The New York Times membahas bagaimana gagasan negara Palestina di Tepi Barat yang dijajah secara bertahap terkikis, desa demi desa, kebun zaitun demi kebun zaitun, di tengah meningkatnya aktivitas pemukiman negara Zionis dan kekerasan yang terkait dengannya.
Dalam laporan yang panjang, surat kabar tersebut berfokus pada penderitaan para petani Palestina yang setiap hari berkonfrontasi dengan para pemukim ekstremis yang berupaya merebut tanah secara paksa, seringkali di bawah pengawasan atau perlindungan diam-diam dari militer negara Zionis.
Laporan tersebut, yang ditulis bersama oleh Michael Sher, Daniel Berholak, Lianne Abraham, dan Fatima Abdel Karim, menceritakan kisah seorang petani berusia 70 tahun bernama Rizq Abu Naim, yang tanah dan mata pencaharian keluarganya telah berulang kali diserang oleh para pemukim yang menggiring domba mereka ke kebun zaitun, mencuri air, menghancurkan tanaman, dan membobol rumah pada malam hari.
Dengan pembangunan jalan baru dan pendirian pos-pos pemukiman ilegal yang kemudian menjadi pemukiman permanen, warga Palestina secara bertahap dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka.
Artikel ini memposisikan kan realitas lokal ini dalam konteks politik yang lebih luas, menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Tepi Barat adalah bagian dari konflik yang telah berlangsung sejak tahun 1948 dan telah meningkat secara signifikan sejak serangan 7 Oktober 2013. Peningkatan ini dimulai ketika pemerintah negara Zionis sayap kanan mengadopsi kebijakan perluasan pemukiman sistematis yang bertujuan untuk melemahkan solusi dua negara, sebuah kebijakan yang secara terbuka diakui oleh para pejabat negara Zionis.
Kebijakan Sistematis
Laporan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan tidak terbatas pada penyitaan tanah tetapi juga mencakup pelecehan, penyerangan fisik, dan pembunuhan, selain penutupan desa, pendirian pos pemeriksaan, penghancuran rumah, dan penuntutan di bawah hukum militer, semuanya dalam realitas yang ditandai dengan ketidakadilan dan ketakutan yang terus-menerus.
Laporan ini juga mendokumentasikan, berdasarkan data, peta, dan perintah pengadilan, bagaimana negara Zionis memperluas perampasan atas tanah yang telah menjadi milik Palestina selama beberapa dekade, dan bagaimana negara itu menggunakan jalan dan tembok untuk mengisolasi desa-desa, membatasi pergerakan penduduk, dan memisahkan petani dari tanah mereka.
Laporan ini menunjukkan bahwa keberadaan warga Palestina yang bebas di Tepi Barat berada di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahwa perubahan yang terjadi di lapangan mungkin tidak dapat diubah, mengancam masa depan negara Palestina dan perdamaian yang diinginkan.
Laporan ini mendokumentasikan bagaimana kebijakan yang sistematis digunakan untuk mengurangi populasi desa-desa Palestina melalui isolasi bertahap, kekerasan, dan perluasan pemukiman, dengan menggunakan desa Al-Mughayyir sebagai contoh nyata dari pola ini.
Desa ini, yang dulunya merupakan komunitas Palestina yang dinamis di utara kota Al-Quds, kini dikelilingi oleh pemukiman, sementara penduduknya didorong ke wilayah yang lebih kecil dan dipisahkan dari tanah dan mata pencaharian mereka.
Menurut laporan tersebut, Al-Mughayyir bukanlah kasus satu-satunya. Desa ini merupakan salah satu dari sekelompok desa Palestina di Tepi Barat bagian tengah yang telah mengalami peningkatan serangan pemukim dalam beberapa bulan terakhir, dengan tingkat tertinggi sejak PBB mulai mendokumentasikan serangan semacam itu. Serangan-serangan ini telah menyebabkan pengungsian sebagian atau seluruh penduduk beberapa komunitas Palestina sejak tahun 2022, menurut PBB.
Pos-pos Pemukiman
Laporan tersebut menyoroti penggunaan pos pemeriksaan militer sebagai alat untuk mengisolasi desa-desa. Pusat Al-Mughayyir ditutup secara berkala, membatasi akses penduduk ke rumah sakit, sekolah, dan lahan pertanian, meskipun negara Zionis membenarkan tindakan ini dengan dailih "alasan keamanan."
Laporan tersebut menggambarkan pola berulang di seluruh Tepi Barat yang dimulai dengan pendirian pos-pos pemukiman ilegal, seringkali dalam bentuk tenda atau karavan, diikuti oleh peningkatan serangan pemukim, kemudian perintah militer untuk mengevakuasi warga Palestina dan pendirian pos pemeriksaan yang mengisolasi desa-desa dari sekitarnya.
Seiring waktu, pos-pos terdepan ini berubah menjadi pemukiman Zionis resmi dengan legitimasi pemerintah, sementara desa-desa Palestina di sekitarnya dihancurkan karena penutupan sekolah, pembongkaran rumah, dan penyitaan lahan pertanian.
Laporan tersebut menyoroti bahwa kampanye ini dipercepat setelah Perdana Menteri negara Zionis Benjamin Netanyahu kembali menjabat pada tahun 2022 dan semakin intensif setelah pecahnya perang. Sekitar 130 pos terdepan pemukiman baru didirikan selama tahun 2024 dan 2025, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.
Laporan tersebut juga mengidentifikasi aspek lain dari perluasan pemukiman Zionis: penghancuran infrastruktur Palestina secara luas. Lebih dari 1.500 bangunan Palestina dihancurkan selama tahun 2025, termasuk desa Sharq al-Ma'rajat, yang penduduknya yang beretnis Badui terpaksa mengungsi setelah serangan kekerasan oleh para pemukim, yang didukung oleh tentara. Serangan ini mengakibatkan kehancuran desa tersebut, membuat penduduknya tinggal di tenda tanpa kebutuhan dasar.
Laporan tersebut mendokumentasikan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pelecehan dan serangan oleh pemukim ekstremis, mencatat bahwa serangan-serangan ini hampir terjadi setiap hari selama dua tahun terakhir, mencapai puncaknya pada Oktober lalu dengan rata-rata delapan insiden per hari—tingkat tertinggi sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran ini 20 tahun yang lalu.
Menurut surat kabar tersebut, peningkatan ini bertepatan dengan musim panen zaitun, periode penting hanya beberapa pekan yang menjadi sumber penghasilan tahunan ribuan petani Palestina.
Bentrokan Berdarah
Laporan tersebut mengisahkan serangan terhadap dua orang bersaudara Yusuf dan Abdul Nasser Fandi di desa Huwara saat mereka bekerja di kebun zaitun mereka. Mereka dipukuli oleh pemukim bersenjata dan bertopeng sebelum tentara negara Zionis turun tangan, kemudian mencegah warga Palestina mengakses tanah mereka berdasarkan perintah militer yang melarang panen selama sebulan penuh.
Artikel ini menyoroti bagaimana perintah militer dan klasifikasi lahan digunakan sebagai alat utama untuk merampas tanah warga Palestina, bahkan ketika mereka memiliki dokumen kepemilikan resmi.
Artikel ini kemudian membahas konfrontasi mematikan, dengan fokus pada pembunuhan Saifullah Maslat, seorang warga Palestina-Amerika, saat terjadi bentrokan dengan pemukim di dekat kota Sinjil, serta pembunuhan seorang pemuda Palestina lainnya, di tengah keterangan yang saling bertentangan dari saksi mata dan militer negara Zionis.
Sumber: The New York Times
Diterjemahkan dari situs Al Jazeera Net, “الاستيلاء على الأراضي.. حملة إسرائيل المتصاعدة للسيطرة على الضفة” terbit 21/12/2025, diakses 21/12/2025 17:30 WIB https://www.aljazeera.net/news/2025/12/21/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
