Di Tepi Barat Korban Cedera Berjatuhan; di Lembah Yordania Warga Mulai Mengungsi Setelah Diserang Pemukim Zionis

 13 Februari 2026 - Terakhir diperbarui: 13:29 (Waktu Mekah)

Serangkaian serangan yang dilakukan oleh pemukim, di bawah perlindungan pasukan penjajah negara Zionis, dilaporkan terjadi di Tepi Barat yang dijajah pada hari Jumat. Serangan tersebut termasuk tembakan, penggerebekan, dan pendirian pos pemeriksaan militer, yang mengakibatkan cedera di antara warga Palestina. Sementara itu, keluarga-keluarga Palestina di Lembah Yordania utara mulai membongkar rumah mereka sebagai persiapan untuk mengungsi.

Beberapa warga Palestina terluka dalam serangan oleh pemukim di desa Talfit, selatan Nablus. Para pemukim menembakkan peluru tajam ke arah warga, melukai seorang pemuda di paha, dan yang lainnya mengalami luka-luka.

Lembaga Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tiga warga Palestina terluka dalam serangan pemukim Zionis terhadap petani di Talfit.

Koresponden Al Jazeera mengkonfirmasi bahwa pasukan penjajah menangkap tiga warga Palestina dan melaporkan adanya korban luka setelah serangan di pinggiran desa, serta serangan terhadap rumah dan kendaraan. Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa pasukan penjajah negara Zionis memberikan perlindungan kepada para pemukim dan menembakkan peluru tajam, granat kejut, dan gas air mata kepada warga Palestina dan rumah mereka, menyebabkan beberapa kasus pingsan.

Serangan meluas ke kota tetangga Qusra, di mana para pemukim menyerbu daerah Ras al-Ain, tempat pos pemukiman baru sedang dibangun, dan menyerang warga Palestina di bawah perlindungan pasukan penjajah.

Pasukan  Negara Zionis Serbu beberapa kota di Tepi Barat.

Dalam insiden terkait, pasukan penjajah negara Zionis menyerbu desa Al-Mughayyir, sebelah timur Ramallah, di tengah kehadiran militer yang besar. Mereka mendirikan pos pemeriksaan militer di pintu masuk barat kota, menghentikan dan memeriksa kendaraan, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Seorang koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa sekelompok pemukim meratakan lahan pertanian dan menebang pohon zaitun di kota Turmus Ayya, timur laut Ramallah, di Tepi Barat bagian tengah.

Koresponden tersebut menambahkan bahwa pasukan  negara Zionis menyerbu desa Kafr Malik di distrik Ramallah dan menembakkan gas air mata kepada para jemaah. Koresponden lain melaporkan bahwa para pemukim menyerbu pinggiran desa Al-Lubban ash-Sharqiya, di utara Tepi Barat.

Kantor Berita Palestina (WAFA) melaporkan bahwa seorang pemuda ditembak dan terluka oleh pasukan  negara Zionis di dekat tembok pemisah di kota Al-Ram, utara Al-Quds jajahan, dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.

Data dari Kegubernuran Al-Quds menunjukkan bahwa lebih dari 70 kasus cedera terkonfirmasi tercatat di kota Al-Ram dan sekitarnya selama tahun 2025, sebagian besar di tubuh bagian bawah, akibat penembakan langsung. Delapan warga Palestina juga syahid di daerah yang sama pada tahun yang sama, di samping ratusan kasus pingsan akibat gas air mata yang ditembakkan ke lingkungan perumahan.

Pengusiran Warga di Lembah Yordania Utara

Sementara itu, tujuh keluarga Palestina di komunitas Al-Mita di Lembah Yordania Utara mulai membongkar rumah mereka sebagai persiapan untuk pindah, karena meningkatnya serangan pemukim.

Kepala dewan desa Al-Maleh, Mahdi Daraghmeh, menjelaskan bahwa serangan baru-baru ini mendorong keluarga-keluarga tersebut mengambil keputusan untuk pindah, dan mencatat bahwa para pemukim Zionis membakar tenda-tenda tak berpenghuni milik keluarga yang sebelumnya terpaksa meninggalkan komunitas yang sama.

Menurut Organisasi Perlawanan Tembok dan Permukiman, 1.872 serangan dilakukan di Tepi Barat selama bulan Januari, termasuk 1.404 serangan oleh pasukan penjajah negara Zionis dan 468 serangan oleh pemukim, yang terkonsentrasi di provinsi Hebron, Ramallah, al-Bireh, Nablus, dan Al-Quds.

Organisasi itu menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut termasuk penyerangan fisik, pembakaran, pencabutan pohon, pencegahan akses petani ke lahan mereka, dan penghancuran rumah dan bangunan.

Penangkapan di Hebron

Pasukan penjajah negara Zionis menangkap empat warga Palestina setelah menggerebek rumah mereka di provinsi Hebron. Sumber keamanan mengatakan kepada kantor berita WAFA bahwa pasukan penjajah menyerbu bagian selatan kota Hebron dan menangkap dua bersaudara Muhammad dan Ibrahim Yaqin al-Jamal setelah menggerebek dan menggeledah rumah mereka.

Sumber tersebut mengindikasikan bahwa pasukan juga menangkap Luay Yousef al-Amayreh dan Hussein al-Darawish selama penggerebekan di kota Dura, barat daya Hebron.

Negara Zionis telah meningkatkan pelanggarannya di Tepi Barat yang dijajah sejak pecahnya perang genosida di Jalur Gaza pada Oktober 2013, yang mengakibatkan syahid setidaknya 1.112 warga Palestina dan cedera pada sekitar 11.500 lainnya, di samping lebih dari 21.000 kasus penangkapan.

Sumber: Al Jazeera + Pers Palestina

—

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “إصابات واعتداءات بالضفة وعائلات بالأغوار تبدأ النزوح عقب هجمات مستوطنين “ terbit 13 Februari 2026 diakses 13 Februari 2026 17:34 https://www.aljazeera.net/news/2026/2/13/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-70

Read More

Kesaksian dari Penjara Ganot: Penurunan Kesehatan Parah di Kalangan Tahanan dan Kebijakan Pelaparan yang Meningkat

 Kamis, 12 Februari 2026, 22:13 - Pusat Informasi Palestina

Foto Pusat Informasi Palestina

Kantor Media Tahanan mengungkapkan pada hari Kamis kesaksian baru yang dikatakan berasal dari dalam Penjara Ganot (Nafha dan Ramon), yang mendokumentasikan penurunan kesehatan dan kondisi psikologis tahanan Palestina yang drastis cepat, khususnya mereka yang berasal dari Jalur Gaza.

Kantor tersebut menjelaskan bahwa kesaksian tersebut menggambarkan penyebaran penyakit kulit dan penyakit menular di antara para tahanan, selain banyak yang menderita nyeri kronis dan masalah pendengaran, penglihatan, dan gigi, di tengah kurangnya pengobatan yang efektif dan tindak lanjut medis yang memadai.

Kantor tersebut mencatat penurunan berat badan yang parah pada sejumlah tahanan, dengan beberapa kehilangan puluhan kilogram karena kekurangan makanan dan kualitasnya yang buruk.

Ditambahkan bahwa administrasi penjara menyediakan makanan yang terbatas dan tidak bergizi, bersamaan dengan kekurangan pakaian dan perlengkapan kebersihan yang parah, dan terus menolak kunjungan keluarga kepada para tahanan, yang memperburuk kondisi psikologis mereka di bawah isolasi dan tekanan terus-menerus.

Kantor tersebut menyatakan bahwa otoritas penjajah negara Zionis sepenuhnya bertanggung jawab atas kehidupan dan keselamatan para tahanan, menyerukan intervensi internasional yang mendesak untuk menghentikan apa yang digambarkan sebagai kebijakan pengabaian medis dan pelaparan, dan untuk menjamin hak-hak fundamental mereka berdasarkan hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa.

Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya aksi penghukuman di dalam penjara sejak pecahnya perang di Jalur Gaza. Tindakan-tindakan ini termasuk mengurangi jatah makanan, melarang kunjungan keluarga, dan memperketat pembatasan di dalam bagian-bagian penjara, yang menyebabkan penurunan kondisi hidup dan kesehatan para tahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan peringatan akan konsekuensi serius bagi kehidupan mereka.

—

Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “

شهادات من سجن جانوت: تدهور صحي حاد بين الأسرى وتصاعد سياسة التجويع” terbit 12 Februari 2026 diakses 13 Februari 2026 16:09 https://palinfo.com/news/2026/02/12/992555/

Read More

Kompleks Perumahan di bawah Mandat: Proyek yang didanai Emirat di Rafah Menimbulkan Ketakutan

Pusat Informasi Palestina - Rabu, 11 Februari 2026, 13:19

Di jantung Gaza yang hancur, dimana warga masyarakat terus menderita kedinginan dan kelaparan di tengah reruntuhan lingkungan mereka, sebuah proyek pembangunan kompleks perumahan sementara di Jalur Gaza selatan, dekat Rafah, yang didanai oleh UEA, telah memicu gelombang kontroversi politik dan kemanusiaan.

Proyek tersebut, yang terletak di luar "garis kuning" yang dikuasai negara Zionis, dipandang oleh beberapa diplomat dan analis sebagai langkah kompleks antara pemberian bantuan dan pemisahan, yang berpotensi mengubah peta kendali di Gaza dan menghadirkan pilihan sulit bagi warga sipil Palestina: tetap tinggal di daerah mereka yang hancur atau pindah ke daerah di bawah kendali negara Zionis.

Proyek ini mencerminkan konvergensi kepentingan regional dan internasional, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakan dan legitimasi kemanusiaannya, serta nasib perlawanan dan persatuan Jalur Gaza.

Rencana Emirat di Jantung Rafah yang Hancur

Reuters mengungkapkan rencana yang berhasil mereka dapatkan, bersama dengan pernyataan dari para diplomat Barat, yang menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab telah menyusun rencana untuk membangun kompleks perumahan sementara di Jalur Gaza selatan, di daerah di luar apa yang disebut "Garis Kuning," yang berada di bawah kendali militer negara Zionis, dekat kota Rafah yang hancur.

Proyek tersebut, yang disebut "Kompleks Perumahan Sementara Emirat," sedang dibangun di daerah yang belum berkembang sebelum perang, di pinggiran Rafah, yang dulunya memiliki populasi hampir seperempat juta jiwa sebelum lingkungannya diratakan dengan tanah oleh serangan negara Zionis dan hampir sepenuhnya dikosongkan dari penduduknya.

Keraguan Politik dan Keragu-raguan Internasional

Para diplomat yang mengetahui detail rencana tersebut menyatakan keraguan serius tentang kelayakannya secara politik dan kemanusiaannya, mencatat bahwa mayoritas warga Palestina kemungkinan akan menolak untuk tinggal di daerah-daerah yang berada di bawah kendali langsung negara Zionis, terutama mengingat sekitar dua juta warga Palestina sudah tinggal di daerah-daerah yang masih dikuasai Ham4s, di tengah kehancuran yang meluas dan kekurangan tempat tinggal serta layanan yang parah.

Reuters mengutip sumber-sumber diplomatik yang mengatakan bahwa para donor internasional ragu-ragu untuk mendanai proyek tersebut, karena khawatir bahwa ketidaksepakatan terkait tuntutan pelucutan senjata Ham4s dapat menyebabkan runtuhnya gencatan senjata dan kembalinya perang, atau bahwa proyek tersebut dapat diubah menjadi alat politik dan keamanan daripada upaya kemanusiaan semata.

Bersinggungan dengan Visi Amerika Lama-Baru

Informasi menunjukkan bahwa rencana Uni Emirat Arab bersinggungan dengan proposal Amerika sebelumnya, yang dipromosikan selama pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menyerukan pembentukan apa yang saat itu disebut "Komunitas-komunitas alternatif yang  aman " untuk warga Palestina di wilayah Gaza yang dikuasai negara Zionis, sebelum diubah namanya menjadi "Komunitas Terencana."

Menurut empat diplomat, pejabat Uni Emirat Arab membagikan detail proyek tersebut selama diskusi yang melibatkan Washington, "Dewan Perdamaian," dan Komite Manajemen Gaza, mengusulkan misi multinasional yang dipimpin AS yang berbasis di negara Zionis selatan untuk mengkoordinasikan aspek keamanan dan pelayanan. Penjajah yang mempersiapkan  tanahnya..

Penjajah Mempersiapkan Lahan

Salah satu diplomat menyatakan bahwa tentara negara Zionis membersihkan jalur tanah yang luas membentang dari pantai Mediterania hingga Rafah, yang ditujukan untuk proyek perumahan sementara yang serupa dengan yang direncanakan oleh UEA.

Rencana tersebut menunjukkan bahwa kompleks yang akan dibangun terletak di dekat "garis kuning" yang ditarik berdasarkan kesepakatan gencatan senjata pada bulan Oktober, yang berfungsi sebagai garis pemisah antara wilayah yang dikuasai negara Zionis dan wilayah yang dikuasai Ham4s.

Menurut perkiraan diplomatik, tentara negara Zionis saat ini menguasai sekitar 53% Jalur Gaza, termasuk hampir seluruh wilayah selatannya. Seluruh warga Jalur Gaza tinggal di daerah yang padat penduduk, di tengah reruntuhan dan tanpa infrastruktur.

Antara Bantuan dan Pemisahan

Pakar keamanan dan militer Rami Abu Zubaida percaya bahwa kompleks Emirat yang diusulkan di Rafah “bukanlah proyek kemanusiaan yang terisolasi, melainkan bagian dari rencana keamanan negara Zionis yang lebih luas untuk merekayasa ulang Gaza secara politik dan geografis.”

Dalam sebuah wawancara dengan koresponden kami, Abu Zubaida menegaskan bahwa proyek tersebut mewakili “penerapan praktis dari konsep komunitas terencana yang diadvokasi oleh Trump dan Kushner.” Proyek ini didasarkan pada penciptaan kantong-kantong perumahan bagi pengungsi dalam bentuk “kanton-kanton terisolasi,” yang berada di bawah kendali keamanan langsung negara Zionis, sementara layanan dikelola melalui pihak Arab dan internasional.

Ia menambahkan bahwa rencana tersebut bertujuan untuk menghancurkan persatuan Jalur Gaza dengan menciptakan "Gaza A" di bawah kendali keamanan negara Zionis dan "Gaza B" jauh di dalam Jalur Gaza, tanpa rekonstruksi atau prospek pembangunan apa pun. Pembagian berbahaya ini bertujuan untuk membungkam perlawanan dan mengisolasinya dari basis rakyatnya.

Bertaruh di atas Kelaparan

Abu Zubaida percaya bahwa peluang keberhasilan rencana tersebut, dari perspektif para arsiteknya, bergantung pada eksploitasi taktik tekanan ekstrem: kelaparan, kedinginan, tinggal di tenda, dan kurangnya infrastruktur. Ini dimaksudkan untuk memaksa orang-orang menerima kenyataan pahit dan pindah ke daerah yang dipasarkan sebagai lebih "makmur" dan lebih aman.

Namun, ia menekankan bahwa faktor-faktor kegagalan jauh lebih besar, mengingat penolakan publik Palestina yang jelas terhadap setiap perpindahan ke daerah-daerah di bawah kendali penjajah. Penolakan ini berasal dari risiko penangkapan, kematian, dan hidup di bawah ancaman kekerasan. Ia menganggap ini sebagai "bunuh diri kolektif," sesuatu yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Palestina.

Ia memperingatkan bahwa pemukiman-pemukiman ini akan dipandang oleh warga Palestina – baik masyarakat umum maupun kelompok perlawanan – sebagai “pemukiman mandat,” dan bahwa para donatur sendiri menyadari bahwa pemukiman-pemukiman tersebut dapat menjadi pusat protes dan kerusuhan di masa depan, alih-alih menjadi daerah yang stabil.

Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “مجمعات تحت الوصاية.. مخطط بتمويل إماراتي في رفح يثير المخاوف” diterbitkan 11 Februari 2026 diakses 12 Februari 2026 13:20 WIB https://palinfo.com/news/2026/02/11/992373/

Read More

Tepi Barat Berada di bawah Kendali Penuh Negara Zionis Pasca Keputusan Kabinet Keamanan

 Mohammed Watd  - Diterbitkan pada 10 Februari 2026

Al-Quds jajahan – Kabinet Keamanan negara Zionis menyetujui serangkaian keputusan yang digambarkan sebagai “berbahaya,” yang bertujuan untuk membentuk kembali administrasi tanah Palestina di Tepi Barat yang dijajah dan memperkuat proyek aneksasi serta perluasan pemukiman.

Keputusan-keputusan ini mencakup mengizinkan pembongkaran bangunan-bangunan rakyat Palestina bahkan di daerah-daerah yang diklasifikasikan sebagai "A" menurut Perjanjian Oslo, yang berada di bawah kendali Otoritas Palestina, dan mengintensifkan pengejaran fasilitas-fasilitas tanpa izin di daerah "A" dan "B" dengan dalih melindungi situs-situs arkeologi, yang memungkinkan penjajah  untuk menyita tanah dan melakukan operasi pembongkaran.

Perjanjian Oslo membagi wilayah Palestina di Tepi Barat menjadi tiga area: A, B, dan C. Area-area ini dipisahkan oleh pos pemeriksaan, pemukiman, dan pangkalan militer negara Zionis, dan masing-masing memiliki pengaturan dan otoritas keamanan dan administrasi yang berbeda.

Keputusan kabinet baru-baru ini mencabut kerahasiaan seputar daftar data tanah di Tepi Barat, memungkinkan individu pada umumnya, dan para pemukim pada khususnya, untuk mengakses nama-nama pemilik tanah dan menghubungi mereka secara langsung untuk membeli tanah. Keputusan ini juga menghapus pembatasan penjualan tanah kepada orang Yahudi, memfasilitasi kepemilikan langsung mereka tanpa hambatan birokrasi.

Langkah-langkah ini bertentangan dengan Perjanjian Hebron yang ditandatangani antara Palestina dan negara Zionis pada Januari 1997, yang menetapkan penempatan kembali pasukan penjajah  di kota tersebut dan pembagiannya menjadi dua wilayah:

"H1," yang mencakup 80% wilayah kota, berada di bawah Otoritas Palestina.

"H2," yang mencakup 20% wilayah kota, tetap berada di bawah kendali keamanan negara Zionis, sementara kekuasaan sipil dialihkan ke Otoritas Palestina. 

Dengan keputusan baru ini, semua kekuasaan keamanan dan sipil akan berada di bawah kendali penjajah .

Keputusan-keputusan ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan Yisrael Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan bertujuan untuk memperluas penyelesaian secara signifikan dan mengaitkan setiap upaya untuk membatalkannya dengan hambatan hukum, menurut surat kabar "Yedioth Ahronoth".

Menurut Haaretz, keputusan-keputusan ini merupakan deklarasi resmi penarikan negara Zionis dari Perjanjian Oslo dan Perjanjian Hebron, yang membuka jalan bagi pemberlakuan kedaulatan negara Zionis atas Tepi Barat dan mengurangi peran Otoritas Palestina menjadi sekadar simbolis.

Dengan perkembangan ini, muncul banyak pertanyaan mengenai dampak keputusan Kabinet di Tepi Barat, perubahan yang diantisipasi dalam pemerintahan dan kendali atas wilayah Palestina—dari hukum sipil menjadi militer—dan bagaimana keputusan-keputusan ini akan memengaruhi kehidupan sehari-hari warga Palestina.

.

Keputusan Kabinet meliputi:

• Pengalihan wewenang izin pembangunan di kota Hebron, di Tepi Barat bagian selatan, termasuk untuk Masjid Ibrahimi, dari Pemerintah Kota Hebron ke Administrasi Sipil negara Zionis, sehingga memperluas pos pemukiman dan membuat Perjanjian Hebron tidak berarti.

• Pengubahan pos pemukiman di Hebron menjadi Pemerintah Daerah yang independen dan pemisahan Masjid Bilal, juga dikenal sebagai Makam Rachel, di Betlehem dari pemerintah kota dengan mendirikan "Direktorat Pemerintahan Daerah," membuka jalan bagi pencapolokan wilayah tersebut ke negara Zionis.

• Menghilangkan kerahasian data pencatatan tanah di Tepi Barat, memungkinkan para pemukim mengakses kepemilikan properti dan berurusan langsung dengan pemiliknya.

• Penghapusan pembatasan penjualan tanah kepada orang Yahudi yang diberlakukan oleh hukum Yordania, yang berlaku di Tepi Barat sebelum penjajah  tahun 1967, dan memungkinkan para pemukim untuk membeli tanah secara bebas dan mudah, sesuai dengan model yang mirip dengan hukum properti negara Zionis.

Dampak dari keputusan-keputusan ini terhadap warga Palestina:

• Melemahkan kepemilikan tanah Palestina dan membuka jalan bagi penyitaan tanah untuk pembangunan pemukiman dengan berbagai dalih.

• Mengulangi pola penyitaan tanah dari pemilik aslinya dan mendaftarkannya kembali atas nama para pemukim, seperti yang terjadi pada periode Mandat Inggris.

• Mengurangi pengaruh nyata Otoritas Palestina dan mengubahnya menjadi sekadar simbol tanpa kekuasaan nyata.

• Mengaktifkan kembali "Komite Pembelian Tanah di Tepi Barat," memberikan wewenang langsung kepada pemerintah negara Zionis untuk mendaftarkan kepemilikan tanah atas nama para pemukim, sehingga memperkuat konsep pencaplokan Tepi Barat ke negara Zionis sepenuhnya.

• Memperluas wewenang pengawasan atas air dan situs arkeologi dengan dalih risiko lingkungan di Area A dan B di bawah kendali Otoritas Palestina, sehingga memberikan kemampuan kepada Administrasi Sipil negara Zionis untuk menghentikan pembangunan rakyat Palestina, mengenakan denda, dan melakukan pembongkaran..

Sertifikat Tanah (Tobu)

Pemerintah penjajah  negara Zionis mengalokasikan 225 juta shekel dalam anggaran tahun 2026 untuk mendirikan unit “Tobu” negara Zionis di Tepi Barat, berdasarkan keputusan Kabinet pada Mei 2025. Hal ini mencakup pembatalan kontrak kepemilikan tanah sertifikat (Tobu) Palestina dan dimulainya kembali pendaftaran tanah Area C di pendaftaran tanah sertifikat (Tobu) negara Zionis.

Area C mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat (sekitar 3,4 juta dunam) dan berada di bawah kendali militer negara Zionis sepenuhnya. Sekitar 70% dari wilayah ini diklasifikasikan sebagai "tanah negara" (yaitu, tanpa sertifikat kepemilikan (Tobu), sehingga rentan terhadap penyitaan langsung.

Pembongkaran Bangunan

Saat ini, bangunan di Area A dan B berada di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina dan hanya dapat dibongkar sesuai dengan prosedur tertentu. Setelah keputusan ini, penjajah  akan dapat membongkar bangunan Palestina bahkan di wilayah yang berada di bawah kendali Palestina, dengan dalih melindungi situs arkeologi, sehingga memperluas wewenangnya untuk melakukan penyitaan  tanah.

Di Hebron, di bawah sistem saat ini, Pemerintah Kota Hebron bertanggung jawab untuk menerbitkan izin bangunan dan mengelola bangunan sipil, dengan pengawasan terbatas oleh otoritas penjajah  negara Zionis di wilayah yang berada di bawah kendali mereka di Kota Tua.

Namun, setelah keputusan ini, wewenang pemberian izin akan dialihkan ke Administrasi Sipil negara Zionis, yang selanjutnya akan memperluas blok pemukiman di jantung Kota Tua dan membuat Perjanjian Hebron menjadi tidak berarti.

Mengenai pemerintahan lokal, saat ini, pemerintah kota Palestina mengelola urusan penduduk sipil di kota-kota Palestina. Setelah keputusan ini, Pemerintah Daerah yang  independen akan dibentuk untuk para pemukim di Hebron dan wilayah Masjid Bilal di Betlehem, menyerupai pemerintah kota negara Zionis.

Mengenai daftar data tanah dan pembelian properti, saat ini, catatan tanah bersifat tertutup, dan izin khusus dari Administrasi Sipil diperlukan untuk menyelesaikan setiap pembelian tanah untuk kepentingan orang Yahudi.

Namun, setelah keputusan tersebut, data tanah akan dibuka dan izin khusus akan dihapuskan, sehingga mempermudah pembelian tanah langsung dari warga Palestina.

Undang-undang dan Pemerintahan

Saat ini, undang-undang Yordania (yang berlaku di Tepi Barat sebelum penjajah  tahun 1967) melarang penjualan tanah kepada orang Yahudi. Setelah keputusan ini, hukum Yordania akan dicabut dan pembatasannya dihilangkan, memungkinkan pembelian tanah secara bebas dan membuka pintu bagi para pemukim dan perusahaan yang berafiliasi kepada mereka untuk memperoleh tanah Palestina di Tepi Barat.

Mengenai pengawasan sumber daya dan infrastruktur, Otoritas Palestina mengelola air, barang antik, dan risiko lingkungan di Area A dan B. Setelah keputusan kabinet, wewenang Administrasi Sipil negara Zionis akan diperluas, memungkinkan mereka untuk mengeluarkan perintah penghentian pekerjaan, mengenakan denda, dan menghancurkan bangunan yang ada.

Adapun peran dan wewenang Otoritas Palestina, saat ini mereka memainkan peran aktif dalam perencanaan kota dan administrasi kota. Namun, setelah keputusan ini, peran ini akan dikurangi menjadi peran simbolis, dengan semua wewenang aktual atas tanah dan administrasi sipil dialihkan ke penjajah  negara Zionis.

—

Sumber: Al Jazeera

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “نحو سيطرة إسرائيلية كاملة.. كيف ستتغير الضفة بعد قرارات الكابينت؟” terbit 10 Februari 2026 diakses 11 Februari 2026 08:22 WIB  https://www.aljazeera.net/politics/2026/2/10/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1

Read More

Usulan Baru dari Washington Tentang Senjata Ham4s

10/2/2026 Terakhir diperbarui: 23:44 (Waktu Mekah)

The New York Times mengutip pernyataan para pejabat yang mengatakan bahwa rancangan usulan sedang disiapkan di mana Washington akan menuntut Ham4s untuk menyerahkan senjata yang mampu menyerang negara Zionis.

Surat kabar itu juga mengutip pernyataan para pejabat yang mengatakan bahwa tim Amerika, termasuk Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, dan utusannya, Steve Wikoff, bermaksud untuk menyampaikan dokumen tersebut kepada Ham4s dalam beberapa pekan mendatang.

Menurut The New York Times, rancangan usulan tersebut akan memungkinkan Ham4s untuk tetap memiliki senjata ringan pada tahap awal.

Para pejabat mengindikasikan bahwa rancangan ini merupakan bagian dari upaya AS untuk menekan faksi-faksi bersenjata di Gaza tanpa secara langsung meningkatkan konflik.

Sumber: Al Jazeera + Pers Amerika

diterjemhakan dari situs Al Jazeera Net “مقترح جديد من واشنطن بشأن سلاح حماس” terbit 10 Februari 2026 diakses 11 Februari 2026 07:43 https://www.aljazeera.net/news/2026/2/10/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9

Read More