Wall Street Journal Ungkap Dukungan Negara Zionis untuk Milisi Baru di Gaza Lawan Ham4s

25 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 04:09 (Waktu Mekah)

Wall Street Journal melaporkan bahwa negara Zionis secara diam-diam mengandalkan milisi Palestina baru di Jalur Gaza untuk menghadapi Ham4s, sebuah langkah yang bertujuan untuk menghindari pembatasan yang dikenakan kepada militer negara Zionis berdasarkan perjanjian gencatan senjata, menurut surat kabar tersebut.

Kelompok-kelompok bersenjata ini beroperasi di wilayah yang berada di bawah kendali negara Zionis tetapi melakukan serangan di wilayah yang seharusnya berada di luar jangkauan operasi militer negara Zionis, dan mendapat dukungan langsung yang mencakup intelijen, dukungan udara drone, dan berbagai pasokan.

Ketergantungan negara Zionis pada kelompok-kelompok ini menjadi terbuka ketika Husam al-Astal, seorang komandan salah satu milisi ini, membual tentang membunuh seorang petugas polisi Ham4s di daerah al-Mawasi, dan mengancam akan terus menargetkan anggota gerakan tersebut.

Dalam wawancara telepon dengan surat kabar itu, al-Astal berbicara tentang polisi tersebut, mengatakan, “Dia menimbulkan masalah bagi orang-orang yang ingin datang kepada kami. Dia menyakiti kami. Siapa pun yang mencoba menghubungi kami ditembak. Dan siapa pun yang menggantikannya akan dibunuh.”

Dalam pesan video di mana ia tampak mengacungkan senapan , al-Astal berkata, “Kami katakan kepada Ham4s dan kepada semua orang yang tergabung dalam Ham4s: Sebagaimana kami telah menjangkau mereka, kami juga akan menjangkau kalian.”

Alat Penjajah

Kelompok Al-Astal terdiri dari puluhan militan yang tinggal di wilayah Gaza yang dikuasai negara Zionis. Ham4s menggambarkan tim yang melakukan pembunuhan itu sebagai "alat penjajah negara Zionis" dan mengancam akan menghukum siapa pun yang bekerja sama dengan negara Zionis, dengan mengatakan bahwa "harga pengkhianatan itu tinggi dan mahal."

Al-Astal membantah menerima bantuan apapun dari negara Zionis kecuali makanan. Namun, kesaksian dari pejabat dan tentara negara Zionis mengkonfirmasi koordinasi yang erat dan intervensi negara Zionis untuk melindunginya dan kelompoknya bila diperlukan.

"Ketika mereka pergi dan melakukan operasi melawan Ham4s, kami ada di sana untuk memantau mereka dan terkadang membantu mereka," kata Yaron Buskila, yang menjabat sebagai perwira operasi senior di Divisi Gaza IDF hingga gencatan senjata berlaku pada bulan Oktober. "Ini berarti membantu mereka secara intelijen, dan jika kami melihat Ham4s mencoba mengancam mereka atau mendekati mereka, kami akan campur tangan secara efektif."

Surat kabar Amerika tersebut berpendapat bahwa kerja sama ini—yang lahir dari permusuhan bersama terhadap Ham4s—adalah alat yang berguna bagi negara Zionis setelah pasukannya dibatasi oleh ketentuan gencatan senjata di Gaza. Milisi-milisi ini dapat mengakses wilayah yang dikuasai Ham4s yang seharusnya terlarang bagi pasukan negara Zionis, seperti al-Mawasi, tempat anak buah al-Astal membunuh kepala polisi.

Tidak Ada Dukungan Masyarakat dan Hukum

Laporan Wall Street Journal juga menjelaskan  negara Zionis menggunakan milisi lain —seperti "Al-Quwwah Sya’biyah” — dalam operasi lapangan yang kompleks, termasuk upaya untuk memancing pejuang Ham4s keluar dari terowongan di Rafah. Milisi-milisi ini juga telah berpartisipasi dalam operasi yang mengakibatkan terbunuhnya anggota Ham4s, yang didokumentasikan dalam video yang diposting di media sosial.

Seorang tentara cadangan negara Zionis yang ditempatkan di Gaza mengatakan bahwa ia menemani konvoi bantuan yang memasok milisi di Rafah selama musim panas. Konvoi tersebut termasuk mengangkut makanan, air, rokok, dan kotak-kotak tertutup dengan isi yang tidak diketahui, yang dimuat ke dalam kendaraan oleh dinas keamanan dalam negeri negara Zionis (Shin Bet).

Menurut surat kabar tersebut, kebijakan ini muncul di tengah penolakan pemerintah negara Zionis untuk mengizinkan Otoritas Palestina menggantikan Ham4s di Gaza, dan setelah upaya sebelumnya untuk bekerja sama dengan klan-klan daerah gagal karena pembunuhan yang dilakukan Ham4s terhadap calon penguasa daerah.

Meskipun beberapa milisi berhasil bertahan dan membentuk komunitas kecil di daerah-daerah yang dikuasai negara Zionis, mereka belum berhasil menjadi alternatif yang layak bagi Ham4s. Hal ini disebabkan oleh popularitas mereka yang terbatas, keterlibatan beberapa di antaranya dalam penjarahan dan kegiatan kriminal, dan kemampuan Ham4s yang terus menerus untuk mengokohkan kembali pengaruhnya.

Selain itu, sebagian besar warga Gaza memandang kelompok-kelompok ini sebagai kolaborator dengan negara Zionis, yang membatasi kemampuan mereka untuk  mendapatkan legitimasi di dalam negeri.

Sumbe: Wall Street Journal.

—

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “وول ستريت تكشف دعم إسرائيل لمليشيات جديدة بغزة ضد حماس” terbit 25 Januari 2026, diakses 25 januari 2026 13:17  https://www.aljazeera.net/news/2026/1/25/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9

Read More

Ham4s Mengecam Dimasukkannya Penjahat Perang Netanyahu ke dalam Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026, 18:49 - Pusat Informasi Palestina

Gerakan Perlawanan Islam, Ham4s, hari ini menyatakan kecamannya terhadap keputusan untuk memasukkan Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu ke dalam apa yang disebut "Dewan Perdamaian," menganggap langkah ini sebagai indikator berbahaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Dalam sebuah pernyataan, gerakan tersebut mengatakan bahwa memasukkan Netanyahu, seorang "penjahat perang" dan "buronan Mahkamah Pidana Internasional," mencerminkan pengabaian yang jelas terhadap pelanggaran yang terus berlanjut yang dilakukan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Gerakan tersebut menegaskan bahwa Netanyahu terus menghalangi kesepakatan gencatan senjata di Gaza, melakukan pelanggaran yang meluas termasuk menargetkan warga sipil tak bersenjata, menghancurkan lingkungan perumahan dan fasilitas umum, serta menargetkan pusat-pusat pengungsian, meskipun lebih dari tiga bulan telah berlalu sejak gencatan senjata diumumkan.

Ham4s menegaskan bahwa penjajah Zionis adalah akar terorisme dan bahwa kelanjutannya merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional. Mereka menekankan bahwa langkah pertama menuju pencapaian stabilitas dimulai dengan menghentikan pelanggaran penjajah dan mengakhirinya secara permanen, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas genosida dan kebijakan pelaparan sistematis, terutama Benjamin Netanyahu, menurut pernyataan tersebut.

Penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian

Dalam perkembangan terkait, sejumlah pemimpin dan pejabat, dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, menandatangani piagam pada hari Kamis di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos untuk berpartisipasi dalam "Dewan Perdamaian" pertama untuk mengelola Jalur Gaza.

Trump, yang akan memimpin dewan tersebut, mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung, menyatakan bahwa dewan tersebut akan membahas tantangan global lainnya selain gencatan senjata yang rapuh di Gaza, sambil menekankan bahwa dewan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah meminta agar negara-negara yang ingin mendapatkan kursi tetap di "Dewan Perdamaian" baru tersebut menyumbang setidaknya $1 miliar.

Menurut draf piagam "Dewan Perdamaian," Presiden Trump akan memimpin dewan tersebut sebagai presiden pertamanya, dan dia akan memutuskan siapa yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut. Keputusan akan dibuat berdasarkan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota yang hadir memiliki satu suara, dan semua keputusan akan tunduk pada persetujuan presiden.

Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “حماس تستنكر ضم مجرم الحرب نتنياهو إلى مجلس السلام “ terbit 22 Januari 2026, diakses 23 Januari 2026 10:40  https://palinfo.com/news/2026/01/22/989999/

Read More

Jebakan "Garis Kuning": Bagaimana Penjajah Merebut Kembali Wilayah Gaza yang Tersisa

22 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 04:34 (Waktu Mekah)

Pakar militer Brigadir Jenderal Elias Hanna mengungkapkan perluasan signifikan wilayah yang dijajah oleh pasukan Penjajah negara Zionis, memperkuat hipotesis tentang upaya untuk memaksakan "realitas strategis" dalam jangka panjang.

Dalam analisis militernya untuk Al Jazeera, Brigadir Jenderal Hanna memperingatkan bahaya "pergeseran" Garis Kuning, dimana warga Palestina mendapati diri mereka menjadi sasaran sah penjajah segera setelah koordinat garis ini berubah secara tiba-tiba dan tanpa alasan.

Brigadir Jenderal Hanna berfokus pada perubahan berbahaya dalam koordinat "Garis Kuning" (garis demarkasi), menunjukkan bahwa yang terjadi adalah "perebutan" lebih lanjut atas wilayah pemukiman.

Hanna menggambarkan realitas militer di Gaza sebagai berikut: "Seorang warga Palestina tidur di suatu tempat dan bangun keesokan harinya mendapati garis kuning telah digeser lebih jauh ke Jalur Gaza." Ia menganggap dirinya berada di wilayah yang dikendalikan oleh Gerakan Perlawanan Islam (Ham4s), sementara peta baru menunjuknya sebagai "target yang sah" bagi tentara negara Zionis akibat pergeseran garis tersebut.

Menurut peta tersebut, kemajuan darat ini telah mengakibatkan pemindahan 205 blok perumahan dari zona penyangga ke zona yang dikendalikan IDF, dengan tambahan 920 meter penetrasi ke Jalur Gaza. Hal ini telah meningkatkan kendali Penjajah negara Zionis dari 53% menjadi 61% di Gaza, khususnya di Jabalia, desa Al-Tuffah, dan Beit Lahia.

Hanna juga menyoroti dampak dari tidak adanya "blok kuning" di daerah Rafah, yang memperumit situasi lapangan dan kemanusiaan di sana dan menyebabkan korban sipil karena keberadaan mereka di Zona Kuning.

Hal ini telah mengakibatkan gugur syahid 483 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sebagai akibat dari upaya untuk mendekati atau menerobos garis perbatasan yang terus berubah ini.

IDF tidak hanya puas dengan menguasai wilayah tersebut; mereka juga "meratakan" bangunan (hingga 95% di beberapa daerah) untuk menciptakan titik pengamatan terbuka dan mengamankan pos-pos militer beton mereka, yang secara efektif mengubah bagian utara dan timur Jalur Gaza menjadi zona yang dibatasi secara geografis.

Penghancuran Sistematis

Menurut laporan internasional yang diterbitkan oleh The New York Times, IDF telah menghancurkan lebih dari 2.500 bangunan dan struktur di "zona kuning," khususnya di Beit Lahia, Beit Hanoun, Shuja'iyya, Khuza'a, dan Khan Younis.

Meskipun ditemukannya 13 situs IDF baru yang terdiri dari struktur beton di Jalur Gaza, seperti yang dilaporkan oleh Haaretz, seorang ahli militer menolak anggapan bahwa kehadiran militer ini menimbulkan ancaman di daerah di mana kehadiran negara Zionis dianggap sementara.

Hanna menganggap apa yang terjadi sebagai "serangan pendahuluan terhadap solusi politik," karena Penjajah berusaha memaksakan realitas baru di lapangan sebelum pembentukan komite nasional atau internasional apa pun untuk menjaga stabilitas.

Sumber-sumber di rumah sakit Gaza melaporkan bahwa 11 orang syahid pada hari Rabu akibat eskalasi baru negara Zionis yang mencakup penggunaan amunisi tajam, peluru artileri, dan drone.

Serangan itu mengakibatkan syahidnya tiga jurnalis yang sedang bertugas mendokumentasikan "peresmian" kamp baru untuk pengungsi di dalam kendaraan milik Komite Bantuan Mesir di daerah Netzarim (al-Zahra), selatan Kota Gaza.

Sebuah sumber di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa mengatakan bahwa tiga warga Palestina, salah satunya anak-anak, syahid akibat penembakan artileri di sebelah timur Deir al-Balah.

Tiga warga Palestina dari keluarga yang sama juga syahid dalam serangan artileri di sebelah timur kamp pengungsi al-Bureij.

Sumber: Al Jazeera

—-

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net, “مصيدة "الخط الأصفر".. كيف يقضم الاحتلال المساحات الباقية من غزة؟” terbit 22 Januari 2026, diakses 22 Januari 2026 12:24 https://www.aljazeera.net/news/2026/1/22/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 

Read More

Masa Depan Gaza Antara Keinginan Amerika dan Ketidakmampuan Negara Zionis: Apakah Netanyahu Kehilangan Inisiatif?

Kuwait - Saifuddin Bakir - Quds Press - 18 Januari 2026 22:09

Di tengah meningkatnya perdebatan seputar pemerintahan Jalur Gaza di masa depan dan pengaturan pasca-perang, pembentukan "Dewan Eksekutif" telah muncul sebagai ujian politik baru, yang menyingkap perbedaan mendalam antara posisi Amerika dan negara Zionis serta keterbatasan kemampuan pemerintah penjajah untuk mempengaruhi keputusan-keputusan penting.

Para ahli percaya bahwa masuknya Qatar dan Turki ke dalam dewan tersebut telah memicu perselisihan terpendam di dalam insitusi politik negara Zionis dan menempatkan Benjamin Netanyahu dalam dilema dalam negeri yang semakin besar. Hal ini terjadi pada saat Washington terus mendorong pendekatannya untuk mengelola fase selanjutnya di Gaza, menimbulkan pertanyaan serius tentang sifat kekuasaan, keseimbangan pengambilan keputusan, dan siapa sebenarnya yang memegang kendali kekuasaan di Jalur Gaza dalam periode mendatang.

Keberatan untuk Konsumsi Dalam Negeri dan Ketidakmampuan Menghadapi Kehendak Amerika

Analis politik Adel Shadid menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara posisi negara Zionis dan Amerika mengenai pembentukan Dewan Eksekutif, khususnya mengenai keanggotaan Qatar dan Turki.

Dalam sebuah wawancara dengan Quds Press, Shadid menjelaskan bahwa terdapat hampir kesepakatan bulat di dalam negara Zionis, yang mencakup koalisi, oposisi, dan sebagian besar masyarakat Yahudi, untuk menolak peran Qatar atau Turki, karena mereka dianggap – menurut narasi negara Zionis – sebagai pendukung Hama4s dan perlawanan.

Shadid menunjukkan bahwa kehadiran Qatar dan Turki di Dewan Eksekutif telah menciptakan dilema politik bagi Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu di mata publik dalam negeri. Ia menyarankan bahwa keberatan publik Netanyahu terutama ditujukan untuk konsumsi dalam negeri, upaya untuk menghindari tanggung jawab dan meredam kemarahan publik di negara Zionis, dan bukan diarahkan kepada pemerintahan Amerika.

Ia menambahkan bahwa Netanyahu tidak terkejut dengan komposisi dewan atau keanggotaan Qatar dan Turki, tetapi ia gagal meyakinkan pemerintahan Amerika dan Presiden Donald Trump untuk mengecualikan mereka, karena pengecualian apa pun akan melemahkan legitimasi dewan dan merusak peluang untuk menerapkan apa yang dikenal sebagai "Rencana Trump."

Ia menekankan bahwa Washington percaya bahwa melanjutkan rencana tersebut tanpa partisipasi Qatar dan Turki adalah hal yang mustahil, sementara Netanyahu menganggap kehadiran mereka sebagai ancaman. Namun, ia tidak mampu mengubah posisi Amerika, memperburuk krisis dalam negerinya dan mendorongnya untuk mengambil sikap eskalasi setelah meningkatnya kritik dan protes terhadapnya. Ia dituduh lemah, tidak bertindak, dan menyia-nyiakan kesempatan yang menurut sebagian warga negara Zionis mungkin terjadi di Gaza tanpa kemitraan Qatar atau Turki..

Dewan adalah "fait accompli", dan negara Zionis tidak memiliki hak veto. 

Sementara itu, Ali Al-Awar, seorang profesor resolusi konflik dan pakar urusan negara Zionis, menyatakan bahwa pengumuman resmi pembentukan Dewan Eksekutif untuk administrasi Gaza, sebagai penghubung antara Dewan Perdamaian dan komite teknokrat Palestina, dan konfirmasi partisipasi Qatar dan Turki, mendorong kantor Perdana Menteri negara Zionis untuk mengeluarkan pernyataan di mana Netanyahu mengklaim bahwa ia tidak mengetahui pembentukan ini. Namun, tanggapan Amerika cepat dan tegas. Washington menegaskan bahwa negara Zionis sepenuhnya menyadari mekanisme pembentukan tersebut, nama-nama negara yang berpartisipasi, dan bahwa ada pihak-pihak di  kota Al-Quds yang telah diberi tahu tentang detail Dewan Eksekutif sejak awal.

Al-Awar menjelaskan kepada Quds Press bahwa posisi Amerika jelas dalam menegaskan hak negara Zionis untuk menyatakan pendapatnya, tetapi Amerika tidak memiliki kekuatan untuk mengubah realitas di lapangan, membubarkan Dewan Eksekutif, atau mengubah anggotanya. Ini berarti Dewan tersebut sekarang sudah menjadi fait accompli, dan Amerika Serikat sedang melanjutkan pelaksanaannya.

Ia menambahkan bahwa upaya Netanyahu untuk menyangkal pengetahuan sebelumnya tentang pembentukan tersebut termasuk dalam ranah propaganda politik yang ditujukan kepada media lokal, yang dimaksudkan untuk meredakan oposisi di dalam pemerintahannya, khususnya dari Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, dua mitra koalisi utamanya.

Ia menganggap apa yang digambarkan sebagai keberatan negara Zionis tidak lebih dari protes dalam negeri untuk konsumsi media, yang tidak akan mengubah realitas yang ada.

Al-Awar menjelaskan bahwa poin penting selanjutnya menyangkut sifat kekuasaan yang diberikan kepada Dewan Eksekutif: Akankah itu menjadi badan pembuat keputusan, atau akankah tetap terbatas pada memberikan rekomendasi? Ia menyarankan bahwa Dewan tersebut kemungkinan akan menjadi badan eksekutif de facto untuk mengelola Gaza dan masa depannya, mengingat pengumuman Ham4s tentang pelepasan kendali sepenuhnya atas Jalur Gaza dan penyerahan lembaga-lembaga pemerintah kepada komite teknokrat yang dipimpin oleh Ali Shaath.

Ia melanjutkan, mengatakan bahwa perselisihan ini mencerminkan puncak perbedaan antara pemerintahan AS dan Netanyahu. Namun, Netanyahu sangat menyadari bahwa keputusan sekarang sepenuhnya berada di tangan Amerika, dan bahwa ia tidak memiliki kekuasaan untuk menghalangi keputusan Presiden Donald Trump, khususnya mengenai Dewan Eksekutif dan partisipasi Qatar dan Turki.

Ia menambahkan bahwa negara Zionis mungkin mempertahankan ruang gerak terbatas dalam masalah keamanan dan perlucutan senjata, tetapi kehilangan kendali atas pemerintahan sipil, administrasi, rekonstruksi, dan pembukaan perbatasan. Ia menekankan bahwa fase selanjutnya di Gaza dikelola oleh keputusan langsung Amerika, dan bahwa Dewan Eksekutif akan memiliki wewenang penuh untuk mengelola Jalur Gaza dalam waktu dekat.

—-

Diterjemahkan dari situs Quds Press “مستقبل غزة بين الرغبة الأميركية والعجز "الإسرائيلي".. هل فقد نتنياهو زمام المبادرة؟”    18 Januari 2026, diakses 21 Januari 2026 10:19 WIB  https://qudspress.com/243589/

Read More

Ham4s Rinci Pelanggaran Perjanjian Gaza dalam 100 Hari Pertama dan Tetapkan 9 Tuntutan kepada Mediator

20 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 22:11 (Waktu Mekah)

Pada hari ke-100 sejak perjanjian gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober, Ham4s menekankan komitmennya yang "penuh dan rinci" terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Mereka merinci pelanggaran negara Zionis dan menguraikan sembilan tuntutan, mendesak para mediator dan organisasi internasional terkait agar berusaha memenuhi tuntutan tersebut.

Hal ini disampaikan dalam memorandum yang dikeluarkan oleh gerakan tersebut pada hari Selasa melalui Telegram, yang ditujukan kepada "saudara-saudara mediator kami (Mesir, Qatar, dan Turki), pihak-pihak penjamin, Yang Mulia Raja dan Pimpinan, serta pemerintah dan organisasi internasional terkait."

Ham4s menambahkan bahwa, berdasarkan tanggung jawab nasional dan kemanusiaannya, mereka telah sepenuhnya, dengan terperinci, dan transparan mematuhi semua ketentuan perjanjian tersebut, memperlakukannya sebagai kerangka kerja yang mengikat yang bertujuan untuk melindungi rakyat Palestina dan menghentikan pertumpahan darah, bukan sebagai kedok politik untuk melanjutkan agresi atau mereproduksi kebijakan genosida, merujuk pada tindakan negara Zionis.

Ham4s menegaskan bahwa, terlepas dari komitmen setianya untuk menerapkan ketentuan perjanjian tersebut, tentara negara Zionis terus melakukan pembunuhan dan penargetan langsung terhadap warga sipil. Gerakan tersebut mengutuk pelanggaran di lapangan, penggunaan kekerasan, dan terus diberlakukannya fait accompli oleh penjajah.

Pelanggaran di Lapangan

Ham4s menjabarkan pelanggaran negara Zionis selama 100 hari sejak kesepakatan diumumkan, mengkategorikannya ke dalam beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah penargetan langsung, menyatakan bahwa jumlah syuhada yang dibunuh selama periode yang dicakup oleh kesepakatan mencapai 483, termasuk 169 anak-anak, 64 wanita, dan 19 lansia, selain 1.294 orang terluka, rata-rata 13 orang per hari. Disebutkan bahwa 96,3% dari korban syahid tersebut menjadi sasaran di dalam Garis Kuning.

Mengenai pelanggaran di lapangan, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasukan penjajah melanggar kesepakatan sebanyak 1.298 kali setiap hari, rata-rata 13 pelanggaran sistematis di lapangan dan penembakan per hari. Ini termasuk 428 insiden penembakan langsung, 66 penyerbuan oleh kendaraan militer ke wilayah yang dicakup oleh kesepakatan, dan 604 insiden pengeboman udara dan artileri yang menargetkan daerah sipil yang berpenduduk.

Pasukan penjajah juga melakukan 200 operasi penghancuran dan pengeboman yang menargetkan blok perumahan dan rumah-rumah di dalam Garis Kuning, dan menangkap 50 warga sipil dan nelayan di laut, "yang merupakan pelanggaran berat terhadap perjanjian," menurut pernyataan tersebut.

Mengenai pelanggaran garis penarikan, gerakan tersebut menyatakan bahwa "penjajah telah secara jelas dan sistematis melanggar peta penarikan yang telah disepakati dengan melakukan pelanggaran sejauh 200 hingga 1.300 meter di luar Garis Kuning, seperti yang dilakukan jauh ke dalam kamp pengungsi Jabalia."

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pasukan penjajah "menerapkan zona pengendalian tembakan tambahan, mencapai kedalaman 1.700 meter di beberapa daerah—khususnya di Jalur Gaza utara—dan bahwa area pengendalian tembakan tambahan yang diterapkan di luar Garis Kuning mencapai sekitar 34 kilometer."

Membatasi Infrastruktur

Dokumen tersebut merinci pencegahan masuknya personel medis dan tim khusus, penyitaan dan penghancuran obat-obatan dan perlengkapan medis yang menyelamatkan nyawa, serta penghambatan peralatan medis vital, termasuk mesin sinar-X, peralatan perawatan intensif, dan peralatan ruang operasi.

Dokumen itu juga membahas pencegahan masuknya bahan bangunan yang diperlukan untuk perbaikan dan rehabilitasi rumah sakit dan pusat kesehatan yang rusak, yang menyebabkan peningkatan angka kematian yang berbahaya, terutama di kalangan anak-anak, lansia, dan pasien dengan penyakit kronis.

Otoritas penjajah gagal mematuhi rincian yang disepakati mengenai pengiriman bantuan. Ham4s melaporkan bahwa hanya 26.111 truk yang masuk selama dua bulan terakhir, dari 60.000 truk yang disepakati untuk periode tersebut, rata-rata 261 truk per hari. Ini hanya mewakili 43,5% dari jumlah yang disepakati.

Dokumen tersebut menekankan pembatasan impor bahan bakar, mencatat bahwa penjajah menerapkan "kebijakan sistematis yang bertujuan untuk melumpuhkan kehidupan sipil dan mencegah pemulihan kemanusiaan dengan mencegah pengoperasian pembangkit listrik, memblokir masuknya panel surya, peralatan pembuatan roti, peralatan penyelamatan dan ambulans, dan karavan (perumahan sementara), serta mencegah masuknya tenda dalam jumlah yang cukup."

Menurut pernyataan tersebut, penjajah juga menghalangi pemasangan jaringan air, sanitasi, dan komunikasi, serta mencegah masuknya bahan bangunan dan alat berat yang diperlukan untuk rehabilitasi rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur dasar.

Hukuman Kolektif

Ham4s menyatakan bahwa penjajah terus menutup sepenuhnya penyeberangan Rafah di kedua arah sejak perjanjian tersebut berlaku, yang secara langsung melanggar ketentuan dan spiritnya.

Penjajah juga telah mencegah masuknya delegasi medis dan para ahli internasional, dan menghalangi kembalinya warga negara ke keluarga dan rumah mereka, "dalam kebijakan hukuman kolektif yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan kemanusiaan."

Mengenai tahanan dan orang hilang, penjajah secara sistematis menolak untuk mengungkapkan nasib puluhan dari mereka, terus menunda pembebasan perempuan dan anak-anak, dan menolak untuk memberikan daftar resmi nama-nama tahanan yang meninggal di penjara.

Memorandum tersebut menekankan bahwa penjajah negara Zionis terus menahan lebih dari 1.200 jenazah dan melakukan kejahatan yang terdokumentasi terhadap tahanan, "secara terbuka merekam dan menyiarkan pelanggaran ini di media, secara terang-terangan menentang komunitas internasional dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional," menurut pernyataan tersebut.

Tuntutan kepada para Mediator

Dalam memorandumnya, Ham4s menguraikan sembilan tuntutan, menyerukan kepada para mediator, organisasi internasional, penjamin, dan negara-negara sahabat untuk bekerja sama dalam mewujudkan tuntutan tersebut.

Pertama: Aksi internasional yang mendesak dan efektif diperlukan untuk memaksa penjajah segera dan sepenuhnya menghentikan semua pelanggaran.

Kedua: Persyaratan fase pertama perjanjian harus dipenuhi, dan fase kedua segera diimplementasikan, termasuk penarikan penuh dari Jalur Gaza.

Ketiga: Penjajah harus diwajibkan untuk mematuhi garis penarikan yang telah disepakati dan menghentikan penerapan kontrol tembakan di area seluas 34 kilometer.

Keempat: Mekanisme pemantauan lapangan internasional yang netral harus dibentuk untuk mengawasi perjanjian dan masuknya bantuan.

Kelima: Masuknya 600 truk bantuan setiap hari, termasuk 50 truk bahan bakar, harus dijamin di bawah pengawasan internasional langsung.

Keenam: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya harus diizinkan untuk beroperasi tanpa batasan.

Ketujuh: Tekanan harus diberikan kepada penjajah untuk segera membuka gerbang perbatasan Rafah di kedua arah.

Kedelapan: Bahan bakar, perlengkapan medis, peralatan penting, karavan, tenda, dan bahan bangunan untuk rehabilitasi infrastruktur harus diizinkan masuk.

Kesembilan: Tekanan harus diberikan kepada pihak penjajah untuk mengungkapkan nasib para tahanan dan orang hilang, membebaskan perempuan dan anak-anak, serta menyerahkan jenazah yang ditahan.

Sumber: Anadolu Agency

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “حماس تفصّل خروقات 100 يوم من اتفاق غزة وتحدد 9 مطالب للوسطاء” terbit 20 Januari 2026, diakses 21 Januari 2026 09:35 https://www.aljazeera.net/news/2026/1/20/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-100-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9

Read More