Al-Quds jajahan – Kabinet Keamanan negara Zionis menyetujui serangkaian keputusan yang digambarkan sebagai “berbahaya,” yang bertujuan untuk membentuk kembali administrasi tanah Palestina di Tepi Barat yang dijajah dan memperkuat proyek aneksasi serta perluasan pemukiman.
Keputusan-keputusan ini mencakup mengizinkan pembongkaran bangunan-bangunan rakyat Palestina bahkan di daerah-daerah yang diklasifikasikan sebagai "A" menurut Perjanjian Oslo, yang berada di bawah kendali Otoritas Palestina, dan mengintensifkan pengejaran fasilitas-fasilitas tanpa izin di daerah "A" dan "B" dengan dalih melindungi situs-situs arkeologi, yang memungkinkan penjajah untuk menyita tanah dan melakukan operasi pembongkaran.
Perjanjian Oslo membagi wilayah Palestina di Tepi Barat menjadi tiga area: A, B, dan C. Area-area ini dipisahkan oleh pos pemeriksaan, pemukiman, dan pangkalan militer negara Zionis, dan masing-masing memiliki pengaturan dan otoritas keamanan dan administrasi yang berbeda.
Keputusan kabinet baru-baru ini mencabut kerahasiaan seputar daftar data tanah di Tepi Barat, memungkinkan individu pada umumnya, dan para pemukim pada khususnya, untuk mengakses nama-nama pemilik tanah dan menghubungi mereka secara langsung untuk membeli tanah. Keputusan ini juga menghapus pembatasan penjualan tanah kepada orang Yahudi, memfasilitasi kepemilikan langsung mereka tanpa hambatan birokrasi.
Langkah-langkah ini bertentangan dengan Perjanjian Hebron yang ditandatangani antara Palestina dan negara Zionis pada Januari 1997, yang menetapkan penempatan kembali pasukan penjajah di kota tersebut dan pembagiannya menjadi dua wilayah:
"H1," yang mencakup 80% wilayah kota, berada di bawah Otoritas Palestina.
"H2," yang mencakup 20% wilayah kota, tetap berada di bawah kendali keamanan negara Zionis, sementara kekuasaan sipil dialihkan ke Otoritas Palestina.
Dengan keputusan baru ini, semua kekuasaan keamanan dan sipil akan berada di bawah kendali penjajah .
Keputusan-keputusan ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan Yisrael Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan bertujuan untuk memperluas penyelesaian secara signifikan dan mengaitkan setiap upaya untuk membatalkannya dengan hambatan hukum, menurut surat kabar "Yedioth Ahronoth".
Menurut Haaretz, keputusan-keputusan ini merupakan deklarasi resmi penarikan negara Zionis dari Perjanjian Oslo dan Perjanjian Hebron, yang membuka jalan bagi pemberlakuan kedaulatan negara Zionis atas Tepi Barat dan mengurangi peran Otoritas Palestina menjadi sekadar simbolis.
Dengan perkembangan ini, muncul banyak pertanyaan mengenai dampak keputusan Kabinet di Tepi Barat, perubahan yang diantisipasi dalam pemerintahan dan kendali atas wilayah Palestina—dari hukum sipil menjadi militer—dan bagaimana keputusan-keputusan ini akan memengaruhi kehidupan sehari-hari warga Palestina.
.
Keputusan Kabinet meliputi:
Pengalihan wewenang izin pembangunan di kota Hebron, di Tepi Barat bagian selatan, termasuk untuk Masjid Ibrahimi, dari Pemerintah Kota Hebron ke Administrasi Sipil negara Zionis, sehingga memperluas pos pemukiman dan membuat Perjanjian Hebron tidak berarti.
Pengubahan pos pemukiman di Hebron menjadi Pemerintah Daerah yang independen dan pemisahan Masjid Bilal, juga dikenal sebagai Makam Rachel, di Betlehem dari pemerintah kota dengan mendirikan "Direktorat Pemerintahan Daerah," membuka jalan bagi pencapolokan wilayah tersebut ke negara Zionis.
Penghapusan pembatasan penjualan tanah kepada orang Yahudi yang diberlakukan oleh hukum Yordania, yang berlaku di Tepi Barat sebelum penjajah tahun 1967, dan memungkinkan para pemukim untuk membeli tanah secara bebas dan mudah, sesuai dengan model yang mirip dengan hukum properti negara Zionis.
Dampak dari keputusan-keputusan ini terhadap warga Palestina:
Mengaktifkan kembali "Komite Pembelian Tanah di Tepi Barat," memberikan wewenang langsung kepada pemerintah negara Zionis untuk mendaftarkan kepemilikan tanah atas nama para pemukim, sehingga memperkuat konsep pencaplokan Tepi Barat ke negara Zionis sepenuhnya.
Memperluas wewenang pengawasan atas air dan situs arkeologi dengan dalih risiko lingkungan di Area A dan B di bawah kendali Otoritas Palestina, sehingga memberikan kemampuan kepada Administrasi Sipil negara Zionis untuk menghentikan pembangunan rakyat Palestina, mengenakan denda, dan melakukan pembongkaran..
Sertifikat Tanah (Tobu)
Pemerintah penjajah negara Zionis mengalokasikan 225 juta shekel dalam anggaran tahun 2026 untuk mendirikan unit “Tobu” negara Zionis di Tepi Barat, berdasarkan keputusan Kabinet pada Mei 2025. Hal ini mencakup pembatalan kontrak kepemilikan tanah sertifikat (Tobu) Palestina dan dimulainya kembali pendaftaran tanah Area C di pendaftaran tanah sertifikat (Tobu) negara Zionis.
Area C mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat (sekitar 3,4 juta dunam) dan berada di bawah kendali militer negara Zionis sepenuhnya. Sekitar 70% dari wilayah ini diklasifikasikan sebagai "tanah negara" (yaitu, tanpa sertifikat kepemilikan (Tobu), sehingga rentan terhadap penyitaan langsung.
Pembongkaran Bangunan
Saat ini, bangunan di Area A dan B berada di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina dan hanya dapat dibongkar sesuai dengan prosedur tertentu. Setelah keputusan ini, penjajah akan dapat membongkar bangunan Palestina bahkan di wilayah yang berada di bawah kendali Palestina, dengan dalih melindungi situs arkeologi, sehingga memperluas wewenangnya untuk melakukan penyitaan tanah.
Di Hebron, di bawah sistem saat ini, Pemerintah Kota Hebron bertanggung jawab untuk menerbitkan izin bangunan dan mengelola bangunan sipil, dengan pengawasan terbatas oleh otoritas penjajah negara Zionis di wilayah yang berada di bawah kendali mereka di Kota Tua.
Namun, setelah keputusan ini, wewenang pemberian izin akan dialihkan ke Administrasi Sipil negara Zionis, yang selanjutnya akan memperluas blok pemukiman di jantung Kota Tua dan membuat Perjanjian Hebron menjadi tidak berarti.
Mengenai pemerintahan lokal, saat ini, pemerintah kota Palestina mengelola urusan penduduk sipil di kota-kota Palestina. Setelah keputusan ini, Pemerintah Daerah yang independen akan dibentuk untuk para pemukim di Hebron dan wilayah Masjid Bilal di Betlehem, menyerupai pemerintah kota negara Zionis.
Mengenai daftar data tanah dan pembelian properti, saat ini, catatan tanah bersifat tertutup, dan izin khusus dari Administrasi Sipil diperlukan untuk menyelesaikan setiap pembelian tanah untuk kepentingan orang Yahudi.
Namun, setelah keputusan tersebut, data tanah akan dibuka dan izin khusus akan dihapuskan, sehingga mempermudah pembelian tanah langsung dari warga Palestina.
Undang-undang dan Pemerintahan
Saat ini, undang-undang Yordania (yang berlaku di Tepi Barat sebelum penjajah tahun 1967) melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi. Setelah keputusan ini, hukum Yordania akan dicabut dan pembatasannya dihilangkan, memungkinkan pembelian tanah secara bebas dan membuka pintu bagi para pemukim dan perusahaan yang berafiliasi kepada mereka untuk memperoleh tanah Palestina di Tepi Barat.
Mengenai pengawasan sumber daya dan infrastruktur, Otoritas Palestina mengelola air, barang antik, dan risiko lingkungan di Area A dan B. Setelah keputusan kabinet, wewenang Administrasi Sipil negara Zionis akan diperluas, memungkinkan mereka untuk mengeluarkan perintah penghentian pekerjaan, mengenakan denda, dan menghancurkan bangunan yang ada.
Adapun peran dan wewenang Otoritas Palestina, saat ini mereka memainkan peran aktif dalam perencanaan kota dan administrasi kota. Namun, setelah keputusan ini, peran ini akan dikurangi menjadi peran simbolis, dengan semua wewenang aktual atas tanah dan administrasi sipil dialihkan ke penjajah negara Zionis.
—
Sumber: Al Jazeera
Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “نحو سيطرة إسرائيلية كاملة.. كيف ستتغير الضفة بعد قرارات الكابينت؟” terbit 10 Februari 2026 diakses 11 Februari 2026 08:22 WIB https://www.aljazeera.net/politics/2026/2/10/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
