Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Wishnu Try Utomo
14 Februari 2026 pukul 09.35 - Meskipun membangun reputasi global sebagai pembela hak-hak Palestina, Indonesia telah menyetujui konsesi Geothermal (Panas Bumi) di Halmahera, sebuah pulau berhutan di Indonesia bagian timur, yang melibatkan perusahaan yang menghujam di jantung ekonomi negara Zionis. Keputusan ini membawa dua risiko yang jelas. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina, dan kedua, mengekspos lingkungan yang rapuh terhadap tekanan industri yang lebih dalam. Ini bukan hanya kontradiksi kebijakan luar negeri. Ini adalah pilihan pembangunan dengan konsekuensi ekologis yang berkelanjutan.
Pada 8 Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan konsesi area kerja Geothermal (Panas Bumi) Telaga Ranu kepada PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai bagian dari dorongan nasional menuju target Emisi Nol Bersih 2060. Perluasan energi terbarukan diperlukan di negara yang masih bergantung pada batubara. Namun, urgensi tidak boleh menjadi alasan pengabaian keselarasan politik atau perlindungan lingkungan.
Halmahera sudah berada di bawah tekanan permintaan global yang meningkat. Kompleks nikel besar yang didukung terutama oleh Tiongkok telah mengubah sebagian pulau menjadi pusat pengolahan yang terkait dengan rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Investor yang terhubung dengan Jepang dan Korea Selatan telah membiayai pabrik peleburan, pembangkit listrik swasta, dan jaringan logistik untuk mengamankan akses mineral. Hilangnya hutan telah meningkat di zona industri. Perairan pesisir menghadapi tekanan yang meningkat. Masyarakat sedang menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang tiba-tiba.
Konsesi Geothermal (Panas Bumi) menambah jejak industri jangka panjang lainnya pada ekosistem yang sudah menyerap dampak kumulatif.
PT Ormat Geothermal Indonesia dikendalikan oleh Ormat Technologies, sebuah perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal negara Zionis. Pendapatan dan teknologi yang terkait dengan proyek tersebut akan beredar melalui sistem tersebut. Keterlibatan ekonomi pada skala ini membawa makna politik.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Zionis dan secara konsisten menyuarakan dukungan bagi Palestina menentukan nasib sendiri . Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan yang berakar di negara Zionis menciptakan kesenjangan kebijakan yang jelas. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan.
Risiko lingkungan bukanlah sekadar teori. Proyek-proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di tempat lain di Indonesia telah merusak ekosistem dan mengganggu masyarakat setempat.
Di Pembangkit Listrik Geothermal (Panas Bumi) Blawan Ijen, limbah dari sumur produksi dilaporkan masuk ke saluran drainase dan mencemari mata air Gending Waluh, sumber air utama bagi penduduk di Watu Capil, Kebon Jeruk, dan Margahayu. Penduduk setempat menggambarkan air minum yang rasanya tidak enak dan air mandi yang meninggalkan residu lengket di kulit. Banyak rumah tangga terpaksa mengangkut air dari desa-desa tetangga.
Kontaminasi kemudian menyebar ke mata air Sumber Macan di Curah Macan. Penduduk melaporkan sakit perut setelah mengonsumsi air tersebut dan meninggalkan sumber air itu. Beberapa keluarga mulai membeli air kemasan meskipun menambah beban keuangan. Keluhan masyarakat, menurut laporan setempat, hanya mendapat tanggapan terbatas.
Di Pulau Buru dekat Wapsalit, aktivitas eksplorasi dilaporkan mendorong penduduk asli masuk lebih dalam ke kawasan hutan karena takut dan ketidakpastian. Penduduk desa mengatakan mereka menerima penjelasan sangat sedikit tentang proyek atau risikonya. Pembangunan tanpa transparansi menempatkan masyarakat pada posisi rentan daripada berpartisipasi.
Insiden-insiden ini penting karena menunjukkan apa yang dapat terjadi ketika ekspansi Geothermal (Panas Bumi)melampaui pengawasan.
Halmahera terletak di zona ekologi Wallacea, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di Bumi. Pengeboran Geothermal (Panas Bumi)dapat mengganggu sistem air tanah yang mendukung pertanian dan perikanan. Pembangunan jalan membuka hutan yang masih utuh untuk ekstraksi lebih lanjut. Koridor transmisi memfragmentasi habitat. Begitu tekanan-tekanan ini bertemu, pembalikan keadaan menjadi tidak mungkin.
Energi terbarukan mengurangi emisi karbon. Namun, energi ini tidak menghilangkan biaya lingkungan. Di seluruh Indonesia, proyek Geothermal (Panas Bumi) telah memicu sengketa mengenai hak atas tanah, kompensasi, dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Masyarakat seringkali menanggung risiko lingkungan terlebih dahulu sambil menunggu bertahun-tahun untuk pertumbuhan yang dijanjikan.
Para pengamat juga mempertanyakan kecepatan tender Telaga Ranu dan ruang lingkup konsultasi publik yang terbatas. Wilayah perbatasan jarang memiliki kapasitas regulasi yang setara dengan skala investasi yang masuk. Transparansi dalam kondisi ini adalah perlindungan, bukan prosedur.
Risiko politik dan ekologis bertemu pada satu konsekuensi. Indonesia merusak integritasnya sendiri sekaligus merusak lingkungannya sendiri.
Selama beberapa dekade, Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara Zionis. Sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya. Menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tertanam dalam sistem ekonomi negara Zionis secara langsung bertentangan dengan identitas tersebut. Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah.
Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh tanah dan masyarakat Indonesia. Halmahera menanggung risiko industri baru. Hutan menghadapi fragmentasi lebih lanjut. Sistem air menghadapi potensi kontaminasi. Penduduk setempat menanggung konsekuensi pertama.
Ini bukan pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan. Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh tersebut pada tekanan ekologis tambahan.
Integritas dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis. Jika keduanya terkikis, kerusakan akan meluas melampaui satu proyek. Pemerintah harus menarik konsesi tersebut dan mewujudkan keputusan ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Melindungi Halmahera berarti melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya secara bersamaan.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Middle East Monitor.
—-
Diterjemahkan dari situs MEMO “Saving Halmahera Island in Indonesia from negara Zionisi investment” terbit 14 Februari 2026 diakses 15 Februari 2026 06:26 WIB https://www.middleeastmonitor.com/20260214-saving-halmahera-island-in-indonesia-from-negara Zionisi-investment/
0 komentar:
Posting Komentar