About

Selamat datang di Blog Analis Palestina yang mengkhususkan diri pada opini, penerjemahan informasi dan analisa terkini terkait perkembangan yang terjadi di Palestina dan sekitarnya. Email: sccholid@gmail.com

Rabu, 21 Januari 2026

Ham4s Rinci Pelanggaran Perjanjian Gaza dalam 100 Hari Pertama dan Tetapkan 9 Tuntutan kepada Mediator

20 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 22:11 (Waktu Mekah)


Pada hari ke-100 sejak perjanjian gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober, Ham4s menekankan komitmennya yang "penuh dan rinci" terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Mereka merinci pelanggaran negara Zionis dan menguraikan sembilan tuntutan, mendesak para mediator dan organisasi internasional terkait agar berusaha memenuhi tuntutan tersebut.


Hal ini disampaikan dalam memorandum yang dikeluarkan oleh gerakan tersebut pada hari Selasa melalui Telegram, yang ditujukan kepada "saudara-saudara mediator kami (Mesir, Qatar, dan Turki), pihak-pihak penjamin, Yang Mulia Raja dan Pimpinan, serta pemerintah dan organisasi internasional terkait."


Ham4s menambahkan bahwa, berdasarkan tanggung jawab nasional dan kemanusiaannya, mereka telah sepenuhnya, dengan terperinci, dan transparan mematuhi semua ketentuan perjanjian tersebut, memperlakukannya sebagai kerangka kerja yang mengikat yang bertujuan untuk melindungi rakyat Palestina dan menghentikan pertumpahan darah, bukan sebagai kedok politik untuk melanjutkan agresi atau mereproduksi kebijakan genosida, merujuk pada tindakan negara Zionis.


Ham4s menegaskan bahwa, terlepas dari komitmen setianya untuk menerapkan ketentuan perjanjian tersebut, tentara negara Zionis terus melakukan pembunuhan dan penargetan langsung terhadap warga sipil. Gerakan tersebut mengutuk pelanggaran di lapangan, penggunaan kekerasan, dan terus diberlakukannya fait accompli oleh penjajah.



Pelanggaran di Lapangan


Ham4s menjabarkan pelanggaran negara Zionis selama 100 hari sejak kesepakatan diumumkan, mengkategorikannya ke dalam beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah penargetan langsung, menyatakan bahwa jumlah syuhada yang dibunuh selama periode yang dicakup oleh kesepakatan mencapai 483, termasuk 169 anak-anak, 64 wanita, dan 19 lansia, selain 1.294 orang terluka, rata-rata 13 orang per hari. Disebutkan bahwa 96,3% dari korban syahid tersebut menjadi sasaran di dalam Garis Kuning.


Mengenai pelanggaran di lapangan, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasukan penjajah melanggar kesepakatan sebanyak 1.298 kali setiap hari, rata-rata 13 pelanggaran sistematis di lapangan dan penembakan per hari. Ini termasuk 428 insiden penembakan langsung, 66 penyerbuan oleh kendaraan militer ke wilayah yang dicakup oleh kesepakatan, dan 604 insiden pengeboman udara dan artileri yang menargetkan daerah sipil yang berpenduduk.


Pasukan penjajah juga melakukan 200 operasi penghancuran dan pengeboman yang menargetkan blok perumahan dan rumah-rumah di dalam Garis Kuning, dan menangkap 50 warga sipil dan nelayan di laut, "yang merupakan pelanggaran berat terhadap perjanjian," menurut pernyataan tersebut.


Mengenai pelanggaran garis penarikan, gerakan tersebut menyatakan bahwa "penjajah telah secara jelas dan sistematis melanggar peta penarikan yang telah disepakati dengan melakukan pelanggaran sejauh 200 hingga 1.300 meter di luar Garis Kuning, seperti yang dilakukan jauh ke dalam kamp pengungsi Jabalia."


Lebih lanjut dijelaskan bahwa pasukan penjajah "menerapkan zona pengendalian tembakan tambahan, mencapai kedalaman 1.700 meter di beberapa daerah—khususnya di Jalur Gaza utara—dan bahwa area pengendalian tembakan tambahan yang diterapkan di luar Garis Kuning mencapai sekitar 34 kilometer."



Membatasi Infrastruktur


Dokumen tersebut merinci pencegahan masuknya personel medis dan tim khusus, penyitaan dan penghancuran obat-obatan dan perlengkapan medis yang menyelamatkan nyawa, serta penghambatan peralatan medis vital, termasuk mesin sinar-X, peralatan perawatan intensif, dan peralatan ruang operasi.


Dokumen itu juga membahas pencegahan masuknya bahan bangunan yang diperlukan untuk perbaikan dan rehabilitasi rumah sakit dan pusat kesehatan yang rusak, yang menyebabkan peningkatan angka kematian yang berbahaya, terutama di kalangan anak-anak, lansia, dan pasien dengan penyakit kronis.


Otoritas penjajah gagal mematuhi rincian yang disepakati mengenai pengiriman bantuan. Ham4s melaporkan bahwa hanya 26.111 truk yang masuk selama dua bulan terakhir, dari 60.000 truk yang disepakati untuk periode tersebut, rata-rata 261 truk per hari. Ini hanya mewakili 43,5% dari jumlah yang disepakati.


Dokumen tersebut menekankan pembatasan impor bahan bakar, mencatat bahwa penjajah menerapkan "kebijakan sistematis yang bertujuan untuk melumpuhkan kehidupan sipil dan mencegah pemulihan kemanusiaan dengan mencegah pengoperasian pembangkit listrik, memblokir masuknya panel surya, peralatan pembuatan roti, peralatan penyelamatan dan ambulans, dan karavan (perumahan sementara), serta mencegah masuknya tenda dalam jumlah yang cukup."


Menurut pernyataan tersebut, penjajah juga menghalangi pemasangan jaringan air, sanitasi, dan komunikasi, serta mencegah masuknya bahan bangunan dan alat berat yang diperlukan untuk rehabilitasi rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur dasar.



Hukuman Kolektif


Ham4s menyatakan bahwa penjajah terus menutup sepenuhnya penyeberangan Rafah di kedua arah sejak perjanjian tersebut berlaku, yang secara langsung melanggar ketentuan dan spiritnya.


Penjajah juga telah mencegah masuknya delegasi medis dan para ahli internasional, dan menghalangi kembalinya warga negara ke keluarga dan rumah mereka, "dalam kebijakan hukuman kolektif yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan kemanusiaan."


Mengenai tahanan dan orang hilang, penjajah secara sistematis menolak untuk mengungkapkan nasib puluhan dari mereka, terus menunda pembebasan perempuan dan anak-anak, dan menolak untuk memberikan daftar resmi nama-nama tahanan yang meninggal di penjara.


Memorandum tersebut menekankan bahwa penjajah negara Zionis terus menahan lebih dari 1.200 jenazah dan melakukan kejahatan yang terdokumentasi terhadap tahanan, "secara terbuka merekam dan menyiarkan pelanggaran ini di media, secara terang-terangan menentang komunitas internasional dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional," menurut pernyataan tersebut.



Tuntutan kepada para Mediator


Dalam memorandumnya, Ham4s menguraikan sembilan tuntutan, menyerukan kepada para mediator, organisasi internasional, penjamin, dan negara-negara sahabat untuk bekerja sama dalam mewujudkan tuntutan tersebut.


Pertama: Aksi internasional yang mendesak dan efektif diperlukan untuk memaksa penjajah segera dan sepenuhnya menghentikan semua pelanggaran.


Kedua: Persyaratan fase pertama perjanjian harus dipenuhi, dan fase kedua segera diimplementasikan, termasuk penarikan penuh dari Jalur Gaza.


Ketiga: Penjajah harus diwajibkan untuk mematuhi garis penarikan yang telah disepakati dan menghentikan penerapan kontrol tembakan di area seluas 34 kilometer.


Keempat: Mekanisme pemantauan lapangan internasional yang netral harus dibentuk untuk mengawasi perjanjian dan masuknya bantuan.


Kelima: Masuknya 600 truk bantuan setiap hari, termasuk 50 truk bahan bakar, harus dijamin di bawah pengawasan internasional langsung.


Keenam: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya harus diizinkan untuk beroperasi tanpa batasan.


Ketujuh: Tekanan harus diberikan kepada penjajah untuk segera membuka gerbang perbatasan Rafah di kedua arah.


Kedelapan: Bahan bakar, perlengkapan medis, peralatan penting, karavan, tenda, dan bahan bangunan untuk rehabilitasi infrastruktur harus diizinkan masuk.


Kesembilan: Tekanan harus diberikan kepada pihak penjajah untuk mengungkapkan nasib para tahanan dan orang hilang, membebaskan perempuan dan anak-anak, serta menyerahkan jenazah yang ditahan.


Sumber: Anadolu Agency


Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “حماس تفصّل خروقات 100 يوم من اتفاق غزة وتحدد 9 مطالب للوسطاء” terbit 20 Januari 2026, diakses 21 Januari 2026 09:35 https://www.aljazeera.net/news/2026/1/20/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-100-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


Share:

Senin, 19 Januari 2026

Abdullah Ma’ruf: Apa yang terjadi di Al-Quds adalah proyek Yahudisasi yang komprehensif, dan Perang di Gaza adalah faktor percepatan yang berbahaya

Senin, 19 Januari 2026, 09:11 - Pusat Informasi Palestina

Foto Pusat Informasi Palestina

Dr. Abdullah Marouf, seorang pakar bidang urusan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Al-Quds tidak dapat dikaitkan dengan perang genosida di Jalur Gaza sebagai penyebab langsung, karena penjajah telah memiliki proyek komprehensif untuk me-Yahudisasi kota dan Masjid Al-Aqsa sudah sejak bertahun-tahun.


Dalam sebuah wawancara dengan Pusat Informasi Palestina, Ma'ruf menjelaskan bahwa perang baru-baru ini merupakan faktor percepatan yang berbahaya, yang dieksploitasi oleh penjajah untuk memperdalam proyek Yahudisasi mereka, dengan memanfaatkan keadaan syok dan teror yang mencengkeram wilayah tersebut, khususnya Jalur Gaza.



Masjid Al-Aqsa Jadi Sasaran


Ma'ruf memperingatkan bahwa eskalasi kualitatif negara Zionis di Masjid Al-Aqsa selama dua tahun terakhir adalah bagian dari rencana yang jelas untuk memperkuat pembagian spasialnya secara menyeluruh, dan selanjutnya untuk memaksakan pembagian secara waktu.


Ma'ruf percaya bahwa perkembangan paling berbahaya yang sedang berlangsung saat ini adalah upaya untuk membangun "kuil dugaan" secara simbolis, sebagai pendahuluan untuk pembangunan fisiknya di halaman Masjid Al-Aqsa.



Proyek E1: Ancaman bagi kota Al-Quds dan Persatuan Tepi Barat


Ma'ruf menggambarkan proyek pemukiman E1 sebagai yang paling berbahaya di Al-Quds karena tidak hanya menargetkan kota suci tersebut, tetapi juga merusak persatuan Tepi Barat dengan memecahnya menjadi utara dan selatan.


Proyek ini merupakan bagian dari jaringan pemukiman terintegrasi yang bertujuan untuk mengisolasi kota Al-Quds dari wilayah Palestina di Tepi Barat.


Selain proyek E1, proyek pemukiman di Silwan dilengkapi dengan pemisahan Bandara Al-Quds dari daerah sekitarnya di Qalandiya. Hal ini secara efektif mengisolasi Masjid Al-Aqsa dari Al-Quds utara dan selatan, mengubah kota tersebut menjadi serangkaian kantong terisolasi yang lebih mudah dikendalikan baik secara militer maupun demografis, menurut Ma'ruf.



Undang-undang Negara Zionis: Alat untuk Melegitimasi Penjajahan


Ma'ruf menekankan bahwa sistem perundang-undangan negara Zionis merupakan bagian integral dari alat-alat penjajahan, karena hukum digunakan untuk mengkonsolidasikan kendali atas tanah dan warga, dan untuk mengurangi eksistensi Palestina, khususnya di Al-Quds, dengan dalih keamanan dan memerangi perlawanan.


Ma'ruf menolak mensifatkan sikap Amerika sebagai "lampu hijau diam-diam," sambil menegaskan bahwa dukungan Amerika telah amat jelas sejak pemerintahan Trump mengakui kota Al-Quds sebagai ibu kota penjajahan pada tahun 2017.


Ia percaya bahwa pemerintahan Amerika selanjutnya, termasuk pemerintahan Biden, secara efektif terlibat dalam proyek penguasaan atas kota Al-Quds dengan menolak untuk mundur dari kebijakan-kebijakan tersebut.


Ma'ruf menjelaskan bahwa rakyat Palestina di Al-Quds mengalami guncangan mendalam akibat kebrutalan penjajah di Gaza, Al-Quds, dan Masjid Al-Aqsa. Namun, ia percaya fase ini bersifat sementara, dan rakyat Palestina akan mengatasinya cepat atau lambat dengan beralih ke fase aksi dan respons.



Skenario Paling Berbahaya


Ma'ruf memperingatkan bahwa skenario paling berbahaya adalah keberhasilan penjajah dalam memisahkan Al-Quds sepenuhnya dari lingkungan Palestina dan memaksakan eksistensi de facto kuil dugaan di dalam Masjid Al-Aqsa. Ia menganggap apa yang terjadi sebagai berlomba dengan waktu antara penjajah dan rakyat Palestina.



Al-Quds: “Kotak Hitam”


Terlepas dari gambaran suram tersebut, Ma'ruf percaya bahwa penjajah masih memperlakukan Al-Quds sebagai "kotak hitam" yang mampu meledakkan seluruh kawasan, takut akan tindakan nyata Palestina, betapapun mereka berusaha menampilkan kemampuannya dalam menguasai.


Maruf menyimpulkan dengan menekankan bahwa rakyat Palestina, setelah mereka mengatasi guncangan intimidasi dan mendapatkan kembali kesadaran kolektif mereka, mampu mengubah keadaan, karena penjajah, terlepas dari kekuatannya yang terlihat, hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap Al-Quds dan momentum ledakannya.


—---

Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “عبد الله معروف: ما يجري في القدس مشروع تهويدي متكامل والحرب بغزة عامل تسريع خطير” terbit 19 Januari 2026, diakses 19 Januari 2026 16:26 WIB  https://palinfo.com/news/2026/01/19/989618/


Share:

Trump Undang Hampir 60 Negara ke 'Dewan Perdamaian', Mensyaratkan $1 Miliar bagi Perpanjangan Keanggotaan

 18 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 21:57 (Waktu Mekah)

Sebuah draf piagam yang diterbitkan oleh media Barat mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengundang hampir 60 negara untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" untuk Gaza, dengan menetapkan pembayaran tunai sebesar $1 miliar bagi perpanjangan keanggotaan untuk masa lebih dari tiga tahun.

Menurut dokumen tersebut, keanggotaan suatu negara dalam dewan tersebut tidak akan melebihi tiga tahun sejak tanggal piagam tersebut berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan presiden AS.

Namun, batas waktu ini tidak berlaku untuk negara-negara yang menyumbang lebih dari $1 miliar selama tahun pertama berlakunya pakta tersebut.

Dalam konteks ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad bahwa Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah menerima undangan resmi dari Presiden Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Islamabad "akan melanjutkan keterlibatannya dalam upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Gaza, yang mengarah pada solusi abadi untuk masalah Palestina sesuai dengan resolusi PBB."

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, menanggapi undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, mengatakan bahwa negaranya "akan melakukan segala daya upaya untuk mengatasi penderitaan di Jalur Gaza."

Carney menekankan bahwa detail Dewan Perdamaian, termasuk pengaturan keuangan dan mekanisme operasionalnya, masih dalam pertimbangan.


Kekhawatiran tentang Melemahkan PBB

Dalam konteks ini, beberapa pemerintah menyatakan kehati-hatian pada hari Minggu mengenai undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, di tengah peringatan bahwa hal itu dapat melemahkan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seorang diplomat mengatakan inisiatif tersebut menyerupai Perserikatan Bangsa-Bangsa ala Trump yang mengabaikan dasar-dasar Piagam PBB.

Tiga diplomat Barat lainnya memperingatkan bahwa dewan tersebut, jika diluncurkan dalam bentuknya saat ini, dapat merusak tatanan internasional yang ada.

Undangan dikirimkan kepada para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Hongaria, Australia, dan Kanada, serta Komisi Eropa dan negara-negara Timur Tengah utama.

Hongaria adalah satu-satunya negara yang secara eksplisit menerima inisiatif tersebut. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán, sekutu dekat Trump, menulis di platform X, "Kami tentu saja menerima undangan terhormat ini."

Namun, pemerintah lain menahan diri untuk tidak membuat pernyataan publik, sementara para pejabat secara pribadi menyatakan kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut dapat berdampak negatif pada peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Presiden Seumur Hidup

Draf piagam tersebut menetapkan bahwa Presiden Trump akan menjabat sebagai presiden pertama dewan tersebut dan akan memegang keputusan final dalam memberikan undangan untuk bergabung dan menyetujui berbagai keputusannya, meskipun dokumen tersebut menunjukkan bahwa resolusi ini diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara.

Draf tersebut juga memberikan wewenang kepada presiden AS untuk menyetujui stempel resmi dewan tersebut.

Draf piagam tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa Trump akan memimpin Dewan Perdamaian seumur hidup, dan bahwa dewan tersebut akan memulai pekerjaannya dengan perang di Gaza sebelum memperluas cakupannya untuk mencakup konflik lain.

“Saya pikir ini akan dimulai dengan Gaza, dan kemudian meluas ke konflik lain yang muncul,” kata Trump dalam sebuah wawancara pers.

Dokumen tersebut menggambarkan dewan tersebut sebagai “organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang baik dan sah, dan memastikan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik,” dan akan menjadi entitas formal setelah tiga negara meratifikasi piagam tersebut.

Gedung Putih mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” pada Jumat malam, bertepatan dengan persetujuan komposisi “Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza,” sebagai bagian dari fase kedua rencana komprehensif yang diajukan oleh presiden AS untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Kemudian, pemerintahan AS mengumumkan komposisi dewan dan penunjukan perwakilan senior di Gaza, bertepatan dengan dimulainya pekerjaan komite teknokrat Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath untuk mengelola urusan Jalur Gaza.

Sumber: Al Jazeera + kantor-kantor berita.

—----

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “ترامب يدعو نحو 60 دولة إلى "مجلس السلام" ويشترط مليار دولار لتمديد العضوية”  terbit 18 Januari 2026 diakses 19 Januari 2026 08:54 WIB https://www.aljazeera.net/news/2026/1/18/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


Share:

Jumat, 16 Januari 2026

Barghouti: Komite Gaza telah Mendapat Persetujuan dari Semua Elemen Palestina

Gaza (Palestina) - Quds Press - 16 Januari 2026 10:21

Foto Quds Press

Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina (sebuah faksi Palestina), menegaskan bahwa Komite Gaza telah mendapat persetujuan dari semua pihak Palestina dan bahwa komposisinya sebagian besar terdiri dari para profesional.

Dalam pernyataan pers hari ini, Jumat, Barghouti mengatakan bahwa aspek penting dari komposisi Komite Gaza adalah bahwa komite tersebut terdiri dari warga Jalur Gaza, menekankan bahwa "kami tidak menginginkan pemerintahan asing untuk Jalur Gaza."


Ia menjelaskan bahwa Komite Gaza akan bekerja berkoordinasi dengan Dewan Perdamaian di seluruh Jalur Gaza.


Komite tersebut memulai pertemuannya di Kairo kemarin sebagai persiapan untuk memasuki Jalur Gaza, mencatat bahwa kedatangan para anggotanya mengikuti pengumuman oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Wittkopf, tentang dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata.


Kemarin, Rabu, faksi-faksi Palestina yang bertemu di Kairo menyatakan dukungan mereka untuk pembentukan komite transisi untuk mengelola Jalur Gaza.


Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan mendukung "upaya para mediator untuk membentuk Komite Transisi Nasional Palestina untuk mengelola Jalur Gaza."


Faksi-faksi tersebut menyerukan kepada Dewan Perdamaian, berkoordinasi dengan para mediator, untuk menekan negara Zionis agar menghentikan agresinya, membuka perbatasan, mengizinkan masuknya bantuan yang diperlukan, dan menarik pasukan negara Zionis dari Jalur Gaza.


diterjemahkan dari situs Quds Press terbit 16 Januari 2026 “البرغوثي: لجنة غزة تحظى بموافقة كل الأطراف الفلسطينية” diakses 16 Januari 2026 17:51 https://qudspress.com/242981/


Share:

Negara Zionis Bunuh Komandan Brigade Al-Quds Ashraf Al-Khatib

16 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 03:14 (Waktu Mekah)

Pasukan penjajah negara Zionis telah membunuh komandan Brigade Al-Quds Ashraf Al-Khatib dan istrinya pada Kamis malam, di tengah eskalasi baru yang mengakibatkan syahidnya 11 warga Palestina di Jalur Gaza.


Sumber-sumber Palestina mengkonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa komandan Brigade Al-Quds Ashraf Al-Khatib dibunuh dalam serangan udara negara Zionis atas sebuah rumah di kamp pengungsi Nuseirat.


Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa jenazah Ashraf Al-Khatib dan istrinya tiba di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa setelah serangan udara negara Zionis, sementara satu orang lainnya yang terluka kemudian meninggal karena luka-lukanya.


Ini terjadi beberapa jam setelah pembunuhan komandan Ham45 Mohammed al-Hawli dan tiga anggota keluarganya lainnya dalam serangan udara negara Zionis di Deir al-Balah di Gaza tengah.


Dinas Pertahanan Sipil mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tim mereka menemukan jenazah empat martir setelah serangan Israel terhadap rumah keluarga al-Hawli di Deir al-Balah.


Sumber-sumber di rumah sakit Gaza melaporkan bahwa 11 warga Palestina telah syahid dalam serangan udara negara Zionis di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak Kamis pagi.


Dalam serangan terbaru, militer negara Zionis membunuh membunuh seorang warga Palestina dan melukai satu lainnya dalam pemboman yang menargetkan pos keamanan polisi yang baru didirikan di dekat persimpangan Nabulsi di sebelah barat Kota Gaza, menurut sumber medis yang berbicara kepada Anadolu Agency.


Sumber-sumber menjelaskan bahwa sejumlah besar korban luka dilaporkan di tiba di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota tersebut setelah pemboman rumah itu.


Daerah yang menjadi sasaran militer Zionis berada di luar kekuasaan pihak Zionis, menurut perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober lalu, menurut seorang koresponden Anadolu Agency.


Militer negara Zionis terus mengendalikan jalur selatan dan timur Jalur Gaza, serta sebagian besar Gaza utara, melanjutkan penjajahan mereka atas sekitar 50% wilayah Jalur Gaza.


Sejak perjanjian gencatan senjata berlaku, negara Zionis telah membunuh 451 warga Palestina dan melukai 1.251 lainnya. Mereka juga telah membatasi secara ketat masuknya makanan, perlengkapan medis, dan bahan-bahan untuk tempat tinggal ke Gaza, tempat sekitar 2,4 juta warga Palestina hidup dalam kondisi yang sangat buruk, menurut Kantor Media Pemerintah.


Korban serangan negara Zionis di Gaza—yang telah berlangsung selama dua tahun sejak 7 Oktober 2013—telah melampaui 71.000 orang syahid dan 171.000 warga Palestina yang terluka, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Bencana tersebut juga menyebabkan 90% infrastruktur sipil hancur, dengan PBB memperkirakan biaya rekonstruksi sekitar 70 miliar dolar AS.


Sumber: Al Jazeera


Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “إسرائيل تغتال القيادي بسرايا القدس أشرف الخطيب” terbit 16Januari 2026 diakses 16 Januari 2026 11:17  https://www.aljazeera.net/news/2026/1/16/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-2



Share: