Ham4s: Pernyataan Huckabee Cerminkan Mentalitas Kolonial dan Ancam Keamanan Regional

Sabtu, 21 Februari 2026, 22:30 - Pusat Informasi Palestina

Foto Pusat Informasi Palestina

Gerakan Perlawanan Islam, Ham4s, menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Duta Besar AS untuk negara Zionis, Mike Huckabee, yang menyatakan dukungannya terhadap “fantasi ekspansionis Zionis” dan kendali atas wilayah tersebut dengan dalih Alkitabiah, mewakili “bias Amerika yang terang-terangan terhadap proyek hegemoni dan aneksasi,” dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Sabtu malam, gerakan tersebut menambahkan bahwa pernyataan ini mengungkapkan “esensi mentalitas kolonial yang menjadi dasar proyek Zionis,” dan mengabaikan kedaulatan negara-negara di kawasan tersebut dan hak-hak rakyatnya.

Ham4s memperingatkan bahwa mempromosikan penjajahan wilayah yang membentang “dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat” merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional negara-negara Arab dan Islam, dan menegaskan bahwa proyek Zionis “tidak hanya menargetkan Palestina, tetapi juga geografi, identitas, dan stabilitas kawasan.”

Ham4s menegaskan bahwa rakyat Palestina akan terus berpegang teguh pada hak-hak nasional mereka yang tidak dapat dicabut, terutama hak atas tanah mereka, tempat-tempat suci, dan penentuan nasib sendiri, menekankan bahwa pernyataan-pernyataan ini “tidak akan memberikan legitimasi apapun bagi penjajahan” dan tidak akan mengubah “fakta-fakta sejarah dan hukum yang menegaskan ketidakabsahan dan akhirnya berakhirnya penjajahan.”

Ham4s menyerukan kepada para pemimpin negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil “sikap tegas yang melampaui sekadar kecaman,” dan untuk berupaya mengisolasi penjajah dan menghadapi rencana-rencananya. Ham4s juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengutuk retorika ekstremis ini dan mengambil tindakan serius untuk meminta pertanggungjawaban penjajah atas kejahatannya.

Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Amerika Tucker Carlson, yang cuplikannya dipublikasikan di platform Tucker Carlson Network pada hari Jumat, Huckabee mengatakan bahwa ia tidak melihat masalah dengan negara Zionis  yang mengambil alih seluruh Timur Tengah. 

Pernyataan Huckabee sejalan dengan ambisi ekspansionis yang diumumkan oleh Perdana Menteri negara Zionis  Benjamin Netanyahu pada 12 Agustus 2025, dalam wawancara dengan channel berbahasa Ibrani i24NEWS. Menanggapi pertanyaan tentang apakah ia merasa sedang "berada dalam misi atas nama rakyat Yahudi," Netanyahu menyatakan bahwa ia "sangat berkomitmen pada visi negara Zionis  Raya."

Visi ini, menurut klaim negara Zionis, mencakup wilayah Palestina yang dijajah dan sebagian negara-negara Arab, membentang dari Efrat hingga Nil, yang memicu kecaman luas.

Pernyataan Huckabee memicu reaksi luas di media sosial, dimana mereka yang berkomentar berpendapat bahwa kata-katanya mencerminkan pengaruh aliran Nasionalisme Kristen yang semakin besar dalam lingkaran pengambilan keputusan Amerika dan memperkuat pendekatan religius terhadap konflik yang mengabaikan hukum internasional dan realitas geopolitik.

–

Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “حماس: تصريحات هاكابي تجسد العقلية الاستعمارية وتهدّد أمن المنطقة” terbit 21 Februari 2026 diakses 22 Februari 2026 10:30 https://palinfo.com/news/2026/02/21/993702/

Read More

Dubes AS Isyaratkan ‘Tidak Masalah’ Jika Negara Zionis Melakukan Ekspansi di Timur Tengah

 ‘Akan baik-baik saja jika mereka mengambil semuanya,’ kata Mike Huckabee ketika ditanya tentang perluasan negara Zionis dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat.

Mike Huckabee, Dubes AS untuk negara Zionis mengisyaratkan bahwa ia tidak akan keberatan jika negara Zionis mengambil sebagian besar wilayah Timur Tengah, menekankan apa yang ia gambarkan sebagai hak bangsa Yahudi atas tanah tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan komentator konservatif Tucker Carlson yang ditayangkan pada hari Jumat, Huckabee didesak tentang batas-batas geografis negara Zionis, yang menurutnya berakar di di dalam Injil.

Carlson mengatakan kepada Huckabee bahwa ayat Injil telah menjanjikan tanah tersebut kepada keturunan Abraham, termasuk wilayah antara Sungai Efrat di Irak dan Sungai Nil di Mesir.

Wilayah tersebut akan mencakup Lebanon, Suriah, Yordania, dan sebagian Arab Saudi saat ini.

“Tidak masalah jika mereka mengambil semuanya,” kata Huckabee, yang diangkat oleh Presiden Donald Trump tahun lalu.

Carlson, yang tampak terkejut dengan pernyataan tersebut, bertanya kepada Huckabee apakah ia memang akan menyetujui ekspansi negara Zionis ke seluruh wilayah tersebut.

“Mereka tidak ingin mengambil alihnya. Mereka tidak meminta untuk mengambil alihnya,” jawab duta besar tersebut.

Utusan AS tersebut, penganut Kristen Zionis terang-terangan dan pembela setia negara Zionis, kemudian tampak menarik kembali pernyataannya, dengan mengatakan bahwa itu “pernyataan yang agak berlebihan”.

Namun demikian, ia tetap membuka kemungkinan ekspansionisme negara Zionis berdasarkan interpretasi agamanya.

“Jika mereka akhirnya diserang oleh semua negara-negara ini, dan mereka memenangkan perang, dan berhasil mengambil tanahnya, itu oke, itu adalah tema yang sama sekali berbeda,” kata Huckabee.

Departemen Luar Negeri tidak menanggapi permintaan Al Jazeera untuk berkomentar tentang apakah Menteri Luar Negeri Marco Rubio memiliki pandangan   yang sama dengan Huckabee tentang hak negara Zionis untuk berekspansi.

Prinsip integritas teritorial dan larangan terhadap penguasaan tanah dengan kekerasan telah menjadi landasan hukum internasional sejak Perang Dunia II.

Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa penjajahan negara Zionis atas wilayah Palestina adalah ilegal dan harus segera dihentikan.

Namun, hukum negara Zionis tidak secara jelas membatasi perbatasan negara tersebut. Negara Zionis juga menjajah Dataran Tinggi Golan di Suriah, yang secara ilegal dianeksasi pada tahun 1981.

AS adalah satu-satunya negara yang mengakui klaim kedaulatan negara Zionis atas wilayah Suriah tersebut.

Setelah perang tahun 2024 dengan Hizbullah, negara Zionis juga mendirikan pos-pos militer di lima titik di Lebanon.

Beberapa politisi negara Zionis, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, secara terbuka mempromosikan gagasan "negara Zionis Raya" dengan perbatasan yang diperluas.

Menteri Keuangan negara Zionis Bezalel Smotrich memicu kemarahan internasional pada tahun 2023 ketika ia berbicara di sebuah acara yang menampilkan peta yang mencakup wilayah Palestina dan sebagian Lebanon, Suriah, dan Yordania sebagai bagian dari negara Zionis, dengan latar belakang warna bendera negara Zionis.

Dalam wawancaranya dengan Carlson, Huckabee mencoba berargumen bahwa hak negara Zionis untuk eksis berakar pada hukum internasional, tetapi ia juga menyerang lembaga-lembaga hukum yang mengawasi hukum internasional karena penentangan mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan negara Zionis.

“Salah satu alasan saya sangat berterima kasih kepada Presiden Trump dan Menteri Rubio yang berupaya keras untuk menyingkirkan ICC [Pengadilan Kriminal Internasional] dan ICJ adalah karena mereka telah menjadi organisasi yang menyimpang dan tidak lagi benar-benar menerapkan hukum secara setara,” katanya.

Di luar pengakuan kesetiaannya yang religius kepada negara Zionis, Huckabee menghadapi kritik karena gagal membela hak-hak warga negara AS yang telah dibunuh dan dipenjara oleh pasukan negara Zionis selama masa jabatannya sebagai duta besar.

Tahun lalu, Huckabee bahkan memicu kemarahan dari beberapa konservatif di AS ketika ia bertemu dengan mata-mata yang dihukum, Jonathan Pollard, yang menjual rahasia intelijen AS kepada pemerintah negara Zionis, yang detailnya kemudian sampai ke Uni Soviet pada puncak Perang Dingin.

Pollard, mantan analis sipil di Angkatan Laut AS, menjalani hukuman 30 tahun penjara dan pindah ke negara Zionis pada tahun 2020 setelah dibebaskan. Ia tidak pernah menyatakan penyesalan atas kejahatannya, dan pada tahun 2021, ia menyerukan kepada pegawai-pegawai Yahudi di lembaga keamanan AS untuk memata-matai demi kepentingan negara Zionis.

Huckabee mengatakan ia tidak setuju dengan pandangan Pollard, tetapi ia membantah telah menjamunya, dengan alasan bahwa ia hanya mengadakan pertemuan dengannya di kedutaan AS di Al-Quds.

Ketika ditanya apakah siapa saja dapat masuk ke kedutaan untuk bertemu dengan utusan tersebut, Huckabee mengakui bahwa pertemuan seperti itu membutuhkan janji temu yang telah disetujui sebelumnya.

“Ia dapat datang ke kedutaan AS untuk mengadakan pertemuan atas permintaannya. Saya melakukannya, dan terus terang, saya tidak menyesalinya,” kata Huckabee.

“Saya telah bertemu dengan banyak orang selama saya berada di sini dan akan bertemu dengan lebih banyak orang lagi.”

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Com “US envoy suggests it would be ‘fine’ if negara Zionis expands across Middle East” 20 Februari 2026 diakses 21 Februari 2026 14:37 WIB https://www.aljazeera.com/news/2026/2/20/us-envoy-suggests-it-would-be-fine-if-negara Zionis-expands-across-middle-east

Read More

Poin-Poin Penting Rapat Dewan Keamanan (PBB) Menjelang Dewan Perdamaian

19 Februari 2026 - Terakhir diperbarui: 07:02 (Waktu Mekah)

Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan tingkat menteri pada hari Rabu yang didedikasikan untuk membahas perkembangan di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, sebelum para pemimpin dunia melakukan perjalanan ke Washington untuk membahas masa depan wilayah Palestina pada pertemuan pertama Dewan Perdamaian, yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.

Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper memimpin sesi tersebut dan menyatakan bahwa gencatan senjata di Gaza tetap rapuh dan pelanggaran perjanjian terjadi di kedua belah pihak.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian, yang terdiri dari ribuan tentara, akan menjaga perdamaian dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari terorisme.

Perwakilan dari negara-negara lain, termasuk menteri luar negeri dan anggota Dewan Keamanan, dengan suara bulat mengutuk tindakan negara Zionis baru-baru ini di Tepi Barat dan menuntut agar bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Jalur Gaza.

Berikut adalah poin-poin penting dari sesi Dewan Keamanan PBB:

Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper:

• Kita memiliki kesempatan untuk mengakhiri kekerasan dan penderitaan serta mencapai perdamaian dan keamanan yang langgeng di Timur Tengah.

• Kami berterima kasih kepada Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki atas kontribusi mereka dalam mencapai kesepakatan tentang Gaza.

• Untuk mencapai fase kedua, Ham4s harus dilucuti senjatanya dan tidak memiliki peran dalam pemerintahan Jalur Gaza.

• Gencatan senjata di Gaza tetap rapuh, dan kita telah melihat pelanggaran perjanjian oleh kedua belah pihak.

• Pelanggaran gencatan senjata tersebut merusak rencana perdamaian Presiden Trump.

• Destabilisasi di Tepi Barat harus dicegah, dan negara Palestina harus dipertahankan.

• Pasukan stabilisasi internasional harus dikerahkan, dan pasukan negara Zionis harus mundur dari Gaza.

• Krisis kemanusiaan yang dahsyat di Jalur Gaza harus ditangani.

• Peningkatan bantuan ke Jalur Gaza hanya dimungkinkan dengan pencabutan pembatasan negara Zionis lebih lanjut.

• Kita menyaksikan perluasan pemukiman negara Zionis di Tepi Barat dan serangan terhadap warga Palestina.

• Keamanan tidak dapat dicapai melalui penjajahan abadi yang merampas keamanan dan kedaulatan rakyat Palestina.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz:

• Ham4s harus menyerahkan senjatanya dan menghancurkan kemampuannya. Tidak akan ada serangan serupa dengan yang terjadi pada 7 Oktober. 

• Pasukan penjaga perdamaian akan menjaga perdamaian dan keamanan di Gaza. 

• Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung Dewan Perdamaian Gaza.

• Dewan Perdamaian, yang akan mengadakan pertemuan pada hari Kamis, akan fokus pada pencapaian keamanan. 

• Dewan Perdamaian akan mengumumkan janji dana sebesar 5 miliar dolar AS untuk rekonstruksi.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour:

• Tujuan negara Zionis selalu adalah pengusiran warga Palestina dan penguasaan tanah Palestina. 

• Aktivitas pemukiman, terorisme pemukim, dan penghancuran rumah semuanya bertujuan untuk aneksasi. 

• Palestina adalah milik warga Palestina; bukan untuk dianeksasi atau dijual.

• Aneksasi merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, dasar-dasar hukum internasional, dan resolusi PBB. 

• Keputusan negara Zionis baru-baru ini berarti kita telah mencapai jalan buntu. 

• Pemerintah negara Zionis berupaya memicu konflik di Tepi Barat, dan itulah sebabnya mereka mengambil keputusan ini. 

Duta Besar Qatar untuk PBB, Alya Al Thani:

• Eskalasi di Tepi Barat ini terjadi pada saat kritis setelah pengumuman dimulainya fase kedua gencatan senjata. 

• Kami mengutuk keras pelanggaran gencatan senjata oleh negara Zionis.

• Kami menyerukan pengekangan maksimal dan dimulainya upaya pemulihan dan rekonstruksi.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel-Aty:

• Pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza harus dihentikan.

• Kami mengutuk keras keputusan negara Zionis untuk memperkuat pemukiman di Tepi Barat yang dijajah.

• Kami menuntut agar negara Zionis mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania Ayman Safadi:

• Bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Jalur Gaza tanpa hambatan.

• Kita harus bersatu melawan tindakan ilegal dan eskalasi negara Zionis yang mendorong Tepi Barat menuju konflik.

• Tindakan-tindakan ini menjadikan kawasan dan penduduknya, termasuk Palestina dan negara Zionis, sebagai sandera konflik.

• Meskipun kita semua berupaya mengakhiri bencana di Gaza, kita tidak boleh membiarkan bencana lain meletus.

Duta Besar Prancis Jérôme Bonnafont:

• Kami mengutuk keputusan negara Zionis baru-baru ini untuk memperluas kekuasaan negara Zionis di Tepi Barat.

• Tepi Barat sedang mengalami situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berbahaya, dan masa depannya terkait dengan masa depan Gaza.

Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Abdul Aziz Al-Wasil:

• Satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif adalah melalui gencatan senjata total, mencegah aneksasi, dan penarikan negara Zionis dari Jalur Gaza.

• Sudah saatnya membuka perbatasan untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Dewan Keamanan, Vasily Nebenzya:

• Pertemuan ini diadakan dalam keadaan berbahaya yang disebabkan oleh keputusan negara Zionis yang tidak bertanggung jawab.

• Apa yang terjadi adalah upaya negara Zionis untuk memaksakan perubahan pada status quo di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Pakistan Mohammad Ishaq Dar:

• Kami melakukan upaya diplomatik intensif untuk memperkuat gencatan senjata di Gaza, mengurangi penderitaan, dan mengakhiri konflik.

• Keputusan ekspansionis negara Zionis ilegal dan sangat mengkhawatirkan.

• Keputusan ekspansionis negara Zionis di Tepi Barat melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

• Sejak gencatan senjata di Gaza, ratusan warga Palestina telah dibunuh, dan jumlah bantuan tidak cukup.

• Gencatan senjata harus dihormati, dan resolusi internasional harus ditegakkan.

Menteri Luar Negeri negara Zionis Gideon Sa'ar:

• Kebenarannya sederhana: kami adalah penduduk asli Tanah negara Zionis. 

• Keberadaan Yahudi di tanah bersejarah kami tidak melanggar hukum internasional.

• Pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri: Mengapa semua orang berfokus kepada pertemuan Dewan Perdamaian dan bukan pada pertemuan Dewan Keamanan (PBB)?

Sumber: Kantor-kantor Berita

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net, “أبرز ما قيل في مجلس الأمن عشية انعقاد مجلس السلام” terbit 19 Februari 2026 diakses 19 Februari 2026 15:43 WIB https://www.aljazeera.net/news/2026/2/19/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF

Read More

80 Negara dan Organisasi Kutuk Aksi Negara Zionis di Tepi Barat dan Tegaskan Penolakan Mereka terhadap Aneksasi

New York - Quds Press - 18 Februari 2026 00:08

Delapan puluh negara dan organisasi internasional pada hari Selasa mengutuk keputusan dan tindakan sepihak negara Zionis yang bermaksud untuk memperluas kehadiran ilegalnya di Tepi Barat, menegaskan kembali penentangan  mereka yang tegas terhadap segala bentuk aneksasi

Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh Perwakilan Tetap Negara Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Riyad Mansour, mengatasnamakan negara-negara dan organisasi yang berpartisipasi, selama konferensi pers yang diadakan di New York.

Kelompok tersebut menekankan bahwa kebijakan-kebijakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional, merusak upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas, dan mengancam prospek tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik.

Pernyataan itu juga menegaskan kembali komitmennya, berdasarkan Deklarasi New York, untuk mengambil langkah-langkah konkret sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, termasuk pendapat penasihat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024, untuk mendukung hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri.

Pernyataan tersebut menekankan perlunya menghadapi kebijakan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang dijajah, termasuk Al-QudsTimur, dan menolak kebijakan dan ancaman pengusiran paksa dan aneksasi.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan-keputusan ini bertentangan dengan kewajiban negara Zionis berdasarkan hukum internasional dan menyerukan pembatalannya segera. 

Pernyataan tersebut mengulangi penolakan terhadap semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status hukum wilayah Palestina yang dijajah sejak 1967, termasuk Al-Quds Timur

Kelompok tersebut menekankan bahwa kebijakan-kebijakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional, melemahkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas, serta mengancam peluang tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik.

Selain itu, kelompok itu juga memperbarui komitmennya, berdasarkan "Deklarasi New York," untuk mengambil langkah-langkah konkret sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, termasuk pendapat penasihat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024, untuk mendukung hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri.

Pernyataan tersebut menekankan perlunya menghadapi kebijakan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang dijajah, termasuk Al-Quds Timur, dan menolak kebijakan serta ancaman pengusiran paksa dan aneksasi.

_

Diterjemahkan dari situs Quds Press 18 Februari 2026 diakses 18 Februari 2026 10:40 https://qudspress.net/250183/

Read More

Pimpinan Ham4s: Kami Menolak Batas Waktu Penyerahan Senjata yang Ditetapkan negara Zionis; Konfrontasi Tetap Terbuka

17 Februari 2026 - Terakhir diperbarui: 00:06 (Waktu Mekah)

Pemimpin Ham4s, Mahmoud Mardawi, menegaskan penolakan total gerakan tersebut terhadap batas waktu yang disebutkan oleh media negara Zionis, yang memberi Ham4s waktu 60 hari untuk menyerahkan semua senjatanya, termasuk senjata api pribadi.

Dalam pernyataannya kepada program "Al-Masaiya" Al Jazeera Mubasher, Mardawi mengatakan bahwa gerakan tersebut belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak manapun mengenai keputusan ini. Ia menekankan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu—buron Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza—dan media hanyalah ancaman tanpa dasar dalam negosiasi yang sedang berlangsung.

Mardawi menambahkan bahwa negara Zionis, melalui kebijakannya di Tepi Barat dan Al-Quds, sedang melancarkan perang agama, bukan hanya penjajah militer. Ia menyebutkan penguasaan situs-situs keagamaan seperti Makam Rachel dan Masjid Ibrahimi, serta operasi penggusuran dan aneksasi yang bertujuan untuk men-Yahudikan Al-Quds.

Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk memaksa rakyat Palestina untuk berhijrah, tetapi mereka tidak akan mencapai tujuan mereka. Ia menekankan bahwa rakyat Palestina akan tetap teguh di tanah mereka meskipun pengepungan dan pembunuhan terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat.

Dialog Antar Faksi Palestina

Menanggapi pertanyaan tentang ancaman negara Zionis untuk menggunakan kekerasan setelah batas waktu berakhir, Mardawi menegaskan bahwa ancaman apa pun akan memiliki dampak serius bagi kawasan tersebut, menekankan bahwa rakyat 

Palestina tidak akan menyerah.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengusir rakyat Palestina ke negara-negara tetangga seperti Yordania, tetapi tidak akan berhasil karena rakyat Palestina tetap teguh di atas tanah air, kampung halaman, dan desa-desa mereka, dan akan terus melawan dan mempertahankan situs-situs suci mereka.

Pemimpin Ham4s menegaskan bahwa dialog sedang berlangsung di antara faksi-faksi Palestina, termasuk Otoritas Palestina dan Fatah, untuk mencapai posisi Palestina yang bersatu mengenai Yahudisasi dan perampasan tanah yang terjadi di Tepi Barat. Ia menekankan bahwa kurangnya persatuan nasional akan membahayakan perjuangan Palestina.

Ia menjelaskan bahwa sikap negara-negara Arab dan Islam yang bersatu sangat penting demi menghadapi kebijakan negara Zionis ini dan melindungi tanah dan tempat-tempat suci

Mardawi menyimpulkan dengan mengatakan bahwa rakyat Palestina siap menghadapi ancaman apa pun, dan bahwa membela Palestina dan tempat-tempat sucinya adalah tanggung jawab bersama yang diemban oleh dunia Arab dan Islam. Ia menekankan bahwa setiap upaya perdamaian parsial atau konsesi teritorial tidak akan berhasil, dan bahwa rakyat Palestina akan tetap teguh dan gigih dalam perjuangan mereka untuk membela tanah air mereka hingga nafas terakhir.

Sumber: Al Jazeera Mubasher

—----

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “قيادي في حماس: نرفض مهلة إسرائيل لتسليم السلاح والمواجهة مفتوحة”  terbit 17 Februari 2026 diakses 17 Februari 2026 06:04 WIB https://www.aljazeera.net/politics/2026/2/17/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85

Read More