominan dalam membentuk arsitektur keamanan Timur Tengah. Kehadiran militer Amerika, jaringan aliansi dengan Israel dan negara-negara Teluk, serta pengaruh diplomatik Washington menjadi salah satu fondasi utama keseimbangan kawasan.

Namun perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pola tersebut mulai mengalami perubahan. Amerika Serikat masih menjadi kekuatan penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang mampu menentukan seluruh dinamika Timur Tengah. Munculnya Tiongkok sebagai mitra ekonomi strategis, meningkatnya diplomasi mandiri negara-negara Teluk, serta berkembangnya hubungan multipolar menunjukkan bahwa kawasan ini sedang bergerak menuju konfigurasi yang lebih kompleks.

Bagi negara-negara Timur Tengah, perubahan tersebut membuka peluang sekaligus menghadirkan tantangan. Mereka memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan politik luar negeri yang fleksibel, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi risiko persaingan kekuatan besar yang semakin meningkat.

Dalam konteks ini, konflik Lebanon dan Gaza menjadi lebih dari sekadar konflik lokal. Keduanya menjadi indikator mengenai bagaimana dunia baru sedang terbentuk dan bagaimana aktor-aktor regional berusaha menentukan posisi mereka dalam perubahan tersebut.

Dari Stabilitas Semu Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan

Salah satu pelajaran terbesar dari Timur Tengah adalah bahwa stabilitas dan perdamaian bukanlah konsep yang sama.

Stabilitas dapat tercipta melalui keseimbangan kekuatan, kontrol keamanan, atau pencegahan militer. Namun perdamaian membutuhkan sesuatu yang lebih dalam: legitimasi politik, keadilan, dan penyelesaian terhadap persoalan yang menjadi sumber konflik.

Pengalaman Lebanon menunjukkan bahwa sebuah wilayah dapat memiliki mekanisme keamanan internasional selama puluhan tahun, tetapi tetap menyimpan persoalan mendasar yang sewaktu-waktu dapat kembali meledak. Kehadiran UNIFIL berhasil menciptakan ruang antara perang dan perdamaian, tetapi tidak mampu menjawab pertanyaan politik mengenai masa depan Lebanon Selatan.

Gaza menghadirkan persoalan yang lebih kompleks. Setelah kehancuran besar, dunia kembali menghadapi pertanyaan yang sama: apakah komunitas internasional akan kembali menggunakan pendekatan lama, yaitu membangun kembali setelah perang, atau berani membangun mekanisme politik yang mencegah perang berulang?

Rekonstruksi tanpa penyelesaian politik berisiko menjadikan Gaza hanya sebagai siklus berulang antara kehancuran dan pembangunan kembali. Masyarakat internasional tidak dapat terus memperlakukan penderitaan manusia sebagai konsekuensi yang harus dikelola setelah konflik terjadi.

Indonesia dan Diplomasi Perdamaian Abad ke-21

Dalam perubahan geopolitik tersebut, Indonesia memiliki posisi yang unik. Indonesia bukan kekuatan militer utama di Timur Tengah dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam perebutan pengaruh kawasan. Namun justru karena posisi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai aktor yang dipercaya oleh berbagai pihak.

Tradisi politik luar negeri Indonesia yang menekankan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan memberikan modal diplomasi yang penting. Pengalaman panjang Pasukan Garuda dalam berbagai misi perdamaian PBB, termasuk UNIFIL di Lebanon, memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak nyata dalam diplomasi keamanan internasional.

Namun tantangan masa depan membutuhkan pendekatan yang lebih maju. Diplomasi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan politik atau posisi moral. Indonesia perlu membangun kapasitas sebagai middle power yang mampu menghasilkan gagasan, mempertemukan kepentingan, dan menawarkan perspektif alternatif dalam penyelesaian konflik.

Dalam isu Palestina, Indonesia memiliki legitimasi moral yang kuat. Tetapi legitimasi moral harus diperkuat dengan pemahaman strategis mengenai bagaimana Timur Tengah bekerja: bagaimana Iran menghitung kepentingannya, bagaimana Israel memahami keamanannya, bagaimana negara Teluk menentukan arah kebijakan, dan bagaimana Amerika Serikat mempertahankan pengaruhnya.

Diplomasi yang efektif bukan berarti meninggalkan prinsip, tetapi memahami realitas agar prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi pengaruh nyata.

Peran Organisasi Islam Indonesia: Dari Solidaritas Menuju Kapasitas Strategis

Bagi organisasi masyarakat Islam Indonesia, perkembangan Timur Tengah juga menghadirkan tantangan baru.

Solidaritas terhadap Palestina merupakan bagian dari kepedulian kemanusiaan dan nilai keagamaan yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Namun dalam konteks geopolitik modern, solidaritas membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar respons emosional terhadap setiap perkembangan konflik.

Organisasi Islam Indonesia memiliki kekuatan yang besar melalui jaringan pendidikan, lembaga kemanusiaan, pusat kajian, dan hubungan sosial yang luas. Kekuatan tersebut dapat diarahkan untuk membangun pemahaman publik yang lebih matang mengenai Timur Tengah, termasuk memahami bahwa konflik kawasan tersebut melibatkan sejarah panjang, kepentingan negara, dan persaingan kekuatan internasional.

Dunia Islam membutuhkan bukan hanya suara yang kuat, tetapi juga pengetahuan yang kuat.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu pusat kajian Islam dan geopolitik Timur Tengah yang mampu mempertemukan dimensi moral dengan analisis strategis. Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada simpati, tetapi berkembang menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.

Penutup: Ketika Dunia Tidak Cukup Hanya Menghentikan Perang

Dari Lebanon hingga Gaza, sejarah Timur Tengah mengajarkan bahwa perang tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi persoalan yang tidak diselesaikan: ketidakamanan, ketidakadilan politik, perebutan pengaruh, dan kegagalan komunitas internasional menemukan formula perdamaian yang memiliki legitimasi.

UNIFIL telah menunjukkan nilai penting kehadiran internasional dalam menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi kehancuran yang lebih besar. Namun pengalaman Lebanon juga menunjukkan batas pendekatan yang hanya berfokus pada pengelolaan keamanan.

Dunia tidak dapat terus-menerus datang setelah tragedi terjadi untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Perdamaian yang sejati membutuhkan keberanian untuk melihat akar masalah, bahkan ketika akar tersebut berkaitan dengan kepentingan politik yang sulit diselesaikan.

Gaza hari ini bukan hanya persoalan satu wilayah. Ia menjadi ujian terhadap kredibilitas sistem internasional: apakah dunia mampu melihat penderitaan manusia sebagai persoalan politik yang harus diselesaikan, bukan sekadar krisis kemanusiaan yang harus dikelola.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Lebanon dan Gaza sangat jelas. Peran sebuah bangsa dalam menjaga perdamaian tidak hanya diukur dari seberapa keras ia menyuarakan keprihatinan, tetapi dari seberapa besar kemampuannya menghadirkan solusi.

Pada akhirnya, perdamaian Timur Tengah tidak akan lahir hanya karena senjata berhenti berbicara. Ia akan lahir ketika manusia yang selama puluhan tahun hidup dalam ketakutan memperoleh sesuatu yang lebih mendasar: hak untuk hidup aman, memiliki masa depan, dan percaya bahwa sejarah mereka tidak akan selamanya ditulis oleh perang.

Read More

Lebanon Selatan, Negara Teluk, dan Gaza: Perebutan Arsitektur Baru Timur Tengah (Bagian-2)

Oleh: Idham Cholid,

Pemerhati Isu Palestina dan Timur Tengah

Pengantar

Konflik Timur Tengah saat ini memperlihatkan sebuah paradoks besar dalam politik internasional: dunia memiliki semakin banyak instrumen untuk menghentikan perang, tetapi semakin terbatas kemampuannya untuk menyelesaikan akar persoalan yang melahirkan konflik. Pengalaman hampir lima dekade misi UNIFIL di Lebanon menjadi contoh nyata bahwa keberadaan pasukan perdamaian mampu menjaga stabilitas keamanan, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan akan penyelesaian politik yang menyentuh persoalan mendasar.

Dari Lebanon hingga Gaza, konflik kawasan ini tidak lagi dapat dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri. Persaingan Israel, Iran, Hizbullah, dan Amerika Serikat telah berkembang menjadi bagian dari perebutan pengaruh mengenai masa depan arsitektur keamanan Timur Tengah. Dalam dinamika tersebut, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman muncul sebagai aktor penting yang berusaha menyeimbangkan kepentingan keamanan, ekonomi, serta tekanan politik dunia Arab terkait Palestina.

Masa depan Gaza menjadi ujian terbesar bagi komunitas internasional. Rekonstruksi fisik memang penting, tetapi pengalaman Lebanon menunjukkan bahwa pembangunan kembali tanpa penyelesaian politik hanya berisiko mengulang siklus kehancuran. Gaza bukan hanya persoalan bantuan kemanusiaan, melainkan persoalan hak politik, keamanan, dan masa depan sebuah bangsa.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki makna strategis. Keterlibatan Pasukan Garuda dalam UNIFIL, tradisi diplomasi perdamaian, hubungan historis dengan Palestina, serta posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memberikan ruang bagi Jakarta untuk memainkan peran yang lebih aktif. Namun peran tersebut membutuhkan pendekatan yang melampaui solidaritas moral, yaitu memperkuat kapasitas diplomasi, kajian kawasan, dan kemampuan menjadi jembatan antara berbagai kepentingan yang bersaing.

Penulis berpandangan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak dapat dibangun hanya dengan mengelola konflik. Perdamaian membutuhkan keberanian politik untuk menyelesaikan akar masalah yang selama ini dibiarkan. Pelajaran Lebanon bagi Gaza adalah bahwa dunia tidak boleh hanya hadir setelah kehancuran terjadi; dunia harus bekerja lebih serius untuk mencegah kehancuran berikutnya.

Lebanon Selatan: Ketika Konflik Lokal Menjadi Persaingan Regional

Untuk memahami mengapa Lebanon Selatan terus menjadi titik rawan Timur Tengah, konflik tersebut tidak dapat dibaca hanya sebagai persoalan hubungan antara Israel dan Hizbullah. Lebanon Selatan adalah ruang tempat berbagai kepentingan strategis bertemu: keamanan Israel, jaringan pengaruh Iran, kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, serta kelemahan struktural negara Lebanon sendiri.

Bagi Israel, wilayah perbatasan dengan Lebanon memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Trauma keamanan akibat serangan lintas batas, kemampuan rudal Hizbullah, dan pengalaman perang tahun 2006 membentuk persepsi bahwa Lebanon Selatan bukan sekadar wilayah geografis, melainkan bagian dari tantangan eksistensial terhadap keamanan nasional Israel. Karena itu, setiap perubahan keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut selalu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dan militer Israel.

Namun dari perspektif Iran, Hizbullah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar kelompok bersenjata di Lebanon. Hizbullah merupakan bagian dari jaringan pengaruh regional Iran yang sering disebut sebagai "poros perlawanan", sebuah jaringan politik dan keamanan yang terbentang dari Iran hingga Irak, Suriah, Lebanon, dan berbagai aktor lain di kawasan. Melalui jaringan tersebut, Iran berusaha mempertahankan posisi strategisnya tanpa harus selalu berhadapan secara langsung dengan lawan-lawannya.

Dalam analisis Prof. Mahjoob Zweiri, persaingan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat tidak semata-mata merupakan konflik militer, tetapi merupakan kompetisi mengenai bentuk tatanan regional yang akan muncul setelah perubahan besar di Timur Tengah. Pertanyaan utamanya bukan hanya siapa yang menang dalam satu pertempuran, tetapi siapa yang memiliki kemampuan membentuk aturan permainan baru di kawasan.

Pandangan tersebut menjelaskan mengapa konflik Timur Tengah sulit diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata. Setiap aktor memiliki persepsi ancaman yang berbeda. Israel melihat kebutuhan mempertahankan keamanan preventif, Iran melihat kebutuhan mempertahankan pengaruh strategis, sementara Amerika Serikat melihat pentingnya mempertahankan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan sekutunya.

Dalam kondisi seperti ini, gencatan senjata seringkali hanya menjadi penghentian sementara dari kompetisi yang lebih besar.

Negara Teluk dan Transformasi Politik Timur Tengah

Salah satu dimensi yang sering kurang mendapat perhatian dalam membaca konflik Lebanon dan Gaza adalah perubahan posisi negara-negara Teluk. Padahal, dalam dua dekade terakhir, negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Kuwait, dan Bahrain telah berkembang menjadi aktor penting dalam menentukan arah masa depan Timur Tengah.

Negara-negara Teluk berada dalam posisi yang sangat kompleks. Mereka adalah bagian dari dunia Arab dan memiliki hubungan historis serta emosional yang kuat terhadap isu Palestina, tetapi pada saat yang sama mereka juga memiliki kepentingan nasional yang berkaitan dengan keamanan, investasi, energi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Bagi Arab Saudi, perubahan lingkungan strategis Timur Tengah mendorong munculnya pendekatan yang lebih pragmatis. Riyadh tidak lagi hanya mengandalkan hubungan keamanan tradisional dengan Amerika Serikat, tetapi berusaha membangun ruang diplomasi yang lebih fleksibel. Normalisasi hubungan dengan Iran melalui mediasi Tiongkok menunjukkan bahwa Arab Saudi berupaya mengurangi risiko konflik langsung di kawasan sekaligus memperkuat agenda transformasi nasional melalui visi pembangunan jangka panjangnya.

Sementara itu, Qatar memiliki posisi yang berbeda. Negara kecil dengan pengaruh diplomatik yang besar ini memainkan peran unik sebagai mediator yang mampu menjaga komunikasi dengan berbagai pihak yang sulit berinteraksi secara langsung. Perannya dalam diplomasi Gaza menunjukkan bahwa ukuran negara tidak selalu menentukan pengaruh politik. Kapasitas mediasi, jaringan internasional, dan kemampuan menjaga hubungan dengan berbagai aktor dapat menjadi sumber kekuatan diplomatik.

Uni Emirat Arab mengambil jalur yang lebih pragmatis melalui penguatan hubungan ekonomi dan strategis dengan berbagai kekuatan global, termasuk hubungan normalisasi dengan Israel. Bagi Abu Dhabi, stabilitas kawasan merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan ambisi menjadi pusat perdagangan serta teknologi global. Namun pendekatan tersebut juga menghadapi tantangan karena persoalan Palestina tetap menjadi isu sensitif dalam opini publik Arab dan dunia Islam.

Oman, dengan tradisi diplomasi yang lebih tenang, memainkan peran penting sebagai jalur komunikasi antara pihak-pihak yang berseberangan. Sejarah politik luar negeri Oman menunjukkan bahwa negara tersebut sering memilih posisi sebagai fasilitator dialog dibandingkan menjadi bagian dari persaingan kekuatan.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Teluk tidak dapat dipahami hanya sebagai sekutu Amerika atau bagian dari dunia Arab. Mereka adalah aktor dengan kepentingan sendiri yang sedang berusaha menemukan posisi baru dalam tatanan internasional yang berubah.

Gaza dan Pertanyaan Besar Setelah Perang

Jika Lebanon memberikan pelajaran mengenai keterbatasan pasukan perdamaian internasional, maka Gaza memberikan pelajaran yang lebih mendasar mengenai keterbatasan pendekatan keamanan tanpa penyelesaian politik.

Perdebatan mengenai masa depan Gaza seringkali berfokus pada pertanyaan administratif: siapa yang akan mengelola wilayah tersebut, bagaimana keamanan dijamin, dan siapa yang akan membiayai rekonstruksi. Namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat Palestina akan memiliki masa depan politik yang memberikan legitimasi dan harapan.

Dalam kajian Dr. Muhsin Shaleh dari Pusat Zaitunah untuk Studi dan Konsultasi, persoalan Palestina tidak dapat direduksi menjadi persoalan kemanusiaan semata. Bantuan kemanusiaan sangat penting, tetapi tidak dapat menggantikan dimensi politik yang menjadi inti konflik.

Rekonstruksi Gaza membutuhkan dana besar, dan negara-negara Teluk kemungkinan akan menjadi salah satu aktor penting dalam proses tersebut. Namun pembangunan kembali bangunan dan infrastruktur tidak akan menghasilkan stabilitas jika tidak disertai dengan penyelesaian persoalan politik yang lebih mendalam.

Pengalaman berbagai konflik menunjukkan bahwa masyarakat dapat hidup di tengah pembangunan fisik, tetapi tetap berada dalam ketidakpastian apabila tidak memiliki keamanan politik dan hak menentukan masa depan.

Karena itu, masa depan Gaza bukan hanya persoalan siapa yang akan membangun kembali wilayah tersebut, tetapi juga apakah dunia internasional mampu menciptakan kondisi yang membuat kehancuran serupa tidak kembali terjadi.

Implikasi Strategis bagi Indonesia

Bagi Indonesia, perkembangan Lebanon dan Gaza harus dibaca bukan hanya sebagai persoalan solidaritas terhadap Palestina, tetapi sebagai bagian dari perubahan geopolitik global yang memiliki konsekuensi terhadap hubungan internasional Indonesia.

Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara lain: pengalaman panjang dalam misi perdamaian PBB, hubungan historis dengan Palestina, posisi sebagai negara Muslim terbesar, serta tradisi politik luar negeri yang menempatkan perdamaian dan keadilan internasional sebagai prinsip utama.

Namun modal tersebut perlu diterjemahkan menjadi strategi yang lebih aktif. Indonesia tidak cukup hanya menjadi suara moral dalam forum internasional. Indonesia perlu memperkuat kajian kawasan Timur Tengah, memperluas jaringan diplomasi dengan berbagai aktor regional termasuk negara Teluk, serta membangun kapasitas sebagai negara yang mampu menawarkan gagasan penyelesaian.

Dalam konteks ini, organisasi masyarakat Islam Indonesia memiliki peran penting. NU, Muhammadiyah, dan berbagai lembaga Islam lainnya memiliki jaringan sosial yang luas dan pengalaman panjang dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, serta diplomasi masyarakat sipil.

Solidaritas terhadap Palestina akan memiliki dampak yang lebih besar apabila diterjemahkan menjadi gerakan pengetahuan, bantuan kemanusiaan yang terorganisasi, pendidikan perdamaian, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas politik Timur Tengah.

Sebab Palestina terlalu penting untuk hanya dipahami melalui emosi, tetapi terlalu manusiawi untuk hanya dilihat melalui kalkulasi geopolitik.

(Bersambung ke bagian III:Dari Gaza Menuju Tata Dunia Baru: Pelajaran Timur Tengah bagi Diplomasi Indonesia dan Dunia Islam)

 

Read More

Dari Lebanon ke Gaza: Tantangan Diplomasi Perdamaian Indonesia (Bagian 1)

Oleh: Idham Cholid

Pemerhati Isu Palestina dan Timur Tengah

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan terbaru di Timur Tengah memperlihatkan sebuah paradoks besar dalam politik internasional: dunia semakin memiliki kemampuan untuk menghentikan eskalasi, tetapi semakin sulit menemukan formula untuk menyelesaikan akar konflik. Lebanon menjadi contoh paling jelas mengenai keterbatasan pendekatan keamanan internasional. Selama hampir lima dekade, misi UNIFIL Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik Lebanon-Israel berkembang menjadi perang terbuka yang lebih luas. Namun keberadaan pasukan perdamaian tidak pernah mampu menggantikan kebutuhan akan penyelesaian politik yang menyentuh persoalan mendasar.

Pengalaman Lebanon memberikan pelajaran penting ketika dunia memasuki perdebatan mengenai masa depan Gaza. Persoalan Gaza bukan hanya mengenai rekonstruksi wilayah yang hancur, tetapi mengenai masa depan politik Palestina, arsitektur keamanan Timur Tengah, dan perubahan keseimbangan kekuatan antara Amerika Serikat, Israel, Iran, serta negara-negara Teluk. Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai negara dengan tradisi diplomasi perdamaian dan posisi strategis di dunia Islam memiliki kepentingan untuk membaca dinamika Timur Tengah secara lebih mendalam, bukan hanya melalui solidaritas moral, tetapi melalui perspektif geopolitik yang matang.

Pendahuluan: Lebanon sebagai Cermin Keterbatasan Perdamaian Internasional

Ketika diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran mulai membuka ruang bagi kemungkinan penurunan eskalasi konflik regional, Lebanon kembali muncul sebagai pengingat bahwa Timur Tengah belum memasuki era perdamaian. Setiap peluang diplomasi di kawasan ini selalu membawa pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar penghentian tembakan: siapa yang akan menentukan konfigurasi keamanan baru, aktor mana yang memiliki legitimasi untuk mengatur masa depan wilayah konflik, dan apakah penyelesaian politik mampu mengejar kompleksitas persoalan yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

Lebanon Selatan menjadi salah satu contoh paling penting mengenai bagaimana konflik modern bekerja. Di wilayah tersebut, persoalan keamanan Israel bertemu dengan eksistensi Hizbullah sebagai aktor politik dan militer Lebanon, kepentingan strategis Iran di kawasan, serta kalkulasi Amerika Serikat dalam mempertahankan keseimbangan kekuatan Timur Tengah. Karena itu, setiap perkembangan di Lebanon tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menjadi bagian dari kompetisi regional yang lebih besar.

Dalam konteks inilah keberadaan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menjadi sangat penting untuk dipahami. UNIFIL bukan sekadar pasukan penjaga perdamaian biasa. Ia adalah simbol dari upaya komunitas internasional untuk mengelola sebuah konflik yang terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya melalui kekuatan militer, tetapi terlalu dalam untuk diselesaikan hanya melalui diplomasi formal.

Namun hampir lima dekade pengalaman UNIFIL juga menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar: apakah dunia sedang membangun perdamaian, atau hanya mengelola konflik agar tidak meledak?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa penghentian perang tidak selalu berarti terciptanya perdamaian. Gencatan senjata dapat menghentikan peluru, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan keamanan, identitas politik, klaim wilayah, maupun ketidakpercayaan antar aktor.

UNIFIL: Antara Keberhasilan Menahan Perang dan Kegagalan Menyelesaikan Konflik

Sejak dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1978, UNIFIL memiliki mandat utama untuk membantu menjaga stabilitas di Lebanon Selatan. Setelah perang Israel-Hizbullah tahun 2006, mandatnya diperkuat melalui Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB dengan tujuan menciptakan kondisi keamanan yang lebih stabil di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon-Israel.

Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, keterlibatan dalam UNIFIL merupakan bentuk nyata kontribusi terhadap perdamaian internasional. Pasukan Garuda Indonesia yang telah lama menjadi bagian dari misi tersebut membawa pesan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak hanya berbicara mengenai kepentingan nasional, tetapi juga mengenai tanggung jawab global sebagaimana tercermin dalam amanat konstitusi.

Namun pengalaman UNIFIL juga menunjukkan batas kemampuan pendekatan keamanan internasional. Kehadiran pasukan asing dapat menciptakan ruang bagi diplomasi, mengurangi kemungkinan benturan langsung, dan membangun mekanisme komunikasi antar pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, pasukan internasional tidak memiliki mandat untuk menyelesaikan pertanyaan politik yang menjadi akar konflik.

Di Lebanon Selatan, persoalan utama bukan hanya mengenai garis perbatasan atau pengawasan militer. Persoalannya adalah bagaimana mendefinisikan keamanan Israel, bagaimana posisi Hizbullah dalam negara Lebanon, bagaimana hubungan Iran dengan jaringan sekutunya di kawasan, serta bagaimana Amerika Serikat mempertahankan pengaruhnya dalam arsitektur keamanan Timur Tengah.

Dengan kata lain, UNIFIL menghadapi dilema klasik dalam hubungan internasional: keamanan dapat dipaksakan untuk sementara, tetapi legitimasi politik harus dibangun melalui kesepakatan.

(Bersambung ke Bagian II: Lebanon Selatan, Negara Teluk, dan Gaza: Perebutan Arsitektur Baru Timur Tengah)

Read More

Mengkaji Ulang Strategi AS di Timur Tengah: Kebangkitan Iran dan Bayang-bayang Ancaman Tiongkok

Oleh Hamid Bahrami

Dalam kompleksitas geopolitik global, serangan rudal baru-baru ini oleh Iran terhadap sasaran Israel menandai perubahan penting dalam paradigma keamanan Timur Tengah. Peristiwa ini, bukannya sebagai tindakan pencegahan, namun justru menandakan adanya keseimbangan keamanan baru di kawasan, yang sangat condong ke arah Iran. Pergeseran ini memerlukan penilaian ulang yang mendalam terhadap kebijakan luar negeri AS, khususnya mengingat tantangan strategis yang lebih luas yang ditimbulkan oleh meningkatnya kekuatan Tiongkok.

Serangan rudal Iran pada tanggal 14 April bukan sekadar serangan episodik di kawasan tersebut. Dia mewakili demonstrasi yang diperhitungkan atas peningkatan kemampuan militer Iran dan kesediaannya untuk secara langsung menghadapi kepentingan Israel. Tindakan ini secara efektif telah membatalkan kelayakan strategis koridor IMEC, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membangun zona ekonomi dan keamanan yang dapat melawan pengaruh Iran di samping ambisi regional Rusia dan Tiongkok. Dengan kegagalan koridor tersebut, Amerika berada di persimpangan jalan dan memerlukan pendekatan baru terhadap stabilitas regional dan prioritas strategis globalnya.

Teori politik internasional realis John Mearsheimer menawarkan sebuah lensa untuk melihat perkembangan ini. Menurut Mearsheimer, negara-negara pada dasarnya termotivasi oleh upaya mengejar kekuasaan di dunia yang anarkis, di mana negara-negara besar mau tidak mau bersaing untuk menjadi kekuatan yang dominan. AS, dalam pandangan Mearsheimer, harus fokus secara strategis untuk melawan pengaruh Tiongkok, pesaing AS yang paling tangguh di panggung global. Namun, keterlibatan Amerika di Timur Tengah, khususnya dukungan membabi buta terhadap aksi Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu, menunjukkan kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya dan fokus strategis secara signifikan.

Veto pemerintahan Biden baru-baru ini terhadap resolusi PBB yang mengakui status kenegaraan Palestina semakin menggambarkan kesalahan langkah ini. Tindakan ini, meskipun dimaksudkan untuk mendukung sekutunya, secara paradoks telah memperkuat posisi Iran di dunia Arab dan mengikis posisi AS di antara sekutu-sekutu tradisional Arabnya. Dengan terlihat memihak Israel tanpa syarat, AS melemahkan kredibilitas dan pengaruhnya di kawasan, dan secara tidak sengaja juga menguntungkan Rusia dan Tiongkok.

Sementara itu, Tiongkok telah memanfaatkan gangguan ini untuk memperkuat posisi ekonomi dan militernya secara global. Investasi strategisnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta perannya dalam menengahi pembicaraan antara Arab Saudi dan Iran, menunjukkan visi jangka panjang yang bertujuan untuk memposisikan diri sebagai kekuatan penstabil dan alternatif yang layak terhadap hegemoni AS. Saat AS melebarkan tenaganya ke dalam permasalahan di Timur Tengah, Tiongkok secara diam-diam meningkatkan pengaruh globalnya, khususnya di kawasan yang penting bagi kepentingan strategis AS, seperti Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik.

Mengingat realitas baru di lapangan, AS harus mengubah strateginya tidak hanya untuk mengatasi dampak langsung dari meningkatnya kekuatan Iran tetapi juga untuk memfokuskan kembali pada kawasan Indo-Pasifik, di mana tantangan nyata terhadap supremasi AS dari Tiongkok semakin besar. Pembentukan negara Palestina yang merdeka muncul sebagai komponen penting dari strategi ini. Langkah tersebut akan memiliki beberapa fungsi strategis: menenangkan sekutu AS di dunia Arab, melemahkan landasan ideologis kelompok seperti Hamas, dan mengurangi pengaruh Iran terhadap proksi regionalnya.

Selain itu, mengadvokasi kedaulatan Palestina sejalan dengan norma-norma internasional yang lebih luas dan dapat membantu memulihkan kredibilitas AS dalam hal hak asasi manusia dan resolusi konflik. Hal ini juga akan memberikan sinyal kepada sekutu dan musuh bahwa AS mampu mengadaptasi strateginya dalam menanggapi perubahan dinamika geopolitik, sehingga memperkuat posisinya dalam menegosiasikan perjanjian internasional lainnya, khususnya dalam kaitannya untuk membendung ambisi Tiongkok.

Oleh karena itu, AS harus mengkalibrasi ulang kebijakan luar negerinya agar tidak hanya mampu menavigasi kompleksitas di Timur Tengah namun juga mampu mengatasi tantangan sistemik yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Hal ini mencakup penarikan diri dari komitmen militer yang berlebihan dan, sebaliknya, memanfaatkan alat diplomatik dan ekonomi untuk menstabilkan wilayah-wilayah yang bergejolak. Pada saat yang sama, AS perlu memperkuat aliansi dan kemitraan di Indo-Pasifik, berinvestasi pada teknologi baru, dan meningkatkan kemampuan militernya untuk secara langsung melawan ekspansionisme Tiongkok.

Mengingat sikap kebijakan luar negeri Iran yang masih ambivalen, Amerika Serikat memiliki peluang penting untuk melibatkan Teheran dengan cara-cara yang berpotensi menyelaraskan kembali afiliasi regional dan aliansi globalnya. Menyadari perbedaan dan potensi fleksibilitas dalam hubungan luar negeri Iran, AS harus menjajaki semua jalur diplomatik untuk membujuk Iran agar menjauh dari pengaruh Tiongkok dan Rusia. Hal ini akan melibatkan pemanfaatan kebutuhan ekonomi Iran, masalah keamanan dan kebanggaan historis Iran terhadap kedaulatan dan pengaruh regionalnya, menghadirkan alternatif-alternatif yang lebih selaras dengan kepentingan strategis jangka panjang Iran dibandingkan yang mungkin ditawarkan oleh kemitraannya saat ini dengan Beijing dan Moskow.

Amerika berada pada momen penting di mana mereka harus memilih antara melanjutkan keterlibatannya yang memakan banyak biaya di medan pertempuran yang sia-sia seperti Timur Tengah dan Ukraina atau mengalihkan fokusnya untuk melawan manuver strategis Tiongkok. Pilihan ini tidak hanya akan menentukan hasil regional, namun juga kontur dinamika kekuatan global di masa depan. Jalan ke depan memerlukan pengakuan yang jernih terhadap realitas geopolitik baru dan kemauan yang berani untuk mengupayakan stabilitas strategis jangka panjang dibandingkan keuntungan taktis jangka pendek.

Namun demikian, AS tampaknya memilih untuk terus melakukan upaya yang memakan banyak biaya, sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap paket bantuan sebesar $95 miliar. Pendanaan ini terutama mendukung Ukraina dan Israel, dibandingkan mengadopsi strategi untuk membendung Tiongkok.

(Diterbitkan Middle East Monitor tanggal 22 April 2024, jam 16:00, referensi:

https://www.middleeastmonitor.com/20240422-reassessing-us-strategy-in-the-middle-east-the-rise-of-iran-and-the-overshadowed-threat-of-china/ , diterjemahkan menggunakan google translator dan di-proofreading oleh #Khalidmu)

Read More

Krisis Laut Merah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Global

Oleh Malik Muhammad Waleed Shehzad

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa perkembangan regional dan global, seperti perang di Gaza dan serangan Houthi di Laut Merah, telah mengubah iklim geopolitik di Timur Tengah. Setelah keluarnya AS dan masuknya Tiongkok ke kawasan Timur Tengah, diikuti dengan pemulihan hubungan Saudi-Iran pada Maret 2023, para analis Timur Tengah berharap bahwa kawasan tersebut telah memulai perjalanan menuju perdamaian dengan hasil yang optimistis. perekonomian global. Namun, terlepas dari semua hal tersebut, salah satu isu yang terus-menerus menjadi beban bagi sebagian besar pemimpin regional adalah perjuangan Palestina, yang berdampak pada papan catur regional di Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah terganggunya rantai pasokan global melalui Laut Merah.

Menyusul Kesepakatan Abraham pada tahun 2020, mantan Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa normalisasi bersejarah antara Israel dan negara-negara Arab akan mengakhiri “perpecahan dan konflik selama beberapa dekade”. Namun, situasi saat ini di Gaza dan Timur Tengah menunjukkan hal sebaliknya. Anggapan bodoh ini sebagian telah memicu konflik Hamas-Israel, yang diikuti oleh kekejaman tidak manusiawi yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF), yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 30.000 warga Palestina yang tidak bersalah, terutama anak-anak dan perempuan, per 9 Maret 2024. Terlepas dari sejarah dan sifat konfliknya, situasi saat ini mempunyai potensi tantangan dalam kaitannya dengan ekspansi regional. Dalam hal ini, indikator laten mulai terlihat di Lebanon Selatan dan Laut Merah.

Pada tanggal 2 Januari 2024, dugaan serangan pesawat tak berawak yang didukung Israel di Beirut, Lebanon, menewaskan pejabat senior Hamas Saleh Al-Arouri. Demikian pula di Laut Merah, AS mengumumkan koalisi angkatan laut yang terdiri dari 20 negara untuk menjaga perairan laut pada 19 Desember 2023. Pengumuman tersebut muncul sebagai tanggapan atas serangan Houthi yang berbasis di Yaman terhadap kapal kargo tujuan Israel dalam upaya untuk menunjukkan Solidaritas terhadap Palestina dan mendorong sekutu Barat Israel menekan Tel Aviv untuk mengakhiri kekejaman terhadap Palestina. Menyusul insiden tersebut, Iran mengirim kapal perang Alborz ke Laut Merah melalui selat strategis Bab El-Mandeb untuk melakukan tugas anti-pembajakan dan keselamatan rute pelayaran di perairan terbuka, yang telah dilakukan kapal-kapal tersebut sejak tahun 2009. Kehadiran angkatan laut Iran di perairan terbuka Laut Merah telah meningkatkan kepercayaan diri Houthi karena mereka tidak mundur dari tindakan mereka. Sebaliknya, mereka telah menetapkan AS dan Inggris sebagai “negara teroris”, sehingga menambah lapisan lain pada situasi regional yang sudah rumit.

Laut Merah menghubungkan Bab El-Mandeb di Teluk Aden dengan Terusan Suez dan mengelola hampir sepertiga kapal kargo kontainer global. Bab El-Mandeb terletak di antara Afrika dan Semenanjung Arab, dimana hampir 13 persen volume perdagangan internasional terjadi dan hampir 30 persen lalu lintas peti kemas dunia melintas. Namun, setelah pecahnya konflik, tingkat lalu lintas laut global dari Laut Merah telah menurun, dengan penurunan perdagangan global sebesar 1,3 persen pada bulan Desember 2023.

Penurunan arus lalu lintas laut yang signifikan ini telah memaksa raksasa kontainer untuk menangguhkan atau mengubah rute pelayaran mereka dan berlayar di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan – rute perdagangan yang relatif lebih panjang, mahal, dan memakan waktu. Tujuh dari sepuluh perusahaan pelayaran terbesar telah menangguhkan rute Laut Merah untuk kegiatan transportasi mereka, termasuk COSCO milik negara Tiongkok – perusahaan pelayaran terbesar keempat yang berkontribusi 11 persen terhadap perdagangan global.

Selain situasi yang berkembang di Laut Merah, waktu terjadinya konflik juga mengkhawatirkan. Saat ini, Terusan Panama – badan air produksi sepanjang 82 kilometer yang menghubungkan Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik – sedang menghadapi kekeringan ekstrim dan, oleh karena itu, membatasi pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan dagang. Demikian pula, dengan alasan meningkatnya ancaman serangan terhadap kapal dagang, berbagai perusahaan asuransi kelautan telah memperluas wilayah perairan paling berisiko di Laut Merah, meningkatkan asuransi risiko perang untuk pengiriman sebesar sepuluh kali lipat dari 0,7 persen nilai kapal menjadi 1 persen. Selain itu, tampaknya tidak ada indikasi penurunan eskalasi di wilayah tersebut pada saat ini, sehingga arus lalu lintas laut akan dialihkan dalam jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan. Sebelumnya, Maersk, pengangkut barang laut terbesar kedua, khawatir pengalihan dari rute Laut Merah dapat berlanjut hingga paruh kedua tahun 2024.

Sayangnya, situasi ini dapat berkontribusi terhadap inflasi global – terutama di sektor energi – yang memberikan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap konsumen lokal – terutama masyarakat Eropa. Hampir 40 persen perdagangan antara Asia dan Eropa terjadi melalui Laut Merah, dengan hampir 12 persen minyak dan 8 persen gas alam cair (LNG) melewati Terusan Suez. Sejak serangan yang dipimpin AS terhadap kelompok Houthi, harga minyak mentah telah meningkat sebesar 4 persen, diikuti oleh peningkatan tarif pengangkutan kapal kontainer dari $1.500 menjadi $4.000 – khususnya karena adanya tambahan jarak 6.500 kilometer dan tambahan $1 juta untuk biaya bahan bakar. Meskipun tarif peti kemas tidak terlalu dekat dengan tarif pada masa COVID-19, misalnya. $14,000, ancaman dampak konflik regional dapat mewujudkan lonjakan ini. Hal ini dapat meningkatkan harga produk-produk untuk keperluan dalam negeri di Eropa, yang sudah mahal mengingat perang Rusia-Ukraina dan sanksi yang dikenakan terhadap Moskow.

Demikian pula, banyak perusahaan AS dan Eropa yang menghentikan operasinya karena gangguan pada rantai pasokan global. Sebelumnya, Tesla – sebuah perusahaan otomotif multinasional – menghentikan sementara produksi kendaraan Model-Y di Grünheide, Jerman, dari 29 Januari hingga 11 Februari, karena tidak tersedianya suku cadang manufaktur. Namun, produksi dilanjutkan kembali setelah tanggal jatuh tempo karena rantai pasokan menjadi “utuh”.

Selain menghambat kelancaran arus lalu lintas laut dari Laut Merah, situasi tersebut juga membalikkan upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk menangani krisis kemanusiaan yang muncul di Yaman akibat perang saudara yang telah berlangsung selama sepuluh tahun. Pada tanggal 18 Januari 2024, AS mendesain ulang Houthi sebagai “Kelompok Teroris Global yang Ditunjuk Khusus” (SDGT) – hampir tiga tahun setelah mengeluarkan kelompok tersebut dari kategori yang sama untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan di Yaman. Langkah ini dilakukan pada saat Yaman sedang mengalami salah satu krisis kemanusiaan terburuk di kawasan, dengan hampir 21,6 juta orang – lebih dari separuh total penduduk – membutuhkan bantuan kemanusiaan. Tampaknya, alih-alih menekan Houthi atas tindakan mereka, tindakan AS tersebut justru akan memperburuk situasi di Yaman karena rancangan tersebut akan menciptakan hambatan bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke negara tersebut. Sebelumnya, mengutip situasi yang berkembang, Kementerian Luar Negeri Yaman di Sanaa memperingatkan warga AS dan Inggris yang bekerja di badan bantuan dan kemanusiaan PBB untuk mengungsi dari negara tersebut.

Meski demikian, bagi sektor perkeretaapian Asia dan Eropa, situasi di Laut Merah merupakan peluang untuk menghidupkan kembali jalur kereta api, khususnya Rusia, yang terbengkalai akibat sanksi Barat terhadap Moskow. Sebelumnya, DHL Jerman, sebuah perusahaan logistik dan pelayaran, mengalami peningkatan signifikan dalam permintaan layanan kereta api Rusia sebesar 40 persen. RailGate Europe juga mencatat peningkatan permintaan transportasi sebesar 25 hingga 35 persen, karena hanya dibutuhkan waktu 14 hingga 25 hari untuk mengirimkan kargo dari Tiongkok ke berbagai wilayah di Eropa.

Dinamika geopolitik yang kompleks di Timur Tengah menggarisbawahi rapuhnya stabilitas regional dan dampaknya yang luas terhadap perekonomian global. Pentingnya kerja sama internasional dan upaya diplomasi bersama untuk meredakan ketegangan, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan stabilitas tidak dapat dilebih-lebihkan dalam kondisi yang bergejolak ini. Hanya melalui dialog berkelanjutan, keterlibatan konstruktif, dan kerja sama multilateral, kawasan ini dapat bergerak menuju masa depan yang lebih damai dan sejahtera yang tidak hanya menguntungkan negara-negara Timur Tengah namun juga komunitas global secara keseluruhan.

Sumber: Middle East Monitor, 23 Maret 2024 jam 3:33 pm, referensi: 

https://www.middleeastmonitor.com/20240323-the-red-sea-crisis-and-its-impact-on-the-global-economy/)

Read More