Perang di Gaza dan Dampaknya Terhadap Israel

Oleh: Syafiq Syakir, penerjemah: Idham Cholid

Pendahuluan

Peristiwa pada 7 Oktober 2023 mengantarkan ketakutan Israel tentang keamanannya dan masa depan eksistensinya di kawasan ke puncaknya. Ketakutan-ketakutan ini, dengan berbagai perkembangan yang terjadi di dalam dan di sekelilingnya selama beberapa tahun terakhir, telah berubah menjadi “ancaman-ancaman eksistensial” yang telah membingkai wacana dan orientasinya serta mempengaruhi kebijakan dan hubungan luar negerinya. 

Di antara kekhawatiran yang paling menonjol yang terungkap dan diperkuat oleh Operasi “Tofan Al Aqsa” adalah kemampuan infrastruktur militer, industri, intelijen, dan operasional yang kini dimiliki oleh perlawanan Palestina, terutama dengan perkembangan hubungannya dengan Iran, yang merupakan aspek lain dari ancaman strategis ini. 

Pada tingkat internal, Israel tengah menyaksikan perpecahan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diperburuk oleh perang di Gaza, yang telah menjadi lebih dalam dan lebih luas, baik di tingkat politik maupun agama. Sedangkan di bidang militer, tentara penjajah menderita kerugian besar, gagal mencapai sasaran yang dicanangkannya, dan kekuatan pencegah yang telah dibangunnya selama puluhan tahun runtuh. 

Secara eksternal, narasi Israel menjadi diragukan hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari citra sebagai korban mulai berubah menjadi agresor, terutama setelah kasus yang dibawa oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida. Dengan semakin meningkatnya perbedaan antara para pemimpin Israel dan semakin banyak politisi Barat, termasuk di Amerika Serikat, dukungan Barat yang tanpa syarat terhadap Israel dipertanyakan.

Perlawanan Palestina dan ekspansi Iran

Kebijakan Israel, terutama di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, didasarkan pada isolasi Gaza dari Tepi Barat dan memperkuat pemisahan di antara keduanya, sambil berfokus pada Tepi Barat untuk menaklukkannya, mencaplok tanahnya, dan membatalkan solusi dua negara. Kebijakan ini tampaknya lebih sejalan dengan aliran Zionis dan agama sayap kanan, tren yang mendominasi pemerintahan terakhir Netanyahu, yang digambarkan sebagai pemerintahan paling ekstremis dalam sejarah Israel. 

Sejak tahun 2007, Gaza yang terus dikepung telah menyaksikan serangkaian konfrontasi yang berakhir dengan intervensi mediator dan kemudian dengan ketenangan yang berakhir dengan gencatan senjata, sementara Tepi Barat menyaksikan peningkatan penindasan oleh dinas keamanan Israel untuk melenyapkan kelompok perlawanan baru, seperti Batalyon Jenin, ‘Arin-al-usud’ atau Lions’ Den, Batalyon Balata, dan lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan stagnasi situasi di kawasan dan mengganggu segala upaya untuk mencapai perdamaian, dan juga berusaha menjaga situasi Palestina tetap seperti sekarang, terpecah dan lemah.

Setelah mengumumkan apa yang disebut sebagai Kesepakatan Abad Ini, Israel berupaya memperluas jangkauan geografisnya di tanah bersejarah Palestina dengan mengintensifkan pemukiman dan menindas warga Palestina, dan memperluas jangkauan geopolitiknya di kawasan itu dengan menetapkan batas-batas wilayahnya dengan negara-negara tetangga Arabnya, seperti yang terjadi dengan Lebanon terkait batas-batas atau demarkasi laut dan upayanya untuk menetapkan batas-batas wilayah darat juga. Secara paralel, ia berupaya memperluas cakupan normalisasi dengan negara-negara Arab dan memisahkan jalur ini dari proses perdamaian dan masalah Palestina serta hak-haknya.

Pada tataran keamanan regionalnya, Israel menganggap Iran sebagai ancaman utama, karena program nuklirnya yang maju, di samping dukungan militernya terhadap perlawanan Palestina di Gaza. Selain itu, pengaruh Iran telah meluas di kawasan tersebut, mencapai perbatasan utaranya. Pengaruh yang semakin besar ini dilihat oleh Israel sebagai bahaya yang melampaui keamanannya sendiri, dan mengancam keamanan negara-negara tetangga Arabnya, yang memiliki hubungan dengannya untuk menghadapinya melalui “kepentingan bersama.” 

Negara ini telah mengumpulkan wacana keamanan dan politiknya untuk mempromosikan proses normalisasi dalam konteks "Perjanjian Abraham" untuk melayani perspektif ini dan membangunnya dengan mengabaikan Palestina dan segala pengaturan yang terkait dengan masa depan perjuangan Palestina. Namun, Operasi “Tofan Al Aqsa” datang dari luar konteks ini dan bertentangan dengannya, untuk mengembalikan perjuangan Palestina ke posisi sentralnya dan menghidupkan kembali semua berkas yang terkait dengannya, seperti negara, kota Al Quds, pemukiman Yahudi, dan masalah pengungsi.

Oleh karena itu, operasi 7 Oktober, betapapun mengejutkan Israel, dalam beberapa hal merupakan hasil alami dari kebijakan penjajah, terutama mengingat pemerintahan Netanyahu saat ini dan meluasnya sayap kanan dalam masyarakat Israel. Jelas bahwa operasi ini telah menyebabkan kerusakan serius pada strategi pencegahan Israel dan pada kepercayaan warga Israel terhadap lembaga keamanan, militer, dan politik mereka. Kita dapat memahami betapa besarnya kekerasan yang dilakukan Israel dan kegigihannya untuk menimbulkan kerugian dan kehancuran yang sangat besar terhadap warga Palestina dalam perang di Gaza itu adalah sebagai upaya untuk memulihkan kekuatan ini dalam menghadapi “ancaman Palestina” yang semakin meningkat.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh kekuatan pencegah Israel di tingkat regional tidak kurang dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perlawanan Palestina. Kekhawatiran keamanan Israel tentang kemungkinan terulangnya apa yang terjadi dengan perlawanan di Gaza dari perbatasan Lebanon tidak terlintas dalam pikiran. Dari kekosongan, mengingat meningkatnya kemampuan militer yang dimiliki oleh Hizbullah yang didukung Iran. Oleh karena itu, ia berupaya untuk menerapkan Resolusi PBB 1701 secara lebih ketat di Lebanon selatan. Upaya ini dilakukan dalam konteks upaya untuk memulihkan kekuatan pencegahan dalam skala yang lebih luas, sehingga perangnya di Gaza selaras dengan strategi regionalnya dalam menghadapi pengaruh Iran.

Perpecahan Sosial dan Beban Ekonomi yang Tinggi

Masyarakat Israel tengah menyaksikan perpecahan tajam identitas Israel dan definisi tentang dirinya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin Israel mengenai memburuknya bahaya internal telah meningkat, mencapai titik peringatan akan bahaya “perang saudara” karena kurangnya keharmonisan antara komponen-komponen masyarakat ini di satu sisi, dan meningkatnya pengaruh kelompok kanan keagamaan dan gerakan Zionis ekstremis di bidang politik di sisi lain. Selain itu, terdapat perselisihan yang berkembang mengenai dualitas Yahudi dan sekularisme serta dampaknya terhadap gaya hidup dan hubungan antara komponen-komponen masyarakat.

 

Perpecahan ini tercermin pada penyusunan komposisi kekuatan politik, dan krisis pemerintah Israel mencapai puncaknya pada tahun 2019. Israel menyaksikan lima putaran pemilihan umum dalam waktu singkat, setelah tidak ada satu pun partai atau blok yang bersaing gagal selama empat putaran pertama untuk memperoleh 61 kursi di Knesset yang akan memungkinkan mereka membentuk pemerintahan, bahkan dengan mayoritas tipis. Setelah pemilu April 2019, September 2019, Maret 2020, dan Maret 2021, pemilu terakhir diadakan pada November 2022 yang membawa kenaikan Netanyahu dan pemerintahan sayap kanannya. Pemerintahan ini telah menyebabkan salah satu konfrontasi dalam negeri terbesar dalam sejarah Israel sebelum Tofan Al-Aqsa, yang fokusnya adalah masalah amandemen peradilan yang dirancang untuk "melayani kelompok ekstrem kanan" dan melindungi Netanyahu dari tuntutan atas tuduhan korupsi. Hal ini masih berlangsung hingga kini, dan hal ini tercermin dalam sikap masyarakat Israel terhadap perang di Gaza, serta tujuan dan prioritasnya.

Perang ini juga membayangi perekonomian Israel, yang menderita kesulitan dan tekanan keuangan yang semakin meningkat karena pengeluaran langsung dan tidak langsung yang membebani kas negara dikarenakan aliran pengungsi Israel dari daerah-daerah yang terdampak perang. Wilayah utara di perbatasan Lebanon dan wilayah selatan di perbatasan Gaza dievakuasi ke daerah lain yang lebih aman. Sejumlah kegiatan pertanian dihentikan karena beberapa lahan berada di wilayah ketegangan. Banyak proyek komersial dan infrastruktur terganggu karena penarikan pekerja Palestina, selain pemanggilan puluhan ribu tentara cadangan untuk bergabung ke medan perang dan mengeluarkan mereka dari siklus produksi.

Ironisnya, sumbangan kelompok sayap kanan terhadap ekonomi Israel lebih sedikit dibandingkan kelompok lain. Sedangkan wacana yang mereka miliki didasarkan pada hasutan untuk melanjutkan perang dan meningkatkan biayanya. Aliran ini tidak memberikan perhatian dalam sikap yang diambilnya jika dampak negatif pada ekonomi Israel, bahkan kepada situasi dan hubungannya dengan dunia luar, sehingga menjadikan tempat yang tidak menarik untuk investasi, dan jadi kurang mendorong migrasi Yahudi ke sana. Patut dicatat pula bahwa penganut Haredi (Yahudi ultra-ortodoks) menolak wajib militer dan bersikeras tidak ikut dinas militer meskipun tentara membutuhkan mereka, sebagaimana dikatakan oleh pemimpin oposisi Yair Lapid. Kepala Rabbi Israel, Yitzhak Yosef, mengancam akan menyuruh "semua" dari mereka meninggalkan Israel jika mereka dipaksa mendaftar. Jumlah mereka pada tahun 2023 mencapai sekitar 66 ribu calon prajurit militer.

Hal terpenting yang ditunjukkan oleh perpecahan ini dan biaya politik serta ekonomi yang ditimbulkannya adalah bahwa Israel akan tetap jauh dari stabilitas politik dan pemerintahan pada  periode mendatang. Karena perang di Gaza, apapun hasilnya, dan meskipun digambarkan sebagai perang eksistensial, tidak mampu menyatukan masyarakat Israel, tetapi malah menambah pembenaran baru bagi perpecahan Israel. Semua jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Israel bercita-cita untuk menyingkirkan pemerintahan sayap kanan dan lebih memilih pemerintahan yang lebih moderat. Perlu dicatat bahwa ada ketakutan Barat yang berkembang bahwa masyarakat Israel tengah bergeser ke arah ekstremisme sayap kanan, yang memperdalam perpecahan antara komponen-komponennya dan memperburuk ketidakmampuan Israel dalam meraih keamanannya sendiri untuk melanjutkan jalur normalisasi.

Hubungan Israel dengan Barat dan citranya di mata opini publik Perang di Gaza dan genosida serta kelaparan warga Palestina di tangan pemerintah sayap kanan ekstrim telah menimbulkan pertanyaan mendalam tentang masa depan hubungan antara Barat dan Israel. Pandangan yang berlaku di Barat, bahwa Israel adalah satu-satunya demokrasi di kawasan tersebut dan negara yang mewakili perpanjangan peradaban Barat dan nilai-nilainya, mulai menjadi sasaran kritik dan peninjauan. Meskipun narasi Israel mendominasi secara luar biasa di koridor kekuasaan, pemikiran, dan pengaruh di Barat, Gaza telah mendapatkan simpati Barat di kalangan generasi muda. Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa menyaksikan demonstrasi massa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mendukung Palestina dan narasi mereka serta menentang perang. Lingkaran protes juga meluas hingga mencakup politisi dan anggota parlemen Barat, dan komunitas seni pun tidak kebal terhadap tren ini. Gugatan hukum yang diajukan Afrika Selatan di hadapan Mahkamah Internasional terhadap Israel atas tuduhan genosida menambah momentum bagi keterlibatan para profesional hukum, aktivis hak asasi manusia, dan banyak profesional media serta influencer media sosial.

Secara politis, jajak pendapat Amerika mencerminkan adanya peningkatan simpati terhadap Gaza, terutama secara politis, di kalangan pemuda. Apa yang membuat pemerintahan Presiden Biden khawatir tentang kemungkinan kalah dalam pemilu November 2024, karena dukungannya yang  tanpa syaratnya terhadap Israel, meskipun kejahatan dan praktik hukum rimba yang dilakukan Israel. Narasi tradisional yang memperlakukan Israel sebagai korban tidak lagi dominan. Narasi Palestina telah mulai menyingkirkannya, mengalahkannya, dan mendorong sejumlah kekuatan Barat untuk meninjau kembali dukungan mereka yang tidak terbatas terhadap Israel.

Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan yang bersifat politis, moral dan strategis di Israel maupun di Barat tentang apakah penjajah Israel telah menjadi beban bagi Barat, terutama setelah perang di Gaza menyingkap kebrutalan yang tak tertandingi dan penginjakan semua nilai dan standar hukum dan kemanusiaan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Israel untuk menjaga keamanannya sendiri dan berperang di masa mendatang tanpa bergantung pada Barat. Seolah-olah negara yang digunakan untuk melindungi kepentingan Barat dan mendominasi negara-negara tetangganya, telah menjadi sangat membutuhkan perlindungan permanen, terutama pada saat Washington sedang berusaha mengurangi kehadiran militernya di Timur Tengah dan mengurangi keterlibatan langsungnya dalam perang dan krisis di Timur Tengah. Perlu dicatat bahwa pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump mengandalkan Israel, dan khususnya Netanyahu, untuk menjadi agen utamanya di kawasan tersebut. Dalam konteks itulah muncul Kesepakatan Abad Ini, tetapi Operasi Tofan Al-Aqsa mengungkap rapuhnya kekuatan Israel dan menegaskan bahwa negara Israel tidak dapat terus menjalankan fungsinya tanpa kehadiran dan dukungan langsung dari Washington.

Kesimpulan

Ketakutan "eksistensial" Israel bukan dimulai dengan Operasi Tofan Al-Aqsa, tapi sudah sejak bertahun-tahun sebelumnya dimana yang menjadi salah satu penyebabnya adalah meluasnya pengaruh kaum religius sayap kanan dan Zionis, dengan dua aspeknya, konservatif dan ekstremis, di dalam masyarakat Israel hingga mencapai puncak politiknya dengan pemerintahan Netanyahu saat ini. Hal ini juga menjadi katalisator yang mengobarkan ambisi Israel untuk memperkuat entitas negara dan memperluas cakupannya, baik secara geografis maupun demografis. Hal ini tampak jelas dari meluasnya pemukiman di Tepi Barat dan kota Al Quds, percepatan Yahudisasi Masjid Al-Aqsa dengan membaginya secara spasial dan temporal, serta terhentinya perundingan dengan Palestina untuk mengakhiri proses perdamaian dan solusi dua membuang solusi dua negara dari peredaran.

Sama saja apakah Israel mencapai tujuannya dari perang di Gaza atau gagal, tampaknya negara itu sedang menuju ke arah yang lebih ekstrim, bahkan dengan standar sekutunya Barat sekalipun. Ekstremisme menyusup ke masyarakat Israel dalam semua kategorinya, didorong oleh gerakan keagamaan di satu sisi dan masalah keamanan di sisi lain. Jika normalisasi mendapatkan kembali momentum setelah perang, ia akan menggantikan proses perdamaian. Kesepakatan ini mampu memperkuat Kesepakatan Abad Ini dan secara efektif membendung ambisi ekspansionis Israel. Sementara itu, normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab akan memberikan Israel apa yang dapat ditawarkan oleh proses perdamaian tanpa harus memberikan imbalan apapun kepada Palestina.

Bagaimanapun juga, Operasi Tofan Al-Aqsa akan menimbulkan dampak strategis yang luas terhadap negara Israel, persatuan masyarakatnya, dan proyek Zionis serta masa depannya di Timur Tengah. Pertanyaan tentang “keberadaan” dan penegakannya kembali di atas prinsip-prinsip yang baru akan terus menghantui politisi, militer, dan warga Israel. Kekhawatiran mereka terhadap keamanan terkait berkembangnya kemampuan perlawanan di dalam negeri dan perluasan pengaruh “musuh strategis” mereka di luar negeri tidak akan hilang. Keretakan dalam hubungan Israel dengan Barat membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Mengenai kemunduran narasi Israel dan pergeseran opini publik global yang mendukung narasi Palestina, tampaknya ini adalah dinamika yang tidak dapat dibalikkan, setidaknya dalam waktu dekat.(KHO)

Read More

Strategi AS dan Perang Gaza

Strategi AS dan Perang Gaza

Oleh: Alhawas Taqia

Pendahuluan

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan guncangan baru dalam sistem internasional, dan mengungkapkan Ketidakmampuan Amerika Serikat untuk memaksakan apa yang diinginkannya dan mencegah apa yang tidak diinginkannya pada tingkat Politik internasional. 

Perang ini mengalihkan perhatian pimpinan Amerika dari perang Rusia di Ukraina, yang pada gilirannya mengalihkan perhatiannya dari tujuan strategis utamanya menahan kebangkitan Cina. Sementara itu, kekacauan ini mendorong beberapa kekuatan internasional atau Kekuatan besar atau kekuatan yang sedang naik daun untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat untuk merebut orbitnya berkenaan dengan kepemimpinannya dalam sistem internasional dan desakan atas partisipasinya atau menggantikan posisinya.

Kelemahan Amerika terlihat dalam tiga lingkaran yang membentuk strategi utama Amerika.  Ini adalah lingkaran kawasan Timur Tengah, yang menjadi penting dari cadangan energinya dan jalur laut dan daratnya. Lingkaran Eropa, yang menjadi penting dari kedekatannya kekuatan besar yaitu Rusia, yang merupakan ancaman bagi kepemimpinan Amerika. Dan lingkaran Asia Tenggara, yang menjadi penting dari kebangkitan regionalnya dan kehadiran Tiongkok, negara adikuasa yang menantang Amerika Serikat untuk meraih kepemimpinan global.

Kegagalan Permanen Israel

Perang Israel terhadap  Gaza terletak di jantung Timur Tengah. Strategi AS sebelum “Tofan Al-Aqsa” adalah bergerak menuju mitigasi (upaya mengurangi dampak buruk) berbagai permasalahan di kawasan ini dan berfokus pada Samudra Hindia dan Pasifik, untuk membendung meningkatnya kekuatan Cina. Karenanya, dia merumuskan rencana yang menetapkan Israel sebagai wakil untuk menangani keamanan Timur Tengah dalam menghadapi Iran melalui normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab melalui "Perjanjian Abraham". Dalam konteks ini, normalisasi dipasarkan sebagai sebuah kerangka kerja untuk menangkal ancaman Iran dan sebagai mekanisme untuk mendorong Israel memberikan kepada Palestina hak-hak mereka.

Rencana ini telah berjalan jauh sebelum Tofan al Aqsa, dimana Israel telah melancarkan perang menyeluruh dan kebuasan yang melibatkan segala jenis kebrutalan termasuk Genosida yang mana Mahkamah Internasional didirikan untuk menyelidikinya. Di tingkat politik, pemerintahan Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, dan resolusi Knesset menerbitkan undang-undang mengenai masalah ini yang disetujui oleh semua anggotanya. Benjamin Netanyahu membanggakan "prestasi" ini dan bahwa ia telah berhasil selama hampir dua puluh tahun pemerintahannya dalam menggagalkan pembentukan negara Palestina, dan ia berjanji untuk melanjutkan kebijakan ini hingga akhir pemerintahannya. Dengan demikian, hilanglah justifikasi bagi normalisasi, dan negara-negara Arab terjerumus ke dalam rasa malu, dan negara-negara yang menginginkan pembenaran atas normalisasi, sehingga negara-negara yang menginginkan normalisasi tidak lagi memiliki pembenaran untuk menerimanya di masa mendatang.

Sebaliknya, Amerika Serikat berusaha mengarahkan ulang kebijakan Israel dan kembali menerapkan strategi aslinya. Maka didesaklah Tel Aviv untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza guna meringankan dampak bencana kemanusiaan, yang merusak reputasi Israel dan membayangi Washington sebagai mitra dalam perang. Namun pemerintahan Netanyahu menolaknya dan menggunakan senjata kelaparan untuk menekan perlawanan, sambil terus menolak solusi dua negara dengan anggapan itu mengancam keamanan Israel. Di antara seruan Washington dan penolakan Tel Aviv, pemerintah AS tampaknya tidak berdaya untuk memaksakan kehendaknya kepada sekutu dekatnya, Israel.

Penolakan Israel ini menempatkan Washington dalam dilema strategis dan merusak rencananya untuk mendorong proses normalisasi agar melibatkan negara Arab lainnya, agar memperkuat posisi regional Tel Aviv. Entah tetap terlibat aktif dalam urusan kawasan untuk melindungi sekutunya dan mencegah negara-negara yang menentang kebijakannya, seperti Iran, dari melakukan ekspansi pengaruhnya, sehingga melemahkan kemampuannya untuk membendung Tiongkok. Atau memilih untuk beralih ke Asia Tenggara, yang akan meningkatkan kerusuhan di Timur Tengah dan mempengaruhi pasar energi dan lalu lintas pelayaran. Akibatnya, getaran mungkin terjadi di beberapa negara yang rapuh, mendorong beberapa di antaranya runtuh. Dalam kedua kasus tersebut, Amerika Serikat akan kehilangan kredibilitasnya dan kemampuannya untuk terus memimpin sistem internasional sendirian.

Sedangkan bagi negara-negara Arab yang sedang melakukan normalisasi, kepercayaan mereka terhadap kemampuan Israel untuk melindungi mereka dari bahaya eksternal dan internal akan menurun. Israel, yang selalu menggambarkan dirinya sebagai kekuatan luar biasa di Timur Tengah, telah terbukti tidak mampu mencapai kemenangan yang menentukan melawan faksi-faksi bersenjata yang bertempur dalam jumlah kecil dan dengan senjata sederhana, dan bahwa Israel membutuhkan Amerika Serikat untuk melindunginya dan menyediakan untuknya senjata, amunisi, dan informasi. Negara-negara ini mungkin akan mempertimbangkan kembali penilaian mereka terhadap batasan kekuatan Israel dan sejauh mana kemampuannya untuk menjamin perlindungan kepada mereka sebagai pengganti  Amerika Serikat. Sehingga dengan demikian upaya Washington untuk membangun sistem keamanan Timur Tengah yang dipimpin oleh Israel mengalami kegagalan dan berguguranlah negara-negara Arab dari posisi ketergantungan.

Tekanan di front Eropa

Di tingkat Eropa, perang Israel di Gaza berkontribusi dalam mencegah Amerika Serikat mengalahkan Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa perang Gaza mengalihkan opini publik dunia pada umumnya dan opini publik Barat pada khususnya dari situasi di Ukraina. Momentum emosional yang dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan bagi pertahanan negaranya menurun, dan tingkat minat publik di negara-negara Barat yang berupaya membantunya pun menurun. Sebelumnya, Ukraina menggunakan momentum itu untuk menekan pemerintah Eropa yang enggan membantunya, seperti Hongaria.

Di sisi lain, momentum ini menjadi kendala bagi pemerintah yang bersimpati terhadap ٌRusia, yang sebelumnya merasa malu untuk memberikan dukungan mereka terhadap Putin, yang tampil dengan citra agresor terhadap negara merdeka, dimana isolasi terhadap Rusia mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah perhatian beralih ke perang Israel di Gaza dan dukungan tak terbatas dari Barat yang diterimanya, citra Putin yang menentang perang Gaza, berubah menjadi pembela rakyat tertindas yang dijajah berkepanjangan di bawah dukungan penuh Barat. Perang Gaza juga meningkatkan tekanan pada sumber daya militer dan keuangan Barat, yang sebelumnya tidak mampu memberikan dukungan yang diperlukan kepada pasukan Ukraina. Pada bulan Oktober 2023, misalnya, General Dynamics mengumumkan telah menjadi produsen  20.000 peluru artileri setiap bulannya, dimana sebelumnya hanya memproduksi 14.000 setiap bulan.  Perusahaan raksasa Amerika ini bermaksud meningkatkan produksinya hingga 100.000 peluru per bulan. Tidak diragukan lagi bahwa perang Gaza akan mendorongnya untuk meningkatkan produksinya dengan lebih cepat.

Penurunan signifikan dukungan Barat untuk Ukraina menyebabkan kegagalan “serangan balik”nya terhadap pasukan Rusia, dan membuka jalan bagi Rusia untuk memulihkan keseimbangannya dalam industri militer, memobilisasi pasukan tempur tambahan, dan meluncurkan serangan baru pada akhir tahun 2023, mempenetrasi tiga kota strategis: Bakhmut, Avdiivka, dan Kupyansk.

Hambatan bagi koridor ekonomi antara India, Timur Tengah dan Eropa 

Adapun lingkaran Asia Selatan, di mana Cina berada di pusatnya; Perang Gaza telah memberikan pukulan yang sangat dahsyat terhadap proyek koridor ekonomi India-Timur Tengah-Eropa, yang dikenal sebagai “Koridor.” Amerika Serikat, yang mensponsori proyek ini, berupaya mencapai dua tujuan melalui proyek ini: Pertama: menggagalkan proyek Sabuk dan Jalan Tiongkok, yang digunakan Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya ke berbagai arah, dan menghubungkan sejumlah besar negara di dunia dengan ekonominya atas dasar “saling menguntungkan”. Kedua: Mengintegrasikan Israel ke dalam perekonomian kawasan dan mendorong normalisasi agar mencakup lebih banyak negara.

Proyek Koridor diharapkan dimulai di India dan melewati Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, dan Israel, lalu ke pelabuhan Yunani, sebelum berakhir di negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara ini akan dihubungkan oleh infrastruktur yang terdiri dari jaringan kereta api, serat optik, dan jaringan pipa hidrogen bersih. Anggaran sebesar $20 miliar telah dialokasikan untuk membangun koridor ini, yang diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari India ke Eropa sekitar 40% dan biayanya sekitar 30%. Tampaknya UEA memberikan kontribusi finansial yang luar biasa bagi keberhasilan proyek ini, karena Presiden Biden mengucapkan terima kasih kepada presidennya, Mohammed bin Zayed, ketika ia menyapanya, dengan mengatakan: “Proyek ini tidak akan terwujud tanpa usaha Anda.”

Jelas dari peta proyek ini bahwa Israel adalah mata rantai utama; Di satu sisi, dia akan terhubung dengan perekonomian negara-negara Teluk, yang telah menantikannya sejak proyek Shimon Peres Timur Tengah Baru. Dengan demikian hal ini akan menjadinya sebagai entitas alami bagi kelangsungan hidupnya di kawasan Arab, dan bahkan menjadi salah satu kawasan terkaya di dalamnya. Di sisi lain, Israel adalah penghubung antara dua lokomotif ekonomi besar: Asia Tenggara dan Eropa. Dengan demikian, ia memberi keuntungan bagi ekonomi-ekonomi Arab yang kaya, ekonomi-ekonomi Asia yang sedang berkembang, dan ekonomi-ekonomi Eropa yang maju. Selain keuntungan-keuntungan ini, Israel akan menjadi bagian dari strategi Amerika untuk menggagalkan strategi Sabuk dan Jalan Tiongkok, yang diandalkan Beijing untuk melepaskan diri dari cengkeraman Amerika Serikat dan menciptakan jaringan negara-negara yang tunduk pada pengaruhnya yang semakin besar.

Perang Gaza mungkin akan menggagalkan semua rencana ini, karena Israel berada di ambang menjadi negara nakal. Negara ini menghadapi tuntutan hukum di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida, serta sejumlah kasus lain atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Mahkamah Kriminal Internasional. Kepemimpinan Israel telah menyatakan penolakannya terhadap solusi dua negara yang disepakati secara internasional, dan telah berjanji untuk menduduki kembali Gaza dan memperluas aktivitas permukiman di Tepi Barat. Jika berhasil melaksanakan apa yang dikatakannya, kemungkinan besar negara dia akan berubah menjadi negara apartheid, mirip dengan Afrika Selatan di bawah kekuasaan minoritas kulit putih.

Kalau keadaannya seperti ini, proyek koridor ekonomi itu akan kolaps, karena negara-negara lain tidak akan berminat bermitra dengan Israel dan menjalin hubungan dengannya lewat proyek ini, dan keterasingannya akan makin bertambah kalau Mahkamah Internasional memutuskan Israel melakukan genosida, dan dengan begitu Amerika akan gagal dua kali. Yang pertama: mendedikasikan Israel sebagai link utama dan kekuatan hegemonik di Timur Tengah, dia akan tetap menjadi entitas yang tersingkirkan. Yang kedua: membentuk alternatif yang menyaingi atau menggagalkan proyek strategis Tiongkok: Sabuk dan Jalan.

Pertalian Negara-negara Ambisius

Perang Gaza tidak hanya melemahkan posisi Amerika Serikat di tiga lingkaran strategis, tetapi mungkin juga telah mendorong kekuatan utama yang menentangnya di lingkaran tersebut untuk bersatu lebih erat. Pada bulan Maret 2024, Tiongkok, Rusia, dan Iran melakukan latihan angkatan laut di Teluk Oman dengan slogan “Sabuk Keamanan Maritim”. Ketiganya mengumumkan bahwa manuver yang berlangsung di kawasan strategis di tengah-tengah apa yang dikenal sebagai segitiga “Selat Emas”: Hormuz, Bab al-Mandab, dan Malaka, bertujuan untuk menciptakan 16 tim keamanan masa depan dari ketiga negara tersebut. Iran sebelumnya telah mengintensifkan dukungan militernya kepada Rusia dengan mensuplai drone dalam perang terhadap Ukraina. Kedua negara tersebut menjalin kerjasama militer yang mencakup persenjataan, pelatihan, dan manufaktur bersama.

Hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Rusia terus bertambah baik, tercermin dalam suara bulat di Dewan Keamanan pada bulan Maret 2024 untuk menolak rancangan resolusi Amerika yang menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza, dikarenakan rancangan tersebut tidak secara eksplisit menyerukan gencatan senjata permanen. Itu merupakan kedok diplomatik bagi kelanjutan perang Israel di Jalur Gaza. 

Di sisi lain, perang di Gaza telah menyoroti kutub yang memberontak terhadap AS, dipimpin oleh Afrika Selatan, yang menggugat Israel di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida. Presiden Brazil Lula da Silva melancarkan serangan keras terhadap Israel, dan Nikaragua mulai menggugat Jerman di hadapan Mahkamah Internasional atas dukungannya terhadap kejahatan Israel. Kekuatan-kekuatan ini bersatu untuk menentang hegemoni Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan bersaing untuk mewakili apa yang disebut “Global Selatan.” Dan menemukan di Gaza, kasus yang tepat untuk mengutuk Barat dan menghasutnya dan melawannya kebijakannya, dan membongkar standar gandanya.

Kesimpulan

Amerika Serikat akan keluar dari perang Gaza menderita kegagalan  di lebih dari satu tingkatan. Tujuan-tujuannya secara bertahap mengalami kegagalan di Timur Tengah.  Perang Ukraina telah mengalihkan perhatiannya dari upaya membendung China, lalu perang Gaza pecah dan mengalihkan perhatiannya dari perang Ukraina. Tidak jelas bagaimana ia dapat mengendalikan dua gempa  “kecil” ini untuk kembali ke pertempuran utama dengan Tiongkok. Kemungkinan besar, ia akan tetap sibuk dengan dua lingkaran strategis: Eropa dan Timur Tengah, untuk waktu yang lama. Sementara itu, Tiongkok akan terus bangkit, menjalin jaringan pengaruhnya, dan bersaing dengan Amerika Serikat untuk memimpin sistem internasional. Tiongkok juga akan diikuti oleh semakin banyak negara yang menentang hegemoni Barat dan menjadi bagian dari “Global Selatan”.(KHO)

Read More

Dampak Perang Gaza Bagi Palestina: Perlawanan, Penyelesaian, dan Nasib Otoritas

 Dampak Perang Gaza Bagi Palestina: Perlawanan, Penyelesaian, dan Nasib Otoritas

Oleh: Syafiq Syakir, diterjemahkan Idham Cholid

Pendahuluan

Meskipun telah dilakukan berbagai mediasi dan inisiatif nasional dan regional, namun Palestina belum mampu menyatukan barisan dan mengatasi perpecahan yang terjadi pada tahun 2007 dan hampir menyebabkan terpecahnya medan perjuangan Palestina. Keadaan khusus masing-masing arena telah menentukan prioritasnya sendiri, jauh dari prioritas dan kepentingan arena lainnya. Perlawanan di Gaza mencoba menyatukan kembali medan pertempuran selama pertempuran “Saif Al Quds” pada tahun 2021 dengan mengumpulkan berbagai komponen spektrum Palestina pada tujuan yang sama, terutama Masjid Al-Aqsa dan kasus tahanan. Kemudian, operasi “Tofan Al-Aqsa” pun dilancarkan untuk membentuk mata rantai lanjutan di jalur ini, terutama dengan semakin cepatnya laju Yahudisasi di Al Quds, meningkatnya serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dan menurunnya perhatian internasional terhadap isu tawanan.

Tulisan ini berfokus pada dampak “Tofan Al-Aqsa” dan perang Israel di Gaza terhadap situasi Palestina, dan menyoroti transformasi yang disaksikan oleh perlawanan, jalur penyelesaian dan kebuntuan yang dicapainya, serta mengkaji masa depan Otoritas dan lembaganya serta apa yang dapat dihasilkan oleh pengaturan pascaperang.

 Perlawanan dan tantangan lingkungan Palestina dan regional

Operasi “Banjir Al-Aqsa” pada 7 Oktober 2023, mengembalikan isu Palestina ke garis depan peristiwa dan ke jalur alamiahnya. Operasi ini juga mengembalikan “perlawanan” ke inti proyek Palestina setelah hampir hancur menjadi “proses perdamaian” yang telah gagal setelah tiga puluh tahun memulihkan hak minimum Palestina. Akan tetapi, berlanjutnya perpecahan Palestina yang belum juga berakhir, dan kompleksitas situasi Arab dan regional, dapat mendorong dampak Operasi “Tofan Al Aq” ke konteks lain, karena proyek “perlawanan” saat ini tidak lazim bagi Otoritas Palestina, PLO, atau gerakan Fatah, dan lingkungan Arab, Islam, dan internasional yang memiliki prioritas dan penilaian yang berbeda-beda, tampaknya tidak mendukung proyek ini.

Dalam konteks Palestina, meskipun ada persatuan faksi perlawanan di Gaza, Hamas masih menghadapi pertentangan dari Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, yang secara bersamaan memimpin gerakan Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina. Lembaga-lembaga ini secara kolektif tidak mengadopsi pendekatan perlawanan militer dan tidak melihatnya sebagai cara untuk membebaskan tanah dan mendirikan negara. Ia juga khawatir perang di Gaza akan memicu pemberontakan lain di Tepi Barat. Oleh karena itu, Otoritas Palestina tidak mengadopsi “Tofan Al Aqsa” atau memberikan perlindungan politik bagi perlawanan di Gaza, atau membangun wacana nasional yang komprehensif bagi seluruh warga Palestina. Sebaliknya, ia telah menjauhkan diri dari Hamas dan perlawanan secara umum, dan tampaknya tidak melihat perang ini sebagai kesempatan untuk mengatasi perpecahan. Di sisi lain, senjata perlawanan merupakan titik pertikaian mendasar dan kemungkinan akan tetap menjadi hambatan dalam bergerak maju menuju rekonsiliasi nasional sejati.

Meskipun terdapat simpati masyarakat yang luas terhadap perlawanan ini, perlawanan tidak memperoleh dukungan resmi Arab karena alasan politik dan ideologis. Sekalipun telah dimengerti oleh beberapa negara Arab, negara-negara lain menganggapnya sebagai musuh dan model yang mengancam stabilitas mereka, terutama setelah peristiwa Arab Spring. Hamas, yang memimpin perlawanan di Gaza, adalah bagian dari aliran politik Islam dan gerakannya yang memainkan peran mendasar selama Arab Spring. Karenanya, setiap kemenangan Hamas, sekecil apa pun, akan tercermin dalam kebangkitan lain dalam situasi Islam.

Bertentangan dengan posisi resmi (negara-negara) Arab, perlawanan Palestina, khususnya Hamas dan Jihad Islam, menerima dukungan material dan politik dari Iran dan dukungan militer dari “poros perlawanan” yang dipimpinnya. Ada perselisihan yang belum terselesaikan antara kedua belah pihak diantaranya, tentang posisi revolusi Suriah tanpa menghentikan dukungan ini. Meskipun Teheran telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui sebelumnya mengenai operasi 7 Oktober tersebut, sebagaimana Hizbullah di Libanon juga terkejut, front-front “poros” bergerak untuk mendukung perlawanan di Gaza. Solidaritas dalam kerja perlawanan ini telah membuka kembali diskusi tentang konsep “kesatuan arena” yang menghubungkan arena Palestina dengan arena lainnya di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman.

Di antara kegagalan resmi (negara-negara) Arab dan beragamnya dukungan yang diberikan oleh berbagai front, beban perlawanan di Palestina hampir seluruhnya berada di pundak warga Palestina sendiri. Namun, arena Palestina sendiri masih bergerak secara terpisah satu sama lain, terlepas dari jumlah korban, tingkat kerusakan, dan tragedi kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza. Situasinya mungkin berkembang di masa mendatang bagi meningkatnya koordinasi antar-arena dan menyatukan upaya mereka, terutama karena semuanya kini cenderung mengandalkan cara militer dan mengembangkan kemampuan mereka dalam hal ini, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya peristiwa di Tepi Barat. Jelaslah bahwa dampak atau implikasi perang Israel di Gaza akan memaksa perlawanan, dengan semua faksinya, untuk mendefinisikan ulang dirinya dan memperbarui metodenya dalam menangani situasi Palestina secara komprehensif. 

Apa yang terjadi di Tepi Barat tidak jauh dari perubahan ini; Kelompok perlawanan lokal kecil muncul, seperti Batalyon Jenin, Batalyon Balata, dan lain-lain, sebagai alternatif terhadap kerja para “faksionalis,” setelah Otoritas Palestina membatasi aktivitas faksi-faksi perlawanan tradisional dan membubarkan struktur organisasi dan sayap militer mereka dari setiap hal yang tidak sejalan dengan orientasi Otoritas Palestina.

Karenanya perang Israel di Gaza, yang kemudian digambarkan sebagai Nakba kedua, mengubah perlawanan di Gaza menjadi kondisi pembebasan nasional yang melampaui jati dirinya sebagai  pemerintahan, otoritas, atau partai dengan ideologi tertentu. Dalam hal ini, akan sulit di masa depan bagi politisi mana pun untuk menolak prinsip perlawanan atau metodenya dalam menghadapi penjajahan, baik di Gaza, Tepi Barat, atau arena lainnya.

Otoritas Palestina dan yang Tersisa dari Jalur Penyelesaian 

Meskipun kebuntuan yang diakibatkan oleh Perjanjian Oslo dan proses perdamaian yang dibangun diatasnya, Otoritas Palestina masih bergerak dalam kerangka kerjanya dan menerapkan persyaratannya secara sepihak, terutama dengan perlindungan internasional pada tingkat koordinasi keamanan dengan Israel. Oleh karena itu, lembaga ini masih menikmati relatif dukungan dari negara-negara Arab secara finansial, dan politik sebagai wakil sah rakyat Palestina, di bawah bayang-bayang penurunan nyata dalam minat terhadap perjuangan Palestina secara umum.

Di tingkat Arab, prioritas dalam negeri lebih diutamakan daripada masalah Palestina, terutama dengan peristiwa Arab Spring yang telah menyita banyak negara dengan masalah internal mereka. Di tingkat global, konflik Arab-Israel kehilangan kepentingannya setelah memasuki jalur negosiasi menuju “penyelesaian damai.” Namun jalan ini, alih-alih berakhir dengan solusi dua negara dan memberikan solusi masalah Al Quds, pemukiman, dan pengungsi, justru menciptakan fakta baru di lapangan yang melemahkan pihak Palestina dan semakin merampas hak-hak warga Palestina. Kemudian muncullah “Kesepakatan Abad Ini” pada tahun 2020 untuk memberikan “legitimasi” pada fakta-fakta ini dan mendorong sejumlah negara Arab lainnya menuju normalisasi dengan Israel di bawah judul “Perjanjian Abraham,” dengan mengabaikan sepenuhnya Otoritas Palestina dan apa yang tersisa dari jalur Oslo. Kesepakatan Abad Ini, pada dasarnya bertujuan untuk mengkonsolidasikan keuntungan Israel dari proses perdamaian, dan untuk mengatasi kekhawatiran rezim negara-negara Arab mengenai dampak revolusi Arab Spring dan perubahan lingkungan geostrategis di sekitarnya. Judul paling menonjol dalam kesepakatan ini adalah menormalisasi hubungan dengan Israel dan membentuk aliansi dengannya untuk menghadapi ancaman pengaruh Iran di kawasan.

Dalam konteks ini, operasi 7 Oktober 2023 datang untuk membuka kembali diskusi tentang cakrawala politik masalah Palestina dan nasib Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, yang menganut Oslo di satu sisi dan berhati-hati terhadap Kesepakatan Abad ini di sisi lain. Sistem Arab, dan masyarakat internasional di belakangnya, masih mengakui Otoritas Palestina yang ada, kepemimpinannya, dan kelembagaannya, tetapi mereka berharap untuk melakukan reformasi atau membangunnya kembali berdasarkan perkembangan terkini. Adapun Israel, yang telah bergerak lebih jauh ke kanan, mereka mengklaim bahwa mereka tidak lagi memiliki mitra Palestina dalam proses perdamaian, dan tidak menyembunyikan keinginan mereka untuk menyingkirkan Abbas dan mengatur kembali urusan Otoritas Palestina menurut standar-standar baru yang melayani kepentingan mereka dan lebih siap untuk terlibat dalam kesepakatan abad ini. 

Pemerintahan Netanyahu, yang paling ekstremis dalam sejarah Israel, tidak lagi menyembunyikan penolakannya terhadap solusi dua negara dan penghindarannya terhadap persyaratan perdamaian dan segala sesuatu yang ditentukan oleh Kesepakatan Oslo. Seluruh wilayah Otoritas Palestina telah berada di bawah penjajahan langsung hingga Israel mulai bersaing dengan pemerintahan Abbas dalam menjalankan urusan sehari-hari warga Palestina dan ikut campur dalam urusan tersebut kapan pun Israel mau. Perang di Gaza tidak mengubah posisi Israel terhadap Otoritas Palestina. Netanyahu menolak prinsip kembalinya pemerintahan di Gaza, bertentangan dengan usulan Amerika, tetapi pada saat yang sama, ia menuntut merombak dan restrukturisasinya untuk menghadapi situasi baru yang muncul akibat perang.

Dampak Perang ini Bagi Gaza

Skala kehancuran yang ditimbulkan di Jalur Gaza selama perang ini, menurut semua standar, belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah syuhada dan yang terluka, khususnya wanita dan anak-anak, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang yang pernah terjadi, dari segi cakupan operasi dan jumlah populasinya. Penjajah Israel menggunakan berbagai jenis senjata paling biadab dalam perang ini, termasuk pengeboman, pembunuhan, kelaparan, pengepungan, pemindahan paksa, dan mematikan semua kondisi kehidupan dalam upaya yang gila-gilaan untuk memusnahkan penduduk Jalur Gaza. Warga Gaza yang tersisa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk kembali ke kehidupan normal.

Pada tingkat tujuan politik dan militer, penjajah telah gagal mencapai satu pun dari tujuan tersebut setelah enam bulan perang. Pemerintahan Netanyahu telah menempatkan pelenyapan Hamas, pembongkaran struktur militernya, politik, dan administratifnya, serta pemulangan tawanan melalui operasi militer di urutan teratas tujuannya. Tetapi hal itu tidak terjadi, dan apa yang tercapai dalam hal pembebasan tawanan adalah melalui negosiasi dengan pihak perlawanan. Adapun tentang melenyapkan Hamas, semua penilaian, termasuk dari Amerika, mengonfirmasi bahwa itu adalah tujuan yang tidak dapat dicapai, setidaknya selama perang ini.

Namun, Israel akan terus mengepung perlawanan dengan cara  menyerang basis populernya di Gaza dan mengisolasinya dari lingkungan Palestina dan Arab. Pengaturan pascaperang akan difokuskan pada penghapusan Hamas dari persamaan, terutama karena Amerika Serikat tidak berbeda dengan Israel dalam tujuan ini, yang juga disetujui oleh beberapa negara Arab. Hal itu terdapat pada level ide dan keinginan, tetapi data di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan Gaza pada hari setelah perang tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya peran Hamas yang berpengaruh. Otoritas Palestina, dalam bentuknya saat ini, tidak mampu mengelola Tepi Barat dan akan lebih tidak mampu lagi mengelola Gaza sebelum memperkenalkan reformasi mendasar pada struktur dan kepemimpinannya. Tampaknya perwalian atas wilayah Jalur Gaza yang diusulkan oleh beberapa pihak tidak akan menjadi solusi atas masalah ini mengingat penjajah menolak mengganti perwalian eksternal dari penjajah. Israel tidak akan dapat bertahan lama di Gaza setelah perang, sebab pengalaman historisnya membuat upaya kembalinya untuk mengelola langsung urusan Jalur Gaza membutuhkan biaya besar dan Israel tidak dapat menanggung konsekuensi ini.

Kesimpulan

Bersama dengan Operasi “Tofan Al Aqsa” dan apa yang terjadi setelahnya, Isu Palestina memasuki babak baru, baik dari segi Perlawanan dan kemampuannya, otoritas dan kelembagaannya, maupun solusi politik dan inisiatif terkaitnya. Perlawanan telah menjadi angka yang sulit diseimbangkan dalam konflik dengan Israel, dan tidak ada penyelesaian yang dapat melampauinya, baik di tingkat Palestina, Arab, maupun internasional. Adapun mengenai Otoritas Palestina, sudah jelas bahwa mereka tidak mampu mengikuti perkembangan ini dan memainkan peran yang berpengaruh dalam menghadapi penjajahan. Menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mereformasi dan merestrukturisasi PLO untuk menjadi kerangka kerja komprehensif yang mewakili seluruh spektrum Palestina. Sambil menunggu pengaturan yang akan dihasilkan pasca perang saat ini, puncak penyelesaian yang diusulkan dan diterima secara internasional tetap berupa solusi dua negara, dengan terus berkelanjutannya sejumlah mekanisme “realistis” yang telah didedikasikan oleh beberapa “Kesepakatan Abad ini”. Dalam konteks ini beberapa negara telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengakui negara Palestina secara sepihak bahkan jika Israel menolaknya.

Di sisi lain, masalah Palestina bukan lagi masalah Arab dan Islam saja; Perang ini telah mengubahnya menjadi isu global yang mendapat simpati, diadvokasi, dan dipromosikan oleh khalayak global yang terus bertambah yang belum pernah dimiliki Palestina sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, simpati dan gerakan protes global ini akan menciptakan dinamika politik dan kelembagaan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan menjadi aset atau kredit tambahan bagi perjuangan Palestina (KHO).

Read More

Infografik: Tepi Barat per 31 Jan 2025

 

Read More

Rasionalitas Sharaa

Rasionalitas Sharaa

Oleh: Tariq Al-Homayed

Jurnalis dan penulis Saudi, serta mantan pemimpin redaksi surat kabar Asharq Al-Awsat

Sejak Bashar al-Assad meninggalkan Suriah dan Ahmad al-Sharaa datang di Damaskus, dan akhirnya dinyatakan sebagai presiden, setiap pidato dan wawancara yang ia sampaikan, baik yang disiarkan di televisi maupun di media cetak, mencerminkan tingkat rasionalitas yang belum pernah dilihat Suriah selama setengah abad.

Presiden Sharaa telah diwawancarai oleh media Barat dan Arab. Semuanya substantif. Tidak seperti si kriminal Assad, yang mampu berbicara selama tiga jam tanpa mengatakan sesuatu yang layak didengar, ia sama sekali menghindari pernyataan berulang-ulang yang tidak berarti.

Sharaa sedang berenang bersama hiu, atau melintasi ranjau darat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia harus menghadapi tantangan yang datang dari Iran hingga Israel, dari Lebanon hingga Irak, dan dengan negara-negara Arab yang enggan mendukung Suriah.

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa keraguan orang-orang Arab berasal dari kekhawatiran atas "Islam politik" Sharaa bersama para sekutunya. Namun, berbagai aktor regional telah bersekutu dengan Ikhwanul Muslimin, Hamas, Hizbullah, dan lainnya, bahkan berusaha mengakomodasi mereka.

Terlepas dari semua risiko ini, Sharaa telah berhasil berkomunikasi dengan baik, dengan rakyat Suriah, serta dengan Arab Saudi, Yordania, dan, tentu saja, Turki. Ia juga meyakinkan Irak melalui rekaman pesan video, berinteraksi dengan para pemimpin Eropa, dan memamerkan keterampilan diplomatik menteri luar negerinya di Davos. Sekarang, Sharaa berupaya membuka babak baru dengan Amerika Serikat.

Pendekatan Sharaa yang masuk akal terbukti dalam cara ia menangani Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan responnya terhadap berbagai kritikan setelah jatuhnya Assad. Misalnya, ia telah menguraikan peta jalan yang jelas bagi pembentukan pemerintahan baru dan penyelenggaraan pemilu. Pernyataan-pernyataannya tentang Israel juga mencerminkan pragmatisme ini, tatkala dia telah mencoba meredakan permusuhan Israel terhadap Suriah yang baru.

Pendekatannya yang membumi juga terbukti di negara-negara yang telah ia pilih untuk dikunjungi. Arab Saudi adalah tujuan kunjungan luar negeri pertamanya, diikuti Turki, yang menunjukkan bahwa ia memahami keseimbangan regional dan tahu cara memainkan permainan dengan cara yang memaksimalkan pengaruh Suriah. Penekanannya untuk tidak mencari bantuan dari Teluk, tetapi lebih memilih pada kemitraan - sebuah keistimewaan yang mendasar - adalah sangat penting.

Apakah ini menyiratkan bahwa ia harus diberi dukungan tanpa syarat? Cek kosong? Saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa saya telah menganjurkan dukungan yang tak tergoyahkan untuk Suriah dan perjuangannya - jatuhnya rezim Assad - sepanjang karier jurnalistik saya. Akan tetapi, ini bukan masalah sentimen atau sikap jurnalistik.

Sikap saya berakar pada prinsip dasar: Suriah harus tetap menjadi negara Arab. Mengembalikan Suriah ke dalam pangkuan Arab akan mengekang ekspansionisme Iran dan melawan proyeknya untuk mengekspor revolusinya. Dukungan harus diberikan kepada individu. Kita harus mendukung proyek politik yang menjamin keamanan, stabilitas, dan kohesi sosial regional, serta meredakan ketegangan sektarian.

Sejauh ini, Sharaa telah menunjukkan pendekatan yang membumi yang belum pernah kita lihat dari Bashar al-Assad, Hamas, Hizbullah, atau bahkan para pesaingnya di Lebanon. Para pemimpin yang memproklamirkan diri sendiri juga tidak menunjukkan pragmatisme yang sama.

Oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk menyia-nyiakan kesempatan bersejarah yang telah muncul di Suriah. Alih-alih bersaing untuk mendapatkan pengaruh, kekuatan regional harus berinvestasi untuk memastikan bahwa Damaskus memainkan peran utama dalam stabilitas daripada konspirasi. Kesalahan perebutan kekuasaan yang kita lihat di Lebanon tidak boleh terulang. Kesalahan itu sendiri merupakan kisah yang panjang dan penuh peringatan.

Beberapa pihak di kawasan kami telah membuang-buang waktu bertahun-tahun dan sumber daya yang besar untuk mencoba membujuk Assad agar mengakhiri kekerasan dan menjauhkan diri dari Iran. Saat ini, Suriah sudah jauh dari orbit Iran. Pengaruh Rusia telah memudar, dan negara itu semakin dekat dengan dunia Arab daripada sebelumnya. Ya, Turki telah mendapatkan pijakan di sana, tetapi tetap menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara Arab.

Prioritas saat ini adalah mendukung dan berinvestasi dalam pendekatan rasional Sharaa. Hingga kita melihat tanda-tanda sebaliknya, ini adalah kesempatan yang telah kita dan rakyat Suriah tunggu selama hampir lima puluh tahun (KHO).

—-

Sumber:

https://english.aawsat.com/opinion/5108843-sharaa%E2%80%99s-rationality

Read More