Dari Gaza Menuju Tata Dunia Baru: Pelajaran Timur Tengah bagi Diplomasi Indonesia dan Dunia Islam (Bagian 3)

Kunjungi versi ebook

Oleh: Idham Cholid

Pemerhati Isu Palestina dan Timur Tengah

Timur Tengah dan Perubahan Tatanan Global

Krisis yang berlangsung dari Lebanon hingga Gaza sesungguhnya memperlihatkan perubahan yang lebih besar daripada sekadar konflik antar aktor regional. Ia menunjukkan bahwa Timur Tengah sedang berada dalam fase transisi geopolitik, ketika struktur kekuasaan lama mengalami tekanan dan berbagai kekuatan baru berusaha menentukan arah masa depan kawasan.

Selama beberapa dekade, Amerika Serikat menjadi aktor eksternal paling dominan dalam membentuk arsitektur keamanan Timur Tengah. Kehadiran militer Amerika, jaringan aliansi dengan Israel dan negara-negara Teluk, serta pengaruh diplomatik Washington menjadi salah satu fondasi utama keseimbangan kawasan.

Namun perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pola tersebut mulai mengalami perubahan. Amerika Serikat masih menjadi kekuatan penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang mampu menentukan seluruh dinamika Timur Tengah. Munculnya Tiongkok sebagai mitra ekonomi strategis, meningkatnya diplomasi mandiri negara-negara Teluk, serta berkembangnya hubungan multipolar menunjukkan bahwa kawasan ini sedang bergerak menuju konfigurasi yang lebih kompleks.

Bagi negara-negara Timur Tengah, perubahan tersebut membuka peluang sekaligus menghadirkan tantangan. Mereka memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan politik luar negeri yang fleksibel, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi risiko persaingan kekuatan besar yang semakin meningkat.

Dalam konteks ini, konflik Lebanon dan Gaza menjadi lebih dari sekadar konflik lokal. Keduanya menjadi indikator mengenai bagaimana dunia baru sedang terbentuk dan bagaimana aktor-aktor regional berusaha menentukan posisi mereka dalam perubahan tersebut.

Dari Stabilitas Semu Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan

Salah satu pelajaran terbesar dari Timur Tengah adalah bahwa stabilitas dan perdamaian bukanlah konsep yang sama.

Stabilitas dapat tercipta melalui keseimbangan kekuatan, kontrol keamanan, atau pencegahan militer. Namun perdamaian membutuhkan sesuatu yang lebih dalam: legitimasi politik, keadilan, dan penyelesaian terhadap persoalan yang menjadi sumber konflik.

Pengalaman Lebanon menunjukkan bahwa sebuah wilayah dapat memiliki mekanisme keamanan internasional selama puluhan tahun, tetapi tetap menyimpan persoalan mendasar yang sewaktu-waktu dapat kembali meledak. Kehadiran UNIFIL berhasil menciptakan ruang antara perang dan perdamaian, tetapi tidak mampu menjawab pertanyaan politik mengenai masa depan Lebanon Selatan.

Gaza menghadirkan persoalan yang lebih kompleks. Setelah kehancuran besar, dunia kembali menghadapi pertanyaan yang sama: apakah komunitas internasional akan kembali menggunakan pendekatan lama, yaitu membangun kembali setelah perang, atau berani membangun mekanisme politik yang mencegah perang berulang?

Rekonstruksi tanpa penyelesaian politik berisiko menjadikan Gaza hanya sebagai siklus berulang antara kehancuran dan pembangunan kembali. Masyarakat internasional tidak dapat terus memperlakukan penderitaan manusia sebagai konsekuensi yang harus dikelola setelah konflik terjadi.

Indonesia dan Diplomasi Perdamaian Abad ke-21

Dalam perubahan geopolitik tersebut, Indonesia memiliki posisi yang unik. Indonesia bukan kekuatan militer utama di Timur Tengah dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam perebutan pengaruh kawasan. Namun justru karena posisi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai aktor yang dipercaya oleh berbagai pihak.

Tradisi politik luar negeri Indonesia yang menekankan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan memberikan modal diplomasi yang penting. Pengalaman panjang Pasukan Garuda dalam berbagai misi perdamaian PBB, termasuk UNIFIL di Lebanon, memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak nyata dalam diplomasi keamanan internasional.

Namun tantangan masa depan membutuhkan pendekatan yang lebih maju. Diplomasi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan politik atau posisi moral. Indonesia perlu membangun kapasitas sebagai middle power yang mampu menghasilkan gagasan, mempertemukan kepentingan, dan menawarkan perspektif alternatif dalam penyelesaian konflik.

Dalam isu Palestina, Indonesia memiliki legitimasi moral yang kuat. Tetapi legitimasi moral harus diperkuat dengan pemahaman strategis mengenai bagaimana Timur Tengah bekerja: bagaimana Iran menghitung kepentingannya, bagaimana Israel memahami keamanannya, bagaimana negara Teluk menentukan arah kebijakan, dan bagaimana Amerika Serikat mempertahankan pengaruhnya.

Diplomasi yang efektif bukan berarti meninggalkan prinsip, tetapi memahami realitas agar prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi pengaruh nyata.

Peran Organisasi Islam Indonesia: Dari Solidaritas Menuju Kapasitas Strategis

Bagi organisasi masyarakat Islam Indonesia, perkembangan Timur Tengah juga menghadirkan tantangan baru.

Solidaritas terhadap Palestina merupakan bagian dari kepedulian kemanusiaan dan nilai keagamaan yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Namun dalam konteks geopolitik modern, solidaritas membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar respons emosional terhadap setiap perkembangan konflik.

Organisasi Islam Indonesia memiliki kekuatan yang besar melalui jaringan pendidikan, lembaga kemanusiaan, pusat kajian, dan hubungan sosial yang luas. Kekuatan tersebut dapat diarahkan untuk membangun pemahaman publik yang lebih matang mengenai Timur Tengah, termasuk memahami bahwa konflik kawasan tersebut melibatkan sejarah panjang, kepentingan negara, dan persaingan kekuatan internasional.

Dunia Islam membutuhkan bukan hanya suara yang kuat, tetapi juga pengetahuan yang kuat.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu pusat kajian Islam dan geopolitik Timur Tengah yang mampu mempertemukan dimensi moral dengan analisis strategis. Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada simpati, tetapi berkembang menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.

Penutup: Ketika Dunia Tidak Cukup Hanya Menghentikan Perang

Dari Lebanon hingga Gaza, sejarah Timur Tengah mengajarkan bahwa perang tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi persoalan yang tidak diselesaikan: ketidakamanan, ketidakadilan politik, perebutan pengaruh, dan kegagalan komunitas internasional menemukan formula perdamaian yang memiliki legitimasi.

UNIFIL telah menunjukkan nilai penting kehadiran internasional dalam menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi kehancuran yang lebih besar. Namun pengalaman Lebanon juga menunjukkan batas pendekatan yang hanya berfokus pada pengelolaan keamanan.

Dunia tidak dapat terus-menerus datang setelah tragedi terjadi untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Perdamaian yang sejati membutuhkan keberanian untuk melihat akar masalah, bahkan ketika akar tersebut berkaitan dengan kepentingan politik yang sulit diselesaikan.

Gaza hari ini bukan hanya persoalan satu wilayah. Ia menjadi ujian terhadap kredibilitas sistem internasional: apakah dunia mampu melihat penderitaan manusia sebagai persoalan politik yang harus diselesaikan, bukan sekadar krisis kemanusiaan yang harus dikelola.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Lebanon dan Gaza sangat jelas. Peran sebuah bangsa dalam menjaga perdamaian tidak hanya diukur dari seberapa keras ia menyuarakan keprihatinan, tetapi dari seberapa besar kemampuannya menghadirkan solusi.

Pada akhirnya, perdamaian Timur Tengah tidak akan lahir hanya karena senjata berhenti berbicara. Ia akan lahir ketika manusia yang selama puluhan tahun hidup dalam ketakutan memperoleh sesuatu yang lebih mendasar: hak untuk hidup aman, memiliki masa depan, dan percaya bahwa sejarah mereka tidak akan selamanya ditulis oleh perang.

Read More

Dari Lebanon ke Gaza: Tantangan Diplomasi Perdamaian Indonesia (Bagian 1)

Oleh: Idham Cholid

Pemerhati Isu Palestina dan Timur Tengah

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan terbaru di Timur Tengah memperlihatkan sebuah paradoks besar dalam politik internasional: dunia semakin memiliki kemampuan untuk menghentikan eskalasi, tetapi semakin sulit menemukan formula untuk menyelesaikan akar konflik. Lebanon menjadi contoh paling jelas mengenai keterbatasan pendekatan keamanan internasional. Selama hampir lima dekade, misi UNIFIL Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik Lebanon-Israel berkembang menjadi perang terbuka yang lebih luas. Namun keberadaan pasukan perdamaian tidak pernah mampu menggantikan kebutuhan akan penyelesaian politik yang menyentuh persoalan mendasar.

Pengalaman Lebanon memberikan pelajaran penting ketika dunia memasuki perdebatan mengenai masa depan Gaza. Persoalan Gaza bukan hanya mengenai rekonstruksi wilayah yang hancur, tetapi mengenai masa depan politik Palestina, arsitektur keamanan Timur Tengah, dan perubahan keseimbangan kekuatan antara Amerika Serikat, Israel, Iran, serta negara-negara Teluk. Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai negara dengan tradisi diplomasi perdamaian dan posisi strategis di dunia Islam memiliki kepentingan untuk membaca dinamika Timur Tengah secara lebih mendalam, bukan hanya melalui solidaritas moral, tetapi melalui perspektif geopolitik yang matang.

Pendahuluan: Lebanon sebagai Cermin Keterbatasan Perdamaian Internasional

Ketika diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran mulai membuka ruang bagi kemungkinan penurunan eskalasi konflik regional, Lebanon kembali muncul sebagai pengingat bahwa Timur Tengah belum memasuki era perdamaian. Setiap peluang diplomasi di kawasan ini selalu membawa pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar penghentian tembakan: siapa yang akan menentukan konfigurasi keamanan baru, aktor mana yang memiliki legitimasi untuk mengatur masa depan wilayah konflik, dan apakah penyelesaian politik mampu mengejar kompleksitas persoalan yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

Lebanon Selatan menjadi salah satu contoh paling penting mengenai bagaimana konflik modern bekerja. Di wilayah tersebut, persoalan keamanan Israel bertemu dengan eksistensi Hizbullah sebagai aktor politik dan militer Lebanon, kepentingan strategis Iran di kawasan, serta kalkulasi Amerika Serikat dalam mempertahankan keseimbangan kekuatan Timur Tengah. Karena itu, setiap perkembangan di Lebanon tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menjadi bagian dari kompetisi regional yang lebih besar.

Dalam konteks inilah keberadaan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menjadi sangat penting untuk dipahami. UNIFIL bukan sekadar pasukan penjaga perdamaian biasa. Ia adalah simbol dari upaya komunitas internasional untuk mengelola sebuah konflik yang terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya melalui kekuatan militer, tetapi terlalu dalam untuk diselesaikan hanya melalui diplomasi formal.

Namun hampir lima dekade pengalaman UNIFIL juga menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar: apakah dunia sedang membangun perdamaian, atau hanya mengelola konflik agar tidak meledak?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa penghentian perang tidak selalu berarti terciptanya perdamaian. Gencatan senjata dapat menghentikan peluru, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan keamanan, identitas politik, klaim wilayah, maupun ketidakpercayaan antar aktor.

UNIFIL: Antara Keberhasilan Menahan Perang dan Kegagalan Menyelesaikan Konflik

Sejak dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1978, UNIFIL memiliki mandat utama untuk membantu menjaga stabilitas di Lebanon Selatan. Setelah perang Israel-Hizbullah tahun 2006, mandatnya diperkuat melalui Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB dengan tujuan menciptakan kondisi keamanan yang lebih stabil di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon-Israel.

Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, keterlibatan dalam UNIFIL merupakan bentuk nyata kontribusi terhadap perdamaian internasional. Pasukan Garuda Indonesia yang telah lama menjadi bagian dari misi tersebut membawa pesan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak hanya berbicara mengenai kepentingan nasional, tetapi juga mengenai tanggung jawab global sebagaimana tercermin dalam amanat konstitusi.

Namun pengalaman UNIFIL juga menunjukkan batas kemampuan pendekatan keamanan internasional. Kehadiran pasukan asing dapat menciptakan ruang bagi diplomasi, mengurangi kemungkinan benturan langsung, dan membangun mekanisme komunikasi antar pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, pasukan internasional tidak memiliki mandat untuk menyelesaikan pertanyaan politik yang menjadi akar konflik.

Di Lebanon Selatan, persoalan utama bukan hanya mengenai garis perbatasan atau pengawasan militer. Persoalannya adalah bagaimana mendefinisikan keamanan Israel, bagaimana posisi Hizbullah dalam negara Lebanon, bagaimana hubungan Iran dengan jaringan sekutunya di kawasan, serta bagaimana Amerika Serikat mempertahankan pengaruhnya dalam arsitektur keamanan Timur Tengah.

Dengan kata lain, UNIFIL menghadapi dilema klasik dalam hubungan internasional: keamanan dapat dipaksakan untuk sementara, tetapi legitimasi politik harus dibangun melalui kesepakatan.

(Bersambung ke Bagian II: Lebanon Selatan, Negara Teluk, dan Gaza: Perebutan Arsitektur Baru Timur Tengah)

Read More

Refleksi Muharram: Pelajaran Palestina, Gaza, dan Lebanon bagi Indonesia

Oleh: Idham Cholid, MA. Pemerhati Isu Palestina dan Timur Tengah

"Tulisan ini lahir ketika matahari telah berada di titik tertingginya pada 1 Muharram 1448 H, sebuah hari yang kembali mengingatkan kita bahwa perjalanan sejarah manusia selalu ditentukan oleh keberanian untuk berubah."

Memasuki tahun baru Hijriah bukan sekadar pergantian angka dalam kalender Islam, tetapi sebuah pengingat bahwa perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari keberanian melakukan transformasi. Hijrah Nabi Muhammad ﷺ bukan hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, melainkan sebuah strategi membangun masyarakat baru, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan menciptakan fondasi peradaban.

Hijrah mengajarkan bahwa sebuah bangsa tidak akan bangkit hanya dengan keberanian menghadapi tekanan, tetapi juga dengan kemampuan membaca zaman, membangun strategi, dan menciptakan kekuatan yang berkelanjutan. Dalam sejarah, bangsa-bangsa besar tidak hanya memenangkan pertempuran melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kemampuan membangun gagasan, mempengaruhi persepsi, dan mempertahankan identitasnya.

Dalam konteks hari ini, tragedi Palestina, Gaza, dan dinamika Lebanon menjadi cermin tentang bagaimana sebuah bangsa menghadapi ujian sejarah. Palestina menunjukkan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer atau sumber daya material, tetapi juga oleh ketahanan nasional (National Resilience): kemampuan sebuah masyarakat mempertahankan identitas, menjaga persatuan, dan tetap memiliki visi masa depan di tengah tekanan yang panjang.

Peristiwa Gaza juga memperlihatkan bahwa konflik modern telah mengalami perubahan bentuk. Perang tidak lagi hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga berlangsung dalam ruang informasi, media, diplomasi, dan opini publik global. Inilah yang disebut sebagai perang narasi (Narrative Warfare), yaitu pertarungan untuk membangun persepsi dunia mengenai siapa yang memiliki legitimasi, siapa yang dianggap mewakili keadilan, dan bagaimana sebuah konflik dipahami oleh masyarakat internasional.

Dalam era digital, sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki kekuatan fisik. Ia juga harus mampu menjelaskan dirinya kepada dunia. Narasi yang kuat dapat membangun dukungan internasional, sementara kegagalan mengelola narasi dapat menyebabkan sebuah bangsa kehilangan pengaruh meskipun memiliki sejarah dan legitimasi yang panjang.

Karena itu, Gaza mengajarkan bahwa perjuangan modern tidak hanya membutuhkan kemampuan pertahanan, tetapi juga kemampuan menjalankan diplomasi publik (public diplomacy). Diplomasi tidak lagi hanya dilakukan melalui meja perundingan antarnegara, tetapi juga melalui komunikasi global, budaya, pendidikan, media, dan kemampuan menyampaikan nilai-nilai yang dapat diterima masyarakat dunia.

Namun, pelajaran terbesar dari berbagai krisis tersebut bukan hanya tentang bagaimana menghadapi tekanan eksternal, melainkan bagaimana membangun kekuatan dari dalam. Sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki semangat perjuangan, tetapi juga membutuhkan pendidikan yang kuat, ekonomi yang mandiri, teknologi yang maju, dan institusi yang kokoh.

Di sinilah konsep kekuatan lunak (soft power) menjadi semakin penting. Dalam dunia modern, pengaruh sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya, tetapi juga oleh kualitas budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi, diplomasi, dan nilai-nilai yang mampu menarik perhatian dunia. Negara yang memiliki soft power kuat dapat membangun pengaruh tanpa harus menggunakan tekanan.

Pesan ini sangat relevan bagi Indonesia. Bangsa ini memang tidak menghadapi konflik seperti Palestina atau Lebanon, tetapi Indonesia menghadapi tantangan strategis yang menentukan masa depannya: polarisasi sosial-politik, kesenjangan ekonomi, lemahnya budaya inovasi, serta tantangan menjaga identitas bangsa di tengah persaingan global.

Indonesia memiliki modal besar untuk membangun kekuatan lunaknya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, demokrasi besar, kekayaan budaya, dan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki peluang menjadi jembatan antara dunia Islam dan dunia internasional. Namun peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila Indonesia memiliki kapasitas nyata dalam pendidikan, teknologi, ekonomi, dan diplomasi.

Dari Palestina kita belajar pentingnya menjaga jati diri bangsa dan membangun ketahanan nasional. Dari Gaza kita belajar bahwa kekuatan modern tidak hanya berasal dari sumber daya alam atau jumlah penduduk, tetapi dari kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan narasi global. Dari Lebanon kita belajar bahwa kekuatan politik harus berjalan bersama institusi negara yang kuat, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Makna hijrah bagi Indonesia hari ini adalah melakukan perubahan cara berpikir: dari perpecahan menuju persatuan, dari konsumsi menuju produktivitas, dari ketergantungan menuju kemandirian, dan dari reaksi sesaat menuju strategi jangka panjang.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan penting dunia. Namun, kebangkitan itu tidak akan lahir hanya dari kebanggaan terhadap masa lalu atau besarnya jumlah penduduk. Kebangkitan membutuhkan manusia yang unggul, kepemimpinan yang visioner, masyarakat yang bersatu, serta kemampuan membangun peradaban yang memiliki daya pengaruh global.

Karena itu, Muharram seharusnya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri: apakah kita hanya menjadi bangsa yang menyaksikan perubahan dunia, atau menjadi bangsa yang mampu menciptakan perubahan?

Sebab pada akhirnya, hijrah bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu yang lama, tetapi tentang keberanian membangun sesuatu yang lebih baik. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah mengalami krisis, melainkan bangsa yang mampu menjadikan krisis sebagai jalan menuju kebangkitan.

Hijrah terbesar Indonesia hari ini adalah membangun ketahanan nasional yang kuat, narasi yang bermartabat, diplomasi yang aktif, dan kekuatan lunak yang mampu membawa pengaruh positif bagi dunia.

Read More

Menyelamatkan Pulau Halmahera dari Investasi Negara Zionis

 Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Wishnu Try Utomo

14 Februari 2026 pukul 09.35 - Meskipun membangun reputasi global sebagai pembela hak-hak Palestina, Indonesia telah menyetujui konsesi Geothermal (Panas Bumi) di Halmahera, sebuah pulau berhutan di Indonesia bagian timur, yang melibatkan perusahaan yang menghujam di jantung ekonomi negara Zionis. Keputusan ini membawa dua risiko yang jelas. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina, dan kedua, mengekspos lingkungan yang rapuh terhadap tekanan industri yang lebih dalam. Ini bukan hanya kontradiksi kebijakan luar negeri. Ini adalah pilihan pembangunan dengan konsekuensi ekologis yang berkelanjutan.

Pada 8 Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan konsesi area kerja Geothermal (Panas Bumi) Telaga Ranu kepada PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai bagian dari dorongan nasional menuju target Emisi Nol Bersih 2060. Perluasan energi terbarukan diperlukan di negara yang masih bergantung pada batubara. Namun, urgensi tidak boleh menjadi alasan pengabaian keselarasan politik atau perlindungan lingkungan.

Halmahera sudah berada di bawah tekanan permintaan global yang meningkat. Kompleks nikel besar yang didukung terutama oleh Tiongkok telah mengubah sebagian pulau menjadi pusat pengolahan yang terkait dengan rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Investor yang terhubung dengan Jepang dan Korea Selatan telah membiayai pabrik peleburan, pembangkit listrik swasta, dan jaringan logistik untuk mengamankan akses mineral. Hilangnya hutan telah meningkat di zona industri. Perairan pesisir menghadapi tekanan yang meningkat. Masyarakat sedang menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang tiba-tiba.

Konsesi Geothermal (Panas Bumi) menambah jejak industri jangka panjang lainnya pada ekosistem yang sudah menyerap dampak kumulatif.

PT Ormat Geothermal Indonesia dikendalikan oleh Ormat Technologies, sebuah perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal negara Zionis. Pendapatan dan teknologi yang terkait dengan proyek tersebut akan beredar melalui sistem tersebut. Keterlibatan ekonomi pada skala ini membawa makna politik.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Zionis dan secara konsisten menyuarakan dukungan bagi Palestina menentukan nasib sendiri . Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan yang berakar di negara Zionis menciptakan kesenjangan kebijakan yang jelas. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan.

Risiko lingkungan bukanlah sekadar teori. Proyek-proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di tempat lain di Indonesia telah merusak ekosistem dan mengganggu masyarakat setempat.

Di Pembangkit Listrik Geothermal (Panas Bumi) Blawan Ijen, limbah dari sumur produksi dilaporkan masuk ke saluran drainase dan mencemari mata air Gending Waluh, sumber air utama bagi penduduk di Watu Capil, Kebon Jeruk, dan Margahayu. Penduduk setempat menggambarkan air minum yang rasanya tidak enak dan air mandi yang meninggalkan residu lengket di kulit. Banyak rumah tangga terpaksa mengangkut air dari desa-desa tetangga.

Kontaminasi kemudian menyebar ke mata air Sumber Macan di Curah Macan. Penduduk melaporkan sakit perut setelah mengonsumsi air tersebut dan meninggalkan sumber air itu. Beberapa keluarga mulai membeli air kemasan meskipun menambah beban keuangan. Keluhan masyarakat, menurut laporan setempat, hanya mendapat tanggapan terbatas.

Di Pulau Buru dekat Wapsalit, aktivitas eksplorasi dilaporkan mendorong penduduk asli masuk lebih dalam ke kawasan hutan karena takut dan ketidakpastian. Penduduk desa mengatakan mereka menerima penjelasan sangat sedikit tentang proyek atau risikonya. Pembangunan tanpa transparansi menempatkan masyarakat pada posisi rentan daripada berpartisipasi.

Insiden-insiden ini penting karena menunjukkan apa yang dapat terjadi ketika ekspansi Geothermal (Panas Bumi)melampaui pengawasan.

Halmahera terletak di zona ekologi Wallacea, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di Bumi. Pengeboran Geothermal (Panas Bumi)dapat mengganggu sistem air tanah yang mendukung pertanian dan perikanan. Pembangunan jalan membuka hutan yang masih utuh untuk ekstraksi lebih lanjut. Koridor transmisi memfragmentasi habitat. Begitu tekanan-tekanan ini bertemu, pembalikan keadaan menjadi tidak mungkin.

Energi terbarukan mengurangi emisi karbon. Namun, energi ini tidak menghilangkan biaya lingkungan. Di seluruh Indonesia, proyek Geothermal (Panas Bumi) telah memicu sengketa mengenai hak atas tanah, kompensasi, dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Masyarakat seringkali menanggung risiko lingkungan terlebih dahulu sambil menunggu bertahun-tahun untuk pertumbuhan yang dijanjikan.

Para pengamat juga mempertanyakan kecepatan tender Telaga Ranu dan ruang lingkup konsultasi publik yang terbatas. Wilayah perbatasan jarang memiliki kapasitas regulasi yang setara dengan skala investasi yang masuk. Transparansi dalam kondisi ini adalah perlindungan, bukan prosedur.

Risiko politik dan ekologis bertemu pada satu konsekuensi. Indonesia merusak integritasnya sendiri sekaligus merusak lingkungannya sendiri.

Selama beberapa dekade, Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara Zionis. Sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya. Menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tertanam dalam sistem ekonomi negara Zionis secara langsung bertentangan dengan identitas tersebut. Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah.

Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh tanah dan masyarakat Indonesia. Halmahera menanggung risiko industri baru. Hutan menghadapi fragmentasi lebih lanjut. Sistem air menghadapi potensi kontaminasi. Penduduk setempat menanggung konsekuensi pertama.

Ini bukan pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan. Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh tersebut pada tekanan ekologis tambahan.

Integritas dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis. Jika keduanya terkikis, kerusakan akan meluas melampaui satu proyek. Pemerintah harus menarik konsesi tersebut dan mewujudkan keputusan ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Melindungi Halmahera berarti melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya secara bersamaan.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Middle East Monitor.

—-

Diterjemahkan dari situs MEMO “Saving Halmahera Island in Indonesia from negara Zionisi investment” terbit 14 Februari 2026 diakses 15 Februari 2026 06:26 WIB  https://www.middleeastmonitor.com/20260214-saving-halmahera-island-in-indonesia-from-negara Zionisi-investment/

Read More

Radio Negara Zionis: Persiapan Dimulai Bagi Kedatangan Ribuan Pasukan Indonesia di Gaza

 10/2/2026 Terakhir diperbarui: 03:21 (Waktu Mekah)

Lembaga Penyiaran Negara Zionis melaporkan bahwa persiapan telah dimulai bagi kedatangan ribuan pasukan Indonesia di Jalur Gaza untuk bertugas sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional yang termasuk dalam rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang negara Zionis di Gaza.

Dalam laporan kemarin, Senin, Lembaga Penyiaran negara Zionis menyatakan bahwa "persiapan telah dimulai di lapangan untuk menampung pasukan Indonesia di Gaza, yang akan diintegrasikan ke dalam pasukan stabilisasi internasional." Disebutkan bahwa belum ada tanggal pasti untuk kedatangan pasukan tersebut, tetapi pasukan asing pertama yang diharapkan tiba di Gaza adalah dari Indonesia.

Lembaga penyiaran itu menjelaskan bahwa sebuah area di Jalur Gaza selatan, antara kota Rafah dan Khan Younis, telah disiapkan untuk menerima pasukan Indonesia.

Lembaga penyiaran itu mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa area yang ditunjuk "sudah siap," tetapi proses persiapan bangunan dan akomodasi di sana "akan memakan waktu beberapa pekan."

Ia menambahkan, "Jumlah pasukan Indonesia diperkirakan mencapai beberapa ribu, dan diskusi sudah berlangsung dengan Jakarta mengenai rencana awal pengerahan pasukan Indonesia dan bagaimana mereka akan dikirim ke Gaza."

Belum ada komentar langsung dari Indonesia atau pasukan penjaga perdamaian PBB mengenai laporan negara Zionis tersebut.

Pasukan penjaga perdamaian PBB bertanggung jawab atas operasi keamanan di Gaza, perlucutan senjata, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi ke Jalur Gaza.

Langkah ini merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang diadopsi pada 17 November 2015.

Pada 16 Januari, Gedung Putih mengumumkan adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Perjanjian gencatan senjata, yang berlaku sejak 10 Oktober 2015, mengakhiri perang genosida selama dua tahun yang mengakibatkan lebih dari 72.000 syahid warga Palestina dan lebih dari 171.000 luka-luka, serta kerusakan luas yang memengaruhi sekitar 90% infrastruktur sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi sekitar $70 miliar.

Sumber: Al Jazeera + Anadolu Agency

—

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “الإذاعة الإسرائيلية: بدء الاستعدادات لوصول آلاف الجنود الإندونيسيين لغزة” terbit 10 Februari 2026 diakses 10 Februari 2026 12:07  https://www.aljazeera.net/news/2026/2/10/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

Read More

Indonesia dan Italia akan Kirim Pasukan ke Gaza dengan Syarat Ketat

17 Desember 2025 pukul 09.38

Indonesia dan Italia pada prinsipnya telah menyetujui untuk mengirim pasukan ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang diusulkan di Jalur Gaza, dengan syarat tidak ada kontak langsung dengan Ham45, demikian menurut laporan surat kabar negara Zionis, Israel Today, pada hari Selasa.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa para pejabat AS akan mengadakan konferensi di ibu kota Qatar, Doha, dengan partisipasi negara-negara yang bersedia membantu mendirikan pasukan tersebut. Namun, selain Italia dan Indonesia, sebagian besar negara lain tidak siap bergabung kecuali Ham45 terlebih dahulu dilucuti senjatanya.

Hal ini terjadi meskipun lebih dari 24 negara berpartisipasi di markas internasional di Kiryat Gat, negara Zionis bagian selatan, yang mengawasi gencatan senjata dan sedang mempersiapkan pengerahan pasukan baru.

Turki telah mengumumkan kesiapannya untuk mengerahkan pasukan, tetapi negara keberatan. Untuk saat ini, pasukan Turki diperkirakan hanya akan berpartisipasi dalam fase ketiga rencana Trump, fase rekonstruksi, dan tanpa tentara bersenjata.

Selain itu, ada pasukan Palestina yang terdiri dari beberapa ratus tentara yang dilatih di Mesir, yang juga termasuk dalam daftar pasukan potensial. Namun, menurut surat kabar tersebut, negara Zionis saat ini menentang masuknya pasukan Palestina karena mereka memiliki afiliasi kepada Otoritas Palestina.

Surat kabar itu mengatakan bahwa informasi yang tersedia menunjukkan bahwa, pada fase pertama pengerahan, pasukan hanya akan ditempatkan di daerah-daerah yang berada di bawah kendali negara Zionis di Jalur Gaza selatan. Awalnya, mereka akan ditempatkan di satu lokasi yang sedang dibangun di Rafah, dengan beberapa pangkalan lain menyusul, semuanya terletak di daerah-daerah yang berada di bawah kendali negara Zionis.

Sumber situs MEMO “Italy, Indonesia to send forces to Gaza under strict conditions” terbit December 17, 2025  9:38 pagi, diakses 17/12/2025 18:02 WIB https://www.middleeastmonitor.com/20251217-italy-indonesia-to-send-forces-to-gaza-under-strict-conditions/

Read More

Agenda Utama Kunjungan Presiden Indonesia ke Qatar: Isu Palestina dan Kerja Sama Ekonomi

 Agenda Utama Kunjungan Presiden Indonesia ke Qatar:

Isu Palestina dan Kerja Sama Ekonomi 

Oleh: Ahmad Ridha

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman (Qatar News Agency)

Aljazeera Net - Tanggal 13 April 2025

Doha - Dalam apa yang digambarkan sebagai situasi  luar biasa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Qatar, Doha, dari Kairo. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas hubungan bilateral dan berbagai masalah politik, ekonomi, dan budaya.

Kunjungan ini terjadi di tengah perkembangan regional dan internasional yang pesat, sehingga memberinya dimensi strategis, terutama karena mempertemukan dua negara yang memainkan peran penting dalam konteks regional dan internasional masing-masing. Hal ini juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi pada isu-isu utama, memajukan kerja sama ekonomi ke cakrawala yang lebih luas, dan mengeksplorasi investasi serta pertukaran perdagangan antara kedua negara.

Kunjungan tersebut menyaksikan penandatanganan beberapa perjanjian dan nota kesepahaman baru di berbagai bidang, termasuk politik, budaya, infrastruktur, perumahan, energi terbarukan, ketahanan pangan, dan sektor penting lainnya.

Para pengamat meyakini kunjungan itu memiliki dimensi lain, terutama waktu dan pembahasannya mengenai sejumlah isu panas di kawasan itu, seperti masalah Palestina, perlunya gencatan senjata segera, dan memastikan akses tanpa hambatan bagi bantuan bagi penduduk Gaza yang terkepung.

Posisi yang Kokoh 

Saad Al-Rumaihi, kepala Pusat Pers Qatar, mengatakan kedua pihak menunjukkan konsensus dalam visi dan posisi, khususnya mengenai upaya untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengintensifkan upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

Ia menekankan bahwa perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama Doha dan Jakarta untuk mendukung perjuangan Palestina di forum internasional, khususnya tragedi kemanusiaan yang sedang dihadapi rakyat Palestina sebagai akibat dari agresi brutal Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Ia menambahkan bahwa Qatar dan Indonesia memiliki posisi tegas yang menyerukan gencatan senjata segera, memastikan akses bantuan tanpa hambatan, dan berupaya melindungi warga sipil, sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Al-Rumaihi mengemukakan, pertemuan yang diadakan selama kunjungan tersebut membahas sejumlah isu utama, terutama peningkatan investasi Qatar di Indonesia, yang meliputi sektor energi, penerbangan, telekomunikasi, perbankan, dan perumahan, di samping tenaga kerja terampil yang berkontribusi dalam mendukung pasar tenaga kerja Qatar.

Dana Investasi

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pembicaraan resmi, di mana mereka sepakat untuk membentuk dana investasi bersama senilai $4 miliar, yang dibagi rata antara Negara Qatar dan Indonesia, menurut Kantor Berita Qatar (QNA).

Indonesia merupakan mitra dagang penting bagi Qatar. Perdagangan antara kedua negara telah tumbuh lebih dari 150% dalam beberapa tahun terakhir, mencapai sekitar QAR 3,2 miliar pada tahun 2022, dibandingkan dengan QAR 1,26 miliar pada tahun 2017.

Investasi Qatar di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa sejak terjalinnya hubungan antara kedua negara, yang meluas hingga mencakup berbagai sektor seperti komunikasi, perbankan, dan energi. Beberapa perusahaan Indonesia berinvestasi di pasar Qatar melalui kemitraan dengan perusahaan Qatar di berbagai bidang.

Waktu yang Kritis

Penulis dan peneliti politik Dr. Khaled Mahmoud meyakini kunjungan tersebut sangat penting saat ini, mengingat konteks regional yang tegang, terutama mengingat agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap Gaza.

Ia menjelaskan bahwa Qatar sedang mencari mitra regional dan internasional yang memiliki pengaruh dan legitimasi, dan bahwa Indonesia merupakan mitra yang ideal, karena merupakan negara Muslim terbesar dalam hal populasi dan anggota aktif Organisasi Kerja Sama Islam.

Di bidang ekonomi, Dr. Khaled Mahmoud mengatakan kunjungan tersebut dilakukan pada saat yang kritis, ditandai oleh fluktuasi pasar global dan ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi, yang mendorong kedua negara untuk memperluas kemitraan ekonomi mereka sebagai bentuk lindung nilai strategis.

Menurut Dr. Khalid, Indonesia tampak penting bagi Qatar sebagai negara Asia yang menjanjikan dengan pasar yang besar dan sumber daya alam yang kaya, sementara Qatar mewakili mitra keuangan dan investasi yang signifikan.

Menerapkan Tekanan

Dr. Khaled menunjuk pada langkah Indonesia, yang diumumkan beberapa hari lalu, untuk menerima pengungsi dari Gaza. Ia mengatakan hal ini mencerminkan keinginan Jakarta untuk memainkan peran berpengaruh dalam isu-isu Islam, tetapi pada saat yang sama, Jakarta menghadapi tantangan logistik dan diplomatik yang kompleks, mengingat tidak adanya pengakuan Indonesia terhadap Israel.

Ia menekankan bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi unik untuk memberikan tekanan moral dan diplomatik terhadap negara penjajah, bekerja sama dengan negara-negara seperti Qatar dan Mesir, sehingga memperkuat posisinya sebagai kekuatan Islam yang berorientasi kemanusiaan.

Mengenai keterbukaan Qatar terhadap Asia, Dr. Khaled percaya bahwa pendekatan ini bukan lagi sekadar pilihan taktis, melainkan pilihan strategis jangka panjang.

Ia mengemukakan, Negara Qatar menyadari bahwa keseimbangan kekuatan ekonomi secara bertahap bergeser ke arah timur, dan karena itu berupaya mendiversifikasi kemitraannya di luar pasar tradisional, khususnya dengan negara-negara besar seperti Indonesia, India, dan China.

Ia menjelaskan bahwa Qatar mengadopsi kebijakan "keseimbangan cerdas," bekerja sama dengan semua kekuatan Asia tanpa bias, yang memberinya ruang gerak yang luas untuk bermanuver dan melakukan mediasi di panggung internasional. Ia menjelaskan bahwa kemitraan dengan negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki pengaruh regional dan internasional, memungkinkan Qatar untuk memperkuat posisinya sebagai pemain yang independen dan seimbang dalam persamaan geopolitik global.

Qatar memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan dan proyek kemanusiaan di Indonesia melalui investasinya dalam infrastruktur dan bantuan kemanusiaan yang disediakan melalui berbagai organisasi amal Qatar. Bantuan tersebut meliputi bantuan darurat bencana alam, pembangunan masjid, sekolah, dan pusat layanan multiguna, serta pengeboran sumur air bersih.(Kho)

Sumber:

https://www.aljazeera.net/politics/2025/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

Read More