Ahad, 1 Februari 2026, 12:25
Akankah dewan perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump berhasil mencapai tujuannya untuk membangun kembali Jalur Gaza, melucuti senjata perlawanan, dan memastikan penarikan negara Zionis dari daerah-daerah Jalur Gaza yang tersisa Berdasarkan visi rencana Trump, dalam waktu dua tahun yang dialokasikan bagi kerjanya di Gaza? Atau akankah dewan tersebut kehilangan momentumnya, terkikis substansinya, dan menjadi terlalu sibuk mengelola konflik daripada menyelesaikannya, dan memberikan pembenaran bagi berlanjutnya penjajahan daripada pengaturan yang efektif untuk penarikannya?
Akibatnya, dewan tersebut akan menjadi "lembaga yang lemah" kehilangan justifikasi atas keberadaannya, menunggu ledakan situasi yang baru.
Momentum Politik dan Logika Kekuasaan
"Dewan perdamaian" yang diumumkan oleh Trump memperoleh momentum politik dan praktisnya bukan karena menawarkan solusi yang adil, atau karena menetapkan jalan yang disepakati oleh Palestina, negara Zionis, Arab, dan komunitas internasional; tetapi banyak yang melihatnya sebagai langkah minimum untuk menghentikan perang genosida negara Zionis, menghentikan penghancuran sistematis, menghentikan pengusiran warga Gaza, dan membuka jalan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Gaza dan untuk rekonstruksi.
Itu bukanlah proyek politik yang komprehensif, atau peta jalan untuk proses penyelesaian; namun, ia memperoleh momentum dari dukungan Amerika Serikat, kepribadian Trump, dan kemampuannya untuk menekan pihak negara Zionis, serta pihak negara-negara Arab, Islam, dan internasional.
Tidak ada yang ingin menghadapi Trump dan kemarahan serta dendamnya. Kekuatan Arab dan internasional bertaruh untuk memanfaatkan dorongan hatinya, kemudian menyerap momentumnya dan mencoba mengarahkan kembali aspek-aspek tertentu dari proses tersebut dari waktu ke waktu dan seiring munculnya detail-detail baru. Mereka berharap pendekatan yang lebih pragmatis dari Trump, yang secara alami lebih menyukai hasil cepat, dapat muncul terkait isu-isu seperti melucuti senjata perlawanan, memberikan bantuan dan rekonstruksi, membuka perbatasan, peran Otoritas Palestina, dan pengaturan penarikan negara Zionis.
Kriteria negara Zionis untuk "menghindari kerugian" dan mencegah kemarahan Amerika merupakan hal mendasar dalam meloloskan rencana tersebut dan mengamankan dukungan internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada 17 Oktober 2025. Namun, rencana dengan dimensi jangka menengah atau panjang memiliki sedikit peluang untuk berhasil jika daya tarik intinya didasarkan pada penanganan isu-isu lapangan yang mendesak bukan memberikan solusi berkelanjutan.
Kesenjangan dan Kerentanan Struktural
Dewan Perdamaian tidak berdiri di atas landasan yang kokoh dan rentan terhadap ketidakstabilan dan keruntuhan seiring waktu dan dengan penerapan praktis. Kelemahan yang paling menonjol dapat diringkas sebagai berikut:
Masalah Definisi, Identitas, dan Peran: Dewan Perdamaian awalnya diumumkan sebagai badan administratif transisi internasional dan sebagai bagian dari rencana Amerika untuk mengakhiri perang di Gaza. Mandatnya adalah untuk menetapkan kerangka kerja umum untuk rekonstruksi Gaza, mengkoordinasikan pendanaan internasional, dan mengawasi komite teknokrat dan dewan eksekutif.
Namun, ketika Trump menandatangani piagam dewan tersebut di Davos, ia mendefinisikan ulang dan memperluasnya sebagai organisasi penyelesaian konflik internasional, tanpa secara eksplisit menyebut Gaza sekalipun. Ketentuan-ketentuannya memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Trump bermaksud menggunakannya sebagai dewan pengganti bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaganya.
Perubahan ini telah memicu kekhawatiran dan kecemasan yang cukup besar, dan melemahkan kemungkinan untuk memasukkan mitra internasional yang berpengaruh seperti Rusia, Tiongkok, kekuatan-kekuatan besar Eropa, dan lainnya. Meskipun kekuatan-kekuatan global yang berpengaruh ini mungkin tidak secara aktif menentangnya, mereka akan mencoba untuk melemahkan efektivitasnya dan secara bertahap berupaya untuk menggagalkannya.
Dewan tersebut tidak hanya memberikan kepemimpinan tunggal kepada Amerika Serikat, tetapi juga memberdayakan Trump sendiri dengan otoritas luar biasa, membuat keputusan berdasarkan keinginannya dan menyerupai kediktatoran daripada badan internasional yang terhormat. Trump adalah orang yang mengundang, menarik, dan membatalkan keanggotaan; dialah otoritas tertinggi.
Dewan tersebut tidak memiliki legitimasi internasional. Dewan tersebut tidak berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional lainnya, maupun dari resolusi internasional yang mengikat.
Dewan tersebut tidak memiliki otoritas hukum dan konstitusi. Dewan tersebut tidak didasarkan pada resolusi internasional atau hukum internasional, dan tidak terikat oleh standar dan norma komunitas internasional, menjadikannya lahan subur bagi kesewenang-wenangan dan logika kekerasan.
Dewan tersebut mengabaikan standar kemanusiaan, etika, dan hukum, beralih dari penyelesaian konflik ke manajemen konflik.
Dewan tersebut tidak memiliki legitimasi Palestina. Dewan tersebut adalah dewan perwalian kolonial yang dipaksakan kepada Palestina. Dewan tersebut tidak mewakili mereka atau mengungkapkan kehendak mereka, dan keputusannya tidak mengikat mereka.
Komite teknokratik ini mengabaikan ratusan resolusi internasional yang menjamin hak rakyat Palestina untuk pemerintahan sendiri dan penentuan nasib sendiri, serta lembaga perwakilan Palestina seperti Organisasi Pembebasan Palestina. Komite teknokratik ini tidak lebih dari sekelompok pegawai administrasi dalam sistem kolonial boneka.
Lebih lanjut, komite ini memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat, dari sistem politik dan rakyat Palestina, dan dari perwakilan Palestina yang bersatu. Komite ini secara sepihak mengendalikan Jalur Gaza dan pengaturan masa depannya, mengabaikan kehendak rakyat Palestina dan resolusi internasional yang mendukungnya.
Pihak Palestina tidak hadir dalam keanggotaan Dewan, yang berarti mereka tidak memiliki perwakilan atau peran nyata dalam pengambilan keputusan untuk pihak utama yang memperjuangkan masalah ini, pihak yang menjadi inti dari administrasi dan rekonstruksi Gaza.
Dewan (dalam kerangka rencana Trump) mengubah masalah Palestina dari masalah hak, keadilan, dan kebebasan menjadi masalah ekonomi dan keamanan, sehingga semua elemen konflik di masa depan tetap utuh.
Sementara korban dihukum, penjajah diberi penghargaan. Penarikan pasukan dari Jalur Gaza bergantung pada keinginan dan standar negara Zionis, dan tidak ada yang dapat mencegah penjajah untuk melanjutkan agresi, pembunuhan, penghancuran, dan pengepungan.
Sementara itu, entitas negara Zionis adalah anggota dewan perdamaian, menjadikan penjahat perang sebagai mitra dalam "perdamaian" dan dalam membentuk masa depan Gaza. Mereka yang menghancurkan Gaza dan menumpahkan darah rakyatnya menjadi mitra kunci dalam menentukan nasibnya.
Dengan demikian, pelaku kejahatan ditempatkan dalam kerangka solusi, terdakwa duduk di kursi hakim, dan konsep keadilan kehilangan maknanya. Netanyahu diubah citranya dan dibersihkan, sedangkan ia dikejar sebagai penjahat perang di Mahkamah Pidana Internasional.
Di sinilah letak bahaya "melegitimasi" penjajahan, yang melanjutkan penjajah dalam kerangka kesepakatan yang "disepakati" yang bukan memaksanya untuk menarik diri. Hal ini memungkinkan penjajah untuk mengubah yang "sementara" menjadi "permanen," sementara rakyat Palestina dan perlawanan mereka dihukum dan dilucuti senjatanya.
Masalah dalam negeri dan gejolak kebijakan luar negeri Trump tidak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan "Dewan Perdamaian"-nya.
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di The New York Times pada 23 Januari 2026, David Brooks menunjuk setidaknya empat “Unravelings” pengrusakan yang berdampak pada Amerika dan dunia, dengan Trump sendiri sebagai pemicu utamanya:
Runtuhnya tatanan internasional.
Runtuhnya stabilitas dalam negeri Amerika.
Disintegrasi sistem demokrasi Amerika.
Runtuhnya akal Presiden Trump, seperti yang dikatakan Brooks.
Sejak menjabat sebagai presiden, Trump tanpa henti telah mengacaukan sistem dalam negeri Amerika dan memicu konflik di arena global, semuanya demi mengejar visi nasionalis populisnya.
Situasi ini menghalangi persyaratan minimum agar "Dewan Perdamaian" dapat beroperasi secara sistematis, stabil, dan efektif. Lebih lanjut, dalam waktu sekitar sembilan bulan, Trump akan menghadapi pemilihan paruh waktu, di mana jajak pendapat menunjukkan kemungkinan besar Partai Republiknya akan kehilangan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini semakin mempersulitnya untuk menegakkan visinya.
Prediksi Masa Depan
Tampaknya tidak akan ada yang menentang pembentukan Dewan Perdamaian oleh Trump. Banyak negara Arab, Islam, dan negara lain akan berpartisipasi, karena berbagai alasan, tetapi pada dasarnya, mereka tidak percaya pada kediktatoran Trump atau haknya untuk memimpin dunia dan membangun tatanan dunia baru.
Namun, pekerjaannya akan berlanjut dalam waktu dekat, karena kepentingan beberapa pihak bertemu. Hal ini memberi entitas negara Zionis penjajahan tanpa kewajiban, Amerika Serikat pengaruh tanpa biaya, dan banyak rezim Arab dan Islam kesempatan untuk meminggirkan perlawanan dan melemahkan "Islam politik." Hal ini juga memungkinkan banyak rezim di seluruh dunia untuk menghindari rasa malu di hadapan rakyat mereka sendiri.
Mungkin beberapa negara Arab dan Islam akan lebih memilih untuk berpartisipasi dalam upaya untuk mempengaruhi dan mengarahkan jalannya peristiwa dari dalam Dewan, dan untuk memanfaatkan ruang lingkup yang tersedia untuk memberi layanan kepada rakyat Palestina.
Di sisi lain, kondisi "penyerbuan" akan terus berlanjut, dengan pihak negara Zionis bertekad untuk mempertahankan hegemoni mereka, dan pihak Palestina bersikeras pada hak-hak politik mereka dan menolak untuk melucuti senjata perlawanan. Oleh karena itu, situasi akan berfluktuasi antara gelombang ketegangan dan terobosan relatif dalam masuknya bantuan dan material rekonstruksi, serta penataan ulang taktis bagi penjajahan.
Dari perspektif Palestina, akan ada penghindaran konfrontasi dengan Dewan Perdamaian dan mekanismenya, penerimaan pragmatis terhadap jasanya, mengizinkan komite teknokrat untuk beroperasi, upaya untuk mengaktifkan aktivisme akar rumput dan kerangka kerja serikat pekerja, menerapkan ritme lokal yang realistis pada struktur aksi, dan berupaya mengatasi konflik faksional.
Skenario Masa Depan untuk Dewan Perdamaian
Skenario Satu: Keberhasilan Formal yang Terbatas: Berdasarkan momentum Amerika dan kerja sama Arab dan Islam untuk mencoba mencapai keberhasilan dalam beberapa aspek, khususnya mengenai bantuan dan rekonstruksi; dan pembentukan lembaga administrasi dan keamanan;; sementara itu, lambatnya dan kemunduran dalam hal rekonstruksi, penarikan diri negara Zionis, dan pelucutan senjata perlawanan terus berlanjut.
Hal ini disertai dengan upaya dari kekuatan global seperti Tiongkok, Rusia, dan negara-negara Eropa yang berpengaruh untuk membatasi kerja Dewan hanya di Jalur Gaza.
Skenario Kedua: Erosi Bertahap: Karena hambatan dan kekurangan yang disebutkan pada poin-poin sebelumnya, meningkatnya krisis dan masalah internal serta eksternal yang dihadapi Trump, dan ketidakmampuannya untuk bergerak maju dengan visinya untuk Gaza dan kawasan tersebut; ditambah dengan upaya kekuatan internasional utama untuk melemahkan Dewan dan mengosongkannya dari isinya.
Hal ini disertai dengan peran yang saling bertentangan di antara para aktor, meningkatnya pemerasan dan penghambatan negara Zionis, pendanaan yang lemah, meningkatnya kemarahan dan frustrasi Palestina, kegagalan untuk melucuti senjata perlawanan, dan penurunan antusiasme Arab serta perhatian media.
Akibatnya, Dewan secara bertahap kehilangan daya tarik dan kepentingannya, akhirnya memudar. Dengan demikian, kemungkinan konfrontasi antara penjajah negara Zionis dan perlawanan meningkat.
Skenario ketiga: Pembagian peran dan kepentingan: Kepentingan Tiongkok dan Rusia selaras dengan kepentingan Trump dalam menghindari tatanan global dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, menciptakan lingkungan global yang didasarkan pada "kekuasaan dan kepentingan diri sendiri." Hal ini akan digunakan untuk mencapai kesepakatan, misalnya dengan Tiongkok yang menguasai Taiwan, Rusia mencapai tujuannya di Ukraina, dan Trump mengejar agendanya di Amerika, Greenland, dan Timur Tengah.
Hal ini mungkin disertai dengan taruhan Tiongkok dan Rusia bahwa keuntungan Trump kemungkinan besar bersifat sementara karena ketidakmampuannya untuk mempertahankan kebijakannya dan berbagai tantangan yang dihadapinya, sementara keuntungan Tiongkok dan Rusia akan lebih "kokoh" dan lebih mungkin bertahan lama.
Dalam hal ini, tekanan terhadap Gaza dan kawasan tersebut mungkin meningkat, mendorong mereka menuju proses penyelesaian dan "Kesepakatan Abraham." Namun, hal ini secara bersamaan akan memicu frustrasi dan kemarahan rakyat di kawasan tersebut dalam jangka menengah dan panjang.
Skenario ini, meskipun tidak mungkin, mengingatkan pada kondisi yang berlaku pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebelum Perang Dunia I, ketika sistem yang disebut "Keseimbangan Kekuatan Kolonial" menyebar, mendistribusikan negara-negara yang lebih lemah di antara kekuatan kolonial utama.
Bagaimanapun, Dewan Perdamaian mengandung banyak benih kegagalannya sendiri dan dapat membuka pintu bagi bentrokan kehendak baru, menggeser konflik ke fase baru dengan alat yang berbeda. Akibatnya, ia akan lebih mirip dengan dewan "manajemen krisis". Ia akan rentan terhadap keruntuhan dalam jangka menengah, bukan melalui kejatuhan dramatis, tetapi melalui disintegrasi dan erosi bertahap, kehilangan peran dan alasan keberadaannya.
–
Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “آفاق مجلس ترمب للسلام.. بين منطق القوة والهشاشة البنيوية” terbit 1 Februari 2026 diakses 4 Februari 2026 07:52 https://palinfo.com/news/2026/02/01/991135/
