About

Selamat datang di Blog Analis Palestina yang mengkhususkan diri pada opini, penerjemahan informasi dan analisa terkini terkait perkembangan yang terjadi di Palestina dan sekitarnya. Email: sccholid@gmail.com

Senin, 19 Januari 2026

Abdullah Ma’ruf: Apa yang terjadi di Al-Quds adalah proyek Yahudisasi yang komprehensif, dan Perang di Gaza adalah faktor percepatan yang berbahaya

Senin, 19 Januari 2026, 09:11 - Pusat Informasi Palestina

Foto Pusat Informasi Palestina

Dr. Abdullah Marouf, seorang pakar bidang urusan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Al-Quds tidak dapat dikaitkan dengan perang genosida di Jalur Gaza sebagai penyebab langsung, karena penjajah telah memiliki proyek komprehensif untuk me-Yahudisasi kota dan Masjid Al-Aqsa sudah sejak bertahun-tahun.


Dalam sebuah wawancara dengan Pusat Informasi Palestina, Ma'ruf menjelaskan bahwa perang baru-baru ini merupakan faktor percepatan yang berbahaya, yang dieksploitasi oleh penjajah untuk memperdalam proyek Yahudisasi mereka, dengan memanfaatkan keadaan syok dan teror yang mencengkeram wilayah tersebut, khususnya Jalur Gaza.



Masjid Al-Aqsa Jadi Sasaran


Ma'ruf memperingatkan bahwa eskalasi kualitatif negara Zionis di Masjid Al-Aqsa selama dua tahun terakhir adalah bagian dari rencana yang jelas untuk memperkuat pembagian spasialnya secara menyeluruh, dan selanjutnya untuk memaksakan pembagian secara waktu.


Ma'ruf percaya bahwa perkembangan paling berbahaya yang sedang berlangsung saat ini adalah upaya untuk membangun "kuil dugaan" secara simbolis, sebagai pendahuluan untuk pembangunan fisiknya di halaman Masjid Al-Aqsa.



Proyek E1: Ancaman bagi kota Al-Quds dan Persatuan Tepi Barat


Ma'ruf menggambarkan proyek pemukiman E1 sebagai yang paling berbahaya di Al-Quds karena tidak hanya menargetkan kota suci tersebut, tetapi juga merusak persatuan Tepi Barat dengan memecahnya menjadi utara dan selatan.


Proyek ini merupakan bagian dari jaringan pemukiman terintegrasi yang bertujuan untuk mengisolasi kota Al-Quds dari wilayah Palestina di Tepi Barat.


Selain proyek E1, proyek pemukiman di Silwan dilengkapi dengan pemisahan Bandara Al-Quds dari daerah sekitarnya di Qalandiya. Hal ini secara efektif mengisolasi Masjid Al-Aqsa dari Al-Quds utara dan selatan, mengubah kota tersebut menjadi serangkaian kantong terisolasi yang lebih mudah dikendalikan baik secara militer maupun demografis, menurut Ma'ruf.



Undang-undang Negara Zionis: Alat untuk Melegitimasi Penjajahan


Ma'ruf menekankan bahwa sistem perundang-undangan negara Zionis merupakan bagian integral dari alat-alat penjajahan, karena hukum digunakan untuk mengkonsolidasikan kendali atas tanah dan warga, dan untuk mengurangi eksistensi Palestina, khususnya di Al-Quds, dengan dalih keamanan dan memerangi perlawanan.


Ma'ruf menolak mensifatkan sikap Amerika sebagai "lampu hijau diam-diam," sambil menegaskan bahwa dukungan Amerika telah amat jelas sejak pemerintahan Trump mengakui kota Al-Quds sebagai ibu kota penjajahan pada tahun 2017.


Ia percaya bahwa pemerintahan Amerika selanjutnya, termasuk pemerintahan Biden, secara efektif terlibat dalam proyek penguasaan atas kota Al-Quds dengan menolak untuk mundur dari kebijakan-kebijakan tersebut.


Ma'ruf menjelaskan bahwa rakyat Palestina di Al-Quds mengalami guncangan mendalam akibat kebrutalan penjajah di Gaza, Al-Quds, dan Masjid Al-Aqsa. Namun, ia percaya fase ini bersifat sementara, dan rakyat Palestina akan mengatasinya cepat atau lambat dengan beralih ke fase aksi dan respons.



Skenario Paling Berbahaya


Ma'ruf memperingatkan bahwa skenario paling berbahaya adalah keberhasilan penjajah dalam memisahkan Al-Quds sepenuhnya dari lingkungan Palestina dan memaksakan eksistensi de facto kuil dugaan di dalam Masjid Al-Aqsa. Ia menganggap apa yang terjadi sebagai berlomba dengan waktu antara penjajah dan rakyat Palestina.



Al-Quds: “Kotak Hitam”


Terlepas dari gambaran suram tersebut, Ma'ruf percaya bahwa penjajah masih memperlakukan Al-Quds sebagai "kotak hitam" yang mampu meledakkan seluruh kawasan, takut akan tindakan nyata Palestina, betapapun mereka berusaha menampilkan kemampuannya dalam menguasai.


Maruf menyimpulkan dengan menekankan bahwa rakyat Palestina, setelah mereka mengatasi guncangan intimidasi dan mendapatkan kembali kesadaran kolektif mereka, mampu mengubah keadaan, karena penjajah, terlepas dari kekuatannya yang terlihat, hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap Al-Quds dan momentum ledakannya.


—---

Diterjemahkan dari situs Pusat Informasi Palestina “عبد الله معروف: ما يجري في القدس مشروع تهويدي متكامل والحرب بغزة عامل تسريع خطير” terbit 19 Januari 2026, diakses 19 Januari 2026 16:26 WIB  https://palinfo.com/news/2026/01/19/989618/


Share:

Trump Undang Hampir 60 Negara ke 'Dewan Perdamaian', Mensyaratkan $1 Miliar bagi Perpanjangan Keanggotaan

 18 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 21:57 (Waktu Mekah)

Sebuah draf piagam yang diterbitkan oleh media Barat mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengundang hampir 60 negara untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian" untuk Gaza, dengan menetapkan pembayaran tunai sebesar $1 miliar bagi perpanjangan keanggotaan untuk masa lebih dari tiga tahun.

Menurut dokumen tersebut, keanggotaan suatu negara dalam dewan tersebut tidak akan melebihi tiga tahun sejak tanggal piagam tersebut berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan presiden AS.

Namun, batas waktu ini tidak berlaku untuk negara-negara yang menyumbang lebih dari $1 miliar selama tahun pertama berlakunya pakta tersebut.

Dalam konteks ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad bahwa Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah menerima undangan resmi dari Presiden Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Islamabad "akan melanjutkan keterlibatannya dalam upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Gaza, yang mengarah pada solusi abadi untuk masalah Palestina sesuai dengan resolusi PBB."

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, menanggapi undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, mengatakan bahwa negaranya "akan melakukan segala daya upaya untuk mengatasi penderitaan di Jalur Gaza."

Carney menekankan bahwa detail Dewan Perdamaian, termasuk pengaturan keuangan dan mekanisme operasionalnya, masih dalam pertimbangan.


Kekhawatiran tentang Melemahkan PBB

Dalam konteks ini, beberapa pemerintah menyatakan kehati-hatian pada hari Minggu mengenai undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, di tengah peringatan bahwa hal itu dapat melemahkan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seorang diplomat mengatakan inisiatif tersebut menyerupai Perserikatan Bangsa-Bangsa ala Trump yang mengabaikan dasar-dasar Piagam PBB.

Tiga diplomat Barat lainnya memperingatkan bahwa dewan tersebut, jika diluncurkan dalam bentuknya saat ini, dapat merusak tatanan internasional yang ada.

Undangan dikirimkan kepada para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Hongaria, Australia, dan Kanada, serta Komisi Eropa dan negara-negara Timur Tengah utama.

Hongaria adalah satu-satunya negara yang secara eksplisit menerima inisiatif tersebut. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán, sekutu dekat Trump, menulis di platform X, "Kami tentu saja menerima undangan terhormat ini."

Namun, pemerintah lain menahan diri untuk tidak membuat pernyataan publik, sementara para pejabat secara pribadi menyatakan kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut dapat berdampak negatif pada peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Presiden Seumur Hidup

Draf piagam tersebut menetapkan bahwa Presiden Trump akan menjabat sebagai presiden pertama dewan tersebut dan akan memegang keputusan final dalam memberikan undangan untuk bergabung dan menyetujui berbagai keputusannya, meskipun dokumen tersebut menunjukkan bahwa resolusi ini diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara.

Draf tersebut juga memberikan wewenang kepada presiden AS untuk menyetujui stempel resmi dewan tersebut.

Draf piagam tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa Trump akan memimpin Dewan Perdamaian seumur hidup, dan bahwa dewan tersebut akan memulai pekerjaannya dengan perang di Gaza sebelum memperluas cakupannya untuk mencakup konflik lain.

“Saya pikir ini akan dimulai dengan Gaza, dan kemudian meluas ke konflik lain yang muncul,” kata Trump dalam sebuah wawancara pers.

Dokumen tersebut menggambarkan dewan tersebut sebagai “organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang baik dan sah, dan memastikan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik,” dan akan menjadi entitas formal setelah tiga negara meratifikasi piagam tersebut.

Gedung Putih mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” pada Jumat malam, bertepatan dengan persetujuan komposisi “Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza,” sebagai bagian dari fase kedua rencana komprehensif yang diajukan oleh presiden AS untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Kemudian, pemerintahan AS mengumumkan komposisi dewan dan penunjukan perwakilan senior di Gaza, bertepatan dengan dimulainya pekerjaan komite teknokrat Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath untuk mengelola urusan Jalur Gaza.

Sumber: Al Jazeera + kantor-kantor berita.

—----

Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “ترامب يدعو نحو 60 دولة إلى "مجلس السلام" ويشترط مليار دولار لتمديد العضوية”  terbit 18 Januari 2026 diakses 19 Januari 2026 08:54 WIB https://www.aljazeera.net/news/2026/1/18/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


Share:

Jumat, 16 Januari 2026

Barghouti: Komite Gaza telah Mendapat Persetujuan dari Semua Elemen Palestina

Gaza (Palestina) - Quds Press - 16 Januari 2026 10:21

Foto Quds Press

Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina (sebuah faksi Palestina), menegaskan bahwa Komite Gaza telah mendapat persetujuan dari semua pihak Palestina dan bahwa komposisinya sebagian besar terdiri dari para profesional.

Dalam pernyataan pers hari ini, Jumat, Barghouti mengatakan bahwa aspek penting dari komposisi Komite Gaza adalah bahwa komite tersebut terdiri dari warga Jalur Gaza, menekankan bahwa "kami tidak menginginkan pemerintahan asing untuk Jalur Gaza."


Ia menjelaskan bahwa Komite Gaza akan bekerja berkoordinasi dengan Dewan Perdamaian di seluruh Jalur Gaza.


Komite tersebut memulai pertemuannya di Kairo kemarin sebagai persiapan untuk memasuki Jalur Gaza, mencatat bahwa kedatangan para anggotanya mengikuti pengumuman oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Wittkopf, tentang dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata.


Kemarin, Rabu, faksi-faksi Palestina yang bertemu di Kairo menyatakan dukungan mereka untuk pembentukan komite transisi untuk mengelola Jalur Gaza.


Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan mendukung "upaya para mediator untuk membentuk Komite Transisi Nasional Palestina untuk mengelola Jalur Gaza."


Faksi-faksi tersebut menyerukan kepada Dewan Perdamaian, berkoordinasi dengan para mediator, untuk menekan negara Zionis agar menghentikan agresinya, membuka perbatasan, mengizinkan masuknya bantuan yang diperlukan, dan menarik pasukan negara Zionis dari Jalur Gaza.


diterjemahkan dari situs Quds Press terbit 16 Januari 2026 “البرغوثي: لجنة غزة تحظى بموافقة كل الأطراف الفلسطينية” diakses 16 Januari 2026 17:51 https://qudspress.com/242981/


Share:

Negara Zionis Bunuh Komandan Brigade Al-Quds Ashraf Al-Khatib

16 Januari 2026 - Terakhir diperbarui: 03:14 (Waktu Mekah)

Pasukan penjajah negara Zionis telah membunuh komandan Brigade Al-Quds Ashraf Al-Khatib dan istrinya pada Kamis malam, di tengah eskalasi baru yang mengakibatkan syahidnya 11 warga Palestina di Jalur Gaza.


Sumber-sumber Palestina mengkonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa komandan Brigade Al-Quds Ashraf Al-Khatib dibunuh dalam serangan udara negara Zionis atas sebuah rumah di kamp pengungsi Nuseirat.


Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa jenazah Ashraf Al-Khatib dan istrinya tiba di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa setelah serangan udara negara Zionis, sementara satu orang lainnya yang terluka kemudian meninggal karena luka-lukanya.


Ini terjadi beberapa jam setelah pembunuhan komandan Ham45 Mohammed al-Hawli dan tiga anggota keluarganya lainnya dalam serangan udara negara Zionis di Deir al-Balah di Gaza tengah.


Dinas Pertahanan Sipil mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tim mereka menemukan jenazah empat martir setelah serangan Israel terhadap rumah keluarga al-Hawli di Deir al-Balah.


Sumber-sumber di rumah sakit Gaza melaporkan bahwa 11 warga Palestina telah syahid dalam serangan udara negara Zionis di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak Kamis pagi.


Dalam serangan terbaru, militer negara Zionis membunuh membunuh seorang warga Palestina dan melukai satu lainnya dalam pemboman yang menargetkan pos keamanan polisi yang baru didirikan di dekat persimpangan Nabulsi di sebelah barat Kota Gaza, menurut sumber medis yang berbicara kepada Anadolu Agency.


Sumber-sumber menjelaskan bahwa sejumlah besar korban luka dilaporkan di tiba di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota tersebut setelah pemboman rumah itu.


Daerah yang menjadi sasaran militer Zionis berada di luar kekuasaan pihak Zionis, menurut perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober lalu, menurut seorang koresponden Anadolu Agency.


Militer negara Zionis terus mengendalikan jalur selatan dan timur Jalur Gaza, serta sebagian besar Gaza utara, melanjutkan penjajahan mereka atas sekitar 50% wilayah Jalur Gaza.


Sejak perjanjian gencatan senjata berlaku, negara Zionis telah membunuh 451 warga Palestina dan melukai 1.251 lainnya. Mereka juga telah membatasi secara ketat masuknya makanan, perlengkapan medis, dan bahan-bahan untuk tempat tinggal ke Gaza, tempat sekitar 2,4 juta warga Palestina hidup dalam kondisi yang sangat buruk, menurut Kantor Media Pemerintah.


Korban serangan negara Zionis di Gaza—yang telah berlangsung selama dua tahun sejak 7 Oktober 2013—telah melampaui 71.000 orang syahid dan 171.000 warga Palestina yang terluka, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Bencana tersebut juga menyebabkan 90% infrastruktur sipil hancur, dengan PBB memperkirakan biaya rekonstruksi sekitar 70 miliar dolar AS.


Sumber: Al Jazeera


Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net “إسرائيل تغتال القيادي بسرايا القدس أشرف الخطيب” terbit 16Januari 2026 diakses 16 Januari 2026 11:17  https://www.aljazeera.net/news/2026/1/16/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-2



Share:

Siapakah Mereka yang Menjadi Anggota Komite Nasional Pemerintah Jalur Gaza?

Gaza (Palestina) - Quds Press - 15 Januari 2026 12:25

Semua mata tertuju pada ibu kota Mesir menyusul kedatangan anggota "Komite Nasional Palestina untuk Pemerintahan Jalur Gaza," yang juga dikenal sebagai Pemerintah Teknokrat yang akan mengelola Jalur Gaza selama fase transisi. Ini terjadi setelah selesainya semua pengaturan terkait pekerjaan komite dan pemilihan lima belas anggotanya.


Menurut sumber pers, pertemuan pertama komite akan diadakan di Kedutaan Besar AS di Kairo hari ini, Kamis. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan berlangsung dengan calon ketua Komite Eksekutif Dewan Perdamaian, diplomat Bulgaria Nikolay Mladenov.


Media negara Zionis melaporkan bahwa anggota komite meninggalkan Jalur Gaza pada dini hari Kamis melalui gerbang perbatasan Kerem Abu Salem. Dari sana, mereka diantar ke Yordania melintasi Jembatan Raja Hussein sebelum menaiki pesawat pribadi ke Kairo.


Dr. Ali Shaath, seorang ahli rekonstruksi, dipilih untuk memimpin komite administrasi yang akan dibentuk untuk mengelola Jalur Gaza selama fase mendatang. Komite tersebut terdiri dari lima belas anggota sebagai berikut:


  • tidak dicentang

    Ali Shaath: Ketua komite dan bertanggung jawab di bidang energi dan transportasi (sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Transportasi dan kepala Otoritas Kawasan Industri di pemerintahan Otoritas Palestina).


  • tidak dicentang

    A'ed Abu Ramadan: Bertanggung jawab di bidang perdagangan dan ekonomi (Direktur Kamar Dagang Gaza).


  • tidak dicentang

    Omar Shamali: Bertanggung jawab di bidang komunikasi (sebelumnya menjabat sebagai Direktur Otoritas Telekomunikasi Palestina di Gaza).


  • tidak dicentang

    Abdul Karim Ashour: Bertanggung jawab di bidang Pertanian (sebelumnya Direktur Yayasan Bantuan Pertanian).


  • tidak dicentang

    A'ed Yaghi: Bertanggung jawab di bidang Kesehatan (sebelumnya Direktur Lembaga Bantuan Medis).


  • tidak dicentang

    Jabr Al-Da'our: Bertanggung jawab di bidang Pendidikan (sebelumnya Rektor Universitas Palestina).


  • tidak dicentang

    Bashir Al-Rayes: Bertanggung jawab di bidang Keuangan (konsultan teknik dan keuangan).


  • tidak dicentang

    Ali Barhoum: Bertanggung jawab di bidang Air dan Kotamadya (sebelumnya penasihat Kotamadya Rafah).


  • tidak dicentang

    Hanaa Al-Tarzi: Bertanggung jawab di bidang Urusan Sosial dan Urusan Perempuan (pengacara dan aktivis masyarakat).


  • tidak dicentang

    Osama Al-Saadawi: Bertanggung jawab di bidang Otoritas Pertanahan.


  • tidak dicentang

    Adnan Abu Warda: Bertanggung jawab di bidang Kehakiman dan Peradilan.


  • tidak dicentang

    Sami Nasman: Bertanggung jawab di bidang Keamanan.


  • tidak dicentang

    Rami Halas: Bertanggung jawab di bidang Urusan Agama.


  • tidak dicentang

    Husni Al-Mughni: Bidang  Suku.


Pada Rabu malam, utusan AS Steve Wittkopf mengumumkan peluncuran fase kedua dari rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza. Ia mencatat bahwa rencana tersebut "bertujuan untuk beralih dari gencatan senjata ke perlucutan senjata, membentuk pemerintahan teknokrat Palestina, dan memulai proses rekonstruksi."


Wittkopf menjelaskan bahwa fase baru ini menetapkan pembentukan pemerintahan teknokrat transisi di Gaza dengan nama "Komite Nasional Pemerintahan Gaza." Ia menekankan bahwa Amerika Serikat mengharapkan Ham45 untuk sepenuhnya mematuhi komitmennya, termasuk pengembalian jenazah terakhir tawanan negara Zionis.


Dalam konteks ini, Mesir, Qatar, dan Turki mengumumkan dalam pernyataan bersama pada Rabu malam penyelesaian pembentukan komite teknokrat Palestina yang bertugas mengelola Jalur Gaza, yang dipimpin oleh Ali Shaath. Mereka menganggap langkah ini sebagai perkembangan penting yang akan mendukung upaya untuk mengkonsolidasikan stabilitas dan memperbaiki  situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.


—-------------

Diterjemahkan dari situs Quds Press “من هم أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة؟” terbit 15 Januari 2026, diakses 16 Januari 2026 09:58 WIB https://qudspress.com/242757/


Share: